Ditemukan 1035 data
106 — 29
kontrak.Bahwa saksi tidak tahu apakah para Penggugat berhenti bekerjakarena habis kontrak semua atau tidak.Bahwa yang menyiapkan bahan baku diperusahaan adalah PT SujiTechno sendiri.Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali menandatanganikontrak kerja.Bahwa saksi bekerja dilakukan terus menerus.Bahwa sewaktu berhenti bekerja tidak mendapatkan pesangon.Bahwa saksi selama bekerja tidak mendapatkan cuti.Bahwa saksi bekerja selama 6 tahun tidak pernah dijadikankaryawan tetap.Bahwa pada saat serikat kerja SBSI
dibagian vendor assembling ada 10orang.Bahwa saksi menandatangani kontrak pada formulir yang tidakada materai dan tidak ada cap perusahaan.Bahwa saksi tidak membaca seluruhnya kontrak kerja.Bahwa saksi tidak tahu orderanorderan dari luar akan tetapisaksi tahu selama satu minggu saksi bekerja terus menerusselama 6 hari dan saksi melihat pengirimanpengiriman barangselama 6 hari.Bahwa saksi belum pernah mendengar diperusahaan ada PKB.Bahwa saksi pernah merasa takut tidak diperpanjang masukserikat kerja SBSI
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
237 — 120
Bogor yangselanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan ArmansyahLubis dan Bambang Pradityo yang keduanya berkedudukan sebagaiKetua DPC FKUI SBSI dan Ketua DPC TSK yang selanjutnya disebutsebagai PIHAK KEDUA yang telah mencapai kesepakatan sebagaiberikut: Besaran Nilai Upah Minimum Sektor Garment dan Tekstil untukKabupaten Bogor tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.810.150,00dengan dasar perhitungan: Upah yang berlaku dan dibayar tahun 2016 =Rp 2.590.000.
Nasution mewakili DPC PPM98 Kabupaten Bogor ; JHON KENEDI mewakili DPC LOMENIK SBSI Kabupaten Bogor ; EDISON mewakili DPC PAREF Kabupaten Bogor ; lYUS RUSLAN mewakili DPC RTMM Kabupaten Bogor ; Suharyanto mewakili DPC FSB HUKATAN SBSI Kabupaten BogorHalaman 99 dari 258 halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUNBDG Evo Sembiring mewakili DPC KAHUTINDO Kabupaten Bogor ; Sri Suyati mewakili DPC GASPERMINDO Kabupaten Bogor ; DKArief Kusnadi mewakili DPC PPMI Kabupaten Bogor ; Reza Firmansyah mewakili
danPerwakilan SP/SB dan atau LKS Bipartit di beberapaperusahaan Garmen/Industri Pakaian Jadi Kota Bekasiyang ditujukan ke DPD FSP, TSK, SPSI, tanggal 26Desember 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Kesepakatan bersama tanggal 15 Maret 2017 antaraAlexander Frans dan Nanda Iskandar, yang keduanyaberkedudukan sebagai Ketua dan Wakil Ketua 1 dari DPKAPINDO Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebutsebagai Pihak Pertama dengan Armansyah Lubis danBambang Pradityo yang keduanya berkedudukan sebagaiKetua DPC FKUI SBSI
62 — 135
Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud nusyuz adalah wanitakeluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar. lbnu KatsirRahimahullah Berkata, Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami,menentangnya dan membencinya (Tafsir Al Quran Al Azhim, 4: 24).Hukum NusyuzMengenai hukuman yang dimaksud disebutkan dalam ayat,MS ASRLI S15 Sbsi pls ezlaall i Sbstrils Gdsksd Zi jndl OSs Wills5nd Ele oS alll S Maw Sgile 1g88Wanitawanita yang kamu khawatirkan nusyuznya
119 — 215
DPC FSB KAMIPARHO SBSI KABUPATEN DELISERDANG) diatas, dengan ini memohon kepada yang Terhormat MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memberikan putusansebagai berikut :1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/1/KPTS/Tahun 2017 Tentang Penetapan Upah MinimumKabupaten Deli Serdang tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tidakbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik
WULAN WIDARI SH
Terdakwa:
KORMAIDA Br. SIBORO, S.H., Als BORO Binti Alm PILITUA SIBORO
92 — 50
TerdakwaKORMAIDA SIBORO,SH;Bahwa protes yang kami lakukan pada adalah pertama mendatangi kantorafdeling VII dan sesampainya di areal kantor melihat Saksi AZWIN hendakmenaiki sepeda motor miliknya kami menghampirinya dan bertanya denganmengatakan, KOK BAPAK MASIH BEKERJA DISINI, DAN NAMPAKNAMPAK DISINI, SEMENTARA BAPAK SAAT ITU SUDAH MINTADIMUTASIKAN KELUAR DARI KABUPATEN KAMPAR, INI KARYAWANBAPAK SUDAH MARAH KARENA BAPAK MASIH NAMPAK DISINI DANKARYAWAN PUN ADA 12 ORANG ANGGOTA YANG SUDAHBERSERIKAT SBSI
64 — 20
LADANDU; danOYONG, Pengurus DPC FHukatan SBSI Kota Palu danLembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (LBUKSBSI) Provinsi Sulawesi Tengahpada Kantor Korwil KSBSI Provinsi Sulawesi Tengah,beralamat di Jin.
129 — 17
NIKEUBA SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) Provinsi Selawesi Tengah pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jln.
92 — 16
NIKEUBA SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) Provinsi Selawesi Tengah pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jln.
WULAN WIDARI SH
Terdakwa:
1.TUPAR Als TUPAR Bin MUHAMMAD WAHYUDI
2.JOEL PARMEN PERNANDO PURBA Als JOJO Als NANDO Bin SIMSON PURBA
75 — 55
SaksiKORMAIDA SIBORO,SH;Bahwa protes yang kami lakukan pada adalah pertama mendatangi kantorafdeling VII dan sesampainya di areal kantor melihat Saksi AZWIN hendakmenaiki sepeda motor miliknya kami menghampirinya dan bertanya denganmengatakan, KOK BAPAK MASIH BEKERJA DISINI, DAN NAMPAKNAMPAK DISINI, SEMENTARA BAPAK SAAT ITU SUDAH MINTADIMUTASIKAN KELUAR DARI KABUPATEN KAMPAR, INI KARYAWANBAPAK SUDAH MARAH KARENA BAPAK MASIH NAMPAK DISINI DANKARYAWAN PUN ADA 12 ORANG ANGGOTA YANG SUDAHBERSERIKAT SBSI
117 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur Individual dalam objek yang digugat tidak akurat, begitujuga dalam gugatan tidak memuat rincian buruh, yang mana tidak adakejelasan mengenai jumlah buruh pekerja, karena di dalam PerusahaanTergugat Il Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang terdapat beberapaserikat pekerja yaitu SPN (Serikat Pekerja Nasional), SBSI Gartex(Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) Garment dan Textile dan SerikatBuruh Forum Buruh Lintas Pabrik Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia(FBLP PPBI), karena Para Penggugat tidak
152 — 73
ZONESTAR kepadaGUBERNUR BANTEN melalui Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Banten Nomor : 034/HRD/II/2012tanggal 27 Februari 2012, Perihal Permohonan PenundaanUMSK Tahun 2012 ; 103.Bukti T 76bKesepakatan Bersama antara Pihak Perusahaan (PT.ZONESTAR) dengan Serikat Pekerja tertanggal 2 Maret2012 dan dibubuhi tandatangan oleh Pihak Perusahaan (PT.ZONESTAR) dan PK SBSI PT. ZONESTAR danPerwakilan Karyawan PT. ZONESTAR ; 104.Bukti T 77aSurat permohonan dari PT.
138 — 91
Rawa Panjang, RT 03,RW 004, Kelurahan GepanjangJaya, Kecamatan Rawalumbu, KotaBekasi ;2 Nama : Togar Marbun ;.Warga negara e THQI esa pannnsaeccennweeeenwennemenennPekerjaan : Sekjend Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia(KSBSD ;Alamat : Jalan Komplek SBSI, RT 001, RW002, Desa Jeungjing, KecamatanCisoka, KabupatenTangerang ;Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT Il /TERBANDING4.
161 — 25
Tegineneng Pesawaranbocce bee dee cee ce cee desea e een eee anes PENGGUGAT 181Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuce Henki Sadok, R.E.L.Tobing, dan Ponijan semuanya Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI) pada Kantor Koordinator Wilayah (KORWIL) SBSI Propinsi Lampungyang beralamat di JI. Cendana No. 4, Tanjung Raya Permai, Kota BandarLampung Propinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;LawanPT.
95 — 20
Adei Plantation & Industry dengan SBSI dan SPSI Unit Kerja PT. AdeiPlantation & Industry Kebun Mandau; P17 PKB Tahun 20152017 antara PT.Adei Plantation & Industry dengan PKSBSI, PUKSPPP SPSI PTP SerikatBuruh Riau Independent Unit Kerja PT.
120 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inimenunjukan Para Tergugat telah nyatanyata melanggar Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta aturan dibawahnyadan patut dihukum;Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dalam hal status bekerja sertahakhak lainnya, Para Penggugat beserta pekerja lainnya yang diwakili olehPK F Lomenik SBSI CV.
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dalam hal status bekerjabeserta hakhak lainnya, Para Penggugat beserta pekerja lainnya yang diwakili oleh PK F Lomenik SBSI CV. Global Marine Success telah berusahamelakukan perundingan dengan Tergugat untuk membahas hal tersebut,namun tidak ada titik terang;6.
147 — 59
TOGAR MARBUN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSekjend Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(KSBSD), alamat Jalan Komplek SBSI, RT. 001, RW.002, DesaJeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang ;Selanjutnya disebut sebagai .................008 PENGGUGAT I;2.
258 — 103
Periode 2012 2014,sehingga bukti P3 tersebut diatas harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa alat bukti P4 Slip Pembayaran Gaji Karyawan bulanNovember dan Desember 2012, serta bulan Januari dan Pebruari 2013 menunjukan adanyapembayaran gaji yang diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT sampai dengan bulanPebruari 2013.Menimbang, bahwa alat bukti P5 Kartu Tanda Anggota (KTA) FederasiNIKEUBA Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atas nama Penggugat, yang membuktikanbahwa PENGGUGAT adalah anggota Federasi NIKEUBA SBSI
45 — 23
FTA SBSI) Siantar Simalungunsebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal (kosong)Desember 2007.CCI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaranbantuan keuangan pemerintah kota Pematangsiantar kepada divisipelayanan sosial dan kesehatan Palang Merah Indonesia (PMI)kota P. Siantar/Kab.
FTA SBSI)Siantar Simalungun sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)tanggal (kosong) Desember 2007.CCII. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untukpembayaran bantuan keuangan pemerintah kota Pematangsiantarkepada divisi pelayanan sosial dan kesehatan Palang MerahIndonesia (PMI) kota P. Siantar/Kab.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Padahal pada waktu terjadi unjuk rasatersebut, saksi berada di tahanan Semarang, namun saksi dipersalahkan karenapertanggungjawaban struktural sebagai Ketua Umum SBSI. Saksi oleh PengadilanNegeri Medan divonis tiga tahun. Saksi mengajukan banding dan putusan bandingmenambah hukuman saksi menjadi empat tahun penjara.