Ditemukan 114 data
55 — 7
AFANDI 15434 PAKE 24 PAKE 1.530.681,00 1.000.000,00 530.68 1,0035 MAT SALIDI 02 SUNARSEH 2.976.154,00 2.200.000,00 776.154,0036 ARUMAN Ol SAKER 1.528.846,00 1.000.000,00 528.846,0037 SYUKUR/NGADIMAN 43 KAMIAH 1.530.681,00 1.100.000,00 430.681,0038 KANDAR 34,72,73 KANDAR 4.499 .089,00 3.900.000,00 599.089,0039 MAKIN/H. GHOFUR 135 H. ABD GOFUR 3.528.577,00 2.500.000,00 1.028.577,0040 KAMAT/CHAMSAH 52 SITI ZULACHAH 1.155.808,00 800.000,00 355.808,0041 H. SHOLATAN 117,118,119 H.
AFANDI 15434 PAKE 24 PAKE 1.020.454,08 900.000,00 120.454,0835 MAT SALIDI 02 SUNARSEH 2.833.461,68 1.900.000,00 933.461,6836 ARUMAN Ol SAKER 1.019.231,00 850.000,00 169.231,0037 SYUKUR/NGADIMAN 43 KAMIAH 1.020.454,08 900.000,00 120.454,0838 KANDAR 34,72,73 KANDAR 2.999.392,98 3.000.000,00 607,0239 MAKIN/H. GHOFUR 135 H. ABD GOFUR 2.352.385,15 1.750.000,00 602.385,1540 KAMAT/CHAMSAH 52 SITI ZULACHAH 770.538,64 700.000,00 70.538,6441 H. SHOLATAN 117,118,119 JH.
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebelasdikarenakan tidak ada diatur dalam UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13Tahun 2003 serta dalam pembentukan kesepakatan di ruang kantor perusahaanHal. 5 dari 56 hal.Put.Nomor 374 K/Pdt.SusPHI/20131011PT.Andatu Lestari Plywood, KM.11, Srengsem Panjang, Bandar Lampung, tidakada persetujuan/ diketahui aparat pemerintah Bapak Domiril Hakim selakuKepala Dinas Tenagakerja Kota Bandar Lampung, serta tertulis tidak di atas kopsurat PT.Andatu Lestari Plywood hanya ada cap stempel Dinas TenagakerjaBapak Saker
71 — 16
/KgJumlah Rp 84,/KgBahwa yang menjadi permasalahan ini adalah karena ada pemotongan biayaoprasional yang harus diterima oleh Saker Rp.84/Kg akan tetapi di dalamlapangan yang di terima oleh satker Rp 65,/Kg karena dipotong Rp 17,/KgBahwa Menurut saksi tidak sesuai dengan peraturan karena menurut Padum( Pedoman Umum ) yang harus diterima oleh satker Rp 84,/Kg akan tetapikenyataannya Rp 65,/kgBahwa pada awalnya saksi tidak menerima pemotongan tersebut, akantetapi karena pemotongan tersebut digunakan
sehingga diputuskan oleh Ketua TimRaskin (Drs Muchklis) ada potongan tersebut .Bahwa yang direncanakan semula ada pemotongan sebesar Rp 19,/kg danakhirnya turun menjadi Rp.17/kg.Bahwa jumlah pemotongan biaya Oprasional dari tahun 2008 sampai dengan2010:e 2008 berjumlah Rp. 346.525.535,e 2009 berjumlah Rp. 361.470.150,e 2010 berjumlah Rp. 384.893.887,50.Jumlah Rp.1.092.889.572,50,Bahwa pemotonganpemotongan tersebut tidak pernah dipertanggungjawabkan atau di umumkan .aBahwa teknis Kerja saksi sebagai saker
terdapat di Voucer atau tandaterima biaya operasional yang saksi terima dan saksi tanda tangani ,dibandingkan dengan kenyataan biaya BOP yang saksi terima dari Bu Eva82atau Bu Tetty dengan tanda tangan bukti pembayaran di secarik kertas yangdijadikan tanda bukti penerima biaya operasionalBahwa satu Coucer bisa terdapat beberapa NI.Bahwa biaya angkut sebesar Rp 57/kg tetapi yang saksi terima sebesar Rp55/kg karena yang Rp 2/kg adalah untuk fee unit jasa dan angkutan( Ujasang ) .Bahwa saksi menjadi Saker
satker atas perintah Kepala Sub Divre Bandung yaituH.Rochyat Natayuda .e Bahwa Surat perintah setiap tahun ada surat perintah baru sebagai satker .e Bahwa saksi mendapatkan surat perintah Satker dari tahun 2006 sampaitahun 2010 ada 5 (lima) surat perintah .e Bahwa pada tahun 2006 dan 2007 tidak ada pemotongan .e Bahwa Pemotongan untuk kepentingan operasional Sub Divre Bandungdalam rangka penyaluran beras raskin .e Bahwa sebelum dipotong dirapatkan dahulu pada pertengahan Januari 2008dengan semua saker
133 — 31
Telahdibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa saksi adalah Pegawai pada Perum Bulog Sub Drive III Bojonegoro denganjabatan Wakil Kepala yang sekaligus sebagai Ketua Saker Raskin Sub Drive IIIBojonegoro ;e Bahwa beras Raskin tersebut adalah beras yang disubsidi Pemerintah diperuntukanbagi masyarakat miskin ; Bahwa warga Desa Sengon, Kecamatan Ngambon juga ada sebagai penerima Raskin;e Bahwa pagu untuk Desa Sengon bulan Mei 2008 adalah
81 — 123
/KgJumlah Rp 84,/KgType text8888Bahwa yang menjadi permasalahan ini adalah karena ada pemotongan biayaoprasional yang harus diterima oleh Saker Rp.84/Kg akan tetapi di dalamlapangan yang di terima oleh satker Rp 65,/Kg karena dipotong Rp 17,/KgBahwa Menurut saksi tidak sesuai dengan peraturan karena menurut Padum( Pedoman Umum ) yang harus diterima oleh satker Rp 84,/Kg akan tetapikenyataannya Rp 65,/kgBahwa pada awalnya saksi tidak menerima pemotongan tersebut, akan tetapikarena pemotongan tersebut
sehingga diputuskan oleh Ketua Tim Raskin ( Drs Muchklis)ada potongan tersebut .Bahwa yang direncanakan semula ada pemotongan sebesar Rp 19,/kg danakhirnya turun menjadi Rp.17/kg.Bahwa jumlah pemotongan biaya Oprasional dari tahun 2008 sampai dengan2010:e 2008 berjumlah Rp. 346.525.535,e 2009 berjumlah Rp. 361.470.150,e 2010 berjumlah Rp. 384.893.887,50.Jumlah Rp.1.092.889.572,50,Bahwa pemotonganpemotongan tersebut tidak pernah dipertanggungjawabkan atau di umumkan .Bahwa teknis Kerja saksi sebagai saker
terdapat di Voucer atau tanda terimabiaya operasional yang saksi terima dan saksi tanda tangani , dibandingkandengan kenyataan biaya BOP yang saksi terima dari Bu Eva atau Bu Tettydengan tanda tangan bukti pembayaran di secarik kertas yang dijadikan tandabukti penerima biaya operasionalBahwa satu Coucer bisa terdapat beberapa NI .Bahwa biaya angkut sebesar Rp 57/kg tetapi yang saksi terima sebesar Rp 55/kg karena yang Rp 2/kg adalah untuk fee unit jasa dan angkutan ( Ujasang )Bahwa saksi menjadi Saker
sebagai satker atas perintah Kepala Sub Divre Bandung yaituH.Rochyat Natayuda .Bahwa Surat perintah setiap tahun ada surat perintah baru sebagai satker .Bahwa saksi mendapatkan surat perintah Satker dari tahun 2006 sampai tahun2010 ada 5 (lima) surat perintah .Bahwa pada tahun 2006 dan 2007 tidak ada pemotongan .Bahwa Pemotongan untuk kepentingan operasional Sub Divre Bandung dalamrangka penyaluran beras raskin .Bahwa sebelum dipotong dirapatkan dahulu pada pertengahan Januari 2008dengan semua saker
171 — 48
tidakditandatangani/diterbitkan oleh Kuasa PenggunaAnggaran /Pejabat Pembuat Komitmen instansiKandepag Kota Pasuruan yang bernama Suyud,S.Ag.M.Pd. tetapi ditandatangani/diterbitkan olehterdakwa yang menjabat sebagai penandatangan SPM(Surat Perintanh Membayar), setelah terdakwamenandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran)selanjutnya terdakwa menandatangani Surat PerintahMembayar dengan perincian sebagai berikut :Daftar Kekurangan Gaji Pembinaan Madrasah dan PendidikanAgama Islam pada Sekolah Umum saker
tidakditandatangani / diterbitkan oleh Kuasa PenggunaAnggaran / Pejabat Pembuat KomitmeninstansiKandepag Kota Pasuruan yang bernama Suyud,S.Ag.M.Pd. tetapi ditandatangani/diterbitkan olehterdakwa yang menjabat sebagai penandatangan SPM(Surat Perintah Membayar), setelah terdakwamenandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran)selanjutnya terdakwa menandatangani Surat PerintahMembayar dengan perincian sebagai berikut :Daftar Kekurangan Gaji Pembinaan Madrasah dan PendidikanAgama Islam pada Sekolah Umum saker
112 — 36
., Bendahara Saker YATIMAN SYURYADI, setuju dibayar Plt. Kuasa Pnggunaan Saker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjab Timur Ir. AKHMAD MAUSHUL. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tangal 31 januari 2012 dari ketua kelompok tani Mencolok II November 2011, Yang ditanda tangani ketua kelompok tani M. EFENDI, Koordinator lapangan YOHANES CANDRA,AM.d., Mengetahui Kepala BP3K Kec.
Kuasa Pnggunaan Saker DinasPertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjab Timur Ir. AKHMAD MAUSHUL.1 (satu) lembar Surat Pernyataan permohonan perpanjangan waktupenyelesaian pekerjaan sampai dengan tangal 31 januari 2012 dari ketuakelompok tani Mencolok Il November 2011, Yang ditanda tangani ketuakelompok tani M. EFENDI, Koordinator lapangan YOHANESCANDRA,AM.d., Mengetahui Kepala BP3K Kec.
58 — 13
Sebagai ketua Saker Oesa dalam penyaluran beras raskin (Lebihbanyak dikelola oleh anggota satker desa SURYANA).Ha/aman 26 dari73 Putusan Nomor 1251 Pid. Sus TPKI2014IPN.Badg.
53 — 21
tanggal 3 Oktober 2013 yangpada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan dan dituntut dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitumenyimpan dan mengambil dana Simpan Pinjam Perempuan PNPMMP Kecamatan LaungTauhup tahun 2008 yang diterimanya dari UPK Kecamatan Laung Tuhup pada tahun 2009atas permintaan Terdakwa sendiri ,kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadiTerdakwa dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui dan petunjuk dari Satuan Kerja (Saker
52 — 15
ditunjukoleh Kepala Desa Sebagai Pengelola Raskin di Desa untuk memanggilKetua RW dan mendistribusikannya kepada RTM Penerima ; Setelah beras nyampai ke RTM sasaran kemudian memerintahkanpengelola untuk menagih uang pembayaran ;e Kepala menandatangani didalam kwitasnsi pembayaran raskin dari paraketua Rw ;e Kepala desa memerintahkan untuk menyetorkan uang hasil penjaualanraskin apabila dari seluruh ketua Rw telah terkumpul untuk disetorkanke Dolog melaui BRI Unit setempat (yang menyetorkan pengelola/saker
I MADE ECA MARIARTHA, S.H.
Terdakwa:
M NASIR ABDUL WAHAB
126 — 47
Saksi RASIDI MUKHTAR Saksi SURV AWAN, Sakei AGTIS Sc PM, SakaVUNG SISWANTO, Saks: SUANDI ALS RASUBALA, Saker NU/RDIS MARINI, Saks: BENGSISWANTO, Saksi HERMAN WIBISONO, Sakai GUNAWAN JAVA HENDRA, Saksi IMAMWAHYUD RAVES. Saka SVATFULLAH LIMAR. Saket TITUS MOY. Saksi Ir, ZIAD, SakaiPUTLUT ADRIANTO, Saksi RAHMAN MUHTAR.
55 — 13
BBRSBGKartiniTemanggung juga dikenakanpembayaran untuk PNBP karena Gedung BBRSBG yang dikelola dibawahKementerian Departemen Sosial RI termasuk Aset Negara sesuai UU48No.20 Tahun 1997 tentang PNBP dank arena Gedung BBRSBG secarahukum positif masih mengacu pada PP No. 61 Tahun 2007 ;Bahwa untuk mengelolaannya semestinya ada pengecekan khusus dandisetiap instansi juga harus ada Bendahara Penerima ;Bahwa yang berhak menunjuk untuk mengelola kKeuangan Negara padasuatu Instansi adalah pengelola Kepala Saker
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
SUNARTO
75 — 28
- Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : KU.110/1281/Saker-06/2011 Tanggal 26 Mei 2011 tentang Penetapan Tim Pembina Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif (IPBP) beserta Lampiran.
- Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : KU.110/2572/Saker-06/2011 Tanggal 16 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Sosial Insentif dan Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif (IPBP) Tahun 2011 beserta Lampiran.
- 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKAKL) Dana DK dan TP Tahun Anggaran 2011 (Copy Legalisir).
80 — 42
satker SPM dan cara menguji SPM petugas front officemelakukan pencocokan wajah petugas pengantar SPM dengan poto padakartu KIPS kemudian melakukan scaning barcode pada KIPS untukmecocokan indentitas pengantar SPM pada aplikasi SP2D dan tidak bolehdiwakili sama orang lain dan SPM tidak boleh diterbitkan tanpa SPP ;= Bahwa pemilik adalah pejabat penandatanganan surat perintah memnayarpada KPU Subulussalam dalam hal ini saksi Azhar, SH. dan dokumentidak lengkap pada saat itu lalu dikembalikan sama saker
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
ARWINSYAH
137 — 43
Babang sebelumkegiatan tapi namanya saksi tahu;Bahwa Nilai yang belum dibayar ada Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)terakhir laporan kepada saksi belum dibayar;Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa pegawai Pemda kita, yang saksi tahu yangmenunjuk kepala Daerah;Bahwa Terdakwa bekerja di saker BPBD Pasaman apakah di saker PU saksitidak tahu percis;Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang mengeluarkan SK Terdakwa;Bahwa Sesuai kontrak PPK yang membuat Penunjukan Langsung;Bahwa PPK untuk proyek ini dari
84 — 66
Bangli.e Saksi menerangkan benar bahwa yang saksi tahu mengingatbantuan sosial maka pembayarannya dilakukan secara langsung( LS) dengan tetap mengacu pada PER66/PB/2005 dalam hal iniKPPN amlapura tidak menerima SPM dari Saker Dinas P3 Bangliataupun dari Dirjen tanaman pangan Deptan RI untuk melakukanpembayaran bansos kepada LM3 Subak ebetebetan .e Saksi menerangkan benar bahwa untuk mengetahui dari KPPNmana yang mengeluarkan SP2D dapat diketahui dari bukti transferyang diterima Bank penerima ( BRI
60 — 12
satker SPM dan cara menguji SPM petugas front officemelakukan pencocokan wajah petugas pengantar SPM dengan poto padakartu KIPS kemudian melakukan scaning barcode pada KIPS untukmecocokan indentitas pengantar SPM pada aplikasi SP2D dan tidak bolehdiwakili sama orang lain dan SPM tidak boleh diterbitkan tanpa SPP ;= Bahwa pemilik adalah pejabat penandatanganan surat perintah memnayarpada KPU Subulussalam dalam hal ini saksi Azhar, SH. dan dokumentidak lengkap pada saat itu lalu dikembalikan sama saker
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
FERIZAL
124 — 40
Babang sebelumkegiatan tapi namanya saksi tahu;Bahwa Nilai yang belum dibayar ada Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)terakhir laporan kepada saksi belum dibayar;Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa pegawai Pemda kita, yang saksi tahu yangmenunjuk kepala Daerah;Bahwa Terdakwa bekerja di saker BPBD Pasaman apakah di saker PU saksitidak tahu percis;Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang mengeluarkan SK Terdakwa;Bahwa Sesuai kontrak PPK yang membuat Penunjukan Langsung;Bahwa PPK untuk proyek ini dari
115 — 115
ke Atambua, Kabupaten Belu dan setelah Terdakwatiba di Atambua pada pagi hari tanggal 10 Januari 2013, maka untuk mencegahagar uang tersebut tidak terpakai secara tidak sah jika terus dipegang makapada pagi hari tanggal 10 Januari 2013 itu juga Terdakwa memerintahkan danatas perintah tersebut telah dilakukan penitipan sementara Dana BOPUPKpada Buku Tabungan SimpedesBank BRI Cabang Atambua Nomor 026701003812535 atas nama Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU,yang juga Pemegang Uang Muka pada Saker
60 — 25
.: YULIANA CARVALLO ;Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidakmempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dantidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.Bahwa saksi di Saker Perumahan Rakyat NTT berkedudukansebagai Bendahara Pengeluaran.Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai BendaharaPengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR DirektifPresiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011 dan 2012adalah sebagai berikut :Menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)dari KPPN