Undangundang No. 31 Tahun 1999, adalah terletak pada adanyapredikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalamPasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yangmemangku suatu jabatan atau kedudukan, Istilan kKedudukan disamping perkataanjabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka orang yangmenyalahgunakan kewenganan

yang telah dibenarkan oleh Terdakwa didepan persidangan ini yaituTerdakwa RIMAWATI, SH, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPKTahun Anggaran 2011, sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas PemadamKebakaran Dan Penanggulangan Bencana Propinsi DKI Jakarta Nomor : 1041/2011tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DanPenanggulangan Bencana Propinsi DKI Jakarta Nomor : 146/2011 tentangPendelegasian Kegiatan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), didakwamenyalahgunakan kewenganan

diterima.Berdasarkan uraianuraian di atas, maka beralasan hukum jika Majelis HakimPengadilan Negeri Kelas B Garut yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:1.2.Menerima Eksepsi TERGUGAT X seluruhnya;Menyatakan gugatan PENGGUGAT sudah lampau;Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);Menolak petitum gugatan PENGGUGAT pada posita angka 35 karenasyah tidak syahnya kewenganan

diterima.Berdasarkan uraianuraian di atas, maka beralasan hukum jika Majelis HakimPengadilan Negeri Kelas B Garut yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:1.2.3.Menerima Eksepsi TERGUGAT X seluruhnya;Menyatakan gugatan PENGGUGAT sudah lampau;Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);Menolak petitum gugatan PENGGUGAT pada posita angka 35 karena syahtidak syahnya kewenganan

Bahwa tugas dan kewenganan saksi secara normative sebagai Kepala BPKAD salah satudiantaranya membuat rancangan APBD maupun APBD perubahan bersama dengan TimAnggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas di DPRD sedangkan kewenangan memberibantuan kepada KPA ; Bahwa pada tahun 2008 itu dinas perhubungan mengajukan usulan kepada tim anggaraneksekutif yaitu salah satu programnya pengadaan kapal patroli setelah itu disampaikan ke37DPRD untuk dibahas tapi sebelum pembahasan finalnya di DPRD, kami ada beberapa

Pengangkatan CPNSyang dibawa oleh orangorang yang mengaku telah lolos seleksi CPNSadalah palsu;Bahwa benar saksi dapat memastikan kalau SK. yang dipegang olehpeserta yang berkumpul di kantor BKN Regional III Bandung tersebutpalsu, karena :1 Amplop tidak sesuai dengan spesipikasi yang ada dikantorBKN.2 Penulisan tidak sesuai dengan yang ada di kantor BKN.3 Tanda tangan kepala BKN palsu.4 Secara normative kewenganan untuk mengangkat CPNSadalah pejabat Pembina kepegawaian instansi masingmasing,BKN hanya

Unsur kesalahan tidak dikemukakan dalam konteksPasal 156a KUHP harus dinyatakan dimuka umum;Bahwa, Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UndangUndang RI No. 19tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 unsur kesalahan dirumuskandengan sengaja dan tanpa hak artinya mengetahui dan menghendakidilakukan tanpa kewenganan dan hak.

berharap dilakukan oleh camat atau kepala desa dan pada tahun 2013 program raskinTA.2013 pernah di sosialisasikan lewat siaran Radio Pemerintah .Bahwa mekanisme pengajuan raskin Kabupaten MAnggarai Timur tidak diajukan setiap Tahunnya karena di arahkan langsung oleh Pemerintah Pusatmelalui program perlindungan sosial yang di dalamnya termasuk kegiatanBeras Miskin dan selanjutnya sampai dengan saat sekatang ini pemerintahKabupaten Manggarai Timur sampai dengan tingkat desa / Keluarahan diberikan kewenganan

lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5UndangUndang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/I/2011 tanggal 07 Februari 2011,telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta yangmelakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri19atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenganan

Tugas KonsilKedokteran yakni memiliki Kewenganan untuk menyetujui dan menolakpermohonan registrasi dokter.

atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain darimaksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat ataudiduduki oleh pelaku tindak pidan korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenganan

UndangUndang No. 20 Tahun 2001, pada hal kedua pasal tersebut mengaturperbuatan hal yang hampir sama, namun berbeda mengenai bagian inti deliknya (bestanddeeldelict) ;Menimbang, bahwa bagian inti delik (bestanddeel delict) dari pasal 2 UndangUndangtersebut adalah melawan hukum sedangkan bagaian inti delik (bestanddeel delict) dari pasal 3UndangUndang tersebut adalah penyalahgunaan kewenganan ;203Menimbang, bahwa dalam melawan hukum tentunya termasuk diantaranya adapenyalahgunaan kewenangan, dengan

perkataan lain melawan hukum adalah genus sedangkanpenyalahgunaan kewenganan adalah species ;Menimbang, bahwa pertanyaan mengapa kedua hal tersebut diatur dalam dua pasal,menurut hemat Majelis tentunya pembuat UndangUndang mempunyai maksud untukmemberikan batasan pada subjek delik tindak pidana korupsi tersebut, artinya pada Pasal 2UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

dengan pertimbangan hukum sertaamar putusan sebagai berikut :"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dengan faktahukum yang terjadi di dalam persidangan maka menurut hemat MajelisHakim yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan penggugatadalah mengenai kepemilikan antara penggugat dengan Tergugat IIIntervensi sehubungan dengan diterbitkannya sengketa a quo olehTergugat, yang seharusnya permasalahan ini bukan menjadikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya tetapimenjadi kewenganan

nilai belanjanya tidak sesuai dengan realita harga belanja dan jasayang dibayarkan; Bahwa ternyata Laporan Pertanggungjawaban (LP) juga belum dibuat olehTerdakwa selaku Pejabat Kepala Negeri Administratif Fattolo;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka jelas peranan Terdakwa dalampengelolaan dana ADD dan DD pada tahun 2016 selaku Pejabat Kepala Negeri Fattolotelah terjadi penyimpangan;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dalamkedudukannya sebagai pejabat yang memiliki kewenganan

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, padahal kedua pasal tersebut mengatur perbuatan hal yang hampir sama, namun berbedamengenai bagian inti deliknya (bestanddeel delict) ;Menimbang, bahwa bagian inti delik (bestanddeel delict) dari pasal 2 UndangUndang tersebut adalah melawan hukum sedangkan bagian inti delik (bestanddeel delict)dari pasal 3 UndangUndang tersebut adalah penyalahgunaan kewenganan ;Menimbang, bahwa dalam melawan hukum tentunya termasuk diantaranya adapenyalahgunaan kewenangan, dengan

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, padahal kedua pasal tersebut mengatur perbuatan hal yang hampir sama, namun berbedamengenai bagian inti deliknya (bestanddeel delict) ;Menimbang, bahwa bagian inti delik (bestanddeel delict) dari pasal 2 UndangUndang tersebut adalah melawan hukum sedangkan bagian inti delik (bestanddeel delict)dari pasal 3 UndangUndang tersebut adalah penyalahgunaan kewenganan ;Menimbang, bahwa dalam melawan hukum tentunya termasuk diantaranya adapenyalahgunaan kewenangan, dengan

KRK/CPC-116/2006 tanggal 23 November 2006;

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkanhalaman 14putusan perkara tipikornomor 123/pid.sustpk/2015/pn mdnPasal 5 UndangUndang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011tanggal 07 Februari 2011,telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta yang melakukanperbuatanyang dengan tujuan menguntungkan din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenganan

Atasan langsungsaksi adalah Kepala Dinas karena Kepala Bidang Sarana danPrasaran masih kosong.Bahwa tupoksi saksi selaku Kasi Sarana dan Prasaranamenyiapkan fasilitas yang layak bagi proses pendidikan diKabupaten Banyuwangi dan kewenganan yang saya miliki selakuKasi Sarana dan Prasarana yaitu melakukan seleksi terhadapsekolahsekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas danfasilitasfasilitas penunjang sekolah untuk diajukan kepada KepalaDinas untuk mendapat persetujuan atas usulan lembagalembagasekolah

KRK/CPC-116/2006 tanggal 23 November 2006;

KRK/CPC-116/2006 tanggal 23 November 2006;