Ditemukan 1067 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : absolut absolute absolom abdolul absalun aboud absulud absolutã absoluet
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 09-02-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbj
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 63
  • 9/Padt.G/2021/PN LbjKarena TERGUGAT III dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata UsahaNegara melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan,merupakan suatu Instansi yang juga melekat Administrasi Negara sehinggadengan wewenang yang melekat pada TERGUGAT III telah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor 95/HM/BPN/24.16/2014 tanggal 10 Maret 2014Pemberian Hak Atas Tanah berupa Sertipikat Hak Milik atas namaTERGUGAT I, maka konsekuensi yuridis dalam obyek perkara a quomerupakan kompetensi absolud
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 02/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 2 Juni 2016 — AHMAD MAULADIN; melawan BUPATI PENAJAM PASER UTARA;
142 — 54
  • Bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara(competensi absolud) karena petitum atau tuntutan yangdisampaikan Penggugat terkait pemungutan ulang pada TempatPutusan : 02/G/2016/PTUNSMD, halaman 62 dari 92 halamanPemilihnan Suara (TPS) 01 Desa Tengin Baru, maka Petitum atautuntutan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam replik, Penggugatmenyatakan agar eksepsi Penggugat tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi yang diajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-02-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2198 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), dkk vs P.T. AMANA JAYA
129 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;Pasal 53 ayat (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yangberisi tuntutan agara Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Bahwa ketentuan Absolud
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Tanah
Register : 15-09-2014 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_15_PDT_G_2014_20_MEI_2015_HS
Tanggal 20 Mei 2015 — - MARIA JEI FINU,dkk vs - MARIA DHONE SOKO,dkk
113 — 36
  • Tata Usaha Negara melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di bidangPertanahan, merupakan suatu Instansi yang juga melekat Administrasi Negara sehinggadengan wewenang yang melekat pada TERGUGAT III telah mengeluarkan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 550 dan Sertipikat HakMilik Nomor 551 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor 548 dansertipikat Hak Milik 549 atas nama Tergugat I, maka konsekuensi yuridis dalam obyekperkara a quo merupakan kompetensi absolud
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-01-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar
Tanggal 29 Januari 2014 — 1. DJONI MALAKA M E L A W A N : 1. YENNIKA TIRTOHARJOYO SIAUW,Cs
109 — 76
  • mohonputusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono).Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan para Penggugat, selanjutnya terjadijawab menjawab, Tergugat I, Tergugat Il, Turut Tergugat s/d Turut Tergugat VIImenyampaikan jawaban pada tanggal 22 Juli 2013, atas jawaban tersebut para Penggugatmenyampaikan Replik tanggal 30 Juli 2013 selanjutnya para Tergugat menyampaikanDuplik tanggal 29 Agustus 2013 ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan pula eksepsi,tetapi bukan mengenai kompetensi absolud
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.Julius Anthony, SH
2.I Wayan Adi Pranata, S.H.
Terdakwa:
I PUTU ADI MAHENDRA PUTRA, SH. M.Kn.
405 — 351
  • Sunset Road, Kuta,Bali yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasarmaka Pengadilan Negeri Denpasar lah yang berwenangmenyidangkan perkara aquo;Bahwa Pasal 156 ayat 7 KUHAP menyatakan: hakim ketua sidangkarena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelahmendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan suratpenetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilantidak berwenang, yang artinya sepanjang mengenai kewenanganrelative maupun absolud tanpa diajukan perlawanan ataukeberatan
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 14-02-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 4-K/PMT.III/AD/II/2014
Tanggal 13 Nopember 2014 — SUMARDJO BUDI SANTOSO, Kolonel Czi NRP. 30119
132 — 335
  • Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan bukanmerupakan tindak pidana tetapi hanya merupakan perbuatandalarn hubungan hukum keperdataan yang bukan merupakankompetensi Absolud Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya.Dalam ketentuan Pasal 34 UU No.25 tahun 1992 tentangKoperasi menyatakan "Pengurus" baik bersamasama, maupunsendirisendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi,karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan ataukelalaian.b.
    Bahwa berdasarkan uraian diatas seluruh permasalahanyang terjadi terhadap Dakwaan Oditur Militer Tinggi IllSurabaya adalah kewenangan Absolud dari Pengadilan Umumdan bukan kewenangan Pengadilan MiliterTinggi Il Surabaya.g. Bahwa para Penasehat Hukum Terdakwa menolak seluruhDakwaan Oditur Militer Tinggi Il Surabaya.h. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Tinggi Ill SurabayaBatal Demi Hukum.1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan danTuntutan.j.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 522/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta II Diwakili Oleh : RIZKY SAPUTRA, SH
Terbanding/Tergugat : Hamidin Pakpahan
Terbanding/Intervensi I : H. Gemon, DKK
Terbanding/Intervensi II : Leny, DKK
Terbanding/Turut Tergugat I : Drs. Tajudin, HM. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,
178 — 44
  • Menolak Eksepsi Kompentensi Absolud Turut Tergugat Il; .2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkaraNomor 371 / Pdt.G / 2019 / PN.Bks;3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaanperkara ini .4.
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 4/Pdt.Bth/2019/PN Dpu
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
AHMAD JALIL Alias AHMAD BIN AZALIL
Tergugat:
1.AJIS Atau AZIS H. ABUBAKAR
2.K. KOMALASARI
3.W. MINDRIYATI
4.SIRAJUDIN RAMA
5.MERI H. A. BAKAR
6.RAHMA H. M. NUR
Turut Tergugat:
1.MASAMAH
2.IRWANTO
3.HERMANTO
4.SAMSUDIN AJALIL Alias SEMI
5.WIWIN
6.DEWI
7.DEVI
8.SYARIFUDDIN LAKUY, S.H.
138 — 80
  • ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama,sehingga jika dihubungkan dengan dasardasar penjelasan tersebut diatas,maka sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakimterlebin dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya kompetensi Absoluttersebut;Menimbang, bahwa terjadinya kKewenangan absolud atau kompetensiabsolut karena gugatan diajukan pada lingkungan peradilan yang tidak tepat.Dimana berdasarkan perubahan ketiga pasal 24 Ayat (2) UndangUndangDasar Negara
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 03-07-2019 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -115/Pdt.G/2019
Tanggal 8 April 2020 — -Penggugat -Ny.Jd.Lertjie Kalangkahan -Tergugat -PT.Bhineka Manca Wisata,DKK
206 — 298
  • Semoga Tuhan Yang Maha Kuasamemberkati kita semua.JAWABAN TURUT TERGUGAT :1Bahwa Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya,kecuali atas halhal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;EKSEPSIKOMPETENSI ABSOLUD.2.1.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 30-01-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
1.HASAN SAMAN
2.JARIA ELIAS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
Intervensi:
1.WALDAN BATUNA
2.INEKE LYDIA SONDAKH, dkk
3.INEKE LYDIA SONDAKH
4.ANGELIQUE MARCIA BATUNA
5.PAUL IWAN BATUNA
6.DICK BATUNA
7.BENNY WALANGITANG
8.LINDA RACHMAT
310 — 620
  • EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUD;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat esensipermasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedurpenerbitan Sertifikat (objek sengketa) melainkan gugatan ParaPenggugat lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan, sehinggaPengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwewenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian gugatan ParaPenggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sertabukan merupakan kewenangan PTUN ( UU No. 5 Tahun
Pengadilan PN RUTENG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-03-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN RUTENG Nomor 7/PDT.G/2017/PN RTG
Tanggal 24 Oktober 2017 — - MATEUS LAPUR VS MARTINUS HAYU alias MARTA HAYU, Dkk
100 — 43
  • Odilius Mekas alias Odilias Mihat,Sertipikat Hak Milik Nomor 46 tahun 2002, atas nama Damianus Rau, Sertipikat HakMilik Nomor 25 tahun 2002, atas nama Stefanus Tio, Sertipikat Hak Milik Nomor 30Tahun 2002, atas nama Donatus Pakul, Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tahun 2002atas nama Ruben Sajong, Sertipikat Hak Milik Nomor 44 tahun 2002 atas namaAleksander Adur, Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tahun 2002 atas nama FransiskusDarsun, maka konsekuensi yuridis dalam obyek perkara a quo merupakankompetensi absolud
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama
Register : 22-06-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA MADIUN Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Mn
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 32
  • Ekonomi Syariah;2.4 Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan diatas, maka sudah tepatdan semestinya jika penyelesaian sengketa ekonomi syariahmerupakan kewenangan absolud Pengadilan Agama;Halaman 23 dari 80 putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Mn2.5Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, makaPengadilan Agama Kota Madiun berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara aquo.DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa segala yang termuat dalam bagian eksepsi di atas merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan pokok
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 06-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 58
  • Bahwa apaapa yang diuraikan oleh Para Tergugat tentang eksepsinyaharuslah dikesampingkan, karena eksepsi Para Tergugat tersebut bukanlaheksepsi yang menyangkut kewenangan absolud dan kewenangan relative,dan oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak membahas tentang keduakewenangan tersebut atau tentang eksepsi prosesuil (procesueel)sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 134 HIR/160 R.Bg, Pasal 125ayat (2), Pasal 133 HIR/159 R.Bg dan Pasal 136 HIR/162 R.Bg, makaeksepsi Para Tergugat sebagaimana yang
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-07-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
Tanggal 16 April 2021 — - MUHAMMAD ANWAR (PEMOHON KASASI/TERGUGAT) - PT FREEPORT INDONESIA (TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)
294 — 179
  • ., Hukum Acara Perdata Indonesia edisi delapan penerbit LibertyYogyakarta hal 148), untuk mana pembuktian dibebankan pada pihakyang lebih mampu untuk membuktikannya:Bahwa Tergugat memiliki kuasa yang absolud atas pengelolaanadministrasi dan kepersonaliaan perusahaannya dibanding Penggugatmembuktikan dalil gugatannya khusus mengenai hak cuti tersebut, bilamana Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, maka dalilgugatan Penggugat dianggap benar.
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 18-04-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Srh
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
1.Marsudin
2.Sumiati
3.Junahar
4.Supini
5.Muhammad Yunan
6.Muhammad Yunus
7.Suriati
8.Supriadi
Tergugat:
1.Iin Parwana
2.Suhelmi
3.Sofiyan
4.Ratna
5.Said Mahfuzi
6.Wilpan Alias Keling
Turut Tergugat:
1.Bupati Deli Serdang
2.Kepala Desa Melati II Kecamatan Perbaungan
3.Camat Perbaungan
4.Kepala KKA dan TRBP Kabupaten Serdang Bedagai
5.Agus Salim
6.Juli Harisa
7.Muhammad Nurdin
8.Afrida
181 — 74
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Sei Rampah Tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara aquo secara absolud dan/atau gugatan Penggugat obrcuurilibeli (Kabur);3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);II. DALAM POKOK PERKARA;1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 09-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PA PINRANG Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Prg
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
167 — 106
  • Bahwa mengenai kompetensi absolud yaitu kewenangan mengadilidalam perkara ini yang walaupun tidak diminta, maka secara ex offisioHakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenangmengadili perkara ini, Berdasarkan Undang undang No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sebagaimana di dalam Pasal53 ayat 2, ayat (1) adalah : a.
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 14-08-2013 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PTUN MANADO Nomor 46/G/2013/PTUN.Mdo
Tanggal 9 Juni 2014 — Penggugat: AUGUSTINUS HENRY WORANG; Tergugat I: IKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO; Tergugat II: REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI; Tergugat III: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I;
96 — 42
  • EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUD. .
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 14-12-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 529/Pdt/2020/PT SMG
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat I : SULASMI Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
Pembanding/Tergugat II : SULASTO Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
Pembanding/Tergugat III : SUPARJO Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
Pembanding/Tergugat IV : SUPARIYO Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
Terbanding/Penggugat I : HERAYATI Binti SUKARDI
Terbanding/Penggugat II : HERAWATI Binti SUKARDI
Terbanding/Turut Tergugat I : RINTO DWIYONO
Terbanding/Turut Tergugat II : GUNADI SASMITA
Terbanding/Turut Tergugat III : TITIK SETYANINGSIH
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kelurahan Boro Kulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
Turut Terbanding/Tergugat V : MARDI SUMARTONO Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
111 — 42
  • ParaTergugat, perihal eksepsi kKewenangan mengadili Secara absolut (kKompetensi absolut)sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknyamenyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo Tidak Berwenang Memeriksadan Mengadili Perkara a quo karena Perkara perbuatan hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, haltersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, oleh karena persoalankewenangan mengadili secara absolut (kKompentensi absolud
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-07-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
Tanggal 16 April 2021 — - TRI PUSPITAL (PEMOHON KASASI/TERGUGAT) - PT FREEPORT INDONESIA (TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)
290 — 548
  • Sudukno Mertokusumo, SH, Hukum Acara PerdataIndonesia edisi delapan Penerbit LIBERTY Yogyakarta hal 148), untuk manapembuktian dibebankan pada pihak yang lebin mampu untuk membuktikannya;Bahwa Tergugat memiliki kuasa yang absolud atas pengelolaan administrasi dankepersonaliaan perusahaannya dibanding Penggugat membuktkan dalilgugatannya khusus mengenai hak cuti tersebut, bila mana Tergugat tidakmampu membuktkan dalil bantahannya, maka dalil gugatan Penggugatdianggap benar.