Tabalong Tahun Anggaran 2010 (kode rekening 5.2.3.26.01)- 1 (satu) bundel dokumen Permendiknas No.18 tahun 2010 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010 untuk SD/SDLB;- 1 (satu) eksemplar Dokumen Usulan Kegiatan dan Biaya/Hasil pemetaan atas usulan SD calon penerima DAK TA 2010;- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Tabalong No. 188.45/414/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penetapan 52 SD Penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2010;- 104 (seratus

Tabalong yang ditunjuk selaku anggota tim tehnis dalamkegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD/SDLB pada DinasPendidikan Kab. Tabalong yang dananya bersumber pada APBN (DAKbidang pendidikan tahun 2010);Bahwa setahu saksi Tim tehnis tersebut dibentuk berdasarkan SK KepalaDinas Pendidikan Kab.

Tabalong),terdakwa juga ditunjuk selaku Ketua Tim Tehnis pada KegiatanPengadaan Buku Perpustakaan untuk 52 SD/SDLB tersebut; Bahwa selaku Ketua Tim Tehnis terdakwa pernah mengadakan pertemuandengan anggota Tim Tehnis lainnya pada akhir bulan Desember 2010 danpada saat itu diperoleh Laporan bahwa belum ada SD/SDLB yangmenerima pengiriman buku dari pihak rekanan (PT Bagus Tirta Wardana),sehingga tindakan terdakwa waktiu itu adalah menghubungi pihak rekananPutusan Nomor 30/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm

Tabalong bersama samadengan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPIK), Tim Tehnis, TimPemeriksa Barang/Jasa serta Pengguna Anggaran telah mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp. 9.675.090.000, (sembilan milyarenam ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No.

Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) yaitu H. SYAIFUL YAZANS.Pd;3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa;4. Tim Tehnis;5. Tim Pemeriksan Barang/Jasa; Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan Lelangsebagaimana Surat Pengumuman Lelang Nomor 16/PanDisdik/APBD/2010tanggal 12 Oktober 2010 mengenai kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi danPengadaan Sarana Perpustakaan untuk SD/SDLB Kab.

Tabalong bersama samadengan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan(PPTK), Tim Tehnis, TimPemeriksa Barang/Jasa serta Pengguna Anggaran telah mengakibatkanKerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 9.675.090.000, (sembilan milyarenam ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No.

Fahrul Razi, ST, lalukami (Pokja Pengadaan barang dan jasa lainnya) mempelajari berkasyang terdiri dari :KAK (kerangka Acuan Kerja)Spesifikasi tehnis HPSFakta integritas PA dan PPTKHal 46 dari 196 Halaman.

Perkara No.58/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BeglEvaluasi TehnisBahwa setelah dinyatakan lulus maka dilanjutkan denganevaluasi tehnis, hasil evaluasi tehnis adalah :CV. Cahaya Riski dinyatakan gugur karena surat pernyataantenaga ahli tidak ada, CV. Baja Metal dinyatakan lulus.Evaluasi hargaBahwa terhadap CV. Baja Metal dilakukan evaluasi harga,apakah harga yang diajukan oleh pihak penyedia barang sudahwajar terhadap HPS.

Laptop (Core i3, Ram 2GB, HDD 1 unit500GB, V5.471)Thermometer (Biasa)24. 1 unitHigrometer (Biasa)25. 1 unitTest Tube26. 1 unitRack reacton Tube27. 1 unittimbangan Bahwa spesifikasi tehnis barang yang ada dalam kontrak sama denganceklist yang ada di lampiran Berita Acara serah terima barangBahwa yang telah membuat cek list spesifikasi tehnis barang saksi tidaktahu akan tetapi saksi menerima cek list tersebut dari saudara Emiselaku PPTK Program Pengendalian Pencemaran Dan PerusakanLingkungan Hidup'

Emi Nurlela, Eka Rani, Purwo) dengan mengacu kepada PermenLH No. 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis pemanfaatan danaAlokasi khusus Bidang Lingkungan Hidup TA. 2013 dan alatlaboratorium yang akan diadakan (dibeli) harus sudah mendapatrekomendasi dari Pusat Pengelolaan Ekoregion SumatraKementerian Lingkungan Hidup RI di Riau. Spesifikasi tehnis yangtelah dibuat oleh staf tehnis kemudian oleh Kabid Wasdali (lr.

Emi Nurlela) bersamastaf tehnis bidang Wasdal dan Laboratorium (sdr. Eka Rani, IntenDiana Putri, Purwo) melakukan survey harga baik di internet maupunsecara tertulis.

sebelum ada bantuan ada pertemuan di Kantorsaksi yang dihadiri oleh semua kelompok; Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan proposal ; Bahwa Proposal itu sebelum penerimaan dana; Bahwa saksi membibing secara tehnis kelompok tani; Bahwa tugas saksi koordiantor lapangan membantu tim tehnis; Bahwa tugas pokok kelompok tani mebina kelompoknya; Bahwa pembinaan dilakukan oleh penyuluh; Bahwa format kami menyalin dan nanti kelompok tani yangmeneruskan; Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari ImanNurrahman

MUHUR ZOKHRI; Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan ada dibuatkanBAP dan benar semua;44Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana dan SaranaPertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, juga selakuKetua Tim Tehnis dalam pengelolaan dana bantuan sosial untukoptimalisasi lahan tahun 2012 dengan susunan tim tehnis sebagaiberikut : Ir.Muhur Zohri (saksi sendiri ) selaku Ketua ; Agus Sulistio, SP selaku Sekretaris ; Damayanti, SE, M.Si selaku Anggota ; Indah Suswanti, SP

Triono Waspodo, M,Si selaku Anggota ; Serly Andan Dewi, SP selaku Anggota ; Akmaluddin selaku Anggota;Bahwa tugas pokok tim tehnis adalah membimbing secaratehnis kelompok tani;Bahwa benar jumlah kelompok tani di Kabupaten Lombok Baratadalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) kelompok tani;Bahwa jumlah pagu anggaran pada pengelolaan dana bantuan sosialoptimalisasi lahan tahun 2012 di Dinas Pertanian, Peternakan danPerkebunan Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.2.240.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat

laporan ada pembelian sesuai dengan RUKK;Bahwa saksi dalam mengurus ini dibantu oleh Koordinator lapangan;46 Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada menyerahkan berbentuk uang; Bahwa waktu ada pertemuan kelompok tani juga diundang dandatang; Bahwa pada waktu itu kita memberikan bimbingan tehnis danmemberikan penjelasan dengan aitemaitemnya dan saksitidak menentukan merk obatobatannya; Bahwa waktu rapat kita undang kepala Dinas semua dan yangmengundang waktu itu kepala dinas; Bahwa PT Dyriz ada waktu

Dyriz;Bahwa benar sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi ke kelompoktani oleh Tim tehnis bersama koordinator lapangan ;Bahwa dana bantuan tersebut untuk dugunakan sesuai dengan RUKKkalau tidak sesuai maka itu tidak sesuai dengan petunjuk tehnis(Juklak) dan petunjuk pelaksanaan (Juknis);Bahwa saksi pernah mengunjungi dan survey ke lapangan;Bahwa kalau di daerah Terdakwa luas tanah memang memungkinkandan saksi melihat kKomunitas tanaman dan turun ke lapangan;49Bahwa ada membuat laporan sebelum sampai

No.2053 K/Pid.Sus/2012yang menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI untuk memberikanbantuan tehnis kepada PT.

2002menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang sama dengan sebelumnyauntuk memberikan bantuan tehnis kepada PT.

Februari 2002menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang sama dengan sebelumnyauntuk memberikan bantuan tehnis kepada PT.

No.2053 K/Pid.Sus/2012Keputusan Nomor : 126/VI.1/KP.01.06/2001, tanggal 1 Februari 2001yang menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI untuk memberikanbantuan tehnis kepada PT.

Membantu Bupati dalam merumuskan konsep saran,mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan,mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan tehnis operasional, urusanpemerintah ... ..17pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkanatas otonomi dan tugas pembantuan;Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1Kepala Dinas mempunyai tugas :a. Perumusan kebijakan tehnis Dinas;b. Penyusunan rancangan mtrategis Dinas:c.

Luwu TA. 2009 Nomor : 01/PPTKDPKD/VII/2009, perihal penetapan penyedia jasa.1(satu) lembar pengumuman pemenang pelelangan Nomor10/PAN/DPKD/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009.1(satu) rangkap surat keputusan pejabat pelaksana tehnis kegiatanpengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor02/SKPPBJ/DPKD/VII/2009, tanggal 14 Juli 2009 tentang Penunjukanpenyedia jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab.

Luwu TA. 2009 Nomor : 01/PPTKDPKD/VII/2009, perihal penetapan penyedia jasa.1(satu) lembar pengumuman pemenang pelelangan Nomor10/PAN/DPKD/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009.1(satu) rangkap surat keputusan pejabat pelaksana tehnis kegiatanpengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 # Nomor02/SKPPBJ/DPKD/VII/2009, tanggal 14 Juli 2009 tentang Penunjukanpenyedia jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab.

Luwu dengan Nomor : 02/DPKD/I/2009 tentangpenunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) pejabatpelaksana tehnis kegiatan (PPTK) pembantu) pembendaharaanpengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, pembantubendahara penerima dan kasir gaji lingkup DPKD kab.

Luwu dengan Nomor : 02/DPKD/I/2009 tentangpenunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) pejabatpelaksana tehnis kegiatan (PPTK) pembantu) pembendaharaanpengeluaran, pembantu~ bendahara pengeluaran, pembantubendahara penerima dan kasir gaji lingkup DPKD kab.

Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor :124 tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar sebesar Rp. 28.398.000, (Dua Puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 161 tahun 2009 tanggal 21 JuLi 2009 untuk pembayaran termyn 80 % yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 47.330.000,- (empat puuh tujuh juta tigas ratus tiga puluh ribu rupiah).

Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor :161 tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar Rp. 47.330.000,- (empat puuh tujuh juta tigas ratus tiga puluh ribu rupiah).

Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 211 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama.

Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa Pihak ke III Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama. Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesar sebesar 399.800.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang dan JasaPihak ke Ill Nomor : 161 tahun 2009 tanggal 21 JuLi 2009 untukpembayaran termyn 80 % yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama.

Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang danJasa Pihak ke Ill Nomor : 124 tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDULMANAN, Ama.

Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang danJasa Pihak ke Ill Nomor : 161 tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDULMANAN, Ama.

Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang danJasa Pihak ke Ill Nomor : 211 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009untuk pembayaran termyn 95% yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama.

Ringkasan Kegiatan Pembayaran Pengajuan SPPLS Barang danJasa Pihak ke Ill Nomor : 261 tahun 2009 tanggal 15 September 2009yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (ABDULMANAN, Ama.

pemohon belum dikaruniai anak kandungakan tetapi telah mengangkat seorang anak yang bernama DINDA RAMAHIDAYATULLAH bersadarkanPenetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 35/Pdt.P/2015/PN.Sda;e Bahwa DINDA RAMA HIDAYATULLAH diambil dari Unit Pelaksaan TehnisPelayanan Sosial Asuahan Balita Dinas Sosial Propinsi Jatim ditempat saya dan PemohonANIK PURWANTI bekerja, Pemohon ANIK PURWANTI sebagai salah satu pengasuhdisana;e Bahwa data orang tua asli DINDA RAMA HIDAYATULLAH semua ada dikantor Unit Pelaksaan Tehnis

Pemohon;e Bahwa saksi kenal Para Pemohon sejak tahun2010;e Bahwa Para Pemohon telah melangsungkanperkawinan sah di Kantor Urusan AgamaKecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali,Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Oktober1994;e Bahwa selama perkawinan tersebut parapemohon belum dikaruniai anak kandung akantetapi telah mengangkat seorang anak yangbernama DINDA RAMAHIDAYATULLAH bersadarkanPenetapanPengadilan Negeri Sidoarjo No. 35/Pdt.P/2015/PN.Sda;e Bahwa DINDA RAMA HIDAYATULLAHdiambil dari Unit Pelaksaan Tehnis

PelayananSosial Asuahan Balita Dinas Sosial PropinsiJatim ditempat saya dan Pemohon ANIKPURWANTI bekerja, Pemohon ANIKHalaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 43/Padt.P/2016/PN.SdaPURWANTI sebagai salah satu) pengasuhdisana;e Bahwa data orang tua asli DINDA RAMAHIDAYATULLAH semua ada di kantor UnitPelaksaan Tehnis Pelayanan Sosial AsuahanBalita Dinas Sosial Propinsi Jatim;e Bahwa atas Akta Kelahiran Anak yangbernama DINDA RAMAHIDAYATULLAH, lahir di Surabaya,tanggal 09 Pebruari 2009, tersebut telahdidaftarkan

Ali;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis peradilan pada huruf Ayang khusus mengatur tentang perkara

Mandar 01 Maret 2017 adalah nama atauidentitas yang di gunakan saat ini;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang perubahan nama, sehingga sebagaimanaKeputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab Ilyang mengatur tentang tehnis peradilan

untuk perkara permohonan padapoin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapanHalaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor49/Pdt.P/2020/PN Polperubahan nama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentukpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai Jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara

Bahwa YPKAmpera/Yaperma berdasarkan ketentuan UU RI No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai Hak Gugat Organisasi(Legal Standing Ngos) untuk bertindak mewakili Kepentinganumum/Konsumen, sehingga telah memenuhi syarat sesuai Ketentuan UURI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka PengurusYPKAmpera/Yaperma berdasarkan bukuIl MARI edisi 2007 TentangPedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdata umum danperdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan yang dapatbertindak

Bahwa Penggugat adalah Yayasan Perlindungan Konsumen AmanatPerjuangan Rakyat Malang (YPKAmpera Malang/Yaperma) dengandemikian telah memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam bukullPedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdata umum danperdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan yang dapatbertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon diPengadilan sebagaimana tertuang dalah huruf (d)Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari Suatu badan hukumdalam hal

ini YPKAmpera Malang/Yaperma yang sudah berbadan hukumYayasan sebagaimana dimaksud Pasal 65, 66 bukuIIl Pedoman tehnisadministrasi dan tehnis peradilan perdata umum dan perdata khusus edisi2007 Tentang gugatan untuk kepentingan umum huruf P (1dan 2) denganmenggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGOs YPKAmperaMalang/Yaperma;8.

Bahwa YPKAmpera Malang/Yaperma telah memenuhi syarat sesualketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, makaPengurus YPKAmpera Malang/Yaperma berhak untuk beracara dimukaPengadilan tanpa memperhatikan jumlan Konsumen yang dirugikan,Demikian pula dalam bukuIl MARI Tahun 2007 tentang Pedoman tehnisadministrasi dan tehnis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Tidakmenyatakan bahwa LPKSM harus mewakili Masyarakat luas BukanPerorangan;9.

Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi oleh karena yang diatur dalamUU Perlindungan Konsumen dan bukuII MARI Tahun 2007 tentangPedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdata umum danperdata khusus adalah Tentang Siapa saja yang berhak untuk menjadiwakil dalam mengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum, sehinggadiartikan seolaholah Legal standing LPKSM hanya terbatas pada jumlahKonsumen yang banyak tanpa mempertimbangkan bahwa seorang individujuga dapat dikatakan mewakili kepentingan umum

Dua (2) bidang tanah kapling yang dibeli Muhammad SabilKhoirudin (Tergugat Rekonpensi), di Desa Manang, Kecamatan Grogol,Kabupaten Sukohaijo, dari penjual bernama Isnadi dan TELAH dibayarLUNAS, namun jual belinya dilakukan dengan tehnis jual beli gantung.Maksudnya : sertifikat tidak langsung diproses formal dengan diterbitkan"Akta Jual Beli dan atau balik nama, akan tetapi pihak penjual tanah(Isnadi) tersebut melakukan Thp tandatangan pada blangko akta jualbe/f, atau dengan tehnis dibuat akta surat

Maksudnya sertifkat tidak langsung diproses forma/ denganditerbitkan Akta Jual Be/i" dan atau balik nama", akan tetapi pihakpenjual tanah (Nunuk Sulistyowai Dkk) tersebut melakukan tiptandatangan pada blangko akta jual beli, atau dengan tehnis dibuatakta "surat kuasa jual" di Notaris/PPAT yang dipilih M.

pihak penjual tanah(Nunuk SulfStyowai Dkk) tersebut melakukan itip tandatangan padablangko akta jual be//, atau dengan tehnis dibuat akta "Surat kuasajJual" di Notaris/PPAT yang dipilih M.

pihak penjual tanah(Nunuk SulfStyowai Dkk) tersebut melakukan itip tandatangan padablangko akta jual be//, atau dengan tehnis dibuat akta "Surat kuasaJual" di Notaris/PPAT yang dipilih M.

pihak penjual tanah(Nunuk SulfStyowai Dkk) tersebut melakukan itip tandatangan padaHalaman 28 dari 42 halamanPutusan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA Skhblangko akta jual be//, atau dengan tehnis dibuat akta "surat kuasajJual" di Notaris/PPAT yang dipilih M.

MENTARI;- Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IX Denpasar No: SK. 132/BPPHPIX-2/2013, tentang Penetapan Nomor Register Tenaga Tehnis Pengelola Hutan Lestari Produksi;- Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IX Denpasar No: SK. 133/BPPHPIX-2/2013, tentang Pengangkatan Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari-Pengujian kayu Gergajian Rimba;- Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah

Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan ProduksiWilayah IX Denpasar No: SK. 132/BPPHPIX2/2013, tentang PenetapanNomor Register Tenaga Tehnis Pengelola Hutan Lestari Produksi;f. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan ProduksiWilayah IX Denpasar No: SK. 133/BPPHPIX2/2013, tentangPengangkatan Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi LestariPengujian kayu Gergajian Rimba;g.

Pengelola Hutan Lestari Produksi; Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan ProduksiWilayah IX Denpasar No: SK. 133/BPPHPIX2/2013, tentangPengangkatan Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi LestariPengujian kayu Gergajian Rimba; Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan ProduksiWilayah IX Denpasar No: SK. 135/BPPHPIX2/2013, tentang PenetapanNomor Register Penerbit FAKO;Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 18/Pid/2015/PT.Mtr.

Komulatif artinya bahwa pidanaperampasan terhadap barangbarang tertentu berupa semua hasil hutan dari hasiltindak pidana kehutanan dijatuhkan bersamasama dengan perampasan alatalattermasuk alat angkutnya yang dipergunakan dalam tindak pidana kehutanan( Ilegal loging ) ;Berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung tentang tehnis Yudisial dan ManagemenPeradilan tahun 2005 dan SEMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang petunjukPenanganan Tindak Pidana Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan parang bukti termasuk alat

bahwa truckmiliknya dipergunakan untuk mengangkut kayu bahkan ada potensi bahwaMASTAR juga berperan dalam pengangkutan kayu hasil hutan denganmempergunakan dokumen palsu atau yang dipalsukan ;Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka cukup beralasan apabila MajelisHakim tingkat pertama juga mempertimbangkan dalam putusannya untukmenerapkan Pasal 78 ayat ( 15 ) Undang undang RI No. 41 tahun 1999 tentangKehutanan dengan bunyi pasal sebagaimana tersebut diatas dan PetunjukMahkamah Agung tentang Tehnis

Pengelola Hutan Lestari Produksi; Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan ProduksiWilayah IX Denpasar No: SK. 133/BPPHPIX2/2013, tentangPengangkatan Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi LestariPengujian kayu Gergajian Rimba; Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan ProduksiWilayah IX Denpasar No: SK. 135/BPPHPIX2/2013, tentang PenetapanNomor Register Penerbit FAKO;Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 18/Pid/2015/PT.Mtr.

Pebruari 2014, dan pada tangal7 Pebruari 2014 Pelawan mengajukan surat pencabutan gugatan perlawanannya,sebelum gugatan perlawanan dijawab oleh pihak para terlawan.Menimbang, bahwa gugatan Perlawanan dapat dicabut secara sepihakapabila tergugat (terlawan) belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat (Terlawan)sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dariTergugat (Terlawan), sesuai pasal 271 dan 272 RV ( Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, Buku II Tehnis

Administrasi dan Tehnis Peradilan diLingkungan Peradilan Umum, Penerbit MA RI tahun 2006, hlm 32)Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Perlawanan oleh penggugat(Pelawan), sebelum pembacaan gugatan Perlawanan dan belum dijawab oleh tergugat(Terlawan) maka berdasarkan Pasal 271 272 RV pencabutan gugatan Perlawanantersebut dapat dibenarkan tanpa meminta persetujuan dari Tergugat (Terlawan), makaGugatan Penggugat Perlawan dicabut dan dicoret dari register perkara yang disediakanuntuk itu.Menimbang, bahwa

termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab Il yang mengatur tentang tehnis

tertanggal 27 Maret 2017 dan KutipanAkta Kelahiran tertanggal 6 Juni 2011;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehinggasebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab Ilyang mengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkara permohonan padapoin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan perbaikanidentitas tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentukpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah penetapan perbaikan

(lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa.Bahwa tehnis pembuatan Surat Titipan Uang berlaku 3(tiga) bulan dengan pembagian keuntungan dengan pembagiankeuntungan 3 % atau Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) danberlaku 3 (tiga) bulan dan setelah Surat Titipan Uang dibuat danditanda tangani saksi MELINA dan Terdakwa selaku Direktur UtamaPT.

SATYAKENCANA ANANDA dengan nilai Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah) yang ditanda tangani oleh saksi MELINA dan Terdakwa,kemudian saksi MELINA menyerahkan cek Bank BCA nomorAN118296 tanggal 27 September 2011 ke rekening Bank BCAnomor rekening 08690591759 atas RUDI SETIAWAN sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) milik Terdakwa.Bahwa tehnis pembuatan Surat Titipan Uang berlaku 3(tiga) bulan dengan pembagian keuntungan dengan pembagiankeuntungan 3 % atau Rp. 15.000.000, dan berlaku 3 (tiga

(tigaratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi MELINA melakukantransfer sebesar Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh lima jutarupiah) ke rekening nomor 08690591759 atas nama Terdakwa RUDISETIAWAN.Bahwa tehnis pembuatan Surat Titipan Uang tanggal 14Oktober 2011 berlaku 3 (tiga) bulan dengan pembagian keuntungan3 % atau Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), selanjutnyadiperpanjang dengan pembagian keuntungan 4 % atau sebesarRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), kKemudian setelah SuratTitipan

oleh saksi MELINA dan Terdakwa RUDI SETIAWAN,kemudian saksi MELINA memberikan cek Bank BCA NomorAU737246 uang sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)tanggal 03 Nopember 2011 ke Terdakwa RUDI SETIAWAN danTerdakwa RUDI memberikan 3 (tiga) Buah Cek Bank BCA senilaiRp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Buah Cek BankBCA dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)dan cek tersebut adalah untuk pembayaran bagi hasil yangdijanjikan oleh Terdakwa RUDI SETIAWAN.Bahwa tehnis

(tigaratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi MELINA melakukantransfer sebesar Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh lima jutarupiah) ke rekening nomor 08690591759 atas nama Terdakwa RUDISETTAWAN.Bahwa tehnis pembuatan Surat Titipan Uang tanggal 14 Oktober2011 berlaku 3 (tiga) bulan dengan pembagian keuntungan 3 % atauRp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), selanjutnya diperpanjangdengan pembagian keuntungan 4 % atau sebesar Rp.20.000.000.

termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan a quoataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

saat ini adalah Muttia yang lahir diPambusuang tanggal 31 Desember 1972;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehinggasebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yangmengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan orang yang sama tidaktermasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah antaralain salah satunya adalah penetapan orang yang

Melakukan; on nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn Mengindahkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam mengajukan Bandingditujukan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, maka Pengadilan TinggiAgama berpendapat bahwa permohonan banding tersebut salah alamat seharusnyaditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang, hal ini sesuai denganketentuan pasal 123 HIR,SEMA No.0 Tahun 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1994 sertaPut No :76/Pdt.G/2009/PTA.Smg.Halaman 3 dari 4 halamanPedoman Tehnis

Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama Buku II Edisi 2009 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanagan tersebut makaPengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tingkat banding dibebankankepadapembanding ;Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat UndangUndangnomor Tahun

MahakamPersada1 (satu) berkas dokumen penawaran biaya pengawasan tehnis irigasi kembangjanggut tahun 2010 CV. Mahakam Persada1 (satu) berkas dokumen penawaran administrasi dan tehnis irigasi kembangjanggut tahun 2010 CV. Mahakam Persada.1 (satu) berkas dokumen penawaran kegiatan irigasi kembang janggut tahun2010 PT. Tunggal Jaya Santika1 (satu) berkas dokumen kualifikasi pekerjaan irigasi kembang janggut tahun2010 PT.

M.T Anak dari YULIUSROBERT selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), bersama sama dengan H.MUGENI, ST Bin LISON Ketua Tim Privisional Hand Over (PHO), H.

M.T Anak dari YULIUSROBERT selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), bersama sama denganH.

Kegiatan (PPTK) Kegiatan APBDDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara.Sehubungan dengan jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan(PPTK), berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo.Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK),mempunyai tugas antara lain ;a.

LP.Nar.K.19.0712, tanggal 04 September 2019 milikterdakwa FARID WIZIDI Als FARID ICAK Bin M.LAMBERI, yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Tehnis Pengujian, DriWaskitho,S.Si.,Apt.,M.Se., Dengan Hasil pengujian terhadap sabusabusbb: Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dantidak berbau.

LP.Nar.K.19.0713, tanggal 04September 2019 milik terdakwa FARID WIZIDI Als FARID ICAK BinM.LAMBERI, yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Tehnis Pengujian, DriWaskitho,S.Si.,Apt.

LP.Nar.K.19.0712, tanggal 04 September 2019 milikterdakwa FARID WIZIDI Als FARID ICAK Bin M.LAMBERI, yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Tehnis Pengujian, DriWaskitho,S.Si.,Apt.,M.Se., Dengan Hasil pengujian terhadap sabusabu sbb Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dantidak berbau.

LP.Nar.K.19.0713, tanggal 04September 2019 milik terdakwa FARID WIZIDI Als FARID ICAK BinM.LAMBERI, yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Tehnis Pengujian,Dri Waskitho,S.Si.,Apt.

Bahwa PENGGUGAT adalah Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Perlindungan KonsumenAmanat Perjuangan Rakyat Malang (YPKAMPERA MALANG/YAPERMA) dengan demikian telah memenuhi ketentuan SebagaimanaHalaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDGdimaksud dalam bukuIl Pedoman tehnis administrasi dan tehnisperadilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yangmenyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dariPenggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan

sebagaimana tertuangdalah huruf (d) Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari Suatubadan hukum dalam hal ini YPKAMPERA MALANG /YAPERMAberbadan hukum Yayasan dan Pasal 65, 66 bukuII Pedoman tehnisadministrasi dan tehnis peradilan perdata umum dan perdata khususedisi 2007 Tentang GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM huruf P(1dan 2) dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal StandingNGOs LPKSM YAPERMA;8.

Bahwa YPKAMPERA MALANG /YAPERMA telah memenuhi syaratsesuai ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, maka Pengurus YPKAMPERA MALANG /YAPERMA berhakuntuk beracara dimuka Pengadilan tanpa memperhatikan jumlahKonsumen yang dirugikan, Demikian pula dalam bukuIl MARI Tahun2007 tentang Pedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdataumum dan perdata khusus, Tidak menyatakan bahwa LPKSM harusmewakili Masyarakat luas Bukan Perorangan;9.

Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi oleh karena yang diatur dalamUU Perlindungan Konsumen dan bukuII MARI Tahun 2007 tentangPedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdata umum danperdata khusus adalah Tentang Siapa saja yang berhak untuk menjadiwakil dalam mengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum, sehinggadiartikan seolaholah Legal standing LPKSM hanya terbatas pada jumlahKonsumen yang banyak tanpa mempertimbangkan bahwa seorangindividu juga dapat dikatakan mewakili kKepentingan umum

Bahwa Dasar Hukum YPKAMPERA MALANG/YAPERMA bersidangpada Pengadilan Umum dalam Memenuhi hak hakKonsumen/Masyarakat sebagaimana pasal 4 huruf e UUPK yangmenyatakan Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkanAdvokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketaperlindungan konsumen secara patut, dan sebagaimana dimaksudPasal 65, 66 bukuIl Pedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilanperdata umum dan perdata khusus edisi 2007 Tentang GUGATANHalaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020

honor selaku team tehnis Jitut Jides tersebutsampai sekarang ;Bahwa Program Jitut Jides di Kab.

Banjarnegara mengusulkan rehabilitasi jaringanirigasi,karena masih banyak jaringan irigasi yang harus diperbaiki , setelahproyek disetujui, kKemudian dibentuk Team Tehnis , karena kedudukanPPKOM ada dipusat, dan Team Tehnis yang bertugas mengusulkan kePPKom tentang PSP ( Prasarana Sarana Pertanian ) ;Bahwa yang membentuk team tehnis atas dasar pengusulan kami yaitu 5orang sesuai Tupoksi , karena program tersebut sudah berjalan sejaktahun 2006 , sedangkan Team Tehnis yaitu, Waluyo ( Ketua ), Widiyanto

,Sairan, Priyo Raharjo, dan Wadul Raiman;Bahwa yang saksi ketahui bahwa team tehnis bertanggungjawab kepadaPPKom ;Bahwa Pelaksanaan proyek tersebut, yaitu : 1.Team Tehnis melaukan kegiatan sosialisasike Kelompok Tani ; 2.dentifikasi calon kelompok tani dan calon lokasi ;Bawha dana Bantuan program Jitut Jides diterima secara kolektif ;Bahwa untuk mengetahui jaringan irigasi mana yang mendapat danabantuan Jitut Jides yaitu Terdakwa selaku Team Tehnis , team tehnisyang mengusulkan ke Kementrian Pertanian

ada seleksinya, dilihat dari beritaacaranya , sebagai Ketua Team Tehnis Sdr.

Waluyo ;Bahwa Pak Luthfi tidak ada hubungan kerja dengan saksi ;Bahwa saksi tidak menerima sesuatu dari program tersebut ;Bahwa saksi mengusulkan Team Tehnis satu kali untuk kegiatan programtahun 2011 , kemudian ada 2 keputusan team tehnis yang saksi lihat ,yang pertama hanya 5 orang karena Ir.