BuktiT6berupa : Notisi Hasil Audit Penggelolaan DanaRehabilitasi Dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2013 Pada BPBDKab. Bombana oleh BPKP Prov. SULTRA;7. BuktiT7 Berupa : Berita Acara Exit Conference pada hari sabtu,tanggal 19 Desember 2015 bertempat di Hotel Oasis Kec. Rumbia,Kab. Bombana berupa temuan hasil audit BPKP Prov. SULTRA;8. Bukti T8 berupa : Surat Tanggapan atas Temuan BPKP Prov.SULTRA tertanggal 21 September 2015 Kepada Rasdan dan MuisRais;9.

Bombana Tahun 2013;11.Bukti T11 Berupa Tanggapan atas Notisi Hasil AuditPengelolaanDana Rehabilitas dan Rekonsiruksi TA 2013 BPBD Kab.Bombana;12.Bukti T12 Berupa: Berita Acara Ketidak Sepakatan Tindak LanjutAntara Auditor dan Auditan (objek pemeriksaan) pada hari rabutanggal 7 Oktober 2015;13.Bukti T13 Berupa: Surat Pernyataan keberatan dari MuisRais,SE,M.Si atas foto copy surat dari CV.

Pangandaran Nomor : 700/1128-DPUPKDI.1/2014 tanggal 14 Oktober 2014 perihal Jawaban atas notisi hasil pemeriksaan inspektorat. - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran Nomor : 754/1098/DPUPKDI.7/2014 tanggal 19 Oktober 2014 perihal Izin Lokasi Pabrik. - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.

tanggal 18 Mei 2017;

PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 18 Juni 2017;

PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 12 Juli 2017;

PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 1 Agustus 2017;

PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 20 Oktober 2017;

Raja Nusantara atas Notisi Audit Pengawas InternalBawaslu RI yang disampaikan KPA kepada PPK tanggal 14 Nopember2014 yang sebelumnya Saksi menerima surat dari Kepala SekretariatPerihal Tindak Lanjut Notisi Audit Pengawas Internal Bawaslu tahunanggaran 2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang mana sampai saat iniSaksi tidak menerima balasan surat Tersebut;Bahwa bulan oktober minggu pertama Saksi dipanggil dan dibuatkansurat Tugas oleh JOKO SUTRISNO yang memerintahkan Saksi untukmelakukan Monitoring pengecekan

Kalteng PerihalTindak Lanjut Notisi Audit Pengawas Internal Bawaslu TA. 2014,kemudian pada tanggal 13 Nopember 2014 Saksi selaku PPK juga adamenerima Surat dari Kepala Sekretariat Bawaslu Prop.

Kalteng tentangTindak Lanjut Notisi Audit Pengawas Internal Bawaslu TA. 2014;Bahwa tindak lanjut atas temuan kelebihan pembayaran sewa kendaraanpada 4 Kabupaten/Kota sebesar Rp267.800.000,, Saksi membuatsanggahan yang disampaikan ke Pengawas Internal Bawaslu RI Pusatyang inti saksi tidak mengetahui letak kelebihan pembayaran pada 4Kabupaten/Kota dan yang saksi tahu mobil sudah didistribusikan ke 4Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya atas surat sanggahansaksitersebut keluar Berita Acara yang disampaikan

Raja Nusantara atas Notisi Audit Pengawas InternalBawaslu RI yang disampaikan KPA kepada PPK tanggal 14 Nopember2014 yang sebelumnya Saksi menerima surat dari Kepala SekretariatPerihal Tindak Lanjut Notisi Audit Pengawas Internal Bawaslu tahunanggaran 2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang mana sampai saat iniSaksi tidak menerima balasan surat Tersebut;Bahwa bulan oktober minggu pertama Saksi dipanggil dan dibuatkansurat Tugas oleh JOKO SUTRISNO yang memerintahkan Saksi untukmelakukan Monitoring pengecekan

Kalteng PerihalTindak Lanjut Notisi Audit Pengawas Internal Bawaslu TA. 2014,Halaman 143 dari 209 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN Plkkemudian pada tanggal 13 Nopember 2014 Saksiselaku PPK juga adamenerima Surat dari Kepala Sekretariat Bawaslu Prop.

Kalteng tentangTindak Lanjut Notisi Audit Pengawas Internal Bawaslu TA. 2014;Bahwa tindak lanjut atas temuan kelebihan pembayaran sewa kendaraanpada 4 Kabupaten/Kota sebesar Rp267.800.000,, Saksimembuatsanggahan yang disampaikan ke Pengawas Internal Bawaslu RI Pusatyang inti saksitidak mengetahui letak kelebihan pembayaran pada 4Kabupaten/Kota dan yang saksi tahu mobil sudah didistribusikan ke 4Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya atas surat sanggahansaksitersebut keluar Berita Acara yang disampaikan

dari Desa Besukitanggal 31 Januari 2011;Bukti P23: Foto copy surat dari Amiruddin Aburaea Nomor015/P/KHAA/I/2012, tentang Mohon Persetujuan Pembayaran 7(tujuh) bidang tanah darat milik 5 (lima) warga Besuki Sidoarjotanggal 5 Januari 2012;Bukti P24: Foto copy Surat Komnas HAM Nomor 199/K/Mediasi/VIII/2011, perihal Upaya Penyelesaian Has Atas Tanah milik sdr.Musiharto, dan kawankawan tanggal 9 Agustus 2011;Bukti P25: Foto copy Surat Komnas HAM Nomor 237/K/Mediasi/X/2011, perihal Penegasan Status Notisi

Raja Nusantara atas Notisi Audit Pengawas InternalBawaslu RI yang disampaikan KPA kepada PPK tanggal 14 Nopember2014 yang sebelumnya Saksi menerima surat dari Kepala SekretariatPerihal Tindak Lanjut Notisi Audit Pengawas Internal Bawaslu tahunanggaran 2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang mana sampai saat iniSaksi tidak menerima balasan surat Tersebut;Bahwa bulan oktober minggu pertama Saksi dipanggil dan dibuatkanHalaman 147 dari 219 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PN Piksurat Tugas oleh JOKO SUTRISNO

Kalteng PerihalTindak Lanjut Notisi Audit Pengawas Internal Bawaslu TA. 2014,kemudian pada tanggal 13 Nopember 2014 Saksiselaku PPK juga adamenerima Surat dari Kepala Sekretariat Bawaslu Prop.

Kalteng tentangTindak Lanjut Notisi Audit Pengawas Internal Bawaslu TA. 2014;Bahwa tindak lanjut atas temuan kelebihan pembayaran sewa kendaraanpada 4 Kabupaten/Kota sebesar Rp267.800.000,, Saksimembuatsanggahan yang disampaikan ke Pengawas Internal Bawaslu RI Pusatyang inti saksitidak mengetahui letak kelebihan pembayaran pada 4Kabupaten/Kota dan yang saksi tahu mobil sudah didistribusikan ke 4Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya atas surat sanggahansaksitersebut keluar Berita Acara yang disampaikan

( seratus lima puluh jutarupiah ) kepada Mintje Setiawan.Foto Copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati malinau No 65 Tahun 2005tentang Anggaran Biaya Operasional Perusda Intimung Malinau TA 2005.Foto copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati malinau No 104 Tahun 2005tentang penyertaan modal dan anggaran biaya operasional Kepada PerusdaIntimung Malinau TA 2006.Buku Kas Tunai Mini Market Perusda Intimung Periode Bulan Agustus 2009Sampai Bulan Desember 2009.Rekapitulasi Kerugian Keuangan Negara Dan Notisi

15/Pdt.G/2015/PN.Mme.64Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013 yangmenyatakan:1) Pertimbangan hukumnya (halaman 7 s.d. 9 Putusan Pengadilan TinggiKupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK):Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...Pasal 53 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasal tersebut di atas, PengadilanTinggi Kupang berpendapat bahwa BPKP berwenang untuk melakukan auditinvestigatif kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Notisi

Notisi atas Laporan Keuangan Tergugat II dari Tergugat IV untuk periodeyang berakhir 31 Desember 2010 bahwa penyelesaian pekerjaan telahterlambat selama 52 hari dan dikenakan denda sebesar Rp487.727.240yang dilaksanakan oleh Penggugat;PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 49 dari 63 hal8.10.11.12.13.b. Surat Tergugat II melalui surat No. P1.02.01.1.6.07.11.6764 tanggal 15Juli 2011 perihal Tindak Lanjut atas Temuan Tergugat IV tahun 2010;c.

Bank Kaltim an sdriSUTRIANA sebesar Rp 25.000.000,119. 1 (Satu) buku kas pengembalian Simpan PinjamPerempuan (SPP) PNPM MP UPK Kec tanjung harapan tahun2011 s/d 2013.148. 1 (Satu) Buku Laporan Bulanan UPK Kec Tanjung Harapanbulan Januari 2012.149. 1 (Satu) Buku Laporan Bulanan UPK Kec Tanjung Harapanbulan Desember 2012.150. 1 (satu) Buku Laporan Keuangan UPK Kec TanjungHarapan bulan Januari 2013.151. 1 (satu) Buku Laporan Keuangan UPK Kec TanjungHarapan bulan Desember 2013.157. 1 (Satu) bendel notisi

Berdasarkan Notisi Audit PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013Kabupaten Paser, salah satu hasilnya adalah ditemukan perbedaanantara saldo kas menurut Kartu Kredit Kelompok SPP, Buku Kas SPPdengan Saldo Kas Tunai pada UPK Kecamatan Tanjung Harapansebesar Rp. 132.608.000,00;Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Terdakwa menerangkan bekerja di PNPM MP UPK Kec TanjungHarapan sebagai

Kaltim cabangtanah grogot an UPK Kec Tanjung Harapan BPNPM MPD 14 norekening : 0022307967.155. 1 (satu) bendel permintaan perncairan dana Bantuan LangsungMasyarakat TA 2013 Tahap 1 nomor : 07/PNPM MPd/TH/V/2013156. 1 (satu) bendel permintaan perncairan dana Bantuan LangsungMasyarakat TA 2013 Tahap 1 nomor : 05/PNPM MPd/KTH/X1/2012Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :Sp.Sita/ 79 / X /2015/Reskrim, tanggal 05 Oktober 2015 telah melakukan penyitaanbarang bukti, berupa :157. 1 (Satu) bendel notisi

lembar slip setoran pengembalian Bank Kaltim ansdriSUTRIANA sebesar Rp 25.000.000,1 (Satu) buku kas pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)PNPM MP UPK Kec tanjung harapan tahun 2011 s/d 2013.1 (satu) Buku Laporan Bulanan UPK Kec Tanjung Harapan bulanJanuari 2012.1 (satu) Buku Laporan Bulanan UPK Kec Tanjung Harapan bulanDesember 2012.1 (satu) Buku Laporan Keuangan UPK Kec Tanjung Harapan bulanJanuari 2013.1 (satu) Buku Laporan Keuangan UPK Kec Tanjung Harapan bulanDesember 2013.1 (Satu) bendel notisi

RAJA NUSANTARA atas Notisi Audit Pengawas InternalBawaslu RI yang disampaikan KPA kepada PPK tanggal 14 Nopember 2014yang sebelumnya Tedakwa menerima surat dari Kepala Sekretariat PerihalTindak Lanjut Notisi Audit Pengawas Internal Bawaslu tahun anggaran 2014tanggal 20 Oktober 2014 yang mana sampai saat ini Terdakwa tidakmenerima balasan surat Tersebut;Bahwa bulan Oktober minggu pertama Terdakwa dipanggil dan dibuatkansurat tugas oleh JOKO SUTRISNO yang memerintahkan Terdakwa untukmelakukan Monitoringoengecekan

3/Pid.SusTPK/2016/PN PikBawaslu RI Pusat dikatakan terjadi kelebihan pembayaran pada 4Kabupaten/kota sebesar Rp267.800.000,sekitar bulan Oktober 2014 melaluiemail Bawaslu RI, pada tanggal 20 Oktober 2014 Terdakwa menerima suratdari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalteng Perihal Tindak Lanjut NotisiAudit Pengawas Internal Bawaslu TA. 2014, kemudian pada tanggal 13Nopember 2014 saksijuga selaku PPK juga ada menerima Surat dari KepalaSekretariat Bawaslu Provinsi Kalteng tentang Tindak Lanjut Notisi

Anggaran 2019;

ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;

Pertimbangan hukumnya (halaman 7 s.d. 9 Putusan PengadilanTinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK):Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasal tersebut di atas,Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa BPKP berwenang untukmelakukan audit investigatif kerugian keuangan Negara sebagaimanatertuang dalam Notisi dan Laporan, Hasil Audit Investigatlf atas dugaanpenyimpangan atas pekerjaan/pengadaan pembuatan 1 (satu) unitKapal Purse Seine 20 Gt dan 6 Unit Kapal

Hal tersebut sebagaimanatercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013 yang menyatakan:Dalam pertimbangan hukumnya:Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2007...Pasal 53 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasal tersebut di atas,Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa BPKP berwenanguntuk melakukan audit investigatif kerugian keuangan Negarasebagaimana tertuang dalam Notisi dan Laporan, Hasil AuditInvestigatif atas dugaan

2019;

Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;

sebagaimanatercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013 yang menyatakan:Pertimbangan hukumnya (halaman 7 s.d. 9 Putusan PengadilanTinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/P Tk):Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...Pasal 53 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...Menimbang, bahve berdasarkan uraian kedua pasal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahnva BPKPberwenang untuk melakukan audit investigatif kerugiankeuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Notisi

tersebutsebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan TinggiKupang Nomor : 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari2013 yang menyatakan:Pertimbangan hukumnya (halaman 7 s.d. 9 PutusanPengadilan Tinggi Kupang Nomor : 130/PDT/2012/PTkK):Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...Pasal 53 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasaltersebut di atas, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapatbahwa BPKP berwenang untuk melakukan auditinvestigatif kerugian keuangan Negara sebagaimanatertuang dalam Notisi

yangmenyatakan :2 22222 onan nnn n nn nnn nnn nen nn neePertimbangan hukumnya (halaman 7 s.d. 9 PutusanPengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK) :Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...Pasal 53 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...Halaman 71 dari 117 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2017/PTUN.Mdob)Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasal tersebutdi atas, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa BPKPberwenang untuk melakukan audit investigatif kerugiankeuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Notisi

sejumlah Rp. . 63.480.948;1 (Satu) bundel Fotocopy Dokumen Pengesahan Pendapatan KerjasamaSwakelola Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi antara SatkerSekretariat Utama BIG dengan Pusfatekgan LAPAN TA 2015Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Data beserta denganLampiran InvoiceFotocopy 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran KegiatanPengadaan DataFotocopy 5 (lima) bundel Rekening Koran RPL 088 Pusfatekgan untukOperasional BLU Kanca Jakarta RawamangunFotocopy 2 (dua) bundel Notisi

BPK RI atas Laporan Keuangan BIG TA2015 (Kerjasama Swakelola LAPANBIG)Fotocopy 3 (tiga) bundel Tindak Lanjut Notisi BPK RI atas LaporanKeuangan LAPAN dan Laporan Keuangan BIG TA 2015 (KerjasamaSwakelola LAPANBIG);1 (Satu) printout email tertanggal 02 Oktober 2015 pukul 06:27 PM dariPusfatekgan kepada PT Bhumi Prasaja, CC: Rasjid Aladin , MUCHAMAD MUCHLIS , HennySulistyawati , budhi dengan subject email AOI Pesan Data;1 (Satu) printout email tertanggal 02 Oktober 2015 pukul 05:25 PM dariFaik Sofyan