dengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasamamelakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebutdapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindakpidana tersebut kapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan(pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan(pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruhlakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwaorang yang disuruh melakukan (manus

dengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasamamelakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebutdapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindakpidana tersebut kapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan(pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan(pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruhlakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwaorang yang disuruh melakukan (manus

Bahwa terdakwa dalam perkara a quo tidak dapat dihukum, karena terdakwatermasuk sebagai doenpleger manus ministra, yaitu terdakwa hanyamenjalankan perintah atasan, dan tidak bisa menolak perintah atasantersebut.Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidoo/) dari terdakwa danPenasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukanTanggapan (Aeplik) secara lisan dan pada pokoknya berketetapan padaTuntutan Pidananya semula, demikian pula terdakwa dan/atau PenasihatHukum terdakwa telah mengajukan

dengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasamamelakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebutdapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindakpidana tersebut kapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan(pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan(pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruhlakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwaorang yang disuruh melakukan (manus

dijunctokandengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindakpidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkanbahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebutkapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuatpelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuatpeserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan(pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yangdisuruh melakukan (manus

Simons, Van Hamel dan Prof.Langmeijer, tetapi lebin menitik beratkan kepada pertimbangan mengenaiidentitas terdakwa untuk menghinndari salah orang yang dihadirkan sebagaiterdakwa;Menimbang, bahwa Mengenai Menyuruh melakukan (Doen Plegen),jelas terdapat seseorang yang menyuruh melakukan dan seseorang yangdisuruh melakukan tindak pidana;Dalam bentuk penyertaan menyuruh melakukan, penyuruh tidak melakukansendiri secara langsung suatu tindak pidana melainkan menyuruh orang lain.Penyuruh (manus domina

dalam rangka pelaksanaan tugaspimpinan dan yang melekat pada perjalanandinas anggotaDPRD ; Bahwa sesuai LHP yang saksi buat = dalampemeriksaan tahun 2009 diperoleh temuan> Adanya bukti bukti terkait pertanggungjJawaban biaya pengembangan sumber dayamanusia pada secretariat DPRD Kota PalangkaRaya tahun anggaran 2006 yang terindikasifiktif sebesar Rp. 2.099.250.000, (duamilyar sembilan puluh sembilan juta duaratus lima puluh riburupiah) ;> Adanya penggunaan dana untuk biaya233pengembangan sumber daya manus

Adami Chazawi, SH, Manus ministra adalah melakukanperbuatan pidana yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebabmenjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik,sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 51 Ayat (2) KUHPidana;Dengan adanya ketidaksetujuan dari awal tersebut sudah menunjukkanbahwa Pemohon PK tidak pernah bersepakat dengan siapapun.Ketidaksepakatan semenjak awal tersebut pasti menyebabkan Pemohon PKuntuk tidak ikut terlibat dalam membuat rencana untuk memenangkan salahHal

yang tidak memungkinkan orang yangdipaksa untuk melawan maupun paksaan yang masihmemungkinkan pihak yang dipaksa untuk melawan.Ahli menerangkan memaksa dalam pasal 12 huruf e meliputipaksaan dalam bentuk daya paksa sebagaimana dimaskud dalampasal 48 KUHP, maupun Paksaan yang masih memungkinkanpihak yang dipaksa (materiil dader) untuk melawan.Ahli menerangkan dalam Pasal 48 KUHP dalam bentuk dayapaksa bukan dalam bentuk keadaan darurat, sesuai dengan MvTorang yang dipaksa dalam kedudukan sebagai manus

ministraberhadapan dengan orang yang memaksa yang berkedudukansebagai manus domina, oleh karena itu orang dipaksa tidak bisadipertanggungjawabkan.Halaman. 1153 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1154Ahli menerangkan paksaan jenis yang kedua dimana orang yangdipaksa masih memungkinkan untuk melawan, maka keduaduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.Ahli menerangkan manus ministra dan manus domina dalam pasal12 huruf e duaduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban,karena hakekat

memaksa dalam pasal 12 huruf e meliputi duayakni paksaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 KUHPmaupun paksaan yang kedua dimana yang dipaksa masihmemungkinkan untuk melawan, dalam paksaan yang kedua inimanus ministra dan manus domina dapat dihukum.Ahli menerangkan paksaan yang di dalam pasal 48 KUHP joArrest HR 27 Juni 1887, maka yang dipaksa dalam posisi avast(tanpa sebab) sehingga tidak dapat dicela karena tidak adakesalahan.Ahli menerangkan Pasal 12 huruf e mencakup paksaan psikologisdimana

tersebut.Unsur memaksa tidak ada penjelasannya, sehingga memungkinkandibahas didalam doktrin.Kalau memaksa biasanya memakai kekerasan atau ancamankekerasan, dalam KUHP memaksa berasal dari bahasa Belandayang ada dalam pasal 48 KUHP yakni jika suatu kekuatan, adapaksaan, ada suatu tekanan terhadap seseorang yang membuatorang itu tidak ada pilihan, itulah yang disebut Overmacht.Overmacht itu ada 2 yakni Pisik (absolute compulsifa) dan Psikis(relative compulsifa), dalam paksaan Absolute yang dipaksaadalah Manus

yang tidak memungkinkan orang yangdipaksa untuk melawan maupun paksaan yang masihmemungkinkan pihak yang dipaksa untuk melawan.Ahli menerangkan memaksa dalam pasal 12 huruf e meliputipaksaan dalam bentuk daya paksa sebagaimana dimaskud dalampasal 48 KUHP, maupun Paksaan yang masih memungkinkanpihak yang dipaksa (materiil dader) untuk melawan.Ahli menerangkan dalam Pasal 48 KUHP dalam bentuk dayapaksa bukan dalam bentuk keadaan darurat, sesuai dengan MvTorang yang dipaksa dalam kedudukan sebagai manus

ministraberhadapan dengan orang yang memaksa yang berkedudukansebagai manus domina, oleh karena itu orang dipaksa tidak bisadipertanggungjawabkan.Halaman. 1153 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1154Ahli menerangkan paksaan jenis yang kedua dimana orang yangdipaksa masih memungkinkan untuk melawan, maka keduaduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.Ahli menerangkan manus ministra dan manus domina dalam pasal12 huruf e duaduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban,karena hakekat

memaksa dalam pasal 12 huruf e meliputi duayakni paksaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 KUHPmaupun paksaan yang kedua dimana yang dipaksa masihmemungkinkan untuk melawan, dalam paksaan yang kedua inimanus ministra dan manus domina dapat dihukum.Ahli menerangkan paksaan yang di dalam pasal 48 KUHP joArrest HR 27 Juni 1887, maka yang dipaksa dalam posisi avast(tanpa sebab) sehingga tidak dapat dicela karena tidak adakesalahan.Ahli menerangkan Pasal 12 huruf e mencakup paksaan psikologisdimana

tersebut.Unsur memaksa tidak ada penjelasannya, sehingga memungkinkandibahas didalam doktrin.Kalau memaksa biasanya memakai kekerasan atau ancamankekerasan, dalam KUHP memaksa berasal dari bahasa Belandayang ada dalam pasal 48 KUHP yakni jika suatu kekuatan, adapaksaan, ada suatu tekanan terhadap seseorang yang membuatorang itu tidak ada pilihan, itulah yang disebut Overmacht.Overmacht itu ada 2 yakni Pisik (absolute compulsifa) dan Psikis(relative compulsifa), dalam paksaan Absolute yang dipaksaadalah Manus

Masingmasing ini ketika pasal 55 ayat 1 tidak otomatis kitamenterjemahkan sebagai turut serta, sebagai mededaer, bisa sajamasuknya ke doen plagen;Masalahnya adalah kalau kemudian kita kaitkan dengan doenplagen misalnya ada perbuatan siapa yang menjadi manusdomina dan siapa yang jadi manus manistra. Atasan dan bawahanmisalnya.

serta melakukan itu berbeda dengan azas causalitas, turutmelakukan artinya actor lebih dari satu yang melakukan tindak pidana dan actoritu subjek hukum sedangkan causalitas dari perbuatannya yaitu apakah perbuatantersebut dilakukan oleh actor yang merugikan keuangan negara; Bahwa, karakter subjektif dalam Delneming Pasal 55 KUHP tentang penyertaandalam konteks doktrin yaitu Plegen (satu orang pelaku), Doen plegen (Peranorang lain dengan cara memanfaatkan orang lain untuk mewujudkanperbuatannya/Manus

Dengandemikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus manistra/auctorphysicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).Unsurunsur pada doenpleger adalah:a. Alat yang dipakai adalah manusia;b. Alat yang dipakai berbuat;c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.Sedangkan halhal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapatdipertanggungjawabkan adalah :a. Bila ia tidak Sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);b.

MJPL;Bahwa rekening nomor 1520091219705 atas nama SILVIA di PT.Bank Mandiri, Tok Cabang Makassar Cendrawasih telah menerima aliranHalaman 178 dari 359 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN JKT.SEL23.dana (kredit) dari rekening nomor 1250011732278 atas nama PT.Perwira Utama Unggul di Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Barat,sebanyak 4 (empat) kali transaksi;Saksi ALDRIN ALEXANDER MANUS, S.Kom., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah di BAP

dengan pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindak pidana dan denganmelihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut PenuntutUmum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwa bisa (1) sebagaiorang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut sertamelakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yangmenyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelasbahwa orang yang disuruh melakukan (manus

Purna Sentana Baja, dan pada saatitu. juga ditetapkan bahwa kendaraan dinas tersebut berupamobil Toyota Soluna Xli manus! tahun 2000 dengan carasewamenyewa selama 5 (lima) tahun ;Bahwa setelah memberikan penjelasan, lalu) pihak PT. Krakatausteel menyerahkan format rincian sewa yang nominalnyamasih kosong ;Bahwa selanjutnya PT.

bisnis yangberhubungan, tidak boleh dibandingkan dengan bisnis lain;Bahwa korupsi semua dolus, tetapi tidak perlu dibuktikan karena melekat dalamperbutan melawan hukum;Bahwa untuk kerugian negara yang masih bersifat potensi, menurut ahli nilainya harusbisa dihitung, dan dakwaan boleh menggunakannya katakata kurang lebih, jikakerugiannya belum pasti;Bahwa pertanggungjawaban pidana pada umumnya adalah keadaan jiwa seseorang danorang tersebut mempunyai kemampuan melakukan kehendaknya sendiri;Bahwa manus

disebut ministra, dan orang sebagai alat tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan perbuatannya, karena ketidaktahuan (tidak ada unsurkesengajaan), tersesat (karena disesatkan misalnya : turun dari kereta api, suruhmenyerahkan pada kuli, padahal tas milik orang lain), tunduk pada kekerasan(misalnya seseorang ditodong untuk menandatangani sesuatu: adanya ancamankekerasan), ancaman non fisik, perbuatan menakut nakuti sehingga seseorang menjaditidak berdaya (contoh mengancam akan dibunuh), tetapi dalam manus

bisnis yangberhubungan, tidak boleh dibandingkan dengan bisnis lain;Bahwa korupsi semua dolus, tetapi tidak perlu dibuktikan karena melekat dalamperbutan melawan hukum;Bahwa untuk kerugian negara yang masih bersifat potensi, menurut ahli nilainya harusbisa dihitung, dan dakwaan boleh menggunakannya katakata kurang lebih, jikakerugiannya belum pasti;Bahwa pertanggungjawaban pidana pada umumnya adalah keadaan jiwa seseorang danorang tersebut mempunyai kemampuan melakukan kehendaknya sendiri;Bahwa manus

disebut ministra, dan orang sebagai alat tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan perbuatannya, karena ketidaktahuan (tidak ada unsurkesengajaan), tersesat (karena disesatkan misalnya : turun dari kereta api, suruhmenyerahkan pada kuli, padahal tas milik orang lain), tunduk pada kekerasan(misalnya seseorang ditodong untuk menandatangani sesuatu: adanya ancamankekerasan), ancaman non fisik, perbuatan menakut nakuti sehingga seseorang menjaditidak berdaya (contoh mengancam akan dibunuh), tetapi dalam manus

Sebagai contoh komandan polisi menyuruhbawahannya untuk memasukan orang kedalam penjara dan terjadikesalahan penahanan, maka dalam hal ini si pelaku tidak dapatdimintakan pertanggung jawaban, dia dianggap sebagai manus ministrasaja; Bahwa apabila dalam suatu tindak pidana dinyatakan bahwa perbuatanpidana yang dilakukan secara bersamasama sebagai suatu bentuk aksikorporasi, maka hal tersebut dipertanggung jawabkan oleh Direksi; Dalam BPKP tidak berwenang melakukan audit terhadap Bank DK,karena Bank

Sebagai pembuat penyuruh dinamai juga pembuat yang tidak langsung atau monus domina = tangan yang merajai, yang turut campur secara yang menyuruh lakukan satu delik oleh orang lain yakni pembuat langsung atau manus ministra = tangan yang mengabdi yang tidak dapat dipersalahkan karena perbuatannya (pasal 55 ayat (1) sub 1),4.