Iwan kalau masa berlakunya sudahhabis dan suratsurat tersebut akan saksi kembalikan ke PTSP Semarang dan tidaksaksi perpanjang sesuai peraturannya; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN PKI Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangansaksi Sopyan Bin Tabri, senbagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan

ATAUKEDUABahwa Terdakwa ABDUL HAKIM Als SIDOL Bin KHOLIL,pada waktudan tempat senbagaimana tersebut dakwaan kesatu diatas, barangsiapa ikutserta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yangdapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenangHalaman 3 Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Pklyang telah memberi izin untuk mengadakan perudian itu. Perbuatan manadilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa awalnya Terdakwa bersamasama dengan Sdr.

perbuatanyang bertujuan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan dengan caramenyalahgunakan kewenangan, kesemapatan atau sarana yang yang ada padaTerdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Desa Ujunggede KecamatanAmpelgading;Menimbang, bahwa berdasarkan catatan pembukuan DesaUjunggede, pada Tahun Anggaran 2006 terdapat surplus atau sisa lebihanggaran sebesar Rp. 14. 447.375, (empat belas juta empat ratus empatpuluh tujuh tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), akan tetapi fisik uangnyatidak ada pada Bendahara senbagaimana

kasdesa melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka jelasperbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal inikeuangan Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;Menimbang, bahwa berdasarkan catatan pembukuan DesaUjunggede, pada Tahun Anggaran 2006 terdapat surplus atau sisa lebihanggaran sebesar Rp. 14. 447.375, (empat belas juta empat ratus empatpuluh tujuh tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), akan tetapi fisik uangnyatidak ada pada Bendahara senbagaimana

Senbagaimana diketahui rencana perceraianmencuak sedtelah Pemohon tertanggakap basah dengan wanita lain dan Pemohonmengakui telah menikahi wanita tersebut. Sejak saat itu baru Pemohon tidak pernahpulang lagi ke rumah termohon.7 Bahwa benar Pemohon bekerja di Perusahaan PT.

perbuatan yangbertujuaan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan dengan caramenyalahgunakan kewenangan, kesemapatan atau sarana yang yangada pada Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Desa UjunggedeKecamatan Ampelgading;Menimbang, bahwa berdasarkan catatan pembukuan DesaUjunggede, pada Tahun Anggaran 2006 terdapat surplus atau sisalebih anggaran sebesar Rp. 14. 447.375, (empat belas juta empatratus empat puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), akan tetapifisik uangnya tidak ada pada Bendahara senbagaimana

kekas desa melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa,maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangannegara dalam hal ini keuangan Desa Ujunggede KecamatanAmpelgading, Kabupaten Pemalang;Menimbang, bahwa berdasarkan catatan pembukuan DesaUjunggede, pada Tahun Anggaran 2006 terdapat surplus atau sisalebih anggaran sebesar Rp. 14. 447.375, (empat belas juta empatratus empat puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), akan tetapifisik uangnya tidak ada pada Bendahara senbagaimana

Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telahdidapati Harta Bersama / GonoGini yaitu :a) Benda TetapSebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di blok B.04,Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, ProvinsiJawa Barat senbagaimana sertifikat hak guna bangunan nomor 83 atasnama PT Karya Jaya Satria seluas 176 M2 dengan batasbatas sebagaiberikut :Sebelah Barat : JalanSebelah Utara : JalanSebelah Timur : SaluranSebelah Selatan :Bangunan No bidang 06327b)

dimaksud PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Oman, S.Ag., akantetapi tidak berhasil;40Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatanharta bersama dengan alasan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat daritanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 telah memilikiharta bersama dan hutang bersama berupa:1.Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di blok B.04,Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, ProvinsiJawa Barat senbagaimana

pengelolaan Karyawanpada Tergugat sepenuhnya menjadi urusan Direksi PT PembangunanSulawesi Tengah sebagaimana Perda tersebut yang telah kami uraikan diatas, oleh karena itu Penggugat dalam menyusun surat gugatan tidak telitidan tidak cermat, maka konsekuensi hukum yang harus diterima oleh ParaPenggugat adalah dimana gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima atau setidaktidaknya dalam perkara a quo untuk tidakmembebankan apapun tuntutan dari Para Penggugat kepada Tergugat II danTergugat senbagaimana

memakanwaktu kaurang lebih 56 hari, dan sejak itu Penggugat bersama anaknyalangsung tinggal dirumah tersebut dan masih melanjutkan usaha jualkainnya dan kemudian berganti usaha menjadi usaha Rumah Makan AyamPenyet, baru kemudian rumah tersebut Penggugat sewakan kepada oranglain dan pihak penyewa membuka usaha Salon hingga sekitar April Mei2017, dan sejak itu kembali dikuasai dan ditempati oleh Penggugat danmembuka usaha jual kain lagi, sehingga tidak benar setelah kejadianPengggugat mengontrak rumah senbagaimana

Perlindungan Konsumen,Halaman4dari37 halaman Putusan No17/Pdt/2015/PT.SMR20.2,22.23.24.sebagaimana juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undangundang Nomor30 tahun 2009 Tentang Ketenagailistrikan ;Bahwa Tergugat sebagai penyedia jasa tenaga listrik memiliki kewajibansebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 28 Undangundang Nomor 30tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ;Bahwa perbuatan Tergugat I, yang tidak melaksanakana pemenuhan hakhak konsumen senbagaimana

dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa DimasTri Aditya als Yodi bin Syamsul Bachri telahterbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanapencurian disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan danpencurian dalam keadaan memberatkan senbagaimana

Selesainya suatu pekerjaan, sedangkan dalam pekerjaaansuami Penggugat diatas, tidak dapat ditentukan jangka waktunya dankapan selesainya suatu pekerjaan tersebut, sehingga suami Penggugattidak memeunuhi unsur dan syarat syarat senbagaimana dimaksud dalampasal diatas sehingga suami Penggugat bukanlah karyawan/pekerja tetapdi perusahaan Tergugat;15.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 halaman 2 yang mununtutsejumlah uang yang besar pehitungannya sama dengan perhitungan 2(dua) kali uang pesangon

Penaksir oleh Penaksir / Tim Penaksir;(2) Penilaian senbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan pihak yang melakukan penilaian secara independenberdasarkan kompetensi yang dimilikinya;(3) Penaksir / Tim Penaksir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf bmerupakan pihak yang berasal dari instansi / perusahaan penjual,yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapatdipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni danbenda antik/kuno;Selain itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri

Perlindungan Konsumen, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 29ayat (1) Undangundang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ;Halaman4Adari38 halaman Putusan No.19/Pdt/2015/PT.SMR2021od:2324IBahwa Tergugat I sebagai penyedia jasa tenaga listrik memiliki kewajibansebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen dan pasal 28 Undangundang Nomor 30 tahun 2009Tentang Ketenagalistrikan ;Bahwa perbuatan Tergugat I, yang tidak melaksanakana pemenuhan hakhakkonsumen senbagaimana

lebih banyak tinggal di Pariaman,karena Pemohon ada usaha di Pariaman, namun demikian Pemohontetap pulang ke rumah kediaman bersama di Pekanbaru dua kalidalam sebulan dan pada tanggal 4 Oktober 2016 yang alu,Pemohon berada di rumah kediaman bersama kedua belah pihak;Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon dan Termohon, bahwakedua belah pihak masih tinggal bersama, karena Saksi selama initidak pernah mendengar ada masalah dalam rumah tangga keduabelah pihak, karena Pemohon tetap pulang ke rumah Termohon,senbagaimana

;Tentang Mutah :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini senbagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mutah sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam menggugat mutah dianggapmenjadi pertimbangan hukum dalam gugatan mutah selagi mempunyai relevansidenganya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;Menimbang, bahwa timbulnya hak mendapatkan mutah adalah tidak terlepasdengan akibat putusnya perkawinan karena talak yang

Penaksir oleh Penaksir / Tim Penaksir;(2) Penilaian senbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakanpihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkankompetensi yang dimilikinya;(3) Penaksir / Tim Penaksir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf bmerupakan pihak yang berasal dari instansi / perusahaan penjual,yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapatdipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni danbenda antik/kuno;Selain itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili danmemutus perkara a quo;DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi prosesual yaituberkenaan dengan syarat formil gugatan yang diajukan mengandung cacatformil dan memohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkeverklaard), sedangkan dalildalil eksepsi senbagaimana

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah jelas dan terang bahwa Tergugatwajib memenuhi dan membayarkan bunga kepada Penggugat berdasarkanbesarnya bunga yang telah disepakati dalam perjanjian.Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Prosedur BSPDomestik Indonesia senbagaimana dikutip dalam butir 44 Gugatan, makabesaran bunga yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat karenawanprestasi adalah sebagai berikut:a Bahwa perhitungan bunga keterlambatan

Dalam perkara ini Internal partai Politik Golongan Karya.Bahwa pasal 32 ayat (2) berbunnyiPenyelesaian perselisihan partai politik senbagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukpartai politik.

kemudiandalam Pasal (4) PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, menyebutkanupah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan.Bahwa oleh karenannya dalil butir No.(14) dalam posita gugatan Penggugat harusditolak ;Bahwa juga tidak beralasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung untuk diperkerjakankembali, dan oleh karenannya haruslah ditolak;Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah sah danmengkat , senbagaimana