Ditemukan 119 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : andarweni andaryani andariani angaraeni andalaeni andardini anjarweni
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 76/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 25 April 2019 — LINAWATY ALS GOH GIM KIAT VS PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR, DKK
71 — 51
  • Undangundang ini, yaitu : hak agrarischeigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atasdruwe desa, pesini, grand Sultan, landerinjbezitrecht,altiiddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelirdan hakhak lain dengan nama apapun juga yang akanditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulaiberlakunya Undangundang ini menjadi hak milik tersebut dalampasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidakmemenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.(2) Hakhak tersebut
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Mnd
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
1.SYLVANA YUNITA
2.HENDRIK DONDOKAMBEY
3.HENDRIK SUMAKUD
4.LISA SUMAKUD
5.RITHA SUMAKUD
6.MEYTI SUMAKUD
7.SANTJE SUMAKUD
8.JULIANA SUMAKUD
9.DIEGO ARMANDO SUMAKUD
10.SEMYANA SUMAKUD
11.LAURINA SUMAKUD
12.RIIM SUMAKUD
13.ADELIN NOVA SUMAKUD
14.LANNY ELISABETH SUMAKUD
15.STELLA RINNY SUMAKUD
16.NURHAYATI SUMAKUD
17.FEMMY FRIDA SUMAKUD
18.ALBERT SUMAKUD
19.DOROTHEE LIDUINA TICOALU
20.MARGARITHA TICOALU
21.JOPPY TICOALU
22.RUTH SUMAKUD
23.VENCE RATAG
24.DANCE SUMAKUD
25.DOLFPHIE SEMUEL SUMAKUD
26.SANDRINA SUMAKUD
27.AGUS RORINGPANDEY
28.HELENA RORINGPANDEY
29.AMELIA RORINGPANDEY
30.EDUARD RORINGPANDEY
31.ESTHER RORINGPANDEY
32.DEYVI ADRIAN RORINGPANDEY
33.ROMALS RORINGPANDEY
34.REFLY M. RORINGPANDEY
35.KENEDY EDUARD RORINGPANDEY
36.ORBY RORINGPANDEY
37.ROYS MAPI ARTHER RORINGPANDEY
38.MARFICE SUMAMPOUW
39.KAMBEY KAUNANG
4
Tergugat:
1.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2.PT ANGKASA PURA I PERSERO CABANG BANDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA
5.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Perhubungan cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
6.PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat cq PT ANGKASA PURA I (PERSERO) CABANG BANDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI
7.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
8.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA,
105 — 16
  • Undangundang ini, yaitu : hak agrarischeigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwedesa, pesini, grand Sultan, landerinjbezitrecht, altiiddurendeerfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hakhak laindengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut olehMenteri Agraria, sejak mulait berlakunya Undangundang inimenjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1).....Bahwa Para Penggugat tidak bisa melakukan pendaftaran Tanah miliknyakarena Tergugat dan Tergugat menduduki
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 30-12-2019 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 902/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
123 — 21
  • Nomor902/Pdt.G/2019/PN MdnPasal II ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) surat grandbukan merupakan alas hak dan harus dikonversikan terlebin dahulusebagai hak kepemilikan dengan melalui pendaftaran ke BadanPertanahan.Ayat (1) Pasal II VUPAHakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana ataumirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yangdisebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulaiberlakunya Undangundang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik,yasan, andarbeni
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
RUDI THALIB
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung
Turut Tergugat:
1.DWI HARTANTO
2.KADARSYAH
76 — 41
  • Bahwa Surat Keterangan bukan sebagai tanda buktikepemilikan atas tanah menurut UndnagUndang No. 5Tahun 1960 tentang UUPA sebagaimana diuraikandalam Bagian Kedua tentang KetentuanketentuanKonversi Pasal Sampai dengan Pasal IX, yaitu:Agrarisch Eigendom, Opstal, Erfpacht, Milik, Yasan,Andarbeni, Hak Atas Druwe, Hak Atas Druwe Desa,Pesini, Grant Sultan, Landerinjbezitrecht, AltijddurendeErfpacht, dan Hak Usaha Atas Bekas Tanah Partikelir.Yang mana tidak terapat satu kalimat pun bahwa buktisurat kepemilikan
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 15-11-2006 — Putus : 28-06-2007 — Upload : 28-03-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 38/G/2006/PTUN.PTK
Tanggal 28 Juni 2007 — 1. JAMALIAH BINTI H. AZIS, 2. ROHANA BINTI H. AZIS MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, 2. NY. ANTJE, 3. NY. LIYANTI FELI
176 — 66
  • Kerajaandan diberikan/dilekatkan/dikaruniakan kepada perseorangan (individu) dengansuatu hak milik, maka berlaku Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria : Kedua : KetentuanKetentuan KonversiPasal Il ayat (1) yang berbunyi "Hakhak yang memberi wewenangsebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah ini, yang pada mulaiberlakunya UndangUndang ini, yaitu : hak agrarish eigendom, milik, yayasan,andarbeni
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 05-12-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 199/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 14 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : KURSANI (Kuasa Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (R. Peta Sanipah) Bin Andi Makawu Awu)
Terbanding/Tergugat I : PT. Total E & P Indonesia Qq. Total Indonesie Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indoensia qq Departemen Pertambangan dan Energi qq Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan
103 — 63
  • sengketadalam perkara tersebut sama dengan Objek Sengketa dan Tergugat merupakan Tergugat II dalam perkara tersebut, dimana konversi tanahadat pemberian Sultan Kutai harus dilakukan berdasarkan Pasal IIKetentuan Ketentuan Konversi tanah adat UUPA bahwa:Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebutdengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunyaUndangundang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan,andarbeni
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 350/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 8 Nopember 2017 — POPPY FEMIALYA dkk melawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA dkk
103 — 47
  • Nomor : 350/PDT/2017/PT SMGBahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmenyangkut dakwaan tindak pidana pencucian uang sebagaimanadalam dakwaan KEDUA Pertama dan Ketiga Jaksa Penuntut Umumdapat Tergugat Il sampaikan sebagai berikut:Bahwva pada tanggal 14 Desember 2007, Terdakna denganmenggunakan nama POPPY FEMIALYA membeli sebidang tanahseluas 3.077 m2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikutbangunan berupa akta Andarbeni
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 08-08-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Kag
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 25
  • berlaku dan tidak ada masyarakat yang dirugikan.Menimbang, bahwa Peraturan perundangundangan, yang mengaturpenegasan konversi (perubahan status hak atas tanah), yaitu terdapat padaPasal II Ayat (1) Ketentuanketentuan Konversi UUPA menyatakan bahwa ;Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 1 seperti yang disebut dengannama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undangundang ini,yaitu hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 72/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Sukardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.ASHARI
1.ARTUTI KUSUMANINGRUM.SE
262 — 242
  • Hakhak atas tanahyang memberi wewenang sebagaimanaatau mirip dengan hak yang dimaksudkan dalam pasal 20ayat 1 seperti yang disebut dengan namasebagai di bawah,yang ada pada mulai berlakunya UndangUndang ini, yaitu:hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atasdruwe, hak atas druwe~ desa, pesini, grantSultan,landenjenbezitrecht, altijiddurende erfpacht, hak usahaatas bekas tanah partikelir, dan hakhak lain dengan namaapapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh MenteriAgraria, sejak
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2018 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 138/Pdt.G/2018/PN Lbp
Tanggal 17 Januari 2018 — UMAR SALEH AVICENNA TANI, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Medan, 22 Nopember 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Komplek Tasbih Blok QQ, Nomor 15, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kewarganegaraan Indonesia, NIK 7306062211790002, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAMBANG HENDARTO, S.H., VISWANDRO, S.H., MARA SAKTI SIREGAR, S.H., WAMI PRABOWO, S.H., RUSPIKAR, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum yang tergabung pada Law Office HENDARTO & Partner, berkantor di Medan, Jalan Puri, Nomor 137, Kel. Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, serta di Jalan RE. Martadinata, Komplek Rukan Mahkota Ancol Blok D No. 50, Jakarta Utara-14430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. PT. ABC BETON INDONESIA, Tbk, Badan Hukum yang beralamat di Kantor Pusat, Jalan Darmawangsa 10, Nomor 86, Esperence Tower 2, Nomor 09 Unit ES-2/2603, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Cq. Badan Hukum pada Kantor Cabang Medan-Lubuk Pakam, yang beralamat di Jl. Petumbukan-Bangun Purba, Bagerpang, Dusun IV, Desa Kelapa Satu, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara-20585, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - I; 2. IDRIS SINAGA, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Kontraktor, alamat Jl. Sutomo No. 22, Bangun Purba, Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - II ; 3. NURLELI PULUNGAN, S.H., Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Notaris & PPAT, beralamat terakhir sesuai dengan alamat Kantor di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, telephone (061) 7954756, Lubuk Pakam I, Petapahan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara-20511, dan/atau beralamat di Jalan Karya Wisata, Deli Tua-Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (20144), dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan alamatnya secara pasti, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - III ; 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDOENSIA, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI DELI SERDANG, Cq. CAMAT KECAMATAN GALANG KOTA, berkedudukan di Sungei Putih Galang, Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara (20585), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT - I ; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDOENSIA, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI DELI SERDANG, Cq. CAMAT KECAMATAN GALANG KOTA, Cq. KEPALA DESA KELAPA SATU, berkedudukan di Desa Kelapa Satu, Kecamatan Galang Kota, Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT - II ;
326 — 40
  • Bahwa berdasarkan UUPA dalam bagian Kedua mengenai ketentuanketentuan Konversi, dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa: Hakhakatas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hakyang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengannama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yayasan, andarbeni, hakatas druwe, hak atas druwe desa, grant sultan, landerijenbezitrecht,altiiddurende, erfpacht, hak usaha atas bekas
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 05-06-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 67/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 2 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : KURSANI
Terbanding/Tergugat : CHEVRON INDONESIA
164 — 137
  • Indonesia yaitu UndangHalaman 74 dari m 123 Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT SMRUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) didalam ketentuan yang mengatur mengenai KetentuanKetentuanKonversi Pasal II ayat (1). diatur ketentuan sebagai berikut:HakHak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebutdengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunyaUndang Undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan,andarbeni
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
159 — 40
  • Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmenyangkut dakwaan tindak pidana pencucian uang sebagaimanadalam dakwaan KEDUA Pertama dan Ketiga Jaksa Penuntut Umumdapat Tergugat II sampaikan sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007, Terdakwa denganmenggunakan nama POPPY FEMIALYA membeli sebidangtanah seluas 3.077 m2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi)berikut bangunan berupa akta Andarbeni Persil Nomor: 779terletak
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata Tanah
Register : 16-03-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN TARUTUNG Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Trt.
Tanggal 28 Nopember 2012 — PERDATA -HANNES LUMBAN TOBING............. PENGGUGAT - BUPATI TAPANULI UTARA .............. TERGUGAT I - TORANG LUMBAN TOBING ........... TERGUGAT II
128 — 27
  • tanah pada masa Pemerintah Kolonial Belanda adalah diatur oleh Peraturanperundangundangan, yang mengatur penegasan konversi (perubahan status hak atastanah), yaitu terdapat pada :123Pasal II Ayat (1) Ketentuanketentuan Konversi UUPA menyatakan bahwa ;Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yangdimaksud dalam Pasal 20 Ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah,yang ada pada mulai berlakunya undangundang ini, yaitu hak agrarisch eigendom,milik, yasan, andarbeni
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 294/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : RUDY JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : MINAWATI JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : PT. PETROMAS PERSADA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : RATNA NINGSIH, SH Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Ir. SAHALA HUTAPEA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Diwakili Oleh : EDEN SIAHAAN
Terbanding/Penggugat : Ir. SWANDI SIMORANGKIR
Terbanding/Tergugat VI : HIMMELLENA NAPITUPULU, SH, SPN
Terbanding/Tergugat VII : MELANIE OKTAVIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat II : MARIANI WATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : ENDRA THASLIM, SH
362 — 178
  • dapat dikonversikan menjadihak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan, berdasarkan UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) dalambagian Il (Kedua) mengenai ketentuanketentuan Konversi, dalam Pasal 2ayat 1 menegaskan :hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdngan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 seperti yang disebutdengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini yaitu : hak agrarisch eigendom, milik yayasan, andarbeni
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
495 — 560
  • Pasca Indonesia merdeka, hakhakatas tanah zaman kolonial dikonversi menjadi hakhak atas tanah nasionalsebagaimana diatur dalam Pasal Il KetentuanKetentuan Konversi UUPA.Pasal II Ketentuanketentuan Konversi UUPA dimaksud bunyinya:Pasal Il(1) Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebutdengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunyaundangundang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan,andarbeni
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Pembanding/Penggugat II : POPPY FEMIALYA Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
119 — 60
  • berikut bangunan berupa akta Andarbeni Persil Nomor: 779terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 70 KelurahanHalaman 91 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMGSondakan Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta JawaTengah dari Ahli Waris Almarhum PRIYOSOEHARTO(SOEHARTO) yaitu NOVITA PUSPITARINI, dkk dengan hargayang tercantum dalam Akta Jual Beli Rp.2.967.539.000, (duamiliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluhsembilan ribu rupiah), padahal harga yang sebenarnyaRp.5.296.084.700
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 170/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Timor Situmeang Diwakili Oleh : Leonard Binsar M. Sitompul, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Marsinta boru Panggabean
Terbanding/Tergugat II : Leria boru Situmeang
Terbanding/Tergugat III : Tiodora boru Situmeang
Terbanding/Tergugat IV : Manuntun Situmeang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Tarutung
123 — 58
  • Undangundang ini, yaitu: hakagrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hakatas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerijbezitrecht,altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir danhakhak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebihlanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undangundangini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecualli jikayang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebutdalam pasal 21.Halaman 65 dari
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-06-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor - 20/Pdt.G/2016/PN kag
Tanggal 14 Februari 2017 — - HADI SUROYO VS H. MUHAMMAD HUSNI ZEN, DKK
162 — 67
  • Agraria adalah sah menurut Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundangundangan, yang mengaturpenegasan konversi (perubahan status hak atas tanah), yaitu terdapat pada Pasal II Ayat (1)Ketentuanketentuan Konversi UUPA menyatakan bahwa ;Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hakyang dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah,yang ada pada mulai berlakunya undangundang ini, yaitu hak agrarisch eigendom, milik,yayasan, andarbeni
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-03-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 —
149 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 34 K/Pdt/2017wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksuddalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagaidi bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini, yaitu:hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe,hak atas druwe desa, pesini, Grant Sultan, landerinjbezitrecht,altiiddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hakhak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjutoleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya