Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah seorang warga negara Indonesia yang tundukkepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku dinegara RI.3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakandirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninyaserta mampu mempertanggung jawabkan atasperbuatannya sebagai subyek hukum dari hukum pidanaIndonesia.4.

Hal ini selaras dengan penggunaanasas vertikal dan horizontal sebagaimana diuraikan pada point diatas;Bahwa dengan kerja sama tersebut, pilihan kebijakan dariPemerintah Kabupaten Jember atas status bangunan milik TNI ADadalah tetap menghormati alur proses yang sudah dilakukan olehpihak TNI AD yang sudah mengikatkan hubungan kerja sama denganPT.

Sejahtera No.5 Lambuk, Kec.Ule Kareng, Kota Banda Aceh.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :11Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi denganTerdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.Bahwa sepengetahuan Saksi munisi yang digunakan oleh TNI ADadalah munisi yang standar milik TNI AD seperti munisi kaliber 9mm, 7,62 mm, pen 45 (11 mm), 12,7 mm dan untuk mengetahuimunisi tersebut baik atau tidak yaitu pertama visual/secara fisik danyang kedua dengan cara ditembakkan.Bahwa

Septermber 1986tercantum Menteri Petahanan danKeamanan sebagai pemiliknya sehinggasecara hukum MENTERI PERTAHANAN DANKEAMANAN REPUBLIK INDONESIA harusdilibatkan dalam perkara ini, karenademikianlah kenyataannya bahwa semuaasset TNI termasuk asset TNI ADadalah milik $Departemen Pertahanandan Keamanan RI sehingga DepartemenPertahanan dan Keamanan RI adalahSatu satunya pihak penentu kebijakanterhadap seluruh asset Inventariskekayaan negara yang digunakan~ dandimanfaatkan oleh TNI termasuk obyeksengketa

Bahwa dalam bukti P1 (berarti pula termasuk bukti P4, P5,P6, danbukti P13) tidak dapat ditunjukkan lokasi tanahtanah tersebut,adapun dalil Termohon PK bahwa tanah sesuai bukti P1 terletakdalam Kavling Marinir Blok AA 5, Blok AA 6, dan sebagian Blok ADadalah pernyataan sepihak Termohon PK;Bahwa Pemohon PK telah menyatakan objek sengketa tidak jelaslokasinya/letaknya (mohon periksa jawaban Tergugat/terdapat dalamputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bultirNomor 15, halaman 13);Namun

Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI ADadalah juga sebagai warga negara biasa yang mempunyai kedudukan,hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dihadapanhukum, sehingga Terdakwa juga harus tunduk dan taat pada setiapperaturan yang berlaku di Indonesia.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatuSetiap orang, telah terpenuhi.Unsur kedua : Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual

Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Terdakwadipindahkan ke Kodim 1503/Tual sampai denganmelakukan perbuatan yang menjadi perkara iniTerdakwa masih berdinas di Kodim 1503/Tualdengan pangkat Pratu NRP 31140187771293.Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanyaSurat Keputusan Penyerahan Perkara dariDanrem 151/Binaiya selaku Papera NomorKep/93/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, yang olehPapera diserahkan perkaranya untuk disidangkandi Pengadilan Militer IIIl18 Ambon.Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah

Bahwa Terdakwa menerima uang dari paraHalaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15K/PMTII/AD/VI/2020Saksi tidak pernah Terdakwa minta namunkeikhlasan para Saksi karena anaknya telah dilatihsehingga dapat masuk menjadi anggota TNI ADadalah versi Terdakwa yang dirangkum olehPenasihat Hukum karena sangat berbandingterbalik dengan fakta yang terungkapdipersidangan pertanyaan Terdakwa ada uangberapa, serta berterimakasih melatin adalah versiTerdakwa tidak didukung keterangan para Saksi,tujuan para Saksi

Artinya penyalah gunaan wewenang penguasahalaman 55 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.yang mengalihkan kekuasaannya terhadap kepentingan yang tidakmerupakan suatu keharusan.Bahwa kreteria detournement de pouvoir tersebut adadalah :Pertama, memposisikan terlebin dulu akan kapasitas atau kedudukan daribadan hukum manakah negara tersebut bertindak (badan hukum publikatau privat).

Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Terdakwadipindahkan ke Kodim 1503/Tual sampai denganmelakukan perbuatan yang menjadi perkara iniTerdakwa masih berdinas di Kodim 1503/Tualdengan pangkat Pratu NRP 31140187771293.Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanyaSurat Keputusan Penyerahan Perkara dariDanrem 151/Binaiya selaku Papera NomorKep/93/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, yang olehPapera diserahkan perkaranya untuk disidangkandi Pengadilan Militer IIIl18 Ambon.Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 sub2.1 yang menyatakan bahwa Rumah Dinas yang ditempatiPenggugat dan keluarganya bukan merupakan Rumah Dinas TNI ADadalah suatu kebohongan yang nyata dan merupakan bentuk sifatlicik dan serakah untuk memiliki Rumah Dinas TNI AD sebagai milikpribadi, ditanggapi sebagai berikut:1) Bahwa tentang penjelasan Rumah Dinas TNI AD sudahdijelaskan secara lengkap dan jelas pada uraian jawaban PokokPerkara Romawi Il nomor 2, sehingga tidak perlu kami tuliskembali

Bahwa Para Terdakwa sebagai Prajurit TNI ADadalah juga termasuk Pegawai Negeri, karena pegawaiNegeri termasuk PNS, TNI dan Polri yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku digajioleh Negara/pemerintah.11. Bahwa Para Terdakwa sampai dengan sekaranginit masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD belumpernah diakhiri atau. = mengakhiri ikatan dinasnyadari INI AD dan sampai dengan sekarang tetap aktifdengan status Militer aktif yang setiap bulannyamenerima gaji dari Negara.12.

.: Berdasarkan uraian faktafakta tersebut diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI ADadalah seorang manusia dewasa sehat akalnya sehingga dapatdipertanggungjawabkan perbuatannya serta tunduk kepada ketentuanhukum yang berlaku di Indonesia termasuk tunduk kepada ketentuanhukum pidana di dalam Kitab Undangundang Hukum Pidanasehingga unsur kesatu yaitu Barang siapa terdapat cukup bukti yangsah dan meyakinkan.Dengan demikian berdasarkan uraian faktafakta hukumsebagaimana

Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI ADadalah juga sebagai Warga Negara Indonesia yangdengan sendirinya termasuk kepada Undangundangyang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranyaUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika dan sekaligus Terdakwamerupakan Subyek Hukum Indonesia.Dengan demikian unsur Kesatu Setiap orang, telahterpenuhi.Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum.Yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian bahasaadalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena

pertimbangan tersebut di tas, makaseyogyanyatransaksi penjualan dengan AD tersebuttentunya harus didukung oleh faktur penjualan danfaktur pajak yang ditujukan kepada AD sebagai pembeliproduk dari Penggugat;Syarat Penerbitan dan Kelengkapan Faktur PajakBahwa mengingat persyaratan dalam Pasal 13 ayat (5)Undang undang PPN mengenai keharusan mencantumkan NPWPpembel i dalam Faktur Pajak Standar, maka tidakmemungkinkan bagi Penggugat untuk menerbitkan FakturPajak Standar atas penyerahan kepada AD karena ADadalah

., yang telah mendapat pengesahan dariMenteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHUAH.01.1020076 tanggal 5Juni 2012;Bahwa, terhadap angka 9 dan angka 10 gugatan Penggugatditanggapi sebagi berikut :Bahwa, semua dalil gugatan Penggugat yangdikemukakan pada angka 9 dan angka 10 gugatannya adadalah tidakbenar, karena berdasarkan Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012tentang Berita Acara Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris PUTU SARJANA PUTRA, SH., yang telah mendapat pengesahan dariMenteri Hukum

Berhenti atas kemauan sendiri;d) Diberhentikan dengan tidak hormat;e) Melanggar larangan penghunian rumahNegara;Halaman 39 Putusan Nomor 539/PDT/2018/PT.DKIk)2) Pasal 11 ayat (12) : Ganti rugi atas biaya daripenghuni akibat penggunaan dan pengosonganrumah negara tidak ditanggung negara;Surat Edaran Pangdam Jaya Nomor SE/234/X1/2000tanggal 24 Nopember 2000 tentang ketentuan danperaturan penggunaan rumah dinas TNI AD mengaturantara lain sebagai berikut :1) Yang berhak menggunakan rumah dinas TNI ADadalah

Jaya Tanah Kusiradalah karena dahulu) mengikuti orangtuanya yangmenempati Rumah Dinas TNI AD berdasarkan Surat jinPenghunian (SIP) dari Kodam Jaya, jika para Penggugatbukan putra/putri Prajurit TN AD/PNS TNI AD maka tidakmungkin dapat tinggal/menempati Rumah Dinas TNI AD.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Pangdam Jaya NomorSE/234/XI/2000 tanggal 24 Nopember 2000 tentangketentuan dan peraturan penggunaan rumah dinas TNI ADmengatur antara lain sebagai berikut :1) Yang berhak menggunakan rumah dinas TNI ADadalah

TNI AD yang masihaktif;b) Penertiban rumah dinas dalam rangkapendayagunaan rumah dinas TNI AD dilakukanantara lain refungsionalisasi;c) Kewenangan Pangdam antara lain mengaturpenggunaan rumah dinas dalam jajarannya sesuaigolongan yang ditentukan dan melaksanakanpenertiban rumah dinas.2) Surat Edaran Pangdam Jaya Nomor SE/234/X1/2000tanggal 24 Nopember 2000 tentang ketentuan danperaturan penggunaan rumah dinas TNI AD mengaturantara lain sebagai berikut:a) Yang berhak menggunakan rumah dinas TNI ADadalah

(b) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 tahun 2009tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara diLingkungan Departemen Pertahanan dan TNI;(c) Surat Edaran Pangdam Jaya Nomor SE/234/X1/2000tanggal 24 Nopember 2000 tentang ketentuan danHalaman 119 dari 250 halaman Putusan Nomor 329/PDT/2020/PTDKI8)9)peraturan penggunaan rumah dinas TNI AD mengaturantara lain sebagai berikut:(1) Yang berhak menggunakan rumah dinas TNI ADadalah anggota Militer /PNS TNIAD yang berdinasaktif/Purn dan istri;(2) Putra/Putri

Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit INI ADadalah juga sebagai WNI yang dengan sendirinyajuga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesiadan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjekhukum.3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dariDanbrigif 22/0TM selaku Papera NomorKep/06/1/2012 tanggal 28 Januari 2012 yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara iniadalah Esri Doni Londa pangkat Prada NRP.31100199021289, Ajudan Danyonif 222/Mth KesatuanYonif 222/Mth4.

., yang telah mendapat pengesahan dari MenteriHukum dan HAM RI Nomor : AHUAH.01.1020076 tanggal 5 Juni 2012;.Bahwa, terhadap angka 9 dan angka 10 gugatan Penggugat ditanggapisebagi berikut :Bahwa, semua dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan pada angka 9dan angka 10 gugatannya adadalah tidak benar, karena berdasarkan AktaNotaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yangdibuat oleh dan dihadapan Notaris PUTU SARJANA PUTRA, SH.., yangtelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum