Ditemukan 1158 data
845 — 3989 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk dibuktikan antaratindak pidana dengan aset yang diduga merupakan hasil dari tindakpidana, beberapa yurisdiksi seperti Jersey menggunakan pendekatannexus in tempus, dimana cukup dibuktikan terdapat kesamaan waktutindak pidana dengan waktu penempatan aset;Untuk dapat merampas sisa aset yang belum dapat dirampas, makaJaksa Agung Jersey menyarankan agar Pemerintah RI dapatmenyampaikan MLA baru untuk meminta perampasan aset dimaksuddengan mendasarkan pada perkara tindak pidana di Indonesiadengan tempos
delictie meliputi tahun 2004 sampai dengan 2007dimana Robert Tantular sebagai Terdakwa;Pemerintah RI pada tanggal 22 Agustus 2014 telah menyampaikanpermohonan MLA baru dengan menggunakan perkara tindak pidanapencucian uang dan penggelapan/penipuan dalam perkara PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang sedang disidangkan di PNJakarta Pusat dimana tempos delictinya kurun waktu antara tahun2003 sampai dengan November 2008.Sebagai informasi pembuktianJasmine Invesment Trust dilakukan oleh Robert Tantular
1014 — 1309
Bahwa di bagian lainPenasihat Hukum menilaisurat dakwaan OditurMiliter Tinggi padadakwaan ketiga tentangsenjata api merupakandakwaan yang tidakjelas dikarenakanBahwa surat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebuttidak menyebutkan dengan jelas waktu dan tempatTerdakwa memperoleh pisau, dan dari mana senjatapisau sangkur tersebut diperoleh.Bahwa menurut Penasihat Hukum dengan tidakmencantumkan tempos dan locus delicti pada dakwaanketiga, menyebabkan dakwaan Oditur Militer Tinggitidak jelas dan kabur.Berdasarkan
MAT YASIN
Terdakwa:
LIM YANDI JOHANES
83 — 33
Berkaitan dengan tindakan yang bersifat melawan hukum yangdilakkukan pada waktu, tempat dan keadaan sebagaimana disebutkandalam peraturan perundangundangan tindakan, maka dapat dikatakanbahwa tentang waktu, berkaitan dengan tempos delicti, antara lain denganperan waktu sesuai ketentuan Pasal 1 KUHP, umur pelaku pada saatmelakukan tindak pidana, daluwarsanya suatu tindak pidana dalam halpenuntutan, batas waktu mengadu atau menarik pengaduan dalam tindakpidana aduan, pengulangan tindak pidana; masalah
68 — 35
Terhadap Dakwaan Primair : Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwaOditur Militer tidak mampu menjelaskan secara spesifik mengenai waktu (tempos danlocus delicti) tindak pidana, pada saat kapan dan dimana perbuatan itu dilakukan,siapa Saja saksisaksinya serta kapan Terdakwa melakukan perencanaan terhadapperbuatan tersebut dan Oditur Militer raguragu apakah Terdaxwa melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Secara besamasama atau sendirisendiri.3.
203 — 80
Terhadap Dakwaan Primair : Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwaOditur Militer tidak mampu menjelaskan secara spesifik mengenai waktu (tempos danlocus delicti) tindak pidana, pada saat kapan dan dimana perbuatan itu dilakukan,Siapa saja saksisaksinya serta kapan Terdakwa melakukan perencanaan terhadapperbuatan tersebut dan Oditur Militer raguragu apakah Terdaxwa melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Secara besamasama atau sendirisendiri.3.
1.I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
2.Ni Komang Swastini, SH.
Terdakwa:
Putu Eka Priyana, SE.
422 — 350
masyarakat, dand. tindakan atau perbuatan baik dilakukan secara aktif maupun pasif, baikyang dilarang maupun diharuskan/diwajibkan, yang kepada pelakunyadiancam sanksi pidana, yang dilakukan pada waktu, tempat dan keadaansebagaimana disebutkan dalam peraturan perundangundangan.Berkaitan dengan tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan padawaktu, tempat dan keadaan sebagaimana disebutkan dalam peraturanperundangundangan tindakan, maka dapat dikatakan bahwa tentang waktu,berkaitan dengan tempos
385 — 381
Frasa dan dalam ketentuantersebut harus dibaca sebagai alternative, demikian pula ketentuan dalamBab IV huruf A.3.a SK KMA 36 sehingga Penggugat sudah lengkap;Demikian pula mengenai kurangnya pihak Tergugat, karena Tergugat telahmengakui akan alas hak yang sah yang dimiliki Tergugat atas lahanperkebunan dalam gugatan a quo sehingga Penggugat tidak perlu menarikpihak lain selain Tergugat untuk digugat atau dijadikan turut Tergugat,karena tempos peristiwa perbuatan melanggar hukum berada dalamtanggung
141 — 41
dariPenasehat Hukum para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetappada tuntutannya sedangkan Penasehat hukum para terdakwajuga telah mengajukan Dupliknya secara 1lisan danmenyatakan tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap saksisaksi, ahliahli, barang bukti, danPara Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang laindan diambil persesuaiannya, Majelis Hakim memperolehfaktafakta sebagai berikut280280Bahwa benar tempos
1091 — 910
dengan sanksi pidana, sanksi pidana itubisa sanksi pidana umum, bisa juga pidana khusus kalau dipenuhisyaratsyarat di dalam UndangUndang, sepengetahuan = abhiimasalah perpajakan yang dapat di Tipikorkan hanya pidana khususyang melanggar Pasal 36 ayat 4 hanya itu, atau mungkin terjadiseperti kasus Gayus Tambunan atau tertangkap tangan, gratifikasiatau suap jadi dalam administratif perpajakan itu tidak boleh terjadisebenarnya;Bahwa berkaitan dengan suatu perbuatan terjadi pada tahun 1999yang merupakan tempos
86 — 33
Jika jawabannya tidak, maka oleh karenalembaga peradilan adalah benteng terakhir pencarikeadilan untuk memperoleh keadilan, dan bukansematasemata sebagai lembaga penghukuman,tentu Terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan.Bahwa dari bunyi 2 ketentuan dimaksud, ternyata 2ketentuan tersebut tidak diperuntukkan kepadaTerdakwa yang saat tempos delictie sebagai anggotaDPRD Kota Madiun, akan tetapi diperuntukkankepada pejabatpejabat tertentu dari eksekutif yangmengurusi masalah pembebanan APBD.
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
TRI AGUS HERYONO SH Bin RUYONO SUMOWIDIGDO
555 — 253
Jikaakan dilihat secara pidana harus dilihar tempos deliktinya pada saatperbuatan dilakukan, ada perbuatan melawan hukumnya tidak, ada tiputipu tidak, jikia tidak ada berarti selesai karena itu perkara perdata; Bahwa kembali kepada teori azasnya yaitu. seseorangdipertanggungjawabkan karena perbuatannya materiil/riil dankesalahannya.
326 — 46
mempertimbangkan unsurunsurmaka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Slemanberwenang mengadili perkara terdakwa yang berprofesi sebagai pilot walaupunsebenarnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela tanggal 8September 2008, namun untuk memperjelas tentang kewenangan peradilan umumterutama Pengadilan Negeri Sleman adalah berwenang mengadili tindak pidana yangdilakukan oleh setiap orang dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman baikkarena locus delictinya maupun karena tempos
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
NORA LAKSSONO Binti GO SEK LAK Als NORA
270 — 68
Jikaakan dilihat secara pidana harus dilihar tempos deliktinya pada saatperbuatan dilakukan, ada perbuatan melawan hukumnya tidak, ada tiputipu tidak, jikia tidak ada berarti selesai karena itu perkara perdata; Bahwa harus dibaca rumusan deliknya. Yang namanya pasal pemalsuanitu. deliknya formil dan unsurunsurnya terpenuhi sehingga dapatmenimbulkan kerugian.
50 — 11
Berkaitan dengan temuandi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri ini, BPKRI tidak pernahmenindaklanjuti kepada aparat yang berwenang yaitu Kejaksaan; Menanggapi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sangatlah relevan untuk terlebihdahulu mengkaji perkara dugaan korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dariaspek hukum administrasi, yang mana tempos delictienya pada saat terdakwamenjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri,aspek regim hukum adminisrasi yang akan
169 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cacat secarawaktu/tempos delicti karena pada bulan Mei 2007 diadakanrapat/pertemuan internal manajemen PT. KTU yang katanya gunamemutuskan untuk tidak melayani/menolak permintaan PEMOHON danSALMAN MAGHFIRON, padahal SKPKB PT. KTU sudah terbit pada 4April 2006. Bagaimana mungkin PT. KTU melakukan penolakan jauhsetelah terbitnya SKPKB pada tanggal 4 April 2006.
852 — 921 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cacat secarawaktu/tempos delicti Karena pada bulan Mei 2007 diadakanrapat/pertemuan internal manajemen PT. KTU yang katanya gunamemutuskan untuk tidak melayani/menolak permintaan PEMOHON danSALMAN MAGHFIRON, padahal SKPKB PT. KTU sudah terbit pada 4April 2006. Bagaimana mungkin PT. KTU melakukan penolakan jauhsetelah terbitnya SKPKB pada tanggal 4 April 2006.
852 — 654
Surya Panen Subur baru diembanoleh yang bersangkutan pada tanggal 12 April 2012, artinya jauh setelahterjadinya peristiwa (tempos delicti) pembakaran lahan sebagaimanadipersangkakan dan kemudian didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;Bahwa setelah kami teliti dengan cermat terhadap surat dakwaan saudaraJaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, kami melihat ada suatu indikasi,bahwa kasus ini sangat dipaksakan untuk dimajukan ke persidangan.
176 — 38
dengan kapasitas tertentu TidakMemiliki Ijin Usaha Perkebunan;Menimbang , bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gunung MasNomor 277 tahun 2012 tentang Ijin Usaha Perkebunan tanggal 17 September 2012,yang menyatakan bahwa PT.ATA sejak tanggal 17 September 2012 telahmemperoleh /mempunyai ijin usaha perkebunan yang tetap atau permanen, makaSurat Bupati Gunung Mas Nomor 525.26/0408/IX/2004 tanggal 10 September 2004tentang Ijin Usaha Perkebunan sementara tidak berlaku lagi ;Menimbang , bahwa dengan Tempos