Kotawaringin Barat berdasarkan SuratPenetapan Nomor 107/Pen.Pid/2018/PN Pbu tanggal 11 Oktober 2018Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor331/Pid.Sus/2018/PN Pbu tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim;Halaman 1 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN PbuPenetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Pbu tanggal11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengantanggal 14 Januari 2021;Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN SbwTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKASURIYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSumbawa Besar Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Desember 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor331/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukanMajelis

2021sampal dengan 02 Desember 2021; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi olehPenasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hakhaknya untukdidampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 331Pid.Sus/2021/PN PlwPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor331

(objek sengketa 112);Sertipikat Hak Milik Nomor 3364 yang diterbitkan pada tanggal 11Februari 2014 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, KotaPalembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur Nomor331/Talang Betutu/2013 tanggal 27 November 2013 atas nama AjunSunarjo Aritonang seluas 100 M?

Abdul Aziz Singkawang Nomor331/100/H/RSUD/2020 tanggal 27 November 2020; Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara AntonSoedjarwo Pontianak Nomor VER/11/XI/2020/DOKKES yang dibuat danditandatangani oleh Ahli dr.

Bahwa, kewenangan Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor331 K /Pdt.Sus/2012 dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang MahkamahAgung:"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapanpengadilanpengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c. lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh

Bahwa, putusan No. 10/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diputus oleh Pengadilan2.Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan putusan judex facti atauperadilan yang memeriksa perkara berdasarkan fakta sedangkan putusan MahkamahAgung RI Nomor 331 K/Pdt.Sus/2012 merupakan putusan judex juris atau peradilanyang memeriksa perkara berdasarkan penerapan hukumnya;Bahwa, kewenangan Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor331 K/Pdt.Sus/2012 dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 30

No. 768 K/Pid/20162015 tanggal 27 Agustus 2015 tersebut, maka jelas terlinat banwa Terdakwatidak ada menendang perut saksi Eka Yovita alias Eka karena tidak adatandatanda akibat kekerasan di bagian perut saksi Eka Yovita alias Eka.Atas dasar keterangan Ahli dan bukti surat Visum et Repertum Nomor331/91/H/RSUD/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tersebut dihubungkandengan keterangan saksi Sudardi, keterangan saksi Detty Natalia alias Wiwidan keterangan Terdakwa yang kesemuanya mengatakan Terdakwa tidakada

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.Halaman 31 dari 32halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN DpsPANITERA PENGGANTI, MADE WISNAWA, SH.Catatan :Dicatat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, terdakwamaupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusanPengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Agustus 2017, Nomor331/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tersebut ;Panitera Pengganti, MADE WISNAWA, SHHalaman 32 dari 32halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Dps

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 April2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor331/Pen.Pid/2017/PN.Bdg tanggal 16 Maret 2017 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor : 331/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 20 Maret2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar

Hal serupa juga tertuang dalam Pasal 2 point 2 APHT Nomor 76/2011,Tanggal 25 Juli 2011, APHT Nomor 524/2014, Tanggal 03 September2014, APHT Nomor 455/2015, Tanggal 10 Agustus 2015, APHT Nomor331/2016, Tanggal 14 September 2016 yakni berbunyi:Halaman 30 dari 36 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 70 /Pdt.G/2020/PN Smr21.22.Pasal 2 Point 2 huruf a dan b, Akta Pemberian Hak TanggunganNomor 153/2014, tgl 09 Okotber 2014, mengatur bahwa:Jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum/AdvokatDwi Miswanti alamat Jalan Diponegoro No. 79 Dumai berdasarkan penetapan Nomor331/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 22 September 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Dumtanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis

., Advokad / Penasehat Hukum pada Pos BantuanHukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan PenetapanNomor 331/Pen.Pid/2018/PN Sim;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Sim Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor331/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 6Juli 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan Suratsurat

Banggai Nomor331/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang perubahan atas Keputusan Ketua KPUKabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGI2013 tentangPenanggungjawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPUKab. Banggai (foto copy);4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor978.6/1248/BPKAD Tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kab. Banggaidengan Komisi Pemilinan Umum Kab. Banggai (foto copy);2 (dua) lembar Daftar Realisasi Anggaran PILKADA Bupati dan Wakil BupatiKab.

Banggai Nomor 180/KPU.BGI/VII/2015pada tanggal 24 Agustus 2015 (foto copy);1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Banggai Nomor331/KPTS/KPU.KAB.BGV/2013 tentang perubahan atas Keputusan Ketua KPUKab. Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGIl/2013 tentang PenanggungjawabDevisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Banggai (fotocopy);4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor978.6/1248/BPKAD Tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kab.

Banggai Nomor331/KPTS/KPU.KAB.BGV/2013 tentang perubahan atas Keputusan Ketua KPUKabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGV/2013 tentangPenanggung jawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPUKab. Banggai. (foto copy);18)4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor978.6/1248/BPKAD Tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kab. Banggaidengan Komisi Pemilinan Umum Kab.

Pidana Penjaraselama : 3 (tiga) bulanDengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecualiapabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakanTerdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukanpelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8Undangundang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum DisiplinMiliter, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.Menetapkan barang bukti berupa Suratsurat yaitu:a. 1 (satu) Lembar Surat dari RSUD Dr Saiful Anwar Nomor331

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara inisecara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah denganTermohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dengan Kutipan Akta Nikah Nomor331/140/X/2003, tanggal 22 Oktober 2003 dan ikatan perkawinan tersebuttidak pernah putus hingga saat ini dan dari sebab rumah tangga Pemohon

danuntuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsungdi persidangan sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil; danbahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksudMajelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi denganbantuan Mediator Mesnawi, S.H. sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor331

telah dilaporkan di Kepolisian Resor Sikka atasdugaan sebagai pelaku tindak pidana pengelapan uang milik Yayasan BudiMulia Maumere sebesar Rp.250.000.000, (duaratus limapuluh juta rupiah)dan perkaranya hingga saat mi masih bejalan di Kpolisian Resor Sikka,sehingga sudah tentu dengan segala cara akan melakukan pembalasan;Halaman 3 dari 40 Putusan No.68/Pdt.G/2014/PN.SDA121314151617Bahwa, Tergugat II dengan mendalilkan bahwa Notulen Rapat DewanPembina Yayasan Budi Mulia Maumere tanggal 1 Oktober 2013 nomor331

Brandan) telah berusaha memanggilPenggugat untuk masuk bekerja kembali dengan mengirimkan 2 (dua) suratpanggilan kerja, yaitu:8.1.Surat Tergugat (Direktur RS Pertamina Pangkalan Brandan) Nomor325/L00000/2015S8 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Panggilan Kerja,yang meminta Penggugat yang sudah tidak hadir bekerja sejak tanggal09 September 2015 sampai dengan 02 Oktober 2015 tanpa keteranganuntuk menjalankan tugas kembali (Bukti T 15); dan8.2.Surat Tergugat (Direktur RS Pertamina Pangkalan Brandan) Nomor331

Nomor 147 K/Pdt.SusPHI/20175.10.5.11.2015 tentang Panggilan Kerja ke2, yang meminta TermohonKasasi untuk kembali menjalankan tugas dantanggungjawabnya sebagai pekerja (vide Bukti T16);Bukti P15 yang diajukan Termohon Kasasi berupa surat PemohonKasasi Nomor 325/L00000/2015S8 tanggal 02 Oktober 2015 tentangPanggilan Kerja dan Surat Pemohon Kasasi Nomor331/L00000/2015S8 tanggal 06 Oktober 2015 tentang PanggilanKerja ke2 (bukti sesuai dengan aslinya), membuktikan TermohonKasasi telah Menerima kedua Surat

Surat Pemohon Kasasi (Direktur RS Pertamina PangkalanBrandan) Nomor 331/L00000/2015S8 tanggal 06 Oktober2015 tentang panggilan kerja ke2, yang meminta TermohonKasasi untuk kembali menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pekerja (vide Bukti T16);Bukti P15 yang diajukan Termohon Kasasi berupa Surat PemohonKasasi Nomor 325/L00000/2015S8 tanggal 02 Oktober 2015 tentangPanggilan Kerja dan Surat Pemohon Kasasi Nomor331/L00000/2015S8 tanggal 06 Oktober 2015 tentang PanggilanKerja ke2 (Bukti sesuai

Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supar Nomor331 3022605053019 diberi tanda bukti P7 ;8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kromo Suwito Nomor3313021303550001 diberi tanda bukti P8 ;9.

lelangatas objek sengketa ;Bahwa permohonan lelang eksekusi dan Tergugat I kepada TergugatII terhadap objek sengketa tersebut dilakukan berdasarkan ketentuanbunyi Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan yang berbunyi : Apabila debitor cidera janiji,pemegang Hak Tan ggungan pertama mempunyal hak untuk menjualobjek Hak Tanggungan atas kekuasean sendiri melalui pelelanganumum serta men gambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualantersebut. dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor331