Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan PeraturanPerundang Undangan, yang dalam hal ini yaitu PP(Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, Pasal 18, yang menyebutkanPenetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengansuatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftartetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau suratukur/gambar setuasi yang ada tidak sesuai lagi dengankeadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik

terlebin dahulu menemui Darmawi kemudian saksi tidakmengetahui lagi pengurusan ini (dalam hal ini setelah dipertegas dandiperlihatkan berkas dimaksud ternyata ada 5 (lima) lembar yangditandatangani oleh terdakwa sekaligus yakni 1) Surat PermohonanPengukuran tanggal 29 Juni 2012, 2) Surat Pernyataan kesanggupan untukmenghadirkan saksi sebatas pada saat pengukuran tanggal 29 Juni 2012,3) Surat Pernyataan permohonan untuk memperoleh Surat Ukur tanggal 29Juni 2012, 4) Surat permohonan pembuatan Peta Setuasi

Kalau tidak ditemukan saksi sebatasmaka penetapan batas sementara oleh perangkat desa, tapi hal ini harusada dibuat berita acaranya;Bahwa data fisik diantaranya letak tanah, batas, luas, jenis tanah,sedangkan data yuridis diantaranya siapa pemilik, status tanah, apakahtanah hak atau tanah negara dan bukti penguasaan tanah;Bahwa data fisik dan data yuridis yang ada dalam gambar setuasi, suratukur dan peta bidang harus sama, maka disinilah harus ada kekonsistenandata dimaksud;Bahwa fungsi dari Panitia

Afridah Muchtar;

1. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 383, Luas tanah 2336 M2 (Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam meter Persegi), Jalan Pertanian No. 73 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan yang ternyata dalam gambar setuasi No. 73/6911/1982, tanggal 3 Desember 1982, atas nama Hajjah Afridah Muchtar, dengan batas-batas sebagai berikut:

membantah dalil Terlawan yang menyatakan:Pelawan tidak memiliki hak/ bukanlah pemilik yang sesungguhnya dariobjek perkara aquo...1.2 Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat, majelis Hakim dalam perkaraAquo telah: Mengadakan sidang lokasi hanya demi kepentingan memenangkan pihaklawan dari Pelawan bukannya mencari kKebenaran namun hanya sekedaragenda Pelawan menunjukkan batas dan Pihak BPN Kota Manado hanyamengukur dan mengambarnya, buat apa sidang lokasi seperti itu karenabisa terlinat dalam gambar setuasi

Yamin adalah karyawan terdakwa H.Baharuddin yang bekerja diperusahaannya, sebab sebelum anggota DPRD Kabupaten Seruyan terdakwaH.baharuddin dikenal sebagai pengusaha, tapi nama perusahaannya saksi tidakBahwa saksi tidak tahu kenapa sampai terjadi pembangain uang ini, tapi kalaudilihat dengan setuasi antara pembahasan APBD tahun 2014 di DPRD memangada kemungkinan berhubungan; Bahwa setiap komisi dalam mengambil suatu keputusan harus kolektif, dalam halini memang tugas komisi, salah satunya membahas

Yamin adalah karyawan terdakwa H.Baharuddin yang bekerja diperusahaannya, sebab sebelum anggota DPRD Kabupaten Seruyan terdakwaH.baharuddin dikenal sebagai pengusaha, tapi nama perusahaannya saksi tidakBahwa saksi tidak tahu kenapa sampai terjadi pembangain uang ini, tapi kalaudilihat dengan setuasi antara pembahasan APBD tahun 2014 di DPRD memangada kemungkinan berhubungan; Bahwa setiap komisi dalam mengambil suatu keputusan harus kolektif, dalam halini memang tugas komisi, salah satunya membahas

Yamin adalah karyawan terdakwa H.Baharuddin yang bekerja diperusahaannya, sebab sebelum anggota DPRD Kabupaten Seruyan terdakwaH.baharuddin dikenal sebagai pengusaha, tapi nama perusahaannya saksi tidakBahwa saksi tidak tahu kenapa sampai terjadi pembangain uang ini, tapi kalaudilihat dengan setuasi antara pembahasan APBD tahun 2014 di DPRD memangada kemungkinan berhubungan; Bahwa setiap komisi dalam mengambil suatu keputusan harus kolektif, dalam halini memang tugas komisi, salah satunya membahas

Yamin adalah karyawan terdakwa H.Baharuddin yangbekerja di perusahaannya, namun nama perusaannya saksi tidaktahu;Bahwa saksi lupa, apakah ada surat masuk dari eksekutif untukmempercepat pembahasan, walapun setiap surat yang masuk dankeluar harus melewati saksi;Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai terjadi pembangian uang ini,tapi kalau dilihat dengan setuasi antara pembahasan APBD tahun2014 di DPRD apalagi setelah ada 6 orang anggota DPRD yang diVonis, maka kemungkinan ada hubungannya dengan PembahasanRAPBBD

Yamin adalah karyawan terdakwa H.Baharuddin yang bekerja diperusahaannya, sebab sebelum anggota DPRD Kabupaten Seruyan terdakwaH.baharuddin dikenal sebagai pengusaha, tapi nama perusahaannya saksi tidak Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai terjadi pembangain uang ini, tapi kalaudilihat dengan setuasi antara pembahasan APBD tahun 2014 di DPRD memangada kemungkinan berhubungan; Bahwa setiap komisi dalam mengambil suatu keputusan harus kelektif, dalam halini memang tugas komisi, salah satunya membahas

Walaupunterdakwa mengatakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaandimaksud, karena setuasi yang sangat mendesak disebabkan ada informasi dari KPPNKotawaringin Timur, batas pengajuan pembayaran kegiatan ke KPPN terakhirtanggal 15 Desember 2012, sementara masa kontrak belum berakhir yakni tanggal 24Desember 2012 di samping itu rekanan (PT.Sanjico Abadi melalui Direkturnya AsepAan Priandi,ST.,) telah ada membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakanpekerjaan pengadaan dimaksud

Adanya setuasi yang sangat mendesak, disebabkan ada informasi dari KPPNKotawaringin Timur, batas pengajuan pembayaran kegiatan ke KPPN terakhirtanggal 15 Desember 2012 sementara masa kontrak belum berakhir yakni tanggal24 Desember 2012 sehingga terdakwa menyuruh Margaretha Maria AlacoqueErlina Ratnawati untuk memanggil rekanan (PT.Sanjico Abadi melaluiDirekturnya Asep Aan Priandi,ST.,) kemudian telah ada membuat suratpernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan pengadaan dimaksud sebelummasa kontrak

Kemudian biasanya suksesfee diambil dari yang diperoleh tersebut, maka disini masih dalam batasbatas kalidor diskresi yang dimilikinya, dan yang perlu diteliti apakahpengembalian itu ada dinikmati terdakwa atau tidak;Halaman 148 dari 314 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN PlkBahwa dalam hal ini setuasi tidak ada ada norma, sementara ada uangraib, maka disinilah perlu diskresi untuk mencegah kerugian keuangannegara yang lebih banyak.

beranggapan bahwa dana itu disimpan dalam bentuk deposito danHalaman 160 dari 314 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pikdisitu sebenarnya terdakwa bertindak selaku Bupati Katingan, kemudianjasanya diberikan 20% dari jumlah dana yang dikembalikan dan diambil daridana yang dikembalikan itu; Bahwa terdakwa menunjuk advokat untuk melakukan penagihan kepadasdr.Heriyanto Chandra dan tidak melaporkan ke Polisi pada waktu itu, karenadana yang hilang cukup besar dan harus dikembalikan cepat dan mendesakserta setuasi

Yamin adalah karyawan terdakwa H.Baharuddin yang bekerja diperusahaannya, sebab sebelum anggota DPRD Kabupaten Seruyan terdakwaH.baharuddin dikenal sebagai pengusaha, tapi nama perusahaannya saksi tidakBahwa saksi tidak tahu kenapa sampai terjadi pembangain uang ini, tapi kalaudilihat dengan setuasi antara pembahasan APBD tahun 2014 di DPRD memangada kemungkinan berhubungan; Bahwa setiap komisi dalam mengambil suatu keputusan harus kolektif, dalam halini memang tugas komisi, salah satunya membahas

kepadaPejabat Penatausahaan keuangan untuk diverifikasi kemudian baru kepadaPengguna Anggaran (PA) selanjutnya kepada Bendahara Pengeluarankemudian ke DPKAD kemudian keluar SP2D selanjutnya dicairkan danuang masuk ke rekening rekanan dalam hal ini PT.Djimat Sakti;Bahwa walaupun dana kegiatan pekerjaan percetakan sawah ini, tidakdicairkan sampai dengan batas akhir LS, maka dana itu tetap pada kasdaerah dan tidak akan kembali ke pusat, oleh karenanya sebenarnyakontrak pekerjaan ini bisa di addendum karena setuasi

proyek DAKDR 2001 merekomendasikankepada Dinas Kehutanan Barito Selatan untuk melakukan Penunjukanlangsung dalam melaksanakan Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahantahun 2001 dilakukan karena keadaan akhir tahun anggaran 2001dengan alasan/ pertimbangan; adanya Permohonan Kepala DinasKehutanan Barito Selatan dalam Surat Nomor522/6.BS/618/407.X1 /2001, tanggal Desember 2001 perihal MohonRekomendasi Penunjukan Langsung Pelaksanaan ProyekPenyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2001,dan setuasi

Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGAhli memperhitungan HPS menggunakan SK Bupati 188;Ahli melakukan pemeriksaan atas permintaan penasehat hukumterdakwa;Secara kualitas ahlimelihat bangunanan berumur lebih dari 5 tahundan masih berfungsi secara baik;Ahli juga memeriksasecra structural dan tidak ada kerusakan ;Ahli berani menilai kualitas karena memeriksa secara structural danada fotonya ;Ahli tampil sebagai ahli dari himpunan ahli kontruksi Indonesia danada surat tugas ;Sampling harus melihat setuasi

Sanjico Abadi mengetahuiSpesifiaksi Barang yang akan diadakan dalam pengadaan ini;~ Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa Imenyatakan tidak ada keberatan, tapi ada klarifikasi yakni terdakwa I kenal dengansaksi sejak tahun 2009, dan waktu terdakwa I ditangkap sehingga terdakwa I berusahauntuk menghubungi saksi tapi tidak pernah masuk, hal ini terdakwa I lakukan karenauntuk setuasi Sampit terdakwa I tidak tahu, akan tetapi yang lebih tahu adalah saksi;Atas klarifikasi