Untuk nilai ganti rugi tanah dilakukan kajian/penilaian oleh jasa penilaipublik (apprisal).2. Untuk bangunan dilakukan penilaian oleh Dinas Tata ruang dan CiptaKarya (Distarcip) Kota Bandung.Dan tidak ada tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bandung yangditugaskan untuk melakukan penilaian tersebut.Bahwa saksi tahu ada persoalan hukum antara Pihak Ny. Euis Maryamdan Ahli Waris R.

Bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesualPasal 13 Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 diselenggarakanmelalui tahapan Perencanaan oleh instansi yang memerlukanHalaman 56 dari 131 Halaman Putusan Nomor 359/Padt.G/2018/PN Mdntanah yang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahdan Penilaian Ganti Kerugian dilakukan oleh Apprisal yang telahmendapat lisensi dari Menteri Keuangan dan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalPada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan

2011 sampai dengan tahun 2012;Kesalahan pertama PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT II tidakmelakukan pengecekan / lalai / melakukan kesalahan dengan menerimapermohonanhibah atas objek sengketa dari TERGUGAT I padahalSyaratuntuk dapat dilakukan hibah terhadap objek sengketa adalahobjek sengketa harus merupakan benda cagar budaya.Kesalahan kedua PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT Il adalahmenyetujui permintaan hibah dari TERGUGAT tanpa memperhitungkannilaidari objek sengketa yang seharusnya dilakukan apprisal

Adapun pengukuran yang dilakukantersebut berdasarkan permintaan dari Terdakwa yang memintasecara lisan kepada saya untuk mendampingi tim BPN;Bahwa saksi pernah mendampingi tim apprisal dalam melakukanpenilaian harga yang dilakukan oleh KJPP DWI HARTONO dalamrangka penilaian harga jual, adapun kegiatan yang dilakukan disanahanya melihat lokasi saja tanpa ada kegiatan apapun, dari DKPPhadir juga Terdakwa dan NOORLENA WATI;Bahwa saksi pernah mendampingi tim surveyor yang ditunjuk dariDPKP terkait pemasangan

Bukti dari adanya pertemuan tersebut ialah adanyanotulen rapat dan daftar hadir;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa terkait pembuatan pertimbanganteknis, pernah menyuruh saksi untuk mendampingi dalamHalaman 65 dari 266 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2018/PN Smrpengukuran yang dilakukan BPN, mendampingi tim apprisal dalampembuatan penentuan harga dan menyuruh saksi mendampingi timsurveyor untuk pemasangan batas patok yang disesuaikan petabidang yang ada;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat

atau mengusahakan payung hukum atas nilai ganti rugi lahan yangdiinginkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak rapat tanggal 4 April2012 dan pemerintah akan mematuhi payung hukum tersebut;2 Apabila dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, Warga (dalamhal ini Para Penggugat) tidak dapat memperoleh payung hukum atasharga tanah yang diinginkan, maka Warga (dalam hal ini Para Penggugat)akan menghormati nilai tanah yang ditetapkan oleh P2T dan WalikotaJakarta Utara yang didasari oleh penilaian Apprisal

Ngadiman, Slip Gaji an. dr, Amah, Proposal Kredit, DataJamiman/Apprisal dan Memo Keputusan Kredit;93Bahwa dipersidangan sebagaimana keterangan saksi dr Devi Tri Anggraini Alias dr Amah, SaksiDESI HURYA SAFITRI Bini ALADIN AWAM, SH binti ALAMSYAH, Saksi KWARTINHARDJO PUTRI Als TITIN Binti BUCHARI DJAUHARI, Saksi NOVI PUTRIANSARI, SEBinti ISMAIL, Saksi SANTOSO PRANOWO, S.Sos Als TOTOK Bin TERUSUDDIN, SaksiMELIZADILA SYAM Als NONOY, S.H., M.Kn Binti SYAMSUAR SYAM, MUHAMMADFADLI ARDIANTO, SE alias FADLI

Nomor : 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatan atas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
20.Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;
21.Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentang Jasa Konslutasi Penilai Tanah KJPP Fungs Zulkarnaen & Rekan;
22.Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Apprisal

Nomor : 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatan atas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
20.Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;
21.Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentang Jasa Konslutasi Penilai Tanah KJPP Fungs Zulkarnaen & Rekan;
22.Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Apprisal

Ngadiman, Slip Gaji an. dr, Amah, Proposal Kredit, DataJamiman/Apprisal dan Memo Keputusan Kredit;91Bahwa dipersidangan sebagaimana keterangan saksi dr Devi Tri Anggraini Alias dr Amah, Saksi DESIHURYA SAFITRI Binti ALADIN AWAM, SH binti ALAMSY AH, Saksi KWARTIN HARDJO PUTRIAls TITIN Binti BUCHARI DJAUHARI, Saksi NOVI PUTRIANSARI, SE Binti ISMAIL, SaksiSANTOSO PRANOWO, S.Sos Als TOTOK Bin TERUSUDDIN, Saksi MELIZADILA SYAM AlsNONOY, S.H., M.Kn Binti SYAMSUAR SYAM, MUHAMMAD FADLI ARDIANTO, SE alias

15 Mei 2019 tentang pengangkatan atas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
23. Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;
24. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentang Jasa Konslutasi Penilai Tanah KJPP Fungs Zulkarnaen & Rekan;
25. Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Apprisal

Negadiman, Slip Gaji an. dr, Amah, Proposal Kredit, DataJamiman/Apprisal dan Memo Keputusan Kredit;Bahwa dipersidangan sebagaimana keterangan saksi dr Devi Tri Anggraini Alias dr Amah, SaksiDESI HURYA SAFITRI Binti ALADIN AWAM, SH binti ALAMSYAH, Saksi KWARTIN94HARDJO PUTRI Als TITIN Binti BUCHARI DJAUHARI, Saksi NOVI PUTRIANSARI, SEBinti ISMAIL, Saksi SANTOSO PRANOWO, S.Sos Als TOTOK Bin TERUSUDDIN, SaksiMELIZADILA SYAM Als NONOY, S.H., M.Kn Binti SYAMSUAR SYAM, MUHAMMADFADLI ARDIANTO, SE alias

Pemerintahan Sadr.Rahmat Safrani sebesar Rp. 2.516.558.000, (dua milyar lima ratusenam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);Bahwa mengenai perhitungan ganti rugi lahan kepada pemilik lahan,saya tidak mengetahui karena perhitungan ganti rugi lahan dilakukanoleh Tim Penilai Apprisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sayasebagai Bendahara Pengeluaran hanya melakukan pembayaran gantirugilahan kepada pemilik lahan/pihak ketiga;Bahwa setahu saya dalam pengadaan lahan pembangunan

Salmun, dan padahari yang sama saksi RETNO baru memberikan 1 berkas yang berisikan : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45152.2 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 Tentang Tim TeknisAppraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk relokasiPedagang kaki Lima Eks M.A Salmun pada Kantor Koperasi dan UsahaMikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 pada hari itu juga; Dokumen Notulen Rapat mengenai Pembahasan KAK Apprisal RelokasiPKL Ke Pasar Jambu dua

(dua ratus juta rupiah)untuk 4 (empat) kegiatan : (1) Kajian untuk Relokasi PKL ke gedung Muria, (2)Apprisal untuk pengadaan lahan Relokasi PKL ex Gedung Muria, (8) Kajian untukRelokasi PKL ke warung Jambu, dan (4) Aprisial pengadaan tanah untuk PKL(warung Jambu);Menimbang, bahwa sekalipun demikian, pengadaan lahan Jambu Dua untukrelokasi pedagang kaki lima ex Jalan MA Salmun ternyata oleh Pemerintah KotaHalaman 379 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.BadgBogor terus diupayakan agar dapat

Bahwa benar pada tahun 2000 sebagai Divisi Apprisal/PenilaianKantor KJPP Immanuel Johny dan rekan untuk Cabang di Surabayaberdomisili di Jalan Kalibutuh No. 215 Surabaya dengan Kantorbernama PT. Sucofindo Cabang Utama Surabaya. Bahwa yang menjadi pimpinan cabang PT. Sucofindo Utama diSurabaya adalah Tahun 2012 Ir. Imam Hidayat (Kepala Cabang)dan tahun 2014 Ir. Heryanto (Kepala Cabang)Halaman 156 dari 255 Putusan Tipikor Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.

tanah dan bangunan rukoruko, tetapikhusus untuk aset di Medan tersebut saksi hanya diminta untuk menilai mesinmesin saja ;Bahwa pada saat saksi melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan rukoruko, saat itu tidak ada keharusan untuk mengacu daripada NJOP ;Bahwa pada taraf pekerjaan saksi sebagai Apreisel, tidak ada keharusan untukmengacu daripada NJOP dalam penilaian tanah dan bangunan ;Bahwa dalam melakukan penilaian 2 kali terhadap aset di Medan tersebut sudahmemenuhi standar penilaian dari Apprisal

dibayarkan Penggugat MRekonpensi Rp. 665.500.000,kepada Hay Group sebagai advisor HRD dalamrangka go public (Vide Bukti T55.107) 108 Uang yang dibayarkan Penggugat Rekonpensi Rp. 145.000.000,kepada Datindo sebagai advisor IPO dalam rangkago public (Vide Bukti T55.108) 109 Uang yang dibayarkan Penggugat MRekonpensi Rp. 14.610.200.000,kepada Crowe Howard sebagai Konsultan keuangandalam rangka go public (Vide Bukti T55.109) 110 Uang yang dibayarkan Penggugat MRekonpensi Rp. 660.000.000,kepada RSR sebagai apprisal

Karena BPKP tidak mempunyai kewenangandan legalitas melakukan survey dan menetapkan harga tanah,maka dan itu hash audit investigatif BPKP tersebut harusdibatalkan demi hukum karena yang berwenang melakukan surveydan perkiraan (reng harga) adalah tim Apprisal yang telahmendapatkan lesensi dari Badan Pertanahan RI (menetapkanreng harga, misalnya : antara Rp200.000 Rp.400.000) tidakHal. 254 dari 281 hal. Put.

Gatot Subroto Kav.93 Jakarta ;Bahwa saksi juga tidak menemukan gambargambar gedung ;Bahwa hasil negoisasi , hasil audit memang juga ditemukan ada harga apprisal;Bahwa hasil audit tidak ditemukan kerugian ;Bahwa ketika anggota Tim Audit Internal mengunjungi lokasi pembangunandilaporkan oleh anggota Tim Audit yang datang ke lokasi , konstruksi sudahmulai terpasang ;Bahwa uang muka dibayarkan tgl 12 November 2012, audit dilakukan antarabulan Maret s/d April 2012 ;Bahwa saksi tidak ikut untuk melakukan

Karena BPKP tidak mempunyaikewenangan dan legalitas melakukan survey dan menetapkan hargatanah, maka dari ituhasil audit investigatif BPKP tersebutharusdibatalkan demi hukum karena yang berwenang melakukan survey danperkiraan (reng harga) adalah tim Apprisal yang telahmendapatkanlesensi dari Badan Pertanahan RI (menetapkan reng harga, misalnya:antara Rp. 200.000, 400.000,) tidak harga transaksi adalah hargakesepakatan para pihak, dan juga tim yang di SK kan oleh Kepaladaerah punya kewenangan untuk