Ditemukan 1248653 data
pengurus yayasan pengembangan pendidikan tujuh belas
Tergugat:
1.gregorius rudi wibowo
2.Herman sofyan, SH
3.Rini wahyuningsih
4.Kuntari Jatiningsih
5.Richardus sandi nurcahyo
145 — 78
DALAM REKONVENSI:
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekovensi/ Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV dan Tergugat Konvensi V tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
DALAM KONVENSI dan REKOVENSI:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas
Penggugat:
pengurus yayasan pengembangan pendidikan tujuh belas
Tergugat:
1.gregorius rudi wibowo
2.Herman sofyan, SH
3.Rini wahyuningsih
4.Kuntari Jatiningsih
5.Richardus sandi nurcahyo
Dedik Susilo selaku Direktur PT KELOLA KARYA MAKMUR, sebagaimana tercatat dalam akta perubahan no lima tanggal dua puluh satu Desember dua ribu enam belas, Notaris Siswadi,SH,MKn, di Rembang
23 — 3
Pemohon:
Dedik Susilo selaku Direktur PT KELOLA KARYA MAKMUR, sebagaimana tercatat dalam akta perubahan no lima tanggal dua puluh satu Desember dua ribu enam belas, Notaris Siswadi,SH,MKn, di Rembang
53 — 21
Chevron Pasific Indonesia, Main Office empat ratus dua belas Pekanbaru Diwakili Oleh : Dian Dwi Prasetyo, SH. MH
,masingmasing adalah Advokat pada Kantor Hukum"LAW OFFICE EKA WANTI & ASSOCIATES,Advocate & Legal Consultant yang berkantor di JalanKaswari Nomor.10 B Kelurahan Kampung Melayu,Kecamatan Sukajadi, Kota PekanbaruRiau,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari2020, telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan NegeriPekanbaru tanggal 4 Februari 2020, dengan Nomor :107/SK/ PDT/ 2020/PN Pbr, selanjutnya disebutPembanding semula sebagai Penggugat ;Lawan:PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUSDUA BELAS
tertanggal 27 Agustus 2001 ;adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Adanya ;Menyatakan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 350/100/BLT/2001 tertanggal 10 September 2001, yang diperbuat olehMastison Isa yang disaksikan oleh Kepala Desa Belutu, KecamatanMinas adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Adanya ;Menyatakan bahwa Matison Isa atau disebut juga Mastison adalahsebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan mengusahai objeksengketa ;Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih 12.865,12M2 (dua belas
Tergugat:
1.L Boma Ev Bangun Alias Louis Boma Ev Bangun
2.Rumondang Sibuea
59 — 23
Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit Lima Belas Cabang Kabanjahe
Tergugat:
1.L Boma Ev Bangun Alias Louis Boma Ev Bangun
2.Rumondang Sibuea
135 — 91
PATRADATergugat:1.KRISTIANUS DOMINGGO SE SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK UNIT KECAMATAN LANGKE REMBONG TAHUN ANGGARAN DUA RIBU SEMBILAN BELAS2.BUPATI MANGGARAI CQ CAMAT LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI
dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohonbanding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonanuntuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dansuratsurat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan olehseorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu suratkuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai haridiucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu ituadalah empat belas
Terdapat 19 (Sembilan belas) tindakan hukum (administrasi)yang belum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dalam rangkapembayaran untuk diperiksa / disetujui oleh Tergugat1/Pembanding 1, sehingga tidak dapat diteruskan kepadaPengguna Anggaran (PA) ic. Tergugat IIl/Pembanding Il,sebagaimana diuraikan pada angka 21 huruf a garis datar ketigaDalam Pokok Perkara;b.
Terdapat 18 (delapan belas) tindakan hokum (administrasi) yangbelum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dalam rangkamenyerahkan hasil pekerjaannya untuk diperiksa/disetujui olehTergugat 1/Pembanding 1,sehingga tidak dapat diteruskankepada Pengguna Anggaran (PA) ic. Tergugat II/Pembanding Il,sebagaimana diuraikan pada angka 21 huruf agaris datar kelimaDalam Pokok Perkara;d.
Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah tidak cermat,tidak lengkap, dan tidak sempurna, serta salah dalam menarik dalildalilpokok Gugatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana tercantum padahalaman 18 paragraf ketiga angka 1, 2, dan 3 sampai dengan halaman 19angka 4, yang menyimpulkan: Menimbang, setelah mencermati GugatanPenggugat, maka Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukanwanprestasi dengan dalildalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 (delapan belas
/Pemb/1154/74, dan didukung oleh doktrin hukum Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"cetakan kelima belas, Februari 2015, Penerbit Sinar Grafik, halaman 809,sebagai berikut: Pasal 53 ayat (2) UU Kehakiman; "Penetapan dan putusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakimyang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";Halaman 21 dari 208 halaman,
121 — 46
PATRADATergugat:1.KRISTIANUS DOMINGGO SE SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK UNIT KECAMATAN LANGKE REMBONG TAHUN ANGGARAN DUA RIBU SEMBILAN BELAS2.BUPATI MANGGARAI CQ CAMAT LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI
(Tergugat I).Bahwa oleh karena Penggugat keluar sebagai pemenang lelang, maka padahari Selasa tanggal 18 (delapan belas) bulan Juni Tahun 2019 Penggugat danTergugat dengan itikat baik membuat dan menandatangani suatu perjanjian(kontrak) yaitu Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja ModalJalan, lrigasi dan Jaringan Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah NonOrganik, dengan Nomor : 16 / PPK.
PatradaPaket Pekerjaan : Belanja Modal Jalan dan Jaringan Pengadaan InstalasiPengolahan Sampah Non Organik, tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda buktiPull :Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor : KJA/24/DRM251/2019transfer Bank BCA pembayaran DP 1 pembuatan tempat sampah dariCV.Patrada ke Mahmud Yunus Mustofa, S.ip, sebesar Rp.419.100.000,00(empat ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah), tertanggal 10 Juli2019, diberi tanda bukti P.2 ;Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor : KJA/09/
samadengan cara pemasangan Tong Sampah di Kelurahan Pau danpemasangannya di tempat terbuka yaitu di pinggir jalan umum;Bahwa kondisi 4 (empat) unit Tong Sampah yang saksi pasang diKelurahan Satar Tacik sama dengan kondisi Tong Sampah yang saksipasang di Kelurahan Pau dan Kelurahan Karot dan carapemasangannya juga sama;Bahwa pemasangan Tong Sampah di 4 (empat) Kelurahan tersebutsemuanya dilakukan pada bulan Oktober tahun 2019 dimanadalam 1(satu) hari kami bisa memasang 1 (Sepuluh) sampai 13 (tiga belas
)unit Tong Sampah;Bahwa jarak antara masingmasing Tong Sampah tersebut kuranglebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter;Putusan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Rtg Halaman 37 dari 97Bahwa saksi melakukan pemasangan Tong Sampah.tersebutmenggunakan kendaraan milik sendiri dan pamasangannya dilakukandari pagi hingga sore hari dan saat itu saudara Edward SonnyKurniady Darung sendiri yang mengawasi pekerjaan pemasanganTong Sampah tersebut dan ada juga pegawai dari Kecamatan ;Bahwa tidak ada yang melarang
Patrada yang mengantar Tong Sampah tersebut kebengkel saksi untuk dilakukan pengelasan dimana Tong Sampahtersebut dibawa secara bertahap yaitu dalam sehari dibawa 15 (limabelas) unitdan setelah selesai pengelasan baru dibawa lagi;Bahwa saksi hanya melakukan pengelasan hanya pada bagianAngkernya saja dengan menggunakan besi 12 (dua belas) denganpanjang 25 (dua puluh lima) senti meter dan semua itu ditentukanoleh CV. Patrada dan besi tersebut disediakan oleh CV.
Yayasan Tujuh Belas Agustus Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Kediri.
Tergugat:
Yustina Retno Hartani
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Kediri
85 — 3
Penggugat:
Yayasan Tujuh Belas Agustus Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Kediri.
Tergugat:
Yustina Retno Hartani
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Kediri
HENGKI HALIM
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Panitia Pengadaan Tanah Bandara Siau TA Dua Ribu Empat Belas
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepl. SITARO
138 — 26
Penggugat:
HENGKI HALIM
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Panitia Pengadaan Tanah Bandara Siau TA Dua Ribu Empat Belas
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepl. SITARO;Total Perhitungan selama setahun sebesar =Rp. 5.136.200.000,;Kerugian selama setahun Rp. 1.333.800.000 dikalikan selama 20 tahun ke depanditambah Rp.5.136.200.000, menjadi Rp. 31.812.200.000 (Tiga puluh satu miliardelapan ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah). Sejumlah inilah nilai kerugianyang Penggugat harus dan patut diterima.7.
Rp. 14.000, (empat belas ribu rupiah) dan panitia dalam menetapkan harga pergantiantanah tersebut tidak membedakan pemilik tanah yang sudah mempunyai sertifikat danjuga tidak memperhatikan tanaman, ataupun bangunan yang terdapat di atas tanahtersebut, Semuanya disama ratakan ganti rugi tersebut kepada pemilik tanah tersebut,bahwa setahu saksi Penggugat sangat keberatan dengan harga pergantian tanahtersebut oleh karena tanah penggugat tersebut telah bersertifikat berbeda denganpemilik tanah yang lain
Terbanding/Penggugat : SARIPUDIN, SE, M.Si
Turut Terbanding/Tergugat II : KETUA RT Lima Belas
Turut Terbanding/Tergugat III : LURAH MAKROMAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : CAMAT SAMARINDA ILIR
39 — 18
Pembanding/Tergugat I : SUPARNI
Terbanding/Penggugat : SARIPUDIN, SE, M.Si
Turut Terbanding/Tergugat II : KETUA RT Lima Belas
Turut Terbanding/Tergugat III : LURAH MAKROMAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : CAMAT SAMARINDA ILIR./2017/PN Smr tanggal31 Desember 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan NegeriSamarinda dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejakhari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masingmasing kepada:1.
Terbanding/Tergugat I : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LAHEI MANGKUTUP TAHUN DUA RIBU TUJUH BELAS
Terbanding/Tergugat II : CAMAT MANTANGAI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS
30 — 7
Pembanding/Penggugat : ATISNO
Terbanding/Tergugat I : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LAHEI MANGKUTUP TAHUN DUA RIBU TUJUH BELAS
Terbanding/Tergugat II : CAMAT MANTANGAI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS
HERMANTO
Tergugat:
1.Walikota Jambi
2.Bupati Batanghari
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi
4.Dinas Pendidikan Kota Jambi
5.Kepala Sekolah Sekolah Dasar Dua Ratus Dua Belas
106 — 29
Penggugat:
HERMANTO
Tergugat:
1.Walikota Jambi
2.Bupati Batanghari
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi
4.Dinas Pendidikan Kota Jambi
5.Kepala Sekolah Sekolah Dasar Dua Ratus Dua BelasKepala Sekolah Dasar Dua Ratus Dua Belas,berkedudukan di Jin. Sunan Gunung Jati RT. 02Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota BaruKota Jambi., dalam hal ini memberikan kuasa kepadaM. Syahlan Samosir, S.H., M.H., Adi Saputra, S.H.,CLA., Helmi, S.H., dan Mawardi, S.H., masingmasingPengacara/Advokat Pemerintah Kota Jambi yangberkantor di JI. Jend.
Saat itu tidak ada serah terimadari Kabupaten ke Kota; Bahwa pada saat ini bangunan SD sudah bertambah, sudah adabangunan tambahan sehingga total ada 18 (delapan belas) kelas dan 1(satu) ruang kantor;Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Padt.G/2020/PN Jmb Bahwa setelah Tahun 1987 mulai dibangun bangunan tambahansecara bertahap, saksi tidak ingat tahun persisnya; Bahwa saat pembangunan bangunan tambahan, tidak ada pihakyang keberatan; Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS
Tergugat:
6.Gregorius Rudi Wiboyo
7.Herman Sofyan, SH
8.RINI WAHYUNINHSIH, P.hd
9.Kuntari Jatiningsih
10.Richardus Sandi Nurcahyo
121 — 85
Penggugat:
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS
Tergugat:
6.Gregorius Rudi Wiboyo
7.Herman Sofyan, SH
8.RINI WAHYUNINHSIH, P.hd
9.Kuntari Jatiningsih
10.Richardus Sandi Nurcahyo
Terbanding/Penggugat : HENGKI HALIM
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepl. SITARO
39 — 23
Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Panitia Pengadaan Tanah Bandara Siau TA Dua Ribu Empat Belas Diwakili Oleh : RAFEL M. BILORO, S.H.
Terbanding/Penggugat : HENGKI HALIM
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepl. SITARO;Total Perhitungan selama setahun sebesar =Rp. 5.136.200.000,;Kerugian selama setahun Rp. 1.333.800.000 dikalikan selama 20 tahun kedepan ditambah Rp.5.136.200.000, menjadi Rp. 31.812.200.000 (Tigapuluh satu miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).Sejumlah inilah nilai kerugian yang Penggugat harus dan patut diterima.7.
Desember 2019;Mengingat akan Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(inzage) perkara perdata Nomor. 35/Pdt.G/2019/PN Thn yang dibuat olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang memberikesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan TurutTergugat pada tanggal 29 Nopember 2019, kepada Kuasa Terbanding semulaKuasa Penggugat pada tanggal tanggal 4 Desember 2019 untuk mempelajariberkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam tenggangwaktu selama 14 (empat belas
dalamposita gugatan penggugat, yang dipertimbangkan olehmajelis hakim pengadilan negeri, tidak akan di tanggapilebih jauh di karenakan tidak dapat membuktikan secarapasti jumlah serta nilai jual dari tanamantanaman tersebut,dan juga tidak di minta oleh penggugat/terbanding dalampetitum gugatannya, sehingga harus di kesampingkan ;Bahwa berdarsarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor :1435 K/PDT/2018, yang bunyinyasebagai berikut bahwa oleh karena pengajuan gugatantelah melewati 14 (empat belas
Tinggi No.103 /Pdt/2017/PT.Mnd ;Bahwa dalam putusan Pengadialn Negeri Tahuna MajelisHakim mempertimbangkan dan memutus perkara a quoMengacu pada Undangundang No.2 Tahun 2012 TentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum, maka terhadap jangka waktu untuk menyelasaikankeberatan nilai ganti rugi hanya di berikan dalam jangkawaktu 14 hari pada di hitung setelah di tetapbkannya besarnilai ganti rugi Pasal 5 keberatan sebagaimana di maksuddalam Pasal 3 di ajukan paling lama 14 (empat belas
SEBASTIANUS FATUBUN
Tergugat:
1.TNI AD Cq KODAM TUJUH BELAS CENDRAWASIH Cq KOREM SATU TUJUH TIGA PVB
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq BPN KABUPATEN BIAK NUMFOR
92 — 28
Penggugat:
SEBASTIANUS FATUBUN
Tergugat:
1.TNI AD Cq KODAM TUJUH BELAS CENDRAWASIH Cq KOREM SATU TUJUH TIGA PVB
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq BPN KABUPATEN BIAK NUMFORTNI Ad cq Kodam Tujuh Belas Cendrawasih cq Korem Satu Tujuh TigaPvb, bertempat tinggal di JI. Majapahit, Biak a*Papua , sebagai Tergugat I;2. Pemerintah Ri cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional cq Bpn Kabupaten BiakNumfor, bertempat tinggal di JI.
denganmenggunakan linggis dan hammer;Bahwa saksi pernah mendengar setelah ada gugatan akan tetapi dahulutidak ada sertifikat atas nama konwilham;Bahwa setahu saksi tidak ada pelepasan untuk sertifikat dari Konwilham;Bahwa saksi hadir saat diadakan Pemeriksaan Setempat;Bahwa saksi hadir saat diadakan Pemeriksaan Setempat dan saat diukurdulu oleh Konwilham harusnya dari Jalan Raya Utama didepan (JalanSriwijaya) yang mana dulu dipatokmpada tahun 1978 atau 1979 dimanasaat itu saksi masih berusia 18 (delapan belas
Prajurit TNI Ad pada tahun 1982 diBatalyon 751 Sentani dan sebelum pensiun bertugas di Pos warsa di BiakUtara;Bahwa saksi kembali bekerja di Biak pada tahun 1996 atau 1997;Bahwa sejak saksi masih kecil sudah mengetahui bahwa di lokasi tersebutsuda ada Korem;Bahw saksi sudah mengetahui dari dulu akan tetapi yang saksi ketahui yangdikuasai oleh Konwilham hanya 2 (dua) kopeng saja;Bahwa saksi mengakui sertifikat dari Dinas Sosial pada Tahun 1991;Bahwa pada tahun 1981 ketika saksi berusia 18 (delapan belas
Kodim untuk melakukanpembicaraan;Bahwa pada tahun 2001 saksi sudah berdinas di Biak, saksi pindah dariNabire kembali ke biak pada tahun 1997 atau 1998;Bahwa Alm.lsak Randongkir adalah adik kandung saksi;Bahwa saksi juga memiliki hak atas tanah sengketa tersebut;Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan dalam surat pelepasan tersebut karenasaat itu saksi masih berdinas sebagai Prajurit TNI Ad akan tetapi saksimengakui itu tanah adat milik saksi dan alm.lsak Randongkir;Bahwa saat saksi berusia 18 (delapan belas
Guest house/wisma.Pasal 63 yang berbunyi :1) Penghuni Rumah Negara apabila tidak mengindahkan ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dan 58, dilaksanakan tindakanpengosongan rumah negara oleh PPB.E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk;2) Tindakan pengosongan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terlebin dahulu dengan memberikan surat peringatan I, suratpenringatan Il dan surat peringatan Ill dalam tenggang wakti masingmasing 14 (empat belas) hari;3) Ganti rugi atas segala biaya akibat
SERIKAT PEKERJA MULTI TIGA BELAS
Termohon:
1.PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL
2.Hiendra Soenjoto
3.PEITER PAAIS
4.AZHAR UMAR
5.ASMA ADMI USMAN
112 — 277
Pemohon:
SERIKAT PEKERJA MULTI TIGA BELAS
Termohon:
1.PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL
2.Hiendra Soenjoto
3.PEITER PAAIS
4.AZHAR UMAR
5.ASMA ADMI USMAN
Tergugat:
1.BUPATI BARITO SELATAN
2.PENGGUNA ANGGARAN TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
3.KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
4.BENDAHARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
5.PENGGUNA ANGGARAN (PA) TAHUN 2016 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
6.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
143 — 35
Tergugat:
1.BUPATI BARITO SELATAN
2.PENGGUNA ANGGARAN TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
3.KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
4.BENDAHARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
5.PENGGUNA ANGGARAN (PA) TAHUN 2016 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
6.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan SITARO di ondong
26 — 21
Panitia Pengadaan Tanah Untuk Bandar Udara SIAU Tahun Anggaran Dua Ribu Empat Belas
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan SITARO di ondong
yayasan pengembangan pendidikan tujuh belas (ypp 17)
Tergugat:
1.Gregorius Rudi Wibowo
2.Herman Sofyan, SH
3.Rini Wahyuningsih, Ph.D
4.Kuntari Jatiningsih
5.Richard Sandi Nur Cahyo
46 — 30
Penggugat:
yayasan pengembangan pendidikan tujuh belas (ypp 17)
Tergugat:
1.Gregorius Rudi Wibowo
2.Herman Sofyan, SH
3.Rini Wahyuningsih, Ph.D
4.Kuntari Jatiningsih
5.Richard Sandi Nur Cahyo
14 — 11
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama15(lima belas) tahun setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon dansetelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :a. Termohon selalu berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuanPemohon;b. Termohon sering berkata tidak jujur dan kurang mengurus rumah tanggasebagaimana layaknya seorang isteri dan ibu dari anakanak Pemohondan Termohon;c.
2.PT BUMI SILICA MAKMUR
465 — 98
BAMBU KUNING DELAPAN BELAS
2.PT BUMI SILICA MAKMUR