Ditemukan 1277 data
57 — 33
., maka dalam kontra memori banding ini Kami juga perlumenyampaikan pembahasan dan ulasan tentang dakwaan Subsidair yanguntuk itu Team Penasihat Hukum Terdakwa memberikan analisa sebagaiberikut:DALAM DAKWAANSUBSIDAR : 1.Bahwa Terdakwa WIWIK DWI SETYOWATI, SKM., MM. dalam dakwaansubsidair didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999
Soleman Amnahas
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
Intervensi:
MARKUS TUNBONAT
196 — 110
Selain itu dalam pasal 2Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan di sebut tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi :e Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;e Di buat sesuai prosedur; dan ;e Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;Bahwa sebagaimana Pemohon uraikan diatas, bahwa sertipikattidak dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Penggugat dalam TergugatA
62 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keuangan Negara atas KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subangtahun 20052008 Nomor: LAP2300/PW10/5/2011 tanggal 21 Maret 2011yang maksudnya menegaskan, semua Penerimaan dan PengeluaranPemerintah Daerah Kabupaten Subang termasuk BPPBB telahdimasukkan kedalam APBD dan selanjutnya dijabarkan melalui PeraturanBupati Subang dan/atau Keputusan Bupati Subang ;Bahwa di dalam kesempatan ini pula kami menyampaikan danmengulangi ulasan
Terbanding/Tergugat III : CAMAT KECAMATAN GROGOL KOTA CILEGON.
Terbanding/Tergugat I : Dr. H. TUBAGUS IMAN ARIYADI, S.Ag. M.Si.
Terbanding/Tergugat II : H. ALGHOZALI S., M.BA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : CAMAT KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON.
85 — 30
(empat belas ribu tiga ratus tiga puluhdelapan meter persegi); atas nama Tergugat (TUBAGUS IMANARIYAD)I) ,PERMINTAAN DAN PETITUM GUGATANBerdasarkan dalil dan Faktafakta yuridish dihubungkan dengan prinsipprinsipserta pasal pasal ketentuan perundang undangan yang Penggugat uraikan diatas,cukup mendasar ulasan untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan Petitumgugatan berikut :DALAM POKOK PERKARA1.
249 — 97
atas berpindah tangan melalui lelang mohondiletakkan sita jaminan (Conservatoir beslang) terhadap objek jaminan haktanggungan dimaksud dan menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yangdimohonkan oleh Para Penggugat ;5 Bahwa olehkarena gugatan ini didukung dengan alat bukti yang kuat, maka pulakiranya beralasan apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta,meskipun ada verzet, bansing, kasasi maupun upaya hukum lainnya, sesuai denganketentuan Pasal 180 HIR ;Berdasarkan uraian dan ulasan
1.NURIMAH YANTI
2.RUSIN
3.SAIPUL BAHRI
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR TAMBELANG
134 — 85
, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39ayat 2, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip danStandar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia juncto Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13,Pasal 14, Pasal 16 ayat 1, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21,Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 6Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.Berdasarkan ulasan
121 — 89
Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia denganmengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayathidup/pengalaman kerja personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkanbeserta ulasan perubahand. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantian personil inti menurutkualifikasi yang dibutuhkane.
Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia denganmengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayathidup/pengalaman kerja personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkanbeserta ulasan perubahanHalaman 61 dari 210 Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg.d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantian personil inti menurutkualifikasi yang dibutuhkane.
DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM., SH
Terdakwa:
1.EKI SAIROMA SITUMEANG
2.WAN MUHAMAD ROBBY MINALDI
3.RATUDIN ALI
4.ADE MAULANA
343 — 252
(Kemahiran dan Keterampilan PraktikHukum Pidana, Malang: Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua,2007, halaman 30 s.d. 32), dalam memberikan ulasan tentangsyaratsyarat surat Dakwaan, antara lain menyatakan:Artinya lengkap, yakni dalam surat dakwaan harus:Memuat/menyebut semua unsur tindak pidana yangdidakwakan,Mengurai setiap unsur dengan menghubungkannya dengan(faktafakta) jalannya peristiwa yang didakwakan,Menyebutkan waktu dan tempat diwujudkannya tindakpidana yang didakwakan, danHalaman 65 dari 82
97 — 27
KuasaHukum sebayian dan menolak selain dan selebihnya;Menmmbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlumengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhanat tel Lene gels ely pe Se A pd Sp gt Secs ed ll pee AST yg pts I LlSN pa Rada a leh alo Ay A Mia a) he ya aS iarinya Sesuneguhnya oku hanvalah seorang manusiea, sedangzkan kamu datangkepadaku untuk menyelesatkan persengketaan diantara kamu boleh jadisehagian salah satu pihak dant kamu lebih pintar menyampatkan ulasan
101 — 45
sertipikat atas namanya, hal ini alasan yangdibuatbuat oleh para tergugat karena kepala rumah tangga dan istrisebagai ibu rumah tangga harus dibuktikan dengan akta nikah;5.Bahwa jawaban para tergugat pada angka 4 (empat) sampaidengan angka 8 (delapan) adalah jawaban yang menggurui majelishakim seakanakan majelis hakim tidak memahami tentangkeabsahan perkawinan, halmana memberikan jawaban yang tidakberhubungan dengan pokok perkara justru pada angka 4 (empat)sampai dengan angka 8 (delapan) hanyalah ulasan
115 — 64
Vide Ulasan lengkap : Penyelesaian Dualisme KepemimpinanSerikat Pekerja (hukumonline.com);5.
TUMPAL SITUMORANG
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR
64 — 27
prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku, makaseharusnya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan.Berdasarkan ulasan
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
sekali tidak mempertimbangkan atas keberatankeberatan sebagaimana termuat dalam Memori Banding dari Pembandingdan Penasehat Hukum Pembanding ;Bahwa keberatankeberatan Pemohon Kasasi sebagaimana termuat dalamMemori Bandingnya baik yang diajukan Terdakwa Inpersona maupunPenasehat Hukumnya sama sekali tidak diberikan argumentasi yuridisyang memadai dalam melakukan penolakan atas pointerpointer darikeberatan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa/Pembanding) ;Bahwa seharusnya Hakim Tingkat Banding melakukan ulasan
72 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 362003 tersebut halaman13 Nomor 1 sebelum menyatakan dan memutuskan Koning Tommy Sitorussebagai Terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman dalam putusannya, MajelisHakim telah melakukan pertimbangan yang memuat alasan ulasan hakkepemilikan Imam Syafii secara keperdataan sebagai berikut:1. Bahwa benar Imam Syafii adalah pemilik sah atas tanah pekarangan terletakdi Desa Tropodo dengan luas keseluruhan 575 m?
Terbanding/Tergugat I : PT BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL TBK BTPN JAKARTA SELATAN CQ BANK TABUNGAN NASIONAL TBK BTPN CABANG AMURANG
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR LELANG KPKNL MANADO
Terbanding/Turut Tergugat III : ANIE V. POLII
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat II : GEIBY ANGRAWIDJAJA, SH M.Kn
34 — 15
dari 97 halaman Putusan Perdata nomor 130/PDT/2018/PT MNDcakupan dari unsur kesalahan dimaksud sehingga suatu perbuatandianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan dimaksudsehingga suatu perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsurkesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab secara hukumjika memenuhi unsurunsur sebagai berikut: Adanya unsur kesengajaan; Adanya unsur kelalaian; Tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf seperti keadaanmembela diri, tidak waras, dll ;Bahwa berdasarkan ulasan
Terbanding/Tergugat : UMAR MUHAMMAD
Terbanding/Tergugat : EKI ( anak HISYAM MUHAMMAD )
Terbanding/Tergugat : H. SYAMSUL ARIF
Terbanding/Tergugat : M. NUR PRIMADIANTHO
Terbanding/Tergugat : M. ANDHIKA BHASKARA
Turut Terbanding/Penggugat : Dra. WIDJAYA LILIK
Turut Terbanding/Penggugat : WIDJAJA LINGKAR RAINO
Turut Terbanding/Penggugat : dr. ELYSAWATI SHINTA
117 — 89
SBYoleh orang tua Para Penggugat sehingga Para Penggugat saat ini telahmenciptakan adanya kekacauan dan spekulasi hukum dengan berbagaicara yang dilakukan;Bahwa begitu pula dengan uraian dalil Para Penggugat butir 8, 9, 10,merupakan ulasan cerita pendek (cerpen) dan Para Penggugat akan faktayang tidak berlandaskan hukum yang hanya ala kadarnya saja karenamana mungkin Para Penggugat saat ini akan mengungkap keberaranmateriil bahkan pada saat itu umur dari Para Penggugat masih belumdewasa ataupun tidak
122 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wiyono,Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Juni 2005, halaman 86 87) (cetaktebal olen Pemohon Kasasi) ;Berdasarkan ulasan / pendapat R.
103 — 40
pertama tersebut,yang menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Lbj tersebut adalahnebis in idem yang menurut pendapat majelis hakim tingkat banding bahwapertimbangan hukum yang menyatakan nebis in idem sudah tepat dan benaroleh karena itu diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh majelis hakimtingkat banding, akan tetapi majelis hakim tingkat banding tidak sependapatdengan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan alasan ataupertimbangan sebagai berikut, dengan mengutip kembali ulasan
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
Ulasan mengenai penerapan konsep cessie dan metode pengambilan putusan dalam 39 putusan yang menjadi objek penelitianini, akan dapat berkembang dengan penerapan doktrin hukum perikatan yangsaat ini sudah cenderung tidak lagi terikat pada unsur kesalahan, tetapi sudahmengarah pada unsur tanggung jawab para pihak pebisnis, yakni unsur tanggung jawab yang diikuti unsur risiko, artinya seseorang memiliki kewajiban memikul kerugian yang timbul, disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan keduabelah pihak.Penjelasan
AHMAD GHOZALI, M.M.
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
122 — 77
Angkasa Pura Il (Persero) pada Tanggal28 Desember 2018 (Bukti T.22) mengirim surat kepada Termohondengan Surat No. 06.04/00/12/2018/12531 yang inti suratnyamenyampaikan ulasan mengenai:a. Sejarah Penguasan dan Kepemilikan tanah A QuoSejak Tahun 1979.b. PT. Angkasa Pura II (Persero) tidak mempunyai dasarRasional untuk mengambil tanah milik orang lain.C.