.13.14.15.1.Pembukaan kotak suara; 2.Mengeluarkan seluruh isi kotak Suara; Memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi, bahwa kotak tersebut ;benarbenar telah kosong serta menutup kembali,mengunci dan ;menyegelnya dan meletakannya ditempat yang telah ditentukan ;3.Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan;4.Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan .Petunjuk pelaksanaannya seperti yang tertuang dalam Peraturan BupatiKarawang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desadi

Mahmud untukmembebaskan lahan tanah, yang pertama dilakukan pembebasan di DaerahManyar, dengan mensurvei lahan bersama Terdakwa termasuk Direktur PakAndi dan Direksi; Bahwa kami mengajak Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Desadi wilayah lahan tersebut, maka kami menyetujui untuk memilih tempat agartahu mana yang akan kami beli, agar cocok dengan masterplan kami; Bahwa selanjutnya kami menyetujui dan terjadilah pembebasan diManyartepatnya Desa Getoyo Guci dan Desa Banyuwangi yang akhirnya diperolehdi

tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman PelaksanaanDana Desa Di Kabupaten Bojonegoromenyatakan bahwa Kepala Desadapat membentuk Tim / Panitia Pelaksana / Pengelola pada tiapkegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaanmasyakarat desa dan Tim / panitia Pelaksana / Pengelola Kegiatanditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bahwa sesuai pasal 7 ayat 2 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 tahun2017 tanggal 5 Januari 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana DesaDi

Pagimana Kab.Banggai, Kepala Dusun,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungankeluarga; Bahwa jabatan saksi Kepala Dusun Il Desa Jaya Bhakti, sejak tahun 2010tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dusun membantu Kepala Desadi Dusun Il di bidang pengamanan dan tugastugas lain seperti selakupenyalur dalam program Raskin; Bahwa penyalur RASKIN di Dusun Il Desa Jaya Bhakti yakni RasunaSahabat, Bambang Tanggo, Isda Nyombali

Namun dalampelaksanaan tugas penyaluran Raskin di Desa Poncosari (Titik Distribusi)telah bekerjasama dengan saksi Sulastri Binti Joyo Sukarno (terdakwadalam berkas perkara tersendiri) untuk menyalurkan Raskin dibawahjumlah RTSPM yang seharusnya, dengan dilatar belakangi pada sekitarawal tahun 2012 saat pertemuan Rutin Koordinasi Para Perangkat Desadi Kantor Desa Poncosari, saksi Margiyono Alias Margi Raharjomenyampaikan kepada saksi Sulastri Binti Joyo Sukarno (terdakwa dalamHalaman 16 dari 103 Putusan

dibelanjakan saat itu hanya sebanyak 100 (seratus)sak dengan biaya hanya sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) danyang terpakai hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) sak, yaitu denganHal 13 dari 74 Halaman PutusanNomor 3/PID.SUSTPK/2018/PT AMBbiaya dana desa hanya sebesar Rp.1.540.000, (satu juta lima ratusempat puluh ribu rupiah), sehingga total realisasi dana desa untukpekerjaan renovasi saluran drainase tersebut hanya sebesarRp.7.040.000, (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dari alokasi dana desadi

DesaLosari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, yang mana perbuatanterdakwa tersebut dilakukan bersama dengan saksi ROAEDI ALIAS EDIBIN JOHARI telah merugikan saksi CHODORI RADUN BIN RADUNyang telah dicopot dari jabatannya yaitu sebagai Kepala Pasar DesaLosari Lor sejak Bulan Mei Tahun 1999 hingga tanggal 11 Juni 2016dan kehilangan mata pencahariannya dan saksi ARIF UBAEDILLAHALIAS UBED BIN AMRITI yang pada waktuwaktu tersebut hendakmengajukan diri sebagai Kepala Pasar Desa atau Pengelola Pasar Desadi

Bahwa setelah masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desadi Desa Tenggun Dajah / Daya berakhir pada Bulan Nopember2015, selanjutnya pihak Pemerintah Kecamatan Klampis menunjukdan mengusulkan beberapa Penjabat Kepala Desa yangselanjutnya diangkat oleh Bupati Bangkalan, yaitu saksi ACHMADSAIFUDDIN,S.Sos alias IPUNG, saksi MUJAB dan saksi KELIKSUYANTA.

sekarang sertipikat yang saksi ajukan belum jadidan baru dilakukan pengukuran pada tahun 2013;Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa kepala desa /panitiaSMS tidak segera mengajukan berkas pendaftaran SMS ke BPN,yang jelas sudah sekitar 2 tahun sertipikat yang kami ajukanbelum jadi;Bahwa saksi dan warga lainnya jelas merasa dirugikan karenaseharusnya setelah membayar uang biaya sebesar Rp.1.050.000, serta menyerahkan' persyaratan administrasisertipikat tanah yang kami daftarkan diajukan oleh Kepala Desadi

Bahwa Para Penggugat berdalil Penyerahan Hasil Seleksi seharusnyadiserahkan kepada Tim/Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Temuroso, Akantetapi terlebih dahulu diserahkan kepada Paguyuban Kepala Desa DemangBintoro;Adapun tentang Paguyuban Kepala Desa yang dibentuk oleh Para Kepala Desadi Kabupaten Demak, adalah suatu IDE CERDAS dari Kepala Desa untukmemudahkan dalam koordinasi dan mengefektifkan proses seleksiperangkatdesa yang pada akhirnya membantu Kegiatan Pelaksanaan Seleksi PerangkatDesa mengingat

Tergugat atas tindakan Penggugat 1terkait dengan pembebasan lapangan bola tersebut barulah sebatasdugaan saja;Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keterlibatan Penggugat 2sampai dengan Penggugat 3 dalam kampanye pemilinan kepala desa diDesa Wawonduru yang oleh Tergugat dibuktikan dengan adanya fotofotosebagaimana disampaikan dalam bukti T54, menurut Majelis Hakim fotofoto yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan saja belumlahcukup untuk dikatakan telah melakukan kampanye pemilihan kepala desadi

Kalau Februari mutasi semuanya ;Bahwa yang baru diangkat Mariani (2) Rahmat (3), Muslina (sudahmeninggal bersamaan Rahmat diangkat) (4) Dan yang baruSulpiana, Irfan Karim, Nurhana di angkat di bulan FebruariKemudian Supriadi untuk Kepala Dusun Borong Bulo danHaerudiin, kepala dusun timbusengusen menggantikan usman danMusis Daeng rumbu;Bahwa saksi mengakui kebenarannya P1, P2, P3 ;Bahwa tidak pernah ada pengumuman penerimaan perangkat desadi bulan Januari dan Pebruari :Bahwa Kantor Desa dan Kantor

Katingan yang membuatkanproposal, RAB, Gambar serta SPJ dengan meminta imbalan dari 17 desadi wilayah Kecamatan Katingan Hulu jelas tidak sesuai dengan Pasal 12ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman UmumAlokasi dan Pelaksanaan Dana Desa di Kab. Katingan TA 2015 yangberbunyi yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luarPemerintah Desa seperti : Tenaga Ahli dibidangnya, Akademisi, LSM,Organisasi Masyarakat setempat, Kelompok Masyarakat dan pihak ketigalainnya.

Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 70Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada SKPDLingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tanggal 5Januari 2017;(63) 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2017tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa SetiapDesa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;(64) 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 6 Tahun 2017tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desadi

Setiap Desa Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;(65) 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 35 Tahun 2017tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 6 Tahun 2017tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desadi Setiap Desa Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;(66) 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 36 Tahun 2017tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 tahun 2017tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

CLS untuk ditanam kelapasawit dalam bentuk plasma karena kami tidak mampu mengelolanya;Bahwa timbal baliknya masyarakat mendapatkan hasil dari plasma;Bahwa lahan plasma yang didapat dalam 1 (Satu) KK seluas 2 (dua) hektar;Bahwa sampai saat ini masyarakat belum menerima hasil dari plasmatersebut;Bahwa pekerjaan Saksi seharihari sebagai petani;Bahwa Saksi tidak memiliki lahan plasma tersebut;Bahwa Saksi tahu masalah plasma tersebut karena ada musyawarah desadi Mushollah Desa Sungai Hantu;Bahwa dalam

hasil penghitungan suara (videketerangan saksi bernama Fitria Dinar Pujiastuti, Iwan Nurhadi serta SepiriHal. 118 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKLpada berita acara tanggal 20 Desember, 29 Desember 2017 dan 15 JanuariMenimbang, bahwa mencermati uraian diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa coblos tembus secara garis lurus (simetris) yangmengakibatkan ada dua lubang di 1 (Satu) gambar calon Kepala Desa dan dikop surat adalah hal yang tidak diatur dalam peraturan dasar Pemilihan Desadi

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI, MM Bin SALAMUN.Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yangsaksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yangditandatangani oleh saksi;Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah untuk mengganti tanah kas Desadi Desa Punggelan Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 saksi sebagai :1.

Aset Daerah KabupatenHal 117 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.Banjarnegara dan saksi selaku pembantu PPTK (Pejabat pelaksana tekniskegiatan); Bahwa sebagaimana surat keputusan tersebut pada dictum KEDUA berisitugas, sebagai berikut :a.b.C.Memberikan saran, masukan atas pelaksanaan kegiatan;Membantu tugastugas PPTK dalam pelaksanaan kegiatan;Dalam pelaksanaan tugasnya pembantu PPTK bertanggungjawabkepada PPTK Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah untuk mengganti tanah kas Desadi

KASWI bin KASROMIsebagai Kepala Desa Punggelan Kecamatan Punggelan KabupatenHal 277 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.Banjarnegara, yang secara ex Officio (melekat dalam jabatannya) merangkapsebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil Tahun 2015 dansekaligus sebagai pemilik tanah yang dijadikan tanah pengganti Tanah Kas Desadi Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;Menimbang bahwa Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil Tahun 2015memiliki tugas antara

Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur inidinyatakan telah terpenuhi;Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwasebagai Kepala Desa Punggelan Kecamatan Punggelan KabupatenBanjarnegara, yang secara ex Officio (melekat dalam jabatannya) merangkapsebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil Tahun 2015 dansekaligus sebagai pemilik tanah yang dijadikan tanah pengganti Tanah Kas Desadi Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, telahterbukti

Tolitoli;2. 1 (Satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana DesaTahap 2 Tahun 2017 Kabupaten Tolitoli Bulan Maret 2018;3. 1 (Satu) eksampler Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 5 Tahun 2017 tanggal16 Maret 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desadi Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2017;4. 1 (Satu) eksampler Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 8 Tahun 2017 tanggal24 Mei 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalamHalaman 3 dari 163 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.

Tolitoli;. 1 (Satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana DesaTahap 2 Tahun 2017 Kabupaten Tolitoli Bulan Maret 2018;. 1 (Satu) eksampler Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 5 Tahun 2017 tanggal16 Maret 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desadi Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2017;. 1 (Satu) eksampler Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 8 Tahun 2017 tanggal24 Mei 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalamEvaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatandan

Sukabumi yang menyuruh saksi datang ke Dinas PSDA untukmengambil dana anggaran untuk kegiatan operasi dan pemeliharaanjaringan irigasi (perubahan) tahun anggaran 2012.e Bahwa benar, yang mendapatkan dana atau anggaran untuk operasidan pemeliharaan jaringan irigasi (perubahan) diwilayah UPTDPalahanratu hanya 1 D.I yaitu D. tarisi, D.I tarisi meliputi 1 (Satu) Desadi Kecamatan Warungkiara yang diantaranya Desa Bojongkerta.e Bahwa dana yang saksi terima seluruhnya Untuk wilayah UPTDPalabuhanratu di

daerah yang adadi kecamatan;v Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan dan;v Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.Bahwa untuk keseluruhan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan danpengawasan uang desa ada tim yang ditunjuk oleh camat Kapuasberdasarkan Keputusan Camat Kapuas Nomor : 30 Tahun 2018, tanggal 31Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Fsilitasi dan pembinaan Keuangan desadi