Ditemukan 1085 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : prosesan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
426 — 105
  • Melakukan pemrosesan awal/komite kredit tingkat pertama secarafour eyes prinsiple bersama bisnis unit atau recovery unit untukdiajukan kepada komite kredit tingkat kedua denganmemperhatikan prosedur yang berlaku di bank3. Melakukan Review aspek kepatuhan dan legal (complain Reviewdan legal review dalam nota analisa dengan bisnis unit recoveryunit) dan apabila diperlukan dapat meminta opini/masukan kepadalegal group dan complain group4.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 12-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 12 Juli 2011 —
321 — 112
  • Telkom, pemasangan gasoleh Perusahaan Gas Negara, pemasangan saluran airminum oleh PDAM, pencetakan oleh Perum PercetakkanNegara, Penelitian dan pemrosesan data olehperguruan tinggi dan Lembaga Ilmiah Negara atau PTSdan Lembaga Ilmiah Swasta yang telah mendapatkanakreditasi dari pemerintah.Pekerjaan lanjutan dari bangunan yang telah = adaharga standardnya dengan menggunakan satuan hargamenurut harga yang berlaku pada tahun anggaran danyang secara teknis merupakan satu kesatuankonstruksi yang tidak
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Juventius, SE
456 — 1216
  • Melakukan pemrosesan awal/komite kredit tingkat pertamasecara four eyes prinsiple bersama bisnis unit atau recovery unituntuk diajukan kepada komite kredit tingkat kedua denganmemperhatikan prosedur yang berlaku di bank. Melakukan Review aspek kepatuhan dan legal (complain Reviewdan legal review dalam nota analisa dengan bisnis unit recoveryunit) dan apabila diperlukan dapat meminta opini/masukankepada legal group dan complain group.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Rony Tedy
792 — 467
  • Pemeriksaan yang telahdiparaf dan ditandatanganinya.Bahwa , saksi adalah karyawan PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. danpada Tahun 2015 adalah sebagai Senior Credit Risk Manager (SCRM)pada Regional Risk Managament Bandung tahun 20122017 yangmempunyai tugas pokok dan tanggungjawab antara lain :Melakukan Risk Asesment dan Risk Mitigation dengan fokuskepada analisa Kuantitatif / kKeuangan dan mengusulkan /memberikan masukan Covenance (syaratsyarat kredit atasanalisa yang disampaikan oleh bisnis unit).Melakukan pemrosesan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 24-02-2022 — Putus : 18-05-2022 — Upload : 18-07-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.TUGAS UTOTO.,SH
2.SULASTRI, SH
3.MUHAMMAD FAIDUL ALIIM ROMAS.,SH
4.HANGRENGGA BERLIAN, S.H., M.H.
5.NOVAN HARPANTA, S.H.,M.H.
6.HAFIZ KURNIAWAN, S.H.
7.PERWIRA SAPUTRA.,SH
8.MUHAMAD RAMLI, SH
Terdakwa:
1.JULIE SINDY
2.SYAMSUL RIZAL
181 — 34
  • Buana Media Teknologi, tanggal 26 Februari 2019;
  • 2 (dua) lembar fotocopy, Persetujuan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik Server Based, yang dikeluarkan dari Bank Indonesia No. 19/468/DKSP/Srt/B tanggal 23 Mei 2017;
  • 2 (dua) lembar fotocopy, Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Pemrosesan Transaksi Menggunakan Standar Nasional QR Code Pembayaran (Sistem Pembayaran QRIS), yang dikeluarkan dari Bank Indonesia No. 22/289/DKSP/Srt/B tanggal 5 Mei 2020;
  • 1 (satu)
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 14 April 2016 — JHONY HUSBAN, S.T, M.M
186 — 42
  • saat itu belum bisa dicairkan;Menimbang, bahwa pencairan yang telah dilakukan oleh Terdakwa JohnyHusban atas Proyek Pengadaan Pembaangunan Dermaga Trestle KubangsariCilegon adalah sebagai berikut : Pencairan Uang Muka pada tanggal 5 Januari 2010 sebesar 20% dari nilaikontrak, yaitu sebesar Rp. 9.024.055.600, (sembilan milyar dua puluh empatjuta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), Pencairan Termijn sebesar 50%, namun karena pekerjaan fisik di lapanganbaru 35 %, sehingga hanya bisa dilakukan pemrosesan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD IQBAL
623 — 119
  • BRI (Persero), Tbk.Dokumen pengajuan kredit, yang meliputi surat pengajuanpermohonan kredit dari PT FIG dan dokumen terkait.Dokumen pemrosesan kredit, yang meliputi dokumen memorandumanalisis kredit menengah, dokumen keputusan kredit, dokumen suratpenawaran kredit, akta perjanjian kredit Investasi dan akta perjanjianKredit Modal Kerja beserta akta perubahannya, serta dokumen lainyang terkait.Dokumen Pencairan Kredit, yang meliputi dokumendokumen yangdiperisyaratkan dalam pemenuhan pencairan kredit
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 25-07-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN BATAM Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Btm
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.KARYA SO IMMANUEL, S.H.
2.DESY PASRAWATI, S.H., M.H.
Terdakwa:
PT Teckno Dua Indonesia yang diwakili oleh Hong Dunn Yee
301 — 197
  • Organo Science Laboratory (Laboratorium Organo)

    21. 1 Berkas Salinan berkas perihal tagihan Jasa Pengelolaan Spent Bleaching Earth di PT Teckno Dua Indonesia, Kabil-Batam Nomor 011/PT-EJ/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017

    22. 1 Berkas Salinan berkas tanda bukti transaksi pembuangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur Nomor.

Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-02-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 255/PIDB/2009
Tanggal 18 Februari 2009 — dr.NAZMIL FUAD HARAHAP. MKes
184 — 56
  • dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaantidak diminati oleh penyedia barang/jasa;Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukanterlebin dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyediabarang/jasa akan menanggung resiko yang besar;Penyelanggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya,atau penyuluhan;Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifatkhusus, yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — HENDRA RAMDAN
87 — 26
  • berkasberkas pengajuan kredit telahmenumpuk dan belum dilakukan analisakreditmaupun penandatanganan berkas analisa kreditnya.Maka saksi segera melaporkan peristiwa tersebutkepada saksi DADAN RAHMAT (Kabag Kredit),maka saksi DADAN RAHMAT memberikan ijinsecara lisan kepada saksi untuk melakukanpengecekan atau analisa kredit (dan menandatanganiberkas analisanya) terhadap berkasberkas debituryang akan melakukan permohonan pinjaman kredit keBank BPR Banjaran sebagaimana tersebut diatas.Bahwa benar dalam pemrosesan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
148 — 34
  • diminati olen PenyediaBarang/Jasa;d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidakdapatdihitung/ditentukan terlebin dahulu, sehinggaapabiladilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasaakan menimbulkanketidakpastian dan risiko yangbesar;e. penyelenggaraan' diklat, kursus, penataran,seminar,lokakarya atau penyuluhan;f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)dansurvei yang bersifat khusus untukpengembanganteknologi/metode kerja yang belumdapat dilaksanakan olehPenyedia Barang/Jasa;g. pekerjaan survei, pemrosesan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
433 — 132
  • klaim tanggal 6 September 2014.Bahwa klaim yang diajukan oleh PT Bank DKI tertanggal 24 Oktober2014, tidak dipenuhi / tidak disetujui oleh pihak PT Asuransi Kredit An.PT Likotama Harum dikarenakan kedaluwarsa dan surat perpanjangantanggal 26 Agustus 2014 bukan format Klaim.Halaman 395 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.Bahwa sepengetahuan saksi dengan tidak dapat diklaimnya oleh pihakPT Jasindo, yang dirugikan dalam hal ini adalah PT Bank DKI sebesarRp. 100 Milyar.Bahwa saki mulai ikut dalam pemrosesan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-02-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
173 — 52
  • detail tidak dapat dihitung/ditentukanterlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh PenyediaBarang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya ataupenyuluhan.Halaman 311 dari 546 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan surveil yangbersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yangbelum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.pekerjaan surveil, pemrosesan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
479 — 451
  • Membina jajaran ADK Kantor Cabang dalammenejemen portofolio, penyimpanan berkas II, kelancaran pemrosesan putusankredit, hubungan dengan pihak III yang mampu mendukung bisnis BRI.Bahwa saksi RATNA DEWI memiliki pinjaman di Bank BRI kantor WilayahJakarta 2 tetapi secara persisnya dari kapannya saksi tidak tahu, namun data MAKyang saksi miliki RATNA DEWI memiliki pinjaman sejak tahun 2008 yangdiawali dari pinjaman di BRI kanca Depok.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
292 — 642
  • Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapatdihitung/ditentukan terlebihdahulu, sehinggaapabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasaakanmenimbulkan ketidakpastian dan risiko yangbesar;. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran,seminar, lokakarya ataupenyuluhan;pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)dan survei yangbersifat khusus untukpengembangan teknologi/metode kerja yangbelumdapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;. pekerjaan survei, pemrosesan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 16 Mei 2011 — WIYANTI (TERDAKWA)
73 — 26
  • Alfa Rohani menyampaikan waktu pemrosesan tidak lama,sehingga langsung dibuatkan proposal, pengajuan untuk segera dibuatkan rekap danapencairan. dimana rekap dana pencairan tersebut setelah disetujui oleh KMW (Bp.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
188 — 38
  • ATA mengajukan permohonan IUP Nomor : 103/ATA/VIIKP /2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Permohonan Ijin UsahaPerkebunan.Setelah di rapatkan oleh Tim investasi ada notulensi rapat di berikan ke DinasPerkebunan.Hasil pemrosesan keluarlah Ijin Usaha Perkebunan (UP) Sementara. DariBupati Gunung Mas dengan Nomor : 525.26/0408/IX/2004, tanggal 10September 2004 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) sementara.Kemudian PT ATA mengajukan permohonan ijin lokasi ke Bupati.Setelah keluar ijin lokasi, PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
238 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam kenyataannya telah tejadi pemrosesan untuk mengesahkanRKT dan BKT oleh pihak lain, yakni Pejabat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau dan pengesahan RKT dan BKT oleh Departemen Kehutanan yangdilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No.P.03/KptsII/2005 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan PeraturanMenteri Kehutanan No.P.03 / KptsIl / 2005, karena IUPHHKHT tersebutsedang dalam kondisi tidak boleh diberikan pelayanan ;7.
    Bahwa judex facti dan judex juris sangat keliru dalam pertimbanganhukumnya yang terlalu memandang rendah peran Dinas KehutananProvinsi Riau dengan mengatakan pemrosesan RKT dan BKT yangdilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau hanyalah sebagaimenjalankan tugas administrasi belaka, padahal dalam kenyataannyaperanan yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi telah menggantikantugas Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di daerah, sehingga dalamkenyataannya dalam kasus ini peranan yang dilakukan Dinas
    Bahwa perbuatan Dinas Kehutanan Provinsi Riau) mengajukanpermohonan dispensasi tersebut, berarti memoho untukmemperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang, yaitu laranganmelakukan pemrosesan terhadap IUPHHKHT. Dengan demikian,IUPHHKHT yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana sesungguhnya telah berhenti (tidak berlaku lagi) dengandikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan No.P.03 / Menhutll / 2005tanggal 18 Januari 2005.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
201 — 68
  • seyogyanya tidakbisa; Bahwa kewenangan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi untuk tidakmengesahkan RKT yang diajukan sebetulnya kalau persyaratan yangdisyaratkan untuk permohonan tadi tidak lengkap itu bisa saja tidak diberiizin, tapi kalau Semua persyaratan yang disyaratkan oleh pertauran Menterisudah terpenuhi bagaimanapun itu sudah memenuhi syarat; Bahwa mengenai RKT itu peraturan Menterinya ada SK Menterinya 151dan juga SK Menteri Kehutanan nomor 45 dan juga ada SK MenteriKehutanan nomor 48 ; Bahwa dalam pemrosesan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
127 — 22
  • Alfa Rohani memberi petunjuk bahwa pengajuan namanama sebanyak 170 orang tersebut agar ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur ; 623 Bahwa pada saat itu Alfa Rohani menyampaikan, bahwa waktu pemrosesan tidaklama, sehingga langsung dibuatkan proposal pengajuan untuk segera dibuatkanrekap dana pencairan, dimana rekap dana pencairan tersebut setelah disetujui olehKMW (Alfa Rohani) kemudian diajukan ke Dinas PU untuk diteruskan ke tingkatPropinsi ;Bahwa Jumlah dana yang cair untuk wilayah Jambu Kidul