menyatakan tidak sah penghentian penyidikan yangdilakukan Termohon II atas laporan Pemohon berdasarkan Surat TandaPenerimaan Laporan / Pengaduan nomor Polisi : 1532, tanggal 03 Agustus2017 sesuai hak milik atas tanah yang terletak di Jalan Hiburan nomor : 1Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 yang diterbitkan BadanPertanahan Nasional, Kota Medan , tanggal 03 Mei 2017 atas nama PemohonIdan ll, :Bahwa Pemohon dan II sebagai Terlapor tidak pernah menerima Surat TandaDimulai Penyidikan ( SPDP

) dari Termohon II atas laporan Polisi Nomor :LP/1863/VIII/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 29 Agustus 2018 atasnama Pelapor SUSANTHREE HERAWATY LUMBAN TOBING :Bahwa Pemohon sebagai Pelapor tidak pernah menerima Surat TandaDimulai Penyidikan (SPDP) dari Termohon II atas laporan Polisi Nomor :Polisi : 1532, tanggal 03 Agustus 2017 sesuai hak milik atas tanah yangterletak di Jalan Hiburan Nomor : 1 Medan berdasarkan Sertifikat Hak MilikNomor : 180 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional, Kota

Memerintahkan Termohon II karena kewajibannya untuk menyerahkan SPDP(Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan ) kepada Penuntut Umum, Pelapordan Terlapor 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Penyidikan sesuaidengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXII/2015, tanggal09 Januari 2017 atas laporan Polisi Nomor : LP/1863/VIII/2018/SPKTRestabes Medan, tanggal 29 Agustus 2018 atas nama Pelapor SUSANTHREEHERAWATY LUMBAN TOBING :4.

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;Menimbang, bahwa penyampaian SPDP kepada Jaksa Penuntut Umumadalah kewajiban Penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya prosespenyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalianPenuntut Umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor.Menimbang, bahwa penyampaian SPDP oleh Penyidik hanya kepadaJaksa Penuntut Umum saja, telah merugikan hak konstitusional terlapor danHalaman 21 dari 24 halaman PutusanPraperadilan Nomor 68/Pid.Pra

/2019/PN Mdnkorban/pelapor, oleh karena itu, pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadapJaksa Penuntut Umum, tetapi juga diwajibkan terhadap Terlapor danKorban/Pelapor;Menimbang, bahwa hal pertimbangan lainnya terhadap Terlapor yang telahmendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahanbahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya, sedangkan bagikorban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan ataubukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan

Penyidikan (SPDP)tidak diangggap sebagai bentuk kelengkapan administrasi belaka melainkandianggap sebagai implementasi prinsip check and balance antara penyidikdengan penuntut umum, terlapor, korban/ pelapor.

Jadi sebelum putusan MK No. 130/PUUXII/2015diberlakukan karena ketentuan hukum di Indonesia tidak berlaku surut.Namun demikian Penyidik telah menyampaikan SPDP kepada kepadapenuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor.Dapat disampaikan disini bahwa Penyidik pada tanggal 17 Februari2017, membawa SPDP Nomor : B/45/I/2017/Ditreskrimum, tanggal 17Februari 2017, ke 3 (tiga) alamat yaitu ke JPU Kajati Bali dan JPU telahmenerima SPDP tersebut sesuai tanda terima tanggal 17 Februari 2017diterima oleh DEWA

SUMA kemudian kepada korban/pelapor dan olehkorban/pelapor telah menerima SPDP tersebut, sesuai tanda terimatanggal 17 Februari 2017 yang diterima oleh TOMMY DJUNAUDI,sedangkan kepada Terlapor, SPDP tersebut, pada tanggal 17 Februari2017 telah diantarkan sesuai alamat Terlapor pada KTP yaitu.

Badung,dan memberikan nomor HP. 081236711829, sehingga penyampaikansuratmenyurat terkait perkara yang ditangani Termohon yang melibatkanPemohon melalui alamat tersebut, namun setiap Penyidik datang kealamat tersebut untuk menyampaikan SPDP, rumah/alamat yangdiberikan kepada penyidik selalu kosong dan tidak ada penghuninya, dandihubungi melalui HP. 081236711829, tidak aktif.

Kemudian keluar putusan MK No. 130/PUUXlV2015, yang berlaku sejak tanggal 11 Januari 2017 yang pada intinya: Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah penyidikan.lil.

sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2014 Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAWIYAH BINT MUHAMMAD denganpidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selamaterdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetapditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik SAWIYAH BINTIMUHAMMAD.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor : SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEK CUT.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September2017 Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.4.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Sawiyah Binti Muhammad telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan

tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Ssepuluh) hari;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik SAWIYAH BINTIMUHAMMAD.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada

Menyatakan Terdakwa Sawiyah Binti Muhammad telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan usahaperdagangan tanpa dilengkapi surat izin usaha perdagangan/ SIUP;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan;Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa SawiyahBinti Muhammad.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEK CUT ;Dilampirkan dalam berkas perkaraMembebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuktingkat banding sejumlah 2.000, (dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017 oleh kamiWahyono, S.H.

Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang dalam amar putusannyamenegaskan bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Penyidik harus disampaikankepada Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut;Secara faktual PEMOHON tidak pernah menerima SPDP dariTERMOHON sampai dengan tenggang waktu sebagaimanadipersyaratkan

dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas tidakdihormati karena jangka waktu diterbitkan SPDP hingga saat ini tidakpernah diterima oleh PEMOHON.

Kepala Balai PPHLHK Wilayan Maluku Papua Cq.Kepala Seksi Wilayah Manokwari selaku Penyidikmenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor SPDP. O7/ BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/09/2020, tanggal 28 September 2020 dengan tersangkamasih dalam penyidikan;c.

Laporan menjadi dasar penerbitansprindik, kKemudian meningkat ke Berita Acara; bahwa Sprindik dan SPDP seolaholah dua hal yang berbedatetapi itu juga rangkaian dari peradilan pidana. Dan dua hal tersebuttidak dapat dipisahkan. Sebab penerbitan SPDP juga didasari olehprinsipprinsip persamaan di hadapan hukum.

Penerbitan SPDP danSprindik selalu dapat di kKembalikan kepada due process of law; bahwa jangka waktu penyampaian atau pemberitahuan Sprindikdan SPDP kepada Tersangka dan/atau Keluarga Semula dalamKUHAP ini tidak disebutkan dengan tegas, kemudian berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUUXIII/2015 menegaskanbahwa surat perintah penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan olehPenyidik harus disampaikan kepada terlapor paling lambat 7 harisetelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, dan kemudian

2014Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI BIN ABDUL RAHMANdengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangiselama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwatetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MULYADI BINABDUL RAHMAN dan sisa beras ketan 382 (tiga ratus delapan puluh dua)Sak dan gula telah habis dijual oleh terdakwa MULYADI BIN ABDULRAHMAN .Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017 1 (satu) buah buku catatan penjualan gula dan beras ketan warna biru ; 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada saudari KAK MI ; 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada saudari KAK YUS.Dilampirkan dalam berkas perkara4.

itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Sepuluh) hari ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MULYADI BINABDUL RAHMAN dan sisa beras ketan 382 (tiga ratus delapan puluh dua)halaman 6 Perkara Nomor. 159/PID/2017/PTBNASak dan gula telah habis dijual oleh terdakwa MULYADI BIN ABDULRAHMAN .Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017 1 (Satu) buah buku catatan penjualan gula dan beras ketan warna biru ; 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada saudari KAK MI ; 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada saudari KAK YUS.Dilampirkan dalam berkas perkaraMembebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 2.000 (dua ribu rupiah) ;Telah membaca:1.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSabang bahwa pada tanggal 11 September 2017, Nomor:05/Akta.Pid.Sus

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MULYADIBIN ABDUL RAHMAN dan sisa beras ketan 382 (tiga ratus delapanpuluh dua) Sak dan gula telah habis dijual oleh terdakwa MULYADIBIN ABDUL RAHMAN .halaman 9 Perkara Nomor. 159/PID/2017/PTBNADipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) buah buku catatan penjualan gula dan beras ketan warnabiru ; 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada saudari KAK MI ; 2 (dua) lembar

Perihal Pemberitahuan Tentang SPDP Sesuai PutusanMahkamah Konstitusi RI (Bukti P.5);6.

Telah ditegaskan bahwa adalahkewajiban bagi Penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannyasurat perintah penyidikan.

Tentang penerbitan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)Nomor : 8209/V/2017/Dit.Reskrimum tanggal 15 Mei 2017 yang dikatakan olehPemohon baru dikeluarkan oleh Termohon 6 (enam) bulan setelah keluarnyaSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/159/V/2017/Dit.Reskrimum tanggal11 Mei 2017, agar Pemohon tidak membuat penafsiran sendiri denganmendalilkan bahwa SPDP dibuat untuk merespons surat Pemohon kepadaTermohon.

Bahwa SPDP dibuat berdasarkan mekanisme yang sudah adabukan karena merespons surat dari Pemohon;5. Dalil Pemohon dalam angka 10 halaman 4 yang berbuny! :10.

Bukti Bertanda P4, adalah Bukti Surat Nomor : 072/SK/KHAYCW/X1I/2017, tanggal 10 November 2017, Perihal Pemberitahuan SPDP SesualPutusan Mahkamah Konstitusi RI, dari Pemohon Praperadilan melalui KuasanyakepadaTermohon Praperadilan.

Bahwa karena yang dilaporkan tersebut jelas merupakan suatu tindakpidana tetapi Termohon belum mengirimkan, surat pemberitahuandimulainya penyedikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kab. Ngawi . Danhal itu menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yaitu penyidik wajib memberitahukan danmenyerahkan surat perintah dimulai penyidikan kepada penuntut umum, Hal 1 dari 14 hal Put.

No: 1/Pid.Pra/2019/PN.NgwBahwa Termohon setelah menerima laporan Polisi dari Pemohonselanjutnya Termohon menindaklanjutinya dengan membuat admisnistrasipenyidikan berupa Surat tugas, Surat Perintah Penyidikan, RencanaPenyidikan, SPDP, Surat Panggilan terhadap saksi saksi Sdri.LIRPRADNYA PARAMITHA YATHIN, Sdr. ROBET SANIACO, Sdr. NOVAHENDRA CAHAYA, Sdr. Drs. SUHASTAMA ATMADJA, S,Si, Sdr. ACHMADROY ROZANO S.Sp, untuk di mintai keterangan.

STPL/03/I/2019/JATIM/RES NGW/SEK KRJ, diberitanda P.1 ;Foto Copy SPDP No. B/3/II/2019/Reskrim, diberi tanda P.2 ;3. Foto Copy Surat kepada Camat tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda P.34. Foto Copy Surat balasan dari Kepala Desa Jatipuro No.900/200/404.316.10/2018 tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P.4 ;5. Foto Copy Putusan Praperadilan dari PN.

Foto Copy STPL/04/I/2019/JATIM/RES NGW/SEK KRJ, tanggal 18 Januari2019, diberi tanda T.2 ;Foto Copy SPDP, tanggal 13 Februari 2019, diberi tanda T.3 ;4. Foto Copy Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) NomorSPDP/3/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.4 ;5. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/03/I/2019/Reskrim,tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda T.5 ;6.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/3/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.8 ;9. Foto Copy Surat Panggilan LIRPRADNYA PARAMITHA YATHIN Nomor :S.Pgl/7/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.9 ;10. Foto Copy Surat Panggilan ROBET SANIACO, Nomor : S.Pgl/14/II1/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.10 ;11.

Jadi putusan MKmewajibkan untuk menyerahkan SPDP nya kepada tiga komponentersebut paling lambat 7 hari.Bahwa SPDP itu sekedar pemberitahuan ketika penyidik melakukanpenyidikan kemudian ada kontrol dari Penuntut Umum yang memantauperkembangan tersebut.Bahwa SPDP syaratnya pemberitahuan tidak perlu ada terlapor /Terdakwa karena dimulainya penyidikan kemudian digunakan untukmenemukan alat bukti, setelannya membuat terang tindak pidana,kemudian penetapan Tersangkanya.

Agustini, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi adalah Pengawai Kejaksaan Negeri Trenggaleksekaligus sebagai Penyidik;Bahwa saksi pernah memeriksa SPDP atas Chris Nur Setyawandan Riawan pada tanggal 10 Maret 2020;Bahwa yang menerbitkan SPDP adalah Kepala Kejaksaan NegeriTrenggalek lalu) dibuatkan surat perintah penahanan untukTersangka;Bahwa yang menyerahkan SPDP kepada para Tersangka adalahsaudara Wahyu Eko Prasetyo;Bahwa dalam perkara ini ada Kerugian Negara dan

Siti Kartinawati.SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi adalah Pengawai Kejaksaan Negeri Trenggaleksekaligus sebagai Penyidik;Bahwa saksi pernah memeriksa SPDP atas Chris Nur Setyawandan Riawan pada tanggal 10 Maret 2020;Bahwa yang menerbitkan SPDP adalah Kepala Kejaksaan NegeriTrenggalek lalu) dibuatkan surat perintah penahanan untukTersangka;Bahwa yang mengetik SPDP tersebut adalah saudara Wahyu EkoPrasetyo dan saksi yang mengoreksi;Bahwa yang menyerahkan SPDP kepada

Trk45 Bahwa saksi bekerja di Kejaksan Negeri Trenggalek tahun 2018saksi sebagai tenaga honorer adalah di bagian administasimengantar surat, Register dan ikut pengawalan tahanan titipan; Bahwa saksi pernah menerima SPDP dari bu Agustini lalu SPDPtersebut lalu saksi serahkan kepada Chrisna Nur Setyawan danRiawan pada tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 15:00 Wib danada bukti penerimaanya yaitu buku ekspedisi Surat; Bahwa saksi menyerahkan SPDP tersebut di ruang PidsusKejaksaan Negeri; Bahwa SPDP tersebut

Trk51Termohon tidak pernah menyerahkan SPDP kepada Pemohon,sedangkan Termohon yang membantah dalildalil pemohon telahmenghadirkan saksi Basuki Wibowo,S.H., Agustini,S.H, = SitiKurniawati,S.H kesemuanya saksi menerangkan pernah melihat danmembaca SPDP atas nama Chris Nur Setyawan atau Pemohon padatanggal 10 Maret 2020 pada saat Pemohon di tetapkan sebagaiTersangka sedangkan yang menyerahkan SPDP tersebut adalah saksiEko Wahyu Prasetyo pada tanggal 10 Maret 2020 yang di tandatanganioleh Termohon Chris

) Nomor Surat SPDP/174/X1I/2019/Dit Reskrimum,tertanggal 25 November 2019.

) Nomor Surat SPDP/174/X1I/2019/Dit Reskrimum,tertanggal 25 November 2019.Berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut, jelaslah bahwa gugatanPENGGUGAT adalah salah alamat (eror in persona).

Alasannya karenayang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah perihal terbitnyaLaporan Polisi Nomor LP/422/VII/Res.1.24/2019/Kalbar/SPKT tanggal14 November 2019 dan juga telah diterbitkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor Surat SPDP/174/X1I/2019/DitReskrimum, tertanggal 25 November 2019. Perlu TERGUGAT Iltegaskan bahwa TERGUGAT Il tidak memiliki kompetensi dankewenangan untuk menerbitkan surat aquo.

) Nomor Surat SPDP/174/X1/2019/Dit Reskrimum, tertanggal 25November 2019.13.Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang melakukanperampasan kunci mobil menyebabkan PENGGUGAT REKONVENSI IItidak bisa membawa mobil beserta gandengan dan container di atasnyadengan nomor MRTU 20224845 dan MRTU 2151984 tersebut, telahmenimbulkan kerugian nyata materil dan immaterial bagi PENGGUGAT REKONVESI.14.

) Nomor Surat SPDP/174/X1/2019/DitReskrimum, tertanggal 25 November 2019.

Jadi putusan MKmewajibkan untuk menyerahkan SPDP nya kepada tiga komponentersebut paling lambat 7 hari.Bahwa SPDP itu sekedar pemberitahuan ketika penyidik melakukanpenyidikan kemudian ada kontrol dari Penuntut Umum yang memantauperkembangan tersebut.Bahwa SPDP syaratnya pemberitahuan tidak perlu ada terlapor /Terdakwa karena dimulainya penyidikan kemudian digunakan untukmenemukan alat bukti, setelannya membuat terang tindak pidana,kemudian penetapan Tersangkanya.

Trk Bahwa saksi adalah Pengawai Kejaksaan Negeri Trenggaleksekaligus sebagai Penyidik; Bahwa saksi pernah memeriksa SPDP atas Chris Nur Setyawandan Riawan pada tanggal 10 Maret 2020; Bahwa yang menerbitkan SPDP adalah Kepala Kejaksaan NegeriTrenggalek lalu) dibuatkan surat perintah penahanan untukTersangka; Bahwa yang menyerahkan SPDP kepada para Tersangka adalahsaudara Wahyu Eko Prasetyo; Bahwa dalam perkara ini ada Kerugian Negara dan team dariKejaksaan sendiri yang menghitung kerugiannya;.

Siti Kartinawati.SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi adalah Pengawai Kejaksaan Negeri Trenggaleksekaligus sebagai Penyidik; Bahwa saksi pernah memeriksa SPDP atas Chris Nur Setyawandan Riawan pada tanggal 10 Maret 2020; Bahwa yang menerbitkan SPDP adalah Kepala Kejaksaan NegeriTrenggalek lalu) dibuatkan surat perintah penahanan untukTersangka; Bahwa yang mengetik SPDP tersebut adalah saudara Wahyu EkoPrasetyo dan saksi yang mengoreksi; Bahwa yang menyerahkan SPDP

Trk45 Bahwa saksi bekerja di Kejaksan Negeri Trenggalek tahun 2018saksi sebagai tenaga honorer adalah di bagian administasimengantar surat, Register dan ikut pengawalan tahanan titipan; Bahwa saksi pernah menerima SPDP dari bu Agustini lalu SPDPtersebut lalu saksi serahkan kepada Chrisna Nur Setyawan danRiawan pada tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 15:00 Wib danada bukti penerimaanya yaitu buku ekspedisi Surat; Bahwa saksi menyerahkan SPDP tersebut di ruang PidsusKejaksaan Negeri; Bahwa SPDP tersebut

Trk51Termohon tidak pernah menyerahkan SPDP kepada Pemohon,sedangkan Termohon yang membantah dalildalil pemohon telahmenghadirkan saksi Basuki Wibowo,S.H., Agustini,S.H, = SitiKurniawati,S.H kesemuanya saksi menerangkan pernah melihat danmembaca SPDP atas nama Riawan,S.H.M.H bin Arianto atau Pemohonpada tanggal 10 Maret 2020 pada saat Pemohon di tetapkan sebagaiTersangka sedangkan yang menyerahkan SPDP tersebut adalah saksiEko Wahyu Prasetyo pada tanggal 10 Maret 2020 yang di tandatanganioleh Termohon

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tidak SahBerdasarkan putusan MK No.130 tahun 2015 tentang penyidik wajibmenyerahkan surat dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum,terlapor dan korban/pelapor dalam batas waktu paling lama 7 hari setelahditerbitkannya surat perintah penyidikan, adapun konsekuensi nya apabilapenyidik dalam batas waktu 7 hari belum menyampaikan ataupunmenyerahkan SPDP tersebut kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapormaka keterlambatan tersebut dijadikan dasar

Bahwa dalam posita point 9 pemohon menyatakan bahwa Penyidik Polseklembak tidak menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP) kepada keluarga pemohon setelah diterbitkan surat perintahPenyidikan (Sp.Sidik) dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Tahun 2015 tentang kewajibanpenyidik menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor danKorban/pelapor.

Faktanya penyidik Unit Reskrim Polsek lembak telahmengirimkan SPDP atas nama USMAN Bin NURDIN bersamaan denganSPDP tersangka KARDIAT yang diserahkan melalui Kepala Desa Alai untukdisampaikan kepada keluarga tersangka (pemohon) yang berinisiatifmenyampaikan SPDP tersebut (vide bukti T2);8.

) kepada keluarga pemohon setelah diterbitkan surat perintahPenyidikan (Sp.Sidik) dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Tahun 2015 tentang kewajibanpenyidik menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor danKorban/pelapor.

Faktanya penyidik Unit Reskrim Polsek lembak telahmengirimkan SPDP atas nama USMAN Bin NURDIN bersamaan denganSPDP tersangka KARDIAT yang dititipkan melalui Kepala Desa Alai untukdisampaikan kepada keluarga tersangka (pemohon) yang berinisiatifmembantu menyampaikan SPDP tersebut (bukti T2);Bahwa dalam penyidikan perkara tersangka atas nama PemohonPraperadilan sdr USMAN Bin NURDIN telah dinyatakan selesai (P21) sesuaidengan surat Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor2247/N.6.17/Epp.1/2018. dan

Namun demikian Pemohon tidak pernah diberikan atauditembuskan SPDP (Surat Perintah dimulainya penyidikan) oleh Termohonsehingga Pemohon tidak mengetahui kapan perkara ini naik ke prosespenyidikan.

penyidikan.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyidik dalam hal iniTermohon wajid memberikan SPDP kepada Pemohon paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Bahwadengan tidak diberikannya SPDP (Surat Perintah dimulainya penyidikan)kepada Pemohon, maka penyidikan terhadap diri Pemohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.

Penyidikan (SPDP)Nomor : SPDP/62/X/2017; Bahwa Pemohon dalam hal ini menyatakan dalam Permohonannya tidakpernah merasa menerima SPDP yang dimasud, Pemohon hanya menerimaSurat Panggilan agar menghadap penyidik untuk diperiksa sebagaitersangka, sedangkan menurut Termohon SPDP yang dimaksud sudahdikeluarkan dan diserahkan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi; Bahwa menurut keterangan Ahli dari Pemohon yaitu Gunawan Jatmiko SH,MH.

Untuk menyampaikan SPDP dari penyidik kepada calon Tersangka wajibdiserahkan kepada tersangka dengan cara diserahkan langsung olehpenyidik kepada tersangka, atau keluarganya atau kepada pamongSetempat, dan mengenai berkas SPDP yang dikirimkan kepada tersangkamelalui jalur ekspedisi, menurut ahli diperbolehkan dan sah apabila berkasyang dikirimkan yakin sampai kepada Tersangka, dalam arti tidak adaketentuan yang mengatur tidak diperbolehkannya penyerahan SPDP kepadatersangka melalu jalur ekspedisi

PolLP/B/12/II/2021/Jateng/Resta.Ska/Sek.Laweyan, tentangdugaan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajamatau pemukul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)UU Darurat No.12 tahun 1951.Bahwa Termohon melengkapi administrasi penyidikan danmelakukan tindakan penyidikan yaitu:Surat Perintah tugas;Surat Perintah Penyidikan;SPDP;Melakukan pemeriksaan sSaksiSsaksi;Menetapkan Tersangka;Melakukan pemeriksaan Tersangka;Melakukan Penangkapan dengan Surat PerintahPenangkapan;Melakukan Penahanan dengan

Dik / 133.B/ II / 2021 / Reskrim tanggal24 Pebruari 2021, diberi tanda bukti T5 ;6) Fotokopi, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /37, 38 , 39 /II/Res.1.8/2021/Reskrim tanggal 21 Pebruari 2021, diberitanda bukti T6 ;7) Fotokopi, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.

83 Undang Undang No.8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang diajukan oleh Termohon,diantaranya: bukti T1 : Foto kopi Surat Pelimpahan Perkara PemeriksaanBiasa dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : B1338/M.3.11/Eku.2/04/2021;bukti T2 : Fotokopi Surat Penetapan Hari Sidang dari Pengadilan NegeriSurakarta Nomor : 143/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 28 April 2021; bukti T6:Foto kopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas nama tersangkaYhumas Reno Satrio Nomor : SPDP

/37/II/Res 1.8/2021/Reskrim, tanggal 21Februari 2021, Nomor : SPDP/38/II/Res 1.8/2021/Reskrim, tanggal 21Februari 2021, Nomor : SPDP/39/II/Res 1.6/2021/Reskrim tanggal 21Februari 2021; bukti T7 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor :Halaman 9 dari 11, Putusan No.15/Pid.Pra/2021/PN SktSp.Kap/26/II/2021/Reskrim, tanggal 24 Februari 2021, bukti T8 : Foto kopiBerita Acara Pemeriksaan atas nama Tersangka Yhumas Reno Satrio padahari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dan Berita Acara PemeriksaanTambahan

Tidak adanya Surat Pemberitauan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) di dalam SuratPerintah Penangkapan dan Penahanan, padahal Setelah diterbitkan Sprindikberdasarkan laporan polisi selanjutnya yaitu dibuat SPDP sebagaimana ketentuandalam Pasal 13 ayat (2) Perkap 6/2019.

SPDP tersebut dikirimkan kepadapenuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)hari setelah diterbitkan Sprindik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1)Perkap 6/2019, namun ternyata SPDP tidak diterima oleh terlapor, padahalSPDP merupakan dasar atau awal bagi penyidik mencari bukti untukmenetapkan tersangka.

Han / 189 / X / 2021 / Reskrimatas nama RISWANDI BUTON ALIAS RIS Tidak sah dan mengikat sebab tidakdidasari / diawali dengan Surat Pemberitauan dimulainya Penyidikan ( SPDP );. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 233 / VII / 2021 /Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 189 / X / 2021 / Reskrimatas nama RISWANDI BUTON ALIAS RIS Tidak sah dan mengikat sebab tidakadanya Surat Penetapan Tersangka;.

Sidik/149/V1/2021/ Reskrim,tanggal 11 Juni 2021, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : SPDP/151/V1/2021/Reskrim tanggal 15 Juni 2021, dan telah dikirimkan kePenuntut Umum;e. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telahmelakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi.

)Nomor : SPDP/151/VI/2021/Reskrim tanggal 15 Juni 2021 tidak mencantumkanidentitas Tersangka karena sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) Perkap 6Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana /dentitas tersangka sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf d tidak perlu dicantumkan dalam SPDP., bila penyidikbelum dapat menetapkan Tersangka, Frasa ini Sesuai perkara a quo karena SuratPerintah Penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juli 2021baru mencantumkan Identitas PEMOHON.

Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tanpa Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP)1) Proses hukum terhadap perkara a quo tanpa melalui prosesprapenuntutan, penerbitan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP);2) Bahwa proses pemeriksaan penyidikan perkara a quo tanpaSPDP adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukumsebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUUXIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwaHalaman 7 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Olmpenyampaian

Terlapor dengan bentuk Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP).11.

hal tersebutdibuktikan dalam buku Expedisi Polsek Kupang Tengah, suratpemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nomor :SPDP /19/ VI / 2021 / Sek Kuteng tanggal 10 Juni 2021 .Bahwa PEMOHON berpendapat bahwa tindakan yang dilakukanoleh TERMOHON' kepada PEMOHON dengan menetapkanPEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkantanpa prosedur yang benar.

berpendapat bahwa tujuan pengiriman SPDP harus diserahkankepada pelapor maupun terlapor ataukah dapat diserahkan kepada keluargaataukah kepada orang terdekat yang mempunyai hubungan dengan pelapormaupun terlapor atau disampaikan kepada pemerintahan setempat dan harusditujukan bisa ke alamat tempat tinggal ataukah alamat tempat kerja denganmaksud agar SPDP tersebut bisa segera sampai kepada yang bersangkutanmengingat waktu yang dibatasi oleh UndangUndang;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti

Surat yang diajukanTermohon yakni bukti Surat T12 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikankepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: SPDP/19/V1/2021/SekKuteng, tanggal 10 Juni 2021 dan bukti surat T71 Buku ekspedisi surat (buktitersangka menerima SPDP), Hakim berpendapat bahwa benar terdapat SPDPyang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang terkait dengandimulainya penyidikan tindak pidana pembunuhan atas nama korban AserDeplis Mapada dan sejak diterbitkannya SPDP tanggal 10 Juni

:SP.Sidik/237/111/2016/Ditreskrimum (Sselanjutnya disebut SprindikI), dan selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2017 Termohon telahmenerbitkan dan menyampaikan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan ( SPDP ) Nomor: B/74/III/2017/DitReskrimum dan diterima pada tanggal 20 Nopember 2017 olehJaksa pada Kejaksaan Tinggi Bali (Selanjutnya disebut SPDP 1);Bahwa pada tanggal 09 Januari 2018 Termohon kembalimenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/1079.a/I/2018/2018/Ditreskrimum (Selanjutnya disebutSprindik

Terlebihn denganHal 15 dari 56 hal Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Dpsditerbitkannya Sprindik Il oleh Termohon juga tidak disertaidengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)baik kepada Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bali selaku penuntutumum, maupun kepada Pemohon selaku Terlapor dalam LaporanPolisi tersebut;Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (1)Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan, yang menyatakan: SPDP sebagaimana dimaksuddalam

Diberi tanda bukti P8 ;Fotocopy Surat Pengembalian SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) atasnama Tersangka YULIANA, Nomor : B1033/P.1.4/Ep.1/03/2018, tanggal 28 Maret 2018, diberitanda bukti P9Fotocopy surat DAFTAR PENCARIAN ORANG Nomor : DPO/O8/IV/2018/Ditreskrimum,tanggal 18 April 2018, An. YULIANA, diberi tanda bukti P10 ;Fotocopy Salinan Akta Nomor 8, tanggal 21 April 2004, Hal : AKTAPENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.

tadi bahwa dalamkurun jangka waktu tersebut, setelah diberitahukan kepada Jaksa maka jaksHal 41 dari 56 hal Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Dpsa akan mengembalikan lagi SPDP tersebut dan kalau tidak ada tambahan apaapa maka Jaksa akan mencoret atau menghentikan penyidikan tersebut dan memang tidak ada ketentuan yang pasti tapi itu kKewenangan dari jaksa ketika dia menerima SPDP dan tidak ada tanggapan dari perkembangan SPDP tersebut maka SPDP tersebut dikembalikan lagi oleh Jaksa atau

memang setiap SPDP itu harus diberitahukan kepada jaksa, dan terkait dengan pertanyaan pemohon tadi memang tidak ada ketentuan secara pasti yang mengatur secara tegas hal ini ;Bahwa memang didalam intern kepolisian tentunya ada mutasi dari satu tempat ke tempat lain (ini persoalannya) sebaiknya diberitahukan ke Ka.

) Nomor : SPDP/6/I/2019/Satreskrim tanggal 18 Januari2019 tetapi Pemohon sampai saat ini belum pernah diberi oleh Termohon ;Bahwa dalam SPDP harus disebutkan siapa nama tersangkanya dan tindakpidana apa yang dilakukan ;Bahwa sesuai dengan putusan MK No.130/PUUXIII/2015 tersebut, makaapabila suami Pemohon sebagai Tersangka, maka seharusnya Termohonmemberi SPDP kepada suami Pemohon.

Karena sampai saat ini SuamiPemohon belum diberi SPDP, yang menjadi pertanyaan adalah apa benarSPDP tersebut dengan menyebutkan suami Pemohon sebagai Tersangka.Sebab didalam SPDP harus disebutkan nama Tersangkanya, kalau dalamSPDP tidak disebutkan nama Tersangkanya berarti SPDP tersebut tidaksah menurut hukum ;Bahwa karena tidak ada minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan suami Pemohonkorupsi dalam pengadaan tanah untuk SMPN 1 Mantingan

Gas/16.a/I/2019/Satreskrim tanggal 18 Januari 2019 dilanjutkan dengan mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala KejaksaanNegeri Ngawi Nomor : SPDP/6/I/2019/Satreskrim tanggal 18 Januari 2019dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi selaku terlapor ;Tentang penerbitan SPDP sebagaimana diatur dalam Putusan MKRI Nomor: 130/PUUXIII/2015, SPDP diterbitkan hanya sekali paling lambat 7 harisetelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan.

Sidik/16a/I/2019/Satreskrim sebagai dasar penyidikan dugaantindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN Mantingan Kabupaten Ngawi diterbitkan tanggal 18 Januari 2019,selanjutnya SPDP Nomor : SPDP/6/I/2019/Satreskrim diterbitkan padatanggal 18 Januari 2019 dengan demikian SPDP tersebut adalah sah ;Penetapan suami Pemohon (Sadr.

Suprianto, S.H., M.H) tidak diberikan SPDP Justru sangatkeliru dan tidak sah jika SPDP diterbitkan setelan suami Pemohon (Sadr.Suprianto, S.H., M.H) ditetapbkan sebagai tersangka dan diserahkan jugakepada suami Pemohon (Sdr. Suprianto, SH., M.H).

Penyidikan (SPDP) dalamPasal 109 ayat (1) KUHAP; sebagaimana ternyata dalam Putusan MKNo.:130/PUUXIII/2015, tanggal 9 Januari 2017, dimana menurutPutusan MK tersebut, Pasal 109 ayat (1) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadi penyidik wajibmemberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainyapenyidikan (SPDP) kepada penuntut, terlapor dan korban/pelapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannyasurat perintah penyidikan.

Bahwa hal lain menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan adalahterkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalamPasal 109 ayat (1) KUHAP; sebagaimana ternyata dalam PutusanMK No : 130/PUUXIII/2015, tanggal 9 Januari 2017, dimanamenurut Putusan MK tersebut, Pasal 109 ayat (1) tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadipenyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan suratperintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut, terlapordan korban/pelapor dalam waktu

Namun yang perlu PEMOHON ketahuibahwa tiada satu ketentuanpun, tidak ada satu kalimatpundalam putusan MK tersebut yang memberikan akibat hukumseperti apa, jika ternyata penyidik tidak mengirimkan atauterlambat mengirimkan SPDP.

yang dikirimkan kepada PEMOHON,telah terjadi penolakan Tembusan SPDP sebagaimana terteradalam Berita Acara Penolakan tanggal 8 Februari 2018.Hal. 39 dari 61.

T5 dan T6 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP )an. Moe Irawan Raharja No.

Bahwa dalam kaitan terbitnya Surat Perintah Penyidikan, Termohontidak menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yangdisampaikan kepada Pemohon selaku Terlapor, Penuntut Umum danKorban/Pelapor, sehingga kewajiban Termohon dalam hal penerbitanSurat Perintah Penyidikan tidak dilakukan sebagaimana hukumnya,akibatnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri Pemohonsecara nyata dilanggar oleh Termohon;4.

Bahwasanya terkait Penyidikan, Termohon semestinya mendasarkanpada pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana(Perkap 14/2012), dimana dasar dilakukannya suatu penyidikanadalah harus memenuhi halhal sebagai berikut secara komulatif,yaitu:laporan polisi/pengaduan;Surat perintah tugas;laporan hasil penyelidikan (LHP);Surat perintah penyidikan; danao fF wn Prsurat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)..

Bahwasanya terkait Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP),Termohon sebelum melakukan penyidikan pada suatu peristiwa tindakpidana, maka Termohon wajib memberitahukan dan menyerahkanSurat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PenunututUmum, Terlapor, dan Korban/Pelapor, dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Berdasarkan alasan tersebut, maka tindak pidanayang disangkakan Termohon pada Pemohon dalam melarikanHalaman 4 dari 7 Penetapan 05/Pid.Pra/2019/PN Bywperempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya tidakdidukung dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalampasal 184 KUHAP;10.Bahwa berdasarkan itu Ssemuanya, Penyidikan yang dilakukan olehTermohon tidak ada SPDP kepada Pemohon, Penuntut Umum danKorban/Pelapor sebagaimana kewajibannya Termohon, penetapanTersangka tidak mendasarkan

TENTANG PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKABahwa menindaklanjuti hasil Gelar perkara hari Jumat tanggal 15 Mei 2020tersebut, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SPSidik/245/V/Res.1.10/2020/Reskrim, tanggal 18 Mei 2020 danmenerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor: SPDP/266/V/Res.1.10/2020/Reskrim, tanggal 20 Mei 2020ke Kajari Labuhanbatu.

Nomor: 130/PUU/XIII/2015 tersebut dapat mengakibatkan kekacauan hukum, sebabbagaimana mungkin terhadap perkara pencurian dengan kekerasan(curas) yang dikenal juga dengan istilan Perampok, terhadappelakunya disampaikan SPDP sebelumpelakunyatertangkap,tentunya pelaku akan mengucapkan terimakasih kepada petugas yangmemberikan/menyerahkan SPDP tersebut dan kemudian pelakumelarikan diri, apabila tindakan tersebut diketahui korban, tentunyakorban merasa keberatan.

Bahwa untuk memenuhi putusanMahkamah Konsitusi tersebut, Termohon selaku penyidikmensiasatinya dengan memberikan tembusan SPDP apabilapelakunya telah ditangkap dan jika pelakunya dipanggil seperti ParaPemohon, maka tembusan SPDP tersebut diserahkan apabilatersangka yang dipanggil menghadiri panggilan.

pelakunya disampaikan SPDPsebelum pelakunya tertangkap, tentunya pelaku akan mengucapkanterimakasih kepada petugas yang menyerahkan SPDP tersebut dan kemudianpelaku melarikan diri, apabila tindakan tersebut diketahui korban, tentunyakorban merasa keberatan.

Bahwa untuk memenuhi Putusan MahkamahKonsitusi tersebut, Termohon selaku penyidik mensiasatinya denganmemberikan tembusan SPDP apabila pelakunya telah ditangkap dan jikapelakunya dipanggil seperti Para Pemohon, maka tembusan SPDP diserahkanapabila tersangka yang dipanggil menghadiri panggilan.