Askrindo (persero) dariKepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala BagianInvestasi tanggal 11 Januari 2007.Hal.87 dari 1035 hal.Putusan No.10/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.88889101112131415161718191 (satu) lembar Fax Pengajuan Proposal PerpanjanganKontrak Pengelolaan Portfolio investasi Nomor : 004/RAMDIR/01.07 tanggal 11 Januari 2007.1 (satu) lembar Memo Intern PT.

RAM Nomor : 004/RAMDIR/01.07 tanggal 11 Januari 2007 yang ditandatangani olehHal.353 dari 1035 hal.Putusan No.10/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.354354ERVAN FAJAR MANDALA dan surat Konfirmasi tanggal 12Januari 2007 yang ditandatangani oleh ERVAN FAJARMANDALA dan terdakwa DR. RENE SETYAWAN, MA. BINMOH.

Indowan Investama GroupSelanjutnya PT RAM mengirimkan surat penawaran Repo Saham BMRI,dengan Nomor : 007/RAMDIR/01.07 tanggal 31 Januari 2007 perihalpenawaran Repurchase Agreement (REPO) senilai Rp. 2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahunyang ditandatangani oleh ERVAN FAJAR MANDALA yang ditujukankepada ZULFAN LUBIS.

Indowan Investama Group.Selanjutnya PT RAM mengirimkan surat penawaran Repo Saham BMRI,dengan Nomor : 007/RAMDIR/01.07 tanggal 31 Januari 2007 perihalpenawaran repurchase Agreement (REPO) senilai Rp. 2.500.000.000,(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahunyang ditandatangani oleh ERVAN FAJAR MANDALA yang ditujukankepada ZULFAN LUBIS.

Askrindo (persero) dari Kepala DivisiKeuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 11 Januari2007.91 (satu) lembar Fax Pengajuan Proposal Perpanjangan KontrakPengelolaan Portfolio investasi Nomor : 004/RAMDIR/01.07 tanggal11 Januari 2007.10 1 (satu) lembar Memo Intern PT. Askrindo (persero) dari Kepala DivisiKeuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian Investasi tanggal 11 Januari2007.11 2 (dua) lembar Memorandum PT.

Indonesia No.401 K/PID/2009tertanggal 30 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh PengadilanNegeri Tanjung Pinang atas nama Simon Karuntu, diberi tandaT1I40;41.Akta Tanda Terima Peninaauan Kembali Nomor01/PID.PK/2010/PN.TPI tanggal 19 Oktober 2010, terhadapPutusan Mahkamah Agung republic Indonesia No.401 K/PID/2009tertanggal 30 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh PengadilanT3Negeri Tanjung Pinang atas nama Simon Karuntu, diberi tandaT1I41;42.Surat dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang NomorW.4.U2/267/HN.01.07

Perebut LelakiOrang ) dan telah Termohon sampaikan pada Eksepsi dan JawabanTermohon pada tanggal 19 Desember 2019, Bahwa adanya Pihak yangingin memisahkan untuk Bercerai Pemohon dan Termohon , FaktanyaPemohon berada Pada Hari Senin Tanggal 6 Januari 2020 Tepatnya diRumah NURNAYANTI Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada kantorSekertariat DPRD Polewali Mandar jalan BTN Koppe Kelurahan DarmaPolewali Mandar dari Jam 19.10 sampai keluar dari rumah jam 01.07,selanjutnya Termohon dengan Pemohon di lakukan

Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya NomorAHU174.AH.01.07.Tahun 2012 tanggal 1892012, dan sampai saat ini Asosiasitersebut masih berjalan dengan sebagaimana mestinya.273.

PLN (Persero);Bukti T.1I6 :Bukti T.1I7 :Bukti T.1I8 :Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU213.AH.01.07 Tahun 2013tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pengesahan Badan Hukumdan Perkumpulan;Foto copy Keputusan Pengurus Asosiasi Penyedia ListrikNasional Nomor 01/X/KEP/APPELIN/2013 tanggal 16 Oktober2013 tentang Alur Proses Pelaksanaan Pekerjaan;Foto copy Perjanjian Kerja para Penggugat dengan Tergugat Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II tidak mengajukan

AHU-0000597.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 24 April 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pem- binaan Mental Karate KYOKUSHINKAI disebut International Karate Organization Kyokushinkaikan.

(Fotokopi darifotokopi);Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/6573/2020 tentang Tim PelaksanaanVaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) danlampiran (Fotokopi dari fotokopi);Kwitansi Penggugat tanggal 29042015 tentang AkteCerai. (Fotokopi Sesuai dengan aslinya);Alat Bukti Proses Pemberitahuan Pernikahan OlehPenggugat Sesuai Dengan PP Nomor: 10 Tahun 1983 JO.PP Nomor 45 Tahun 1990 tanggal 17 Desember 2020.

Terakhir melakukan perubahanAnggaran Dasar yang telah dicatat di Kementrian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU88.AH.01.07 Tahun 2010tanggal 23 Juni 2010;Bahwa perkumpulan yang telah mendapat pengesahan sebagai badanhukum, dapat mendirikan cabang di seluruh Wilayah Indonesia dan/ataumendirikan amal/badan/kegiatan usaha dalam rangka mencapai maksuddan tujuannya, dengan mekanisme dan tata cara pembentukan yangdiatur lebih lanjut pada Anggaran Dasar serta mengacu pada ketentuanPeraturan

AHU0064837.AH.01.07 tertanggal 20 Juni 2016 yang menjadi dasarpengesahan dan legalitas BANI Souvereign adalah BATAL DANDICABUT.KEEMPAT: PEMOHON SALAH MENAFSIRKAN PASAL 8 STAATSBLAD1870 NOMOR 64 KARENA KETENTUAN TERSEBUT TIDAK ADARELEVANSINYA DENGAN KAPASITAS SERTA KEWENANGAN BANIMAMPANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SUATU PERKARA5.1.Dalam butir 5 dan 6, halaman 7 Permohonan, Pemohonmendalilkan bahwa BANI Mampang merupakan suatu lembagaarbitrase yang tidak berbadan hukum sehingga tidak memilikikewenangan

AHU-0000597.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 24 April 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI disebut International Karate Organization Kyokushinkaikan.

Nomor: AHU0004727.AH.01.07 Tahun 2017, beralamat di Jalan AdiSucipto No. 25 RT. 05, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, KotaJambi, Provinsi Jambi; serta atas nama:4. Nama: Hj. SALMI HAYATI, S.H.;Kewarganegaraan Indonesia;Pekerjaan PNS;Jabatan Kabag Hukum Setda Kabupaten Tebo;5. Nama: SELVI FLANOVA, S.H.;Kewarganegaraan Indonesia;Pekerjaan PNS;Jabatan Kasubbag Perundangundangan Bag. HukumSetda Kabupaten Tebo;6. Nama: RIRIN INDAYANI, S.H.

No.AHU0006597.AHA.01.07.TAHUN 2020, Tanggal 20 Agustus 2020, tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Tana BersamaLabuhan Delli,............cccccceeeeceececeecseeeeeeeeeeneeeeeeeues (Bukti P 137);Halaman 204 dari 232. Putusan Nomor 169/G/2020/PTUNMdn150. Fotokopi Berita Acara Rapat Perkumpulan Aliansi Tani BersamaLabuhan Deli No.16 tanggal 14 September2020,....eeeccceseceeeseeeceseeeeseeceeeeeeeeneeeeeeeeeseeeessneeeseaes (Bukti P 138);151. Fotokopi Keputusan Menkumham R.1I.

No.AHU0006440.AHA.01.07.TAHUN 2020, tanggal 19 Agustus 2020, TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan ForumLintas Agama Masyarakat Kecamatan LabuhanDeli... eecceeecceseeeeeseeeceeeeeceeeeeseeeeesaeesseeeseeeeeseeeeses (Bukti P 144);157. Fotokopi NPWP Perkumpulan Forum Lintas Agama MasyarakatKecamatan Labuhan Deli,......... ccc ceeeeeeeeeeeeeeeeees (Bukti P 145);158.

AHU-0000597.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 24 April 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI disebut International Karate Organization Kyokushinkaikan.

Tentang ProsesPembentukan Peraturan Perundangundangan (Bukti P4);Fotokopi Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia (Bukti P5);Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Himpunan Wanita DisabilitasDisabilitas (HWDI) Nomor 214 tanggal 23 September 2004 oleh NotarisSujardi Jasin,SH (Bukti P6a);Fotokopi Akta Perubahan Nomor 68 tanggal 19 Juni 2013 oleh NotarisWenda Taurusita Amidjaja berkedudukan di Jakarta (Bukti P6b);Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor.AHU204.AH.01.07

., yangberkedudukan di Kota Administrasi JakartaPUSAL.... ccc cette ceeteeeteeeetteenteeeens (Bukti P1) ;Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Nomor : AHU22.AH.01.07.

Bahwa Badan Hukum Perdata tersebut diatas telah disahkan olehKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Nomor AHU22.AH.01.07 Tahun 2012 (vide bukti P2);3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Immanuel Darmawan Purbamenyatakan bahwa Penggugat adalah bagian dari anggota DewanHalaman 230Putusan No.14/G/2016/PTUNTPIPengupahan dari unsur pengusaha (Berita Acara PersidanganTertanggal 2 Nopember 2016); 4.

AH.01.07.Tahun 2011, Tanggal 11 Oktober 2011, Vide Bukti P6 sebagaimanadimuat pada Putusan Perkara Nomor: 69/G/2015/PTUN.JKT, tanggal29 Oktober 2015, halaman 6 7;c.

AHU0068206.AH.01.07.TAHUN2016, selanjutnya diberi tanda bukti P10;Fhoto copy surat tanda terima Surat Lembaga Bantuan Hukum Korek No :17/PIK/Biro Hukum LBHK/I/2020 Perihal : Permohonan Informasi & KlarifikasikeII, selanjutnya diberi tanda bukti P11.a;Fhoto copy surat tanda terima Surat Lembaga Bantuan Hukum Korek No :18/PIK/Biro Hukum LBHK/I/2020 Perihal : Permohonan Informasi & KlarifikasikeII, selanjutnya diberi tanda bukti P11.b;Fhoto copy surat tanda terima Surat Lembaga Bantuan Hukum Korek No

dalammasyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihidaripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapatmenimbulkan petaka, selanjutnya dalam Pasal 3 juga menentukan bahwamenteri menetapkan jenisjenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkanwabah, dengan demikian untuk dapat menentukan suatu penyakit sebagaiwabah haruslah ditetapkan oleh Menten;Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapbkan oleh MenteriKesehatan melalui Keputusan Men teri Kesehatan NomorHK.01.07

., Notarisdi Kabupaten Karawang dan sesuai dengan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0052930.AH.01.07.Tahun 2016 tertanggal 03 Mei 2016, yangperubahan terakhirnya didasarkan atas Surat KeputusanMusyawarah Nasional V AMPHURI Nomor : Kep.03/Munas/AMPHURI/IX/2020, tertanggal 20 September 2020 yangkemudian telah ternyata pada Akta Pernyataan Keputusan RapatNomor 1 dan Nomor 3 Tertanggal 02 Oktober 2020 yang dibuatdihadapan Notaris Rasyida Thalib, SH., M.Kn., Notaris

AHU0044971.AH.01.07.Tahun 2016;Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui adanya program bantuan beras dalamCadangan Pokok Daerah (CPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 untukwilayah Kabupaten Ciamis dari Sdr.

AHU0044971.AH.01.07.Tahun 2016;Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Badan Ketahanan Pangan DaerahProvinsi Jawa Barat (sekarang Dinas Ketahanan Pangan dan PeternakanProvinsi Jawa Barat) telah menganggarkan kegiatan Rumah Tangga Miskin(RTM) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penguatan Ketersediaan danCadangan Pengan dengan nilai anggaran sebesar Rp 3.600.000.000, (tigamilyar enam ratus juta rupiah) yang dalam kegiatan tersebut termasuk untukHalaman 119 dari 155 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdganggaran