MerpatiNusantara Airlines;Fotokopi Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan Sarana Angkutan danPariwisata Kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007 No. MNA/DZ/001/5/5/ADM058 tentang Penyampaian Laporan Perjalanan Dinas;Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlinestanggal 14 Maret 2007 No.015 B/B12/C.5 perihal : Tanggapan atas KontrakLease Pesawat 737500 dan 737400;Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT.

KEP/22/IX/2001 tanggal 12 September2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Direksi PT.Merpati Nusantara Airlines;Fotokopi Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan Sarana Angkutandan Pariwisata Kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007 No. MNA/DZ/001/5/5/ADM058 tentang Penyampaian Laporan Perjalanan Dinas;Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT.

Asdep Koordinasi Penegakan Hukum,2. Mei Abeto Harahap, S.H., M.H., Kepala BidangPenyelesaian Kasus Hukum, 3. GP. Kosklara Hutabarat,S.H., M.H. Kasubbag TU Kedeputian Bidkor Hukum DanHAM dan 4. Muhammad Imam, Staf Kedeputian BidkorHalaman 5 dari 33 hal Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PALHukum Dan HAM., berdasarkan Surat Tugas Nomor :26/HK.00.01/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, untukselanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.

hubungan keluargamaupun pekerjaan.Bahwa ahli bekerja di Direktorat BBMBPH Migas sebagai anggota kelompok kerjawilayah dengan tupoksi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanpenyediaan dan pendistribusian BBM dalam suatu pengaturan agar ketersediaandan distribusi BBM yang ditetapbkan pemerintah dapat terjamin diseluruh wilayahNKRI.Bahwa ahli bekerja pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 1996dan jabatan terakhir ahli adalah Kepala Bidang Pengembangan Sistem KajianDampak Lingkungan pada Asdep

ALMAN HUDRI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan sarana keolahragaan Deputi Bidang Harmonis dan kemitraan kementrian pemuda dan Olahraga dengan H. AHMAD TUGIONO selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab.

ALMAN HUDRI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan sarana keolahragaan Deputi Bidang Harmonis dan kemitraan kementrian pemuda dan Olahraga dengan M. AKNAN selaku Kaur Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab.

ALMAN HUDRI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan sarana keolahragaan Deputi Bidang Harmonis dan kemitraan kementrian pemuda dan Olahraga dengan PURWADI selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab.

(Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

pengembangan Perdesaan dengankegiatan pembangunan /pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut /Dermaga didaerah pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT adalah :Bahwaketerkaitan Asdep urusan Perdesaan dengan kegiatan Pembangunan /PengembanganInfrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil dan TerluarKabupaten Alor Propinsi NTT ;Bahwa saya selain sebagai Asdep yang juga sebagaiKuasa Pengguna Anggaran pada Satker Pengembangan daerah Khusus.

HelmyFaishal Zaini) ;Pelelangan terhadap kegiatan tersebut berdasarkan :Bahwa RencanaUmum Pelelangan yang ditetapkan adalah berdasarkan usulan masingmasing Asdep diLingkungan Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus yang ada dalam SatkerPengembangan Daerah Khusus. Termasuk dalam Rencana Umum Pelelangan tersebutadalah kegiatan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermagadi Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT.

Sebagai KPA saksi menerima dokumendokumen terkaitKegiatan tersebut dari Asdep urusan Pulau Terluar dan Terpencil (yang saat itudijabat oleh Pak Himawan Seno). Dokumen tersebut seingat saksi berupa SuratPernyataan terkait lokasi, Surat Permohonan dari Pemerintah Daerah, Gambar /Site Plan, RAB, HPS dari PPK, Surat Pernyataan dari Pemda Setempat yang akanmenerima dan mengelola dan memelihara Dermaga tersebut.

Dokumen tersebut selanjutnya diteliti kembali oleh ULP, jika adakekurangan akan dikembalikan kepada Satker, dan Satker akan mengembalikan lagikepada Asdep PDT. Terkait pembangunan Dermaga di Kab. Alor Prov. NTT saya tidakingat lagi apakah ada pengembalian dari ULP. Jika dokumen tersebut sudah lengkapmaka ULP akan menerbitkan Nodis kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan proseslelang secara elektronik.

Alor sebesarRp.24.000.000.000, (dua puluh empat milyar rupiah) ;Bahwa Prosesnya yaituadanya Nota dinas dari Asdep PDT kepada KPA, lalu nota dinas tersebut kemudiandidisposisi kepada PPK, kemudian PPK membuat SPP dan diteruskan kepada BendaharaPengeluaran, kemudian menginput MAK, Nilai, meneliti berkas termasuk pajak,selanjutnya diajukan kepada PPSPM. Setelah terbit SPM diteruskan kepadaBendahara untuk dibawah ke KPPN disertai pengantar dari Bendahara.

2015 perihal Undangan tanggal 7 Agustus 2015;17) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementarian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1290/SE.D.V.5/X/2015 tentang Penetapan Penerima tahap IV FasilitasLapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015 tanggal Oktober 2015;18) Satu Bundel Undangan dari Kementrian Pemuda Dan Olahraga tanggal 19 November 2015;19) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembaut Komitmen pada ASDEP

dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kaur Pemerintahan Desa Sekancing Kecamatan Tiang Pumping Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor 0225.247/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015 tanggal 25 November 2015 dengan jabatan pihak kedua YUNASRIL Kaur Pembangunan Desa;20) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembaut Komitmen pada ASDEP

Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kaur Pemerintahan Desa Beringin Sanggul Kecamatan Tiang Pumping Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor 0225.248/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015 tanggal 25 November 2015 dengan jabatan pihak kedua Oga Pales Kaur Pemerintahan Desa;21) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan

Air Limbah tersebut ditampung dalam IPAL kemudian dibuang langsung melaluiperalon ke media lingkungan (selokan).Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009 Tim Kementrian Lingkunga Hidup yanganggotanya antara lain saksi SUWARTI berdasarkan Surat penugasan dari Plt.Asisten DeputiUrusan Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Lingkungan Nomor : SP109/Asdep.2/V/LH/12/2009 tanggal 3 Desember 2009 melakukan pemeriksaan di PT Albasi Priangan Lestari,dari pemeriksaan tersebut bahwa sampel Air Limbah yang diambil

Air Limbah tersebut ditampung dalam IPALkemudian dibuang langsung melalui peralon ke media lingkungan (selokan).Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009 Tim Kementrian Lingkunga Hidup yanganggotanya antara lain saksi SUWARTI berdasarkan Surat penugasan dari Plt.Asisten DeputiUrusan Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Lingkungan Nomor : SP109/Asdep.2/V/LH/12/2009 tanggal 3 Desember 2009 melakukan pemeriksaan di PT Albasi Priangan Lestari,dari pemeriksaan tersebut bahwa sampel Air Limbah yang diambil

Agustus 2015;

deputi bidang harmonisasi dan kemitraan kementerian pemuda dan olahraga dengan kaur pemerintahan desa Sekancing kecamatan tiang pumping kabupaten Merangin Provinsi Jambi no :0225.247/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 tanggal 25 November 2015 dengan jabatan pihak kedua YUNASRIL kaur Pembangunan desa;

pengembangan prasarana dan sarana Keolahragaan Deputi bidang harmonisasi dan kemitraan kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kaur Pemerintahan Desa Beringin Sanggul Kecamatan Tiang pumping Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor 0225.248/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 tanggal 25 November 2015 dengan jabatan pihak kedua Oga Pales Kaur Pemerintahan Desa;

(Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

(Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

(Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

(Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

(Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Bahwa PMPANRB No. 80/2012, telah mengatur kewenangan pejabatpenandatangan naskah dinas, sebagaimana disebutkan pada halaman108, sebagai berikut: Menter Asdep Kabag/ KasubidNo Jenis i/ Sekreta Dirje Depu Sta / Kabid/ /Naskah Pimpin ris n ty f Direkt Kasub KasubbDinas an Instansi Ahli ur/ dit ag/Instans Karo Kasi1 Peraturan v2 Keputusa v v v vn3 Pedoman v4 Petunjuk vPelaksanaan Halaman 13 dari 53 halaman.

Purnomo Sinar Hadi, pekerjaan Asdep Bidang Usaha Jasa :3. Rini Widyastuti, pekerjaan Kabag Pelayanan dan BantuanHukum II, Kementerian BUMN:4. Bagya Mulyanto, pekerjaan Kabid Usaha Jasa Ic;5. Yudi Yudhawan, pekerjaan Kasubag Pelayanan dan BantuanHukum lib, Kementerian BUMN;6. Wasiyati, pekerjaan Kasubbid Usaha Jasa Ic2;7. Parlautan Napitupulu, pekerjaan Staf pada Biro Hukum,Kementerian BUMN;Halaman 1 dari 42 halaman. Putusan Nomor 2 K/TUN/20158.

ASDEP RISET DAN TEKONOLOGI, yangisinya merekomendasikan tenaga ahli yaitu ; Dasep Ahmadi, RickyElson, Ravi Desai, dan Mario Revaldi yang akan menyetujui dalampelaksanaan pembayaran pertermin.Selanjutnya Terdakwa Ir.

Tapin Kalimantan Selatan tahun anggaran 2011 tanggal 10 Oktober 2011 kepada Menpora RI yang telah di disposisi Asdep 5 kepada Kabid PSOR Rekreasi tanggal 18 Oktober 2011 dan dalam proposal terlampir:a. Surat Rekomendasi Nomor : 341/06/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Camat Tapin Utara HARLIANSYAH, SE;b. Surat permohonan dana bantuan olah raga kepada Menpora Nomor: 01/10/RM/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Komite Majedi;c.

Tapin Kalimantan Selatan tahun anggaran 2011 tanggal 10Oktober 2011 kepada Menpora RI yang telah di disposisi Asdep 5 kepadaKabid PSOR Rekreasi tanggal 18 Oktober 2011 dan dalam proposalterlampir:a. Surat Rekomendasi Nomor : 341/06/X/2011 tanggal 11 Oktober2011 yang ditandatangani oleh Camat Tapin Utara HARLIANSYAH,SE;b.

Tapin Kalimantan Selatan tahun anggaran 2011 tanggal 10Oktober 2011 kepada Menpora RI yang telah di disposisi Asdep 5 kepadaKabid PSOR Rekreasi tanggal 18 Oktober 2011 dan dalam proposalterlampir:Putusan Nomor 10/Pid.Sus/ Tipikor/2012/PN.Bjm Hal 144 dari 158h. Surat Rekomendasi Nomor : 341/06/X/2011 tanggal 11 Oktober2011 yang ditandatangani oleh Camat Tapin Utara HARLIANSYAH,SE;i.

Tapin Kalimantan Selatan tahun anggaran 2011 tanggal 10Oktober 2011 kepada Menpora RI yang telah di disposisi Asdep 5 kepadaKabid PSOR Rekreasi tanggal 18 Oktober 2011 dan dalam proposalterlampir:a. Surat Rekomendasi Nomor : 341/06/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011yang ditandatangani oleh Camat Tapin Utara HARLIANSYAH, SE;b. Surat permohonan dana bantuan olah raga kepada Menpora Nomor:01/10/RM/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani olehKetua Komite Majedi;c.

RUDY HERMANTO NANDAR:= Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baiksedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;Bahwa saksi pernah satu kantor dengan terdakwa dibina Tata Perkotaan;Bahwa Jabatan saksi sekarang sebagai Asdep Fasilitasi StandardisasiPerumahan Formal pada Deputi bidang Perumahan Formal KementerianPerumahan Rakyat RI;Bahwa tugas saksi hanya menentukan tipologi dan sosialisasi perumahan;Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan proyek pembangunan rumahkhusus

Kapuas Hulu karenasaya pernah koordinasi ke daerah tahun 2014;Bahwa saksi koordinasi dengan Bappeda Putussibau;Bahwa yang memerintah saksi koordinais ke Bappeda Putussibau mengenaiperumahan khusus Kemnpera RI adalah Asdep III pak Rudi;Bahwa saksi sebelum koordinasi ke Putussibau saksi belum tahu ada proyekperumahan khusus Kemenpera RI tersebeut;Bahwa saksi koordinasi ke Putussibau dengan Bappeda sekitar antara bulanPebruari atau Maret 2014;Bahwa pada saat koordinasi dengan Bappeda Putussibau pekerjaan

lima) kopel rumah yangdibangun dekat Puskesmas;Bahwa pada saat itu belum ada kamar mandiBahwa pada saat saksi kelokasi 2 (dua) kali saksi ada dokumentasi berupaphotophoto baik yang pertama maupun yang kedua;Bahwa pada saat koordinasi I saksi kelokasi pekerjaana belum jadi dan padasaat koordinasi II pekerjaan sudah jadi;Bahwa bentuk rumah yang dibangu adalah rumah panggung;Bahwa saksi diperintah koordinasi ke Putussibau karena ada laporanpekerjaan belum selesai atau karena bagian dari kewenangan Asdep

Agustus 2015;

Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kaur Pemerintahan Desa Sekancing Kecamatan Tiang Pumping Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor 0225.247/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015 tanggal 25 November 2015 dengan jabatan pihak kedua YUNASRIL Kaur Pembangunan Desa;

Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kaur Pemerintahan Desa Beringin Sanggul Kecamatan Tiang Pumping Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor 0225.248/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015 tanggal 25 November 2015 dengan jabatan pihak kedua Oga Pales Kaur Pemerintahan Desa;

c dan penjelasannya merupakan bukti bagi posita4 di halaman 1 dalam replik, (foto Kopi dari foto kopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 61 dan penjelasannyamerupakan bukti bagi posita 11 di halaman 4 dalam replik,(foto kopi dari foto kopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 62 ayat (2) danpenjelasannya merupakan bukti bagi posita 11 di halaman 4dalam replik, (foto kopi dari foto kopi);Surat Asdep

Bahwa Para Penggugat dilantik untuk menduduki jabatan Asdep (eselon II) telahberdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural(PP100) yang menyatakan, Pasal 2 ayat 2, Jabatan struktural Eselon II kebawah pada instansi Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setelah mendapatpertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparatur negara sehingga Para Penggugat dilantik secara sahmenurut

tanggal 19 November 2015 dan dena hotel dan lampiran;

pengembangan prasarana dan sarana olahraga deputi bidang harmonisasi dan kemitraan kementerian pemuda dan olahraga dengan kepala desa Surabaya kecamatan tiga dihaji kabupaten oku selatan provinsi sumatera selatan Nomor : 0225.158/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 november 2015 tentang pelaksanaan fasilitas lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015;

OKU Selatan Provisi Sumatera Selatan nomor: 0225.159/PPK/PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 november 2015 tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lain tahun 2015;

provinsi sumatera selatan nomor: 0225.160/PPK/PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 nopember 2015 tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015;

0225.161/PPK/PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 november 2015 tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lain tahun 2015;

tanggal 19 November 2015 dan dena hotel dan lampiran;

pengembangan prasarana dan sarana olahraga deputi bidang harmonisasi dan kemitraan kementerian pemuda dan olahraga dengan kepala desa Surabaya kecamatan tiga dihaji kabupaten oku selatan provinsi sumatera selatan Nomor : 0225.158/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 november 2015 tentang pelaksanaan fasilitas lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015;

OKU Selatan Provisi Sumatera Selatan nomor: 0225.159/PPK/PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 november 2015 tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lain tahun 2015;

provinsi sumatera selatan nomor: 0225.160/PPK/PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 nopember 2015 tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015;

0225.161/PPK/PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 november 2015 tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lain tahun 2015;