Jaminan/Peletakan Sita Jaminan (ConservatoirBeslaag) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi, yaitu: seluruh peralatan kantor milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PT AM Capital Indonesia) berikut perusahaanafiliasinya, yaitu: PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia, tidak terkecualicomputer desk top, monitor computer desk top, note book, printer, mesinfaxcimile, foto copy, UPS, server dan seluruh peralatan elektronik, dan/ataucomputer yang berada di Server Room dan Dealing

rupiah) per harisecara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara inisampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yangdimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas seluruhperalatan kantor milik PT AM Capital Indonesia berikut perusahaan afiliasinya,tidak terkecuali seluruh peralatan elektronik, dan/atau computer yang beradadi Server Room dan Dealing

General Manager job description pada butir 11 (Bukti PK12), yangdisebut pula dalam Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK1), secarajelas mencantumkan pula wewenang General Manager untukmengurus masalah perpajakan (dealing wth taxation) PemohonPeninjauan Kembali;g. Bahwa fakta yang terungkap serta terbukti dalam persidangan diPengadilan Pajak bahwa Sdr.

Putusan Nomor 407 K/TUN/2017Pemohon Kasasi sebagai mana maksud Pasal 50 UndangUndangNomor 40 Tahun 2009.Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta danPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatasmerupakan pertimbangan yang tidak fair (unfair dealing) terhadapPara Pemohon Kasasi, yang mana Majelis Hakim tingkat Bandingtelah mendasarkan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkatpertama yang telah tidak berdasarkan UndangUndang RI Nomor 5Tahun 1986, dimana Pengadilan Tingkat

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negarabahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan sebagai JudexFacti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medantersebut Telah Benar sesuai dengan Hukum Yang berlaku, oleh karena itupertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan Hukumditingkat Banding,Bahwa pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha NegaraMedan merupakan pertimbangan yang tidak fair (unfair dealing

melalui pemindahbukuan rekening bank(menerima secara tunai/cash);d. menerima setoran Margin untuk suatu rekening Nasabah yang identitaspengirimnya tidak sama dengan identitas Nasabah yang tertera dalamdokumen Perjanjian Pemberian Amanat;e. memberi pinjaman dana kepada Nasabah untuk keperluan Margin;menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password)kepada pihak lain selain Nasabah;g. menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (settlement) merangkapsebagai tenaga pelaksana transaksi (dealing

Nomor 654 PK/Pdt/2017Penggugat ternyata sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadikejanggalan terhadap pembayaran gaji karyawan, kemudian Direksimelakukan fungsi kegiatan managemen (duties of diligence) dan melakukanpengawasan seluruh jalannya perusahaan (duty of care) diketahui Tergugattelah melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi (self dealing)dilakukan dengan cara curang (tainted by fraud), mempunyai kepentingan(conflict of interst) mendirikan badan hukum (CV) Sumber Miduk Jaya

Sudah tentu General Manager job description tidak akanmencantumkan soal tanggung jawab renteng yang telah tercantumdalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP karena jika ada pencantuman yangdemikian dapat dipastikan tidak ada seorang pun yang maumenerima job description yang demikian;General Manager job description pada butir 11 (Bukti PK12), yangdisebut pula dalam Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK1), secarajelas mencantumkan pula wewenang General Manager untukmengurus masalah perpajakan (dealing wth taxation

Dengandemikian sksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam hal surat kuasa dinyatakanditolak";Bahwa pertimbangan hukum yang diambil Judex Facti tersebut merupakanpertimbangan hukum yang tidak fair (unfair dealing) dan penyesatan fakta hukumterhadap Pemohon Kasasi I., dimana secara faktual telah jelas dan nyata bahwaperbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat gugatan bukan hanya sekedarkesalahan redaksional penulisan semata, namun kesalahan tersebut merupakan cacathukum dimana Judex Facti telah

khusus, akan tetapi sudah dipertimbangansecara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;Dan alinea 3 halaman 7 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding yangmenimbang :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanberpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan.Bahwa pertimbangan tersebut diatas merupakan pertimbangan yang tidakfair (unfair dealing

General Manager Job Description pada butir 11 (Bukti PK12), yang disebutpula dalam Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK1), secara jelasmencantumkan pula wewenang General Manager untuk mengurus masalahperpajakan (Dealing with taxation) Pemohon Peninjauan Kembali;g. Bahwa fakta yang terungkap serta terbukti dalam persidangan di PengadilanPajak Bahwa Sdr.

(hereby referredas MIE), having registered address in Singapore as: 25 Leng KeeRoad and PT TC Subaru (hereby referred as PTTCS), a PMAcompany, having registered address in Jakarta as: Jalan SultanIskandar Muda no: 24, Jaksel, are two business entities registeredwth the same owmership.PELAWAN BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN DOKTRINSELF DEALING ;18.Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yangdisebut sebagai self dealing.

Bahwa pertimbangan tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidakfair (unfair dealing) ternhadap Para Penggugat/Para Pembanding, yang manaMajelis Hakim Tingkat Banding telah mendasarkan pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah tidak berdasarkanUndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986, dimana Pengadilan TingkatBanding tidak melihat secarakeseluruhan alasan pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Pertama dalam alinea 2 halaman 79 yang menimbang:Menimbang, bahwa berdasarkan uraian

General Manager Job Description pada butir 11 (Bukti PK12),yang disebut pula dalam Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK1),secara jelas mencantumkan pula wewenang General Manager untukmengurus masalah perpajakan (Dealing with taxation) PemohonPeninjauan Kembali;g. Bahwa fakta yang terungkap serta terbukti dalam persidangan diPengadilan Pajak bahwa Sdr.

Faith fulness to ones duty or obligation (3).observance of reasonable commercial standards of fair dealing inagiven trade or business, or (4). absence of intent to defraud or toseek unconscionable advantage.Prof. R.

Karena itu Tergugat Ill menurutketentuan hukum perikatan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.Dalam Blacks Law Dictionary yang dimaksud itikad baik atau good faithadalah: A state of mind consisting in (1). honesty in belief or purposes(2). faithfulness to ones duty or obligation (3). observance of reasonablecommercial standards of fair dealing in agiven trade or business, or (4).absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.43Prof. R.

Menyediakan ruangan perdagangan (dealing room) yang terpisahdengan ruangan penyelesaian (settlement room);g. Menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi rekening terpisah(Segregated Account);h. Menjelaskan bahwa dana nasabah harus ditransfer atau disetorkan kerekening terpisah (SA);i. Menjelaskan biayabiaya yang akan dikenakan kepada nasabah;j. Menjelaskan alternatif penyelesaian perselisinan perdata khususnyamengenai sengketa keuangan;k.

atch ba Dipindai dengan CamScanner1etek rerrebewet becker deegun eksia beets teplaliee dia ualal Sepeeli ape eee 6) rican apavk jpg i jeans walla Maperet irroreah wrererure tele ee herp chars ajaince Weel n rerrcrecghes rssh brveped ictal sa mrerra eral as perbautan tererted blah mh ole.hp fet pele eed ee, vl Pe ee ee ee Laatean ir, AAaydab mevprisbas sd basyr pista caer itd So Ale erdieng ow bowlgee WHEL erdalee Geb Saag pees etek ee bace hve bam nab wath a pds pleat sane pees unre meres) bere dealing

Bahwa sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guideliness, ketentuanmengenai "Burden Of Proof' (Beban Pembuktian) dalam kasus transferpricing:Paragraf 4.11, antara lain menjelaskan bahwa:In most juridiction, the tax administration bears the burden of proof bothin its internal dealing with the tax payer (e.g. assessment and appeals)and in litigation.

Terhadap peristiwasemacam ini, majelis hakim meyakini bahwa Penggugat harus diberikanperlindungan hukum sebagai Pembeli yang beritikad baik (good faith)sebagaimana dalam buku Blacks Law Dictionary karangan Bryan A.Garner halaman 713 menyebutkan bahwa yang dimaksud itikad baikatau good faith adalah: 1 A state of mind consisting in (1)honesty inbelief or purposes. (2) faithfulness to ones duty or obligation, (3)observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a giventrade or business

Akan tetapi tindakan upayapaksa dalam bentuk apapun yang dilakukan penguasa harus49sesuai dengan proses yang ditentukan hukum (due processof law) berdasar asas:1) Perlakuan yang sama di depan hukum (equaltreatment/equal dealing before the law) ,dan2) 2).

Spot and Promissory Foreign Exchange iB(FX iB): Dealing facility untuk mendukungpenjualan dan pembelian mata uang asingoleh nasabah.Jangka Waktu Jatuh : a. Revolving iB yaitu. sampai denganTempo maksimum 8 (delapan) bulan = sejak(Pasal 2.8) penarikan fasilitas;b. Sight L/C iB yaitu sampai dengan tanggaljatuh tempo sebagaimana diatur lebihlanjut dalam masingmasingAkad/perjanjian terkait; danc.