Ditemukan 1158 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tempus tempo tepos tempat tembok tempoh tempis tembos tempol
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2016 — Upload : 31-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 Juni 2016 — ROBERT TANTULAR, MBA
845 — 3989 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk dibuktikan antaratindak pidana dengan aset yang diduga merupakan hasil dari tindakpidana, beberapa yurisdiksi seperti Jersey menggunakan pendekatannexus in tempus, dimana cukup dibuktikan terdapat kesamaan waktutindak pidana dengan waktu penempatan aset;Untuk dapat merampas sisa aset yang belum dapat dirampas, makaJaksa Agung Jersey menyarankan agar Pemerintah RI dapatmenyampaikan MLA baru untuk meminta perampasan aset dimaksuddengan mendasarkan pada perkara tindak pidana di Indonesiadengan tempos
    delictie meliputi tahun 2004 sampai dengan 2007dimana Robert Tantular sebagai Terdakwa;Pemerintah RI pada tanggal 22 Agustus 2014 telah menyampaikanpermohonan MLA baru dengan menggunakan perkara tindak pidanapencucian uang dan penggelapan/penipuan dalam perkara PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang sedang disidangkan di PNJakarta Pusat dimana tempos delictinya kurun waktu antara tahun2003 sampai dengan November 2008.Sebagai informasi pembuktianJasmine Invesment Trust dilakukan oleh Robert Tantular
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 02-03-2006 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor PUT / 05-K / PMT. III / AL / III / 2006
Tanggal 2 Maret 2006 — Kolonel Laut (S) Muhamad Irfan Djumroni Nrp 8145/P
1014 — 1309
  • Bahwa di bagian lainPenasihat Hukum menilaisurat dakwaan OditurMiliter Tinggi padadakwaan ketiga tentangsenjata api merupakandakwaan yang tidakjelas dikarenakanBahwa surat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebuttidak menyebutkan dengan jelas waktu dan tempatTerdakwa memperoleh pisau, dan dari mana senjatapisau sangkur tersebut diperoleh.Bahwa menurut Penasihat Hukum dengan tidakmencantumkan tempos dan locus delicti pada dakwaanketiga, menyebabkan dakwaan Oditur Militer Tinggitidak jelas dan kabur.Berdasarkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 26-09-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
LIM YANDI JOHANES
83 — 33
  • Berkaitan dengan tindakan yang bersifat melawan hukum yangdilakkukan pada waktu, tempat dan keadaan sebagaimana disebutkandalam peraturan perundangundangan tindakan, maka dapat dikatakanbahwa tentang waktu, berkaitan dengan tempos delicti, antara lain denganperan waktu sesuai ketentuan Pasal 1 KUHP, umur pelaku pada saatmelakukan tindak pidana, daluwarsanya suatu tindak pidana dalam halpenuntutan, batas waktu mengadu atau menarik pengaduan dalam tindakpidana aduan, pengulangan tindak pidana; masalah
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016
Tanggal 16 Desember 2016 —
68 — 35
  • Terhadap Dakwaan Primair : Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwaOditur Militer tidak mampu menjelaskan secara spesifik mengenai waktu (tempos danlocus delicti) tindak pidana, pada saat kapan dan dimana perbuatan itu dilakukan,siapa Saja saksisaksinya serta kapan Terdakwa melakukan perencanaan terhadapperbuatan tersebut dan Oditur Militer raguragu apakah Terdaxwa melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Secara besamasama atau sendirisendiri.3.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/201
Tanggal 16 Desember 2016 — SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA
203 — 80
  • Terhadap Dakwaan Primair : Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwaOditur Militer tidak mampu menjelaskan secara spesifik mengenai waktu (tempos danlocus delicti) tindak pidana, pada saat kapan dan dimana perbuatan itu dilakukan,Siapa saja saksisaksinya serta kapan Terdakwa melakukan perencanaan terhadapperbuatan tersebut dan Oditur Militer raguragu apakah Terdaxwa melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Secara besamasama atau sendirisendiri.3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
2.Ni Komang Swastini, SH.
Terdakwa:
Putu Eka Priyana, SE.
422 — 350
  • masyarakat, dand. tindakan atau perbuatan baik dilakukan secara aktif maupun pasif, baikyang dilarang maupun diharuskan/diwajibkan, yang kepada pelakunyadiancam sanksi pidana, yang dilakukan pada waktu, tempat dan keadaansebagaimana disebutkan dalam peraturan perundangundangan.Berkaitan dengan tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan padawaktu, tempat dan keadaan sebagaimana disebutkan dalam peraturanperundangundangan tindakan, maka dapat dikatakan bahwa tentang waktu,berkaitan dengan tempos
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
385 — 381
  • Frasa dan dalam ketentuantersebut harus dibaca sebagai alternative, demikian pula ketentuan dalamBab IV huruf A.3.a SK KMA 36 sehingga Penggugat sudah lengkap;Demikian pula mengenai kurangnya pihak Tergugat, karena Tergugat telahmengakui akan alas hak yang sah yang dimiliki Tergugat atas lahanperkebunan dalam gugatan a quo sehingga Penggugat tidak perlu menarikpihak lain selain Tergugat untuk digugat atau dijadikan turut Tergugat,karena tempos peristiwa perbuatan melanggar hukum berada dalamtanggung
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-04-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PN KENDAL Nomor 66/Pid.B/2012/PN.Kdl
Tanggal 24 Juli 2012 — - IRVAN PRATAMA HADISURYA, - GUNAWAN HADISURYA.
141 — 41
  • dariPenasehat Hukum para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetappada tuntutannya sedangkan Penasehat hukum para terdakwajuga telah mengajukan Dupliknya secara 1lisan danmenyatakan tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap saksisaksi, ahliahli, barang bukti, danPara Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang laindan diambil persesuaiannya, Majelis Hakim memperolehfaktafakta sebagai berikut280280Bahwa benar tempos
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1091 — 910
  • dengan sanksi pidana, sanksi pidana itubisa sanksi pidana umum, bisa juga pidana khusus kalau dipenuhisyaratsyarat di dalam UndangUndang, sepengetahuan = abhiimasalah perpajakan yang dapat di Tipikorkan hanya pidana khususyang melanggar Pasal 36 ayat 4 hanya itu, atau mungkin terjadiseperti kasus Gayus Tambunan atau tertangkap tangan, gratifikasiatau suap jadi dalam administratif perpajakan itu tidak boleh terjadisebenarnya;Bahwa berkaitan dengan suatu perbuatan terjadi pada tahun 1999yang merupakan tempos
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 19-10-2012 — Upload : 13-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 03-K/PMT.III/AD/III/2011
Tanggal 19 Oktober 2012 — Sukijat Letkol Inf (Purn) Nrp 26495
86 — 33
  • Jika jawabannya tidak, maka oleh karenalembaga peradilan adalah benteng terakhir pencarikeadilan untuk memperoleh keadilan, dan bukansematasemata sebagai lembaga penghukuman,tentu Terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan.Bahwa dari bunyi 2 ketentuan dimaksud, ternyata 2ketentuan tersebut tidak diperuntukkan kepadaTerdakwa yang saat tempos delictie sebagai anggotaDPRD Kota Madiun, akan tetapi diperuntukkankepada pejabatpejabat tertentu dari eksekutif yangmengurusi masalah pembebanan APBD.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 06-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 14-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
TRI AGUS HERYONO SH Bin RUYONO SUMOWIDIGDO
555 — 253
  • Jikaakan dilihat secara pidana harus dilihar tempos deliktinya pada saatperbuatan dilakukan, ada perbuatan melawan hukumnya tidak, ada tiputipu tidak, jikia tidak ada berarti selesai karena itu perkara perdata; Bahwa kembali kepada teori azasnya yaitu. seseorangdipertanggungjawabkan karena perbuatannya materiil/riil dankesalahannya.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-04-2009 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SLEMAN Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn
Tanggal 6 April 2009 — MOCH MARWOTO
326 — 46
  • mempertimbangkan unsurunsurmaka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Slemanberwenang mengadili perkara terdakwa yang berprofesi sebagai pilot walaupunsebenarnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela tanggal 8September 2008, namun untuk memperjelas tentang kewenangan peradilan umumterutama Pengadilan Negeri Sleman adalah berwenang mengadili tindak pidana yangdilakukan oleh setiap orang dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman baikkarena locus delictinya maupun karena tempos
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 06-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 62/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
NORA LAKSSONO Binti GO SEK LAK Als NORA
270 — 68
  • Jikaakan dilihat secara pidana harus dilihar tempos deliktinya pada saatperbuatan dilakukan, ada perbuatan melawan hukumnya tidak, ada tiputipu tidak, jikia tidak ada berarti selesai karena itu perkara perdata; Bahwa harus dibaca rumusan deliknya. Yang namanya pasal pemalsuanitu. deliknya formil dan unsurunsurnya terpenuhi sehingga dapatmenimbulkan kerugian.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-11-2009 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 257/Pid.Sus/2009/PN.Kdr
Tanggal 23 Nopember 2009 — Drs. RACHNO IRIANTO, MM.
50 — 11
  • Berkaitan dengan temuandi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri ini, BPKRI tidak pernahmenindaklanjuti kepada aparat yang berwenang yaitu Kejaksaan; Menanggapi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sangatlah relevan untuk terlebihdahulu mengkaji perkara dugaan korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dariaspek hukum administrasi, yang mana tempos delictienya pada saat terdakwamenjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri,aspek regim hukum adminisrasi yang akan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. YAYAN SURYANA
169 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cacat secarawaktu/tempos delicti karena pada bulan Mei 2007 diadakanrapat/pertemuan internal manajemen PT. KTU yang katanya gunamemutuskan untuk tidak melayani/menolak permintaan PEMOHON danSALMAN MAGHFIRON, padahal SKPKB PT. KTU sudah terbit pada 4April 2006. Bagaimana mungkin PT. KTU melakukan penolakan jauhsetelah terbitnya SKPKB pada tanggal 4 April 2006.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DHANA WIDYATMIKA
852 — 921 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cacat secarawaktu/tempos delicti Karena pada bulan Mei 2007 diadakanrapat/pertemuan internal manajemen PT. KTU yang katanya gunamemutuskan untuk tidak melayani/menolak permintaan PEMOHON danSALMAN MAGHFIRON, padahal SKPKB PT. KTU sudah terbit pada 4April 2006. Bagaimana mungkin PT. KTU melakukan penolakan jauhsetelah terbitnya SKPKB pada tanggal 4 April 2006.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
852 — 654
  • Surya Panen Subur baru diembanoleh yang bersangkutan pada tanggal 12 April 2012, artinya jauh setelahterjadinya peristiwa (tempos delicti) pembakaran lahan sebagaimanadipersangkakan dan kemudian didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;Bahwa setelah kami teliti dengan cermat terhadap surat dakwaan saudaraJaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, kami melihat ada suatu indikasi,bahwa kasus ini sangat dipaksakan untuk dimajukan ke persidangan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
176 — 38
  • dengan kapasitas tertentu TidakMemiliki Ijin Usaha Perkebunan;Menimbang , bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gunung MasNomor 277 tahun 2012 tentang Ijin Usaha Perkebunan tanggal 17 September 2012,yang menyatakan bahwa PT.ATA sejak tanggal 17 September 2012 telahmemperoleh /mempunyai ijin usaha perkebunan yang tetap atau permanen, makaSurat Bupati Gunung Mas Nomor 525.26/0408/IX/2004 tanggal 10 September 2004tentang Ijin Usaha Perkebunan sementara tidak berlaku lagi ;Menimbang , bahwa dengan Tempos