FATHOR RAHMAN, Lahir di Pamekasan tanggal 31121968, Jenis kelaminLakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Perdangan, Tempat tinggal JI.Kowel Raya Rt.003, Rw.004, Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan,Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluargayaitu sebagai Paman pemohon ; Bahwa Pemohon dilahirkan di Pamekasan pada tanggal 20 Pebruari 1988,Pemohon oleh orang tua diberinama lengkap MUFTIRAH ULFAH ; Bahwa pada beberapa dokumen

NORLAILA, Lahir di Pamekasan tanggal 08031984, Jenis kelamin Perempuan,Agama Islam, Pekerjaan Perdangan, Tempat tinggal Dsn.

31 Maret 2010 tentang Batasan Kegiatandan Jenis Yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang antara lainmengatur bahwa jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan serta jasa kontruksidikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%.bahwa menurut Terbanding jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding terkaitdengan penyerahan ini adalah Jasa Perdagangan sehingga tetap dikenakan PPNdengan tarif 10% sejak 1 April 2010.bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding dengan mendalilkanbahwa jasa perdangan

Polda Kalbar kembali menanyakan kepada terdakwa LIE SANAnak BONG TET LOI (Alm) perihal izin edar terhadap barang makanan berupapangan olahan berupa sosis asal Negara Malaysia tersebut, karena seharusnyadalam melakukan perdangan barang dan/ atau jasa sesuai izin pedaganganyang diberikan pada toko milik terdakwa haruslah sesuai dengan standar yang Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2020/PT PTKdipersyaratkan dan ketentutan peraturan perundangundangan sesuai Undangundang RI No. 8 Tahun

Yusran, S.Ag, umur 630 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,bertempat tinggal di Jalan Jalan Perdangan kompek HKSN Permai BlokB7 Rt. 025 Seberang Mesjid Rt. 004 Rw.001 No. 130, Kelurahan AlalakUtara Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.Bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangannya secaraterpisah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah orang tua dan keluarga Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah padatahun 2011 dan

31 Maret 2010 tentang Batasan Kegiatandan Jenis Yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang antara lainmengatur bahwa jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan serta jasa kontruksidikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%.bahwa menurut Terbanding jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding terkaitdengan penyerahan ini adalah Jasa Perdagangan sehingga tetap dikenakan PPNdengan tarif 10% sejak 1 April 2010.bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding dengan mendalilkanbahwa jasa perdangan

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan narkotika golongan1;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 35, dan Pasal 38UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan :Pasal 7:Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Pasal 35 :Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdangan

menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar ataumenyerahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 35, dan Pasal 38UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan :Pasal 7 :Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Pasal 35 :Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdangan

Bahwa hubungan hukum kerjasama perdangan bahan bangunan tersebutdibuktikan sendiri oleh Penggugat dipersidangan dengan menghadirkan 2orang saksi, yakni saksi Yufrizal dan saksi Harifo Sunanda yang padapokoknya menerangkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat adalah hubungan dalam kerja sama usaha perdangan bahanbahan bangunan dan bukan hubungan hukum hutang piutang sebagaimanaSurat Perjanjian Hutang tertanggal 14 November 2011 tersebut;Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan diatas

Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungunsesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: i tanggal 14Nopember 2013, sesaat setelah agqad nikah Tergugat mengucapkansighat taklik talak sebagaima tertera dalam Akta Nikah tersebut;Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasa A,KelurahaPerdagangan Ill selam i tahun 2 bulan, kemudian pindahkerumah kontrakan di Perdangan

31 Maret 2010 tentang Batasan Kegiatandan Jenis Yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang antara lainmengatur bahwa jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan serta jasa kontruksidikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%.bahwa menurut Terbanding jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding terkaitdengan penyerahan ini adalah Jasa Perdagangan sehingga tetap dikenakan PPNdengan tarif 10% sejak 1 April 2010.bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding dengan mendalilkanbahwa jasa perdangan

Saksi 2, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdangan, TempatKediaman di Kabupaten Kediri, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah Teman Kerja Penggugat dan saksi tahu Penggugat danTergugat adalah suami isteri;Putusan Cerai Gugat, nomor 1267/Pdt.G/2021/PA.TA Halaman 5 dari 12Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mulamula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudiantinggal

sebagai petugas pengawasbarang dan atau jasa;Bahwa ahwa untuk minuman yang mengandung alkohol diatur dalam :UU NO. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan MenteriPerdangan Nomor : 20/MDAG/PER/4/2014 tentang pengendalian danHalaman 9 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/20 18/PN.Kngpengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minumanberalkohol serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 74Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minumanberalkohol;Bahwa dalam Peraturan Menteri Perdangan

Kuningan menjabat sebagai staf seksiKefarmasian dan Alat kesehatan yang didalamnya mempunyai tugaspokok melakukan pengawasan peredaran makanan dan minumandiwilayah Kabupaten Kuningan;Bahwa aturan memperdagangkan minuman yang mengandung alkoholdiatur dalam peraturan : UU NO. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan,Peraturan Menteri Perdangan Nomor : 20/MDAG/PER/4/2014 tentangpengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran danpenjualan minuman beralkohol, Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor

Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Perdangan selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan tergugat berpindahpindahtempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkontrakan di Kelurahan Perdagangan selama 4 tahun;. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 2 orang anak bernama;a. EE. perempuan, umur 15 tahun;b.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/MDag/Per/6/2013 TentangRegulasi bahwa timah hanya boleh diekspor dengan kemurnianminimum 99,99% dan mewajibkan perdangan Timah melalui BursaKomoditas dan Derivatif Indonesia (BKD));Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan CukalKhusus Kepualauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai padapangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun)Masduki, Pangkat/Golongan : Penata

menurut hukum Pembanding/Penggugat adalahManager PPI Kalianda Lampung Selatan Masa Bakti 20112013,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananLampung Selatan No:800/068/III.2/2011 tanggal 22 Februari 2011;Menyatakan sah menurut hukum Rapat Anggota Khusus Koperasi MinaDermaga PPI Kalianda Lampung Selatan tanggal 2 Desember 2011 danBerita Acara Hasil Rapat Anggota Khusus Koperasi Mina Dermaga PPIKalianda Lampung Selatan yang ditandatangani oleh Kepala DinasKoperasi, Perindustrian, Perdangan

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT halaman 9 huruf a menyatakan: TandaDaftar Perusahaan (Koperasi) Nomor TDP No.03.07.4.49.00183; NamaPerusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL)Nama Pengurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku S/d Tanggal 23 Mei 2022yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017 (Objek Sengketa I), bertentangan denganPasal 6 angka 2 Peraturan Menteri Perdangan No. 36 Tahun 2007 TentangPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menyatakan: SJUP diberikan kepadaPemilik/Pengurus

Bahwa TERGUGAT sudah mengeluarkan keputusan TUN sebagaimana tersebutdiatas sudah sesuai dengan peraturan perundanganundangan yaitu sesuai denganPasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdangan No. 36 Tahun 2007 TentangPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, karena berdasarkan datadata yang adapada TERGUGAT, TERGUGATA II INTERVENSI sudah memberikanpersyaratan dalam penerbitan Objek Gugatan.

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengurus perizinan, kecuali ketika izinTERGUGAT II INTERVENSI sudah selesai dikeluarkan oleh TERGUGAT.Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT halaman 9, PENGGUGAT menyatakanObjek Gugatan atau Keputusan TUN bertentangan dengan Pasal 6 angka 2 jo Pasal11 angka 2 Peraturan Menteri Perdangan No. 36 Tahun 2007 Tentang PenerbitanSurat Izin Usaha Perdagangan; Bahwa surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/03.07/PM/SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan

Teluk Bayur(KOPANBAPEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua)Kegiatan Usaha (KLBI) Perdagangan Barang, yang diterbitkan pada Tanggal 5 Mei2017 (Objek Sengketa II) sudah sesuai dengan Pasal 6 angka 2 jo Pasal 11 angka 2Peraturan Menteri Perdangan No. 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat IzinUsaha Perdagangan, karena objek Gugatan diterbitkan berdasarkan syaratsyaratyang ditentukan peraturan perundangundangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/ 03.07/PM/SIUP/V/ 2017, nama perusahaan: Koperasi Angkutan BarangPelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel), nama penanggung jawab dan jabatan Gusnandar(Ketua) Kegiatan Usaha (KBLI) Perdangan Barang, yang diterbitkan pada tanggal 5Mei 2017, 3.

Tata niaga impor bawang merah yang diatur dalam PeraturanMneteri Perdangan Republik Indonesia Nomor71/M.DAG/PER/9/2015 tanggal 28 September 2015 tentangketentuan Impor produk Hortikultura.5.

PENETAPANNomor 228/Pdt.P/2020/ PN Jbg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :SYAFIUDIN NIK : 3517092703760003, Tempat lahir : Jombang 27 Maret 1976,Jenis Kelamin : Laki laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam,Pekerjaan : Perdangan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat :Jalan Kemuning, Rt.002, Rw.002, Desa

31 Maret 2010 tentang Batasan Kegiatandan Jenis Yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang antara lainmengatur bahwa jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan serta jasa kontruksidikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%;bahwa menurut Terbanding jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding terkaitdengan penyerahan ini adalah Jasa Perdagangan sehingga tetap dikenakan PPNdengan tarif 10% sejak 1 April 2010.bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding dengan mendalilkanbahwa jasa perdangan

Abu Syakur, Mediator dari Pengadilan AgamaKraksaan, namun gagal dan tidak mencapai kesepakatan sebagaimana laporanMediator 11 September 2014 ;Menimbang, bahwa pada sidang paska mediasi mulai pemeriksaan pokokperkara sampai diputus Termohon tidak hadir meskipun ia menurut berita acarapanggilan/Relaas tertanggal 24 Pebruari 2015, 13 Maret 2015 dan tanggal 18Maret 2014 yang dibacakan di perdangan Termohon telah dipanggil dipanggildengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyataketidakhadiran