Ditemukan 97 data
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
I MADE ALIT NUADA
135 — 82
3.000.000 REKENING KORANARIANTA 16 6.000.000 96.000.000 TABUNGAN DANKETERANGANJumlah 99.000.000 SAKSI (BB ii03/BAF SAKSI)2 IPUTUKARYA KETERANGAN15 300.000 4.500.000 SAKSI3 I NY 15 3.000.000 45.000.000 KETERANGANSUDARMIKA SAKSI4 KADEK 10 900.000 9.000.000 KETERANGANSUPARTHA SAKSJumlah Seluruhnya 157.500.000 e Bahwa perhitungan kerugian negara/Daerah sebesar Rp.157.500.000,00(seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perludilakukan perhitungan kerugian negara keuangan negara (PKPN
DANKETERANGANJumlah 99.000.000 SAKSI (BB ii03/BAF SAKSI)2 PUTUKARYA KETERANGAN15 300.000 4.500.000 SAKSI4 I NY 15 3.000.000 45.000.000 KETERANGANSUDARMIKA SAKSI4 KADEK 10 900.000 9.000.000 KETERANGANSUPARTHA BANGJumlah Seluruhnya 157.500.000 Bahwa perhitungan kerugian negara/Daerah sebesar Rp.157.500.000,00(Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh ahli dariBPKP Perwakilan Propinsi Bali NGATNO, SE, CA,C.FrA tersebut tidak perludilakukan perhitungan kerugian negara keuangan negara (PKPN
37 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yangmenyatakan bahwa Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia(PKPRI) Kabupaten Pamekasan bukan Lembaga Pemerintahan/Perusahaan Negara namun murni lembaga swasta adalah pertimbanganyang keliru dimana sesuai Anggaran Dasar maupun PerubahanAnggaran Dasar Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI)Kabupaten Pamekasan yang disetujui dan disahkan Rapat AnggotaKhusus Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) Kabupaten Pamekasandengan Badan Hukum
141 — 33
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Padang (PKPN), berkantor di Jalan Belakang OloNo. 53 Padang, selanjutnya disebut Tergugat. D ;E.1. H. IRWAN AIDIL HITRIO ANAS MALIK, pekerjaan swasta ;2. INDRA JAYA ANAS MALIK, pekerjaan swasta ;Keduanya tinggal di Jalan Nusa Indah No. 132, RT.002, RW.005, Air Tawar,Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut Tergugat. E;F. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq.Kakanwil Badan PertanahanProv.Sumatera Barat Cq.
AKHMAD
Tergugat:
KEPALA DESA BERORA KABUPATEN SUMBAWA
Intervensi:
FIRMANSYAH
173 — 81
danBansos;bahwa saksi menyatakan setahu saksi ada sepuluh kali Kadeskonsul ke Camat dan ada tanda terimanya setiap kali konsul danada tiga kali konsul untuk permohonan pemberhentian PerangkatDesa ke Camat tetapi hanya satu kali yang dibalas oleh Camat, yangdibalas adalah surat yang kedua permohonan untuk pemecatan tigaorang dan Camat mengatakan untuk melengkapi berkas;bahwa saksi menyatakan untuk masalah ijazah Camat mengarahkanuntuk melaporkan ke sektor dan ke Dinas Pendidikan dan hasilvalidasinya PKPN
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ternyata Terdakwa telah mengeluarkan DO gula insentif padi tersebut kepada seorang pemborong, PKPN Singkawang untukkeperluan hari Natal para pegawai Kabupaten, Front Nasional, KODIM dan untukkeperluankeperluan lain, seperti ongkos pengangkutan, giling, buruh, dan jasajasalain.
66 — 11
Jawa Tengah, dengan batasbatas: Sebelah Utara : Ani Mardiyono, Sebelah Timur : Saluran, Sebelah Selatan : (dahulu) Siti Rahayu dan sekarang milik PKPN, Sebelah Barat : Jalan dan Miswanto; Bahwa Pelawan telah menjual obyek sengketa kepada Terlawan Il danjual beli tersebut dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli obyek sengketadi hadapan Turut Terlawan I yang bernama Sdr.
54 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ternyata Terdakwa telah mengeluarkan DO gula insentif paditersebut kepada seorang pemborong, PKPN Singkawang untuk keperluanhari Natal para pegawai Kabupaten, Front Nasional, KODIM dan untukkeperluankeperluan lain, seperti ongkos pengangkutan, giling, buruh, danjasajasa lain.
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ternyata Terdakwa telah mengeluarkan DO gula insentif padi tersebut kepada seorangpemborong, PKPN Singkawang untuk keperluan hari Natal parapegawai Kabupaten, Front Nasional, KODIM dan untukkeperluankeperluan lain, seperti ongkos pengangkutan, giling,buruh, dan jasajasa lain.
97 — 59
., tanggal822011 tentang Tidak Tercatat dalam registerKepaniteraan dan Perkara PermohonanPenundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPN)yang ditandatangani oleh M. Ramli, SH, MH.,selaku.
Niaga/38/I/2011/03., tanggal822011 tentang Tidak Tercatat dalam registerKepaniteraan dan Perkara PermohonanPenundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPN)yang ditandatangani oleh M. Ramli, SH, MH.,selaku.
66 — 23
Taher MalinMalelo ke Koperasi Pegawai Negeri Pusat Sumbar (PKPN)dengan No Sertifikat 226 dan yang satu lagi digadaikan keIr. H Irwan Hitrio Anas Malik dengan Nomor sertifikat 227tanpa sepengetahuan kaum suku guci.Terdakwa selaku mamak kepala waris atas nama kaumsuku Guci sampai dengan sekarang ini tidak pernahmelihat bentuk asli kedua sertifikat tersebut, yangTerdakwa lihat hanya foto copynya dari orang lain karenaAlm.
57 — 15
Panjaitan No. 111Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 268/SK.Pid/ADVSGG/XI/2013 tertanggal04 Nopember 2013 ;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : oOPenuntutt Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor : Print873/0.3.23/Ft.1/08/2013 tertanggal 20 Agustus 2013, sejak tanggal 20 Agustus 2013s/d tanggal 08 September 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga yang pertama Nomor :11/PKPN/Pen.Pid/2013/PN.Pbg. tertanggal 30 Agustus 2013, sejak tanggal 09September
2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga yang kedua Nomor14/PKPN/Pen.Pid/2013/PN.Pbg. tertanggal 19 September 2013, sejak tanggal 09Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang : No:61/X/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 30 Oktober 2013, sejak tanggal30 Oktober 2013 s/d 28 Nopember 2013 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SemarangNo: 61/XI
1.EMA DIAN PRIHANTONO, SH
2.SLAMET PUJIONO, SH
3.MUHAMAD FAKHRY, SH.,M.H
Terdakwa:
Muhammad Badrun alias Adun
272 — 174
berkonsultasi tentang usaha usahanyatermasuk dengan usaha jasa keuangan, untuk membantu mereka dalammenfasilitasi untuk konsultasi ke pusat;Bahwa untuk jin jasa keuangan yang dijalankan Terdakwa DinasPenanaman Modal dan PTSP kabupaten Ende tidak berwenang tapisebagai Lembaga pemerintah saksi juga bisa menfasilitasi pihak tertentuatau pihak swasta yang berkenan untuk melakukan konsultasi jasakeuangan ke pusat;Bahwa benar saksi pernah mengantar Terdakwa pergi ke DinasPenanaman Modal Propinsi lalu ke PKPN
1.Ir Annin Hudaya MT
2.Linda Purnomo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Persero
214 — 136
DINNI SAEFUL HAYAT ; Saksi menyatakan bahwa saksi bekerja di PTPN sejak tahun 1989 sampaidengan tahun 2007 di Bagian Umum dan PKPN, kemudian KasubagPertanahan dan secara specifik di Gunung Mas ; Saksi menyatakan bahwa saksi tahu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor294/Sukaresmi, yang diterbitkan pada bulan juli 2008 ;Saksi menyatakan bahwa saksi tahu tentang data yuridis tentang statustanah dan data fisik yaitu tentang luas dan peta bidang ;Saksi menyatakan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Guna
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
646 — 1046
Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negaradan Sistem Informasi telah mengirim surat Nomor S91/MK.6/KN.5/2014perihal Koreksi Nilai Piutang Negara Obligor PKPN PT Bank Asia Pacific(BBKU) a.n.
100 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
TriMardjoko (Direktur PT TIS) sebagai pemenanglelang/konsultansebesar 13% yakni 10 % untuk kantor, 1 % untuk panitia lelang, 1 %PKPN dan 1 % untuk Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa ; Saksi dan Saksi Ismanto Sulaksmono selaku PPSPM melakukanpencairan cek BCA sebanyak 8 (delapan) lembar yang diperoleh dariPT TIS kemudian menyerahkan uang tersebut secara bertahap(kurang lebih sembilan kali) kepada Terdakwa di ruang kerjaTerdakwa di kantor KPDT, antara lain untuk membiyai atau keperluanperjalanan
1.FERA YUANIKA
2.RAHAJENG DINAR HANGGARJANI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SEGAF ALI BAHWERES
156 — 192
sepuluh porsen) atau 4 (empat) kalilipat dari pokok pajak, kemudian kami naikkan kejenjang lebih tinggi yaitukepada Tim Pemeriksa di Kanwil dengan menyerahkan laporan buktipermulaan berupa pajak tahunan pajak Terdakwa selanjutnya langkahterakhir Tim Pemeriksa melaporkan secara pidana pada Penyidik KanwilDitjen Pajak Nusa Tenggara;Bahwa adapun Account Resprentative (AR) menemukan laporan bahwawajib pajak atau Terdakwa tidak patuh membayar pajak dari SPT masa,SPT masa PPN, Faktur Pajak dan aplikasi PKPN
113 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/2018RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTORCABANG JEPARA, berkedudukan di Gedung PKPRI(PKPN) Jalan Pemuda Nomor 101 Jepara;18. DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)TBK C.Q. PEMIMPIN WILAYAH PT. BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAHSEMARANG C.Q. PEMIMPIN CABANG PT. BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTORCABANG KUDUS, berkedudukan di Jalan JendralSudirman Nomor 66 Kudus;19. DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)TBK C.Q. PEMIMPIN WILAYAH PT.