SUMBAWA BANGKIT SEJAHTERA;

Bukti T2122.Bukti T22: Putusan Komisi: Putusan KomisiInformasi Pusat Nomor 199/VI/KIPPSMA/2011 (fotokopi dari fotokopi);Informasi Jawa Barat Nomor 360/PTSNMK.A/KIJBR/XII/KJBR/2014 (fotokopi dari fotokopi);: Putusan Komisi Informasi Banten Nomor 061/VII/KI BANTENPS/2018 (fotokopi dari fotokopi);: Berita "Airin Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD2017 pada website www.dprdtangerangselatan.go.id tanggal26 Juni 2018 (fotokopi dari fotokopi);: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) KotaTangerang

Nomor 821.12/01/BKD.KAB.KPG/2015, tanggal 15JanuariBahwa dalam menjalankan wewenang, fungsi, tugas pokok, hak dankewajiban sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Kupang, Penggugat belum pernah melanggar disiplin PegawalNegeri Sipil sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010, bahkan senantiasa menunjukkan kinerja yang positifsebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan PemerintahanHalaman 6 dari 68 Halaman Putusan Nomor 26/G/2016/PTUNKPGDaerah (LPPD

Melakukan pengawasan Pemerintahan seperti LPPD (LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dan LKPJ (LaporanKeterangan Pertanggungjawaban) ;b. Membantu Bupati dalam bidang Kemasyarakatan yang terkait denganPembinaan Kemasyarakatan ;c. Melakukan pemeriksaan atas perintah Bupati terhadap halhal yangterkait dengan Kepegawaian, Keuangan, Peralatan dan PelaksanaanProyek di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak ;d.

Melakukan pengawasan Pemerintahan seperti LPPD (laporanPenyelenggaran Pemerintahan Daerah) dan LKPJ (LaporanKeterangan Pertanggungjawaban) ;b. Membantu Bupati dalam bidang Kemasyarakatan yang terkait denganPembinaan Kemasyarakatan ;c. Melakukan pemeriksaan atas perintah Bupati terhadap halhal yangterkait dengan Kepegawaian, Keuangan, Peralatan dan PelaksanaanProyek di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfakd.

YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan PelatinanProvinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas PekerjaanUmum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisipada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepadaKadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihalPermintaan Ke2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten SelumaTahun 2010, yang ditandatangani

Yasarlin M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan PelatinhanProvinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas PekerjaanUmum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisipada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepadaKadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihalPermintaan Ke2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten SelumaTahun 2010, yang ditandatangani

Yasarlin M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan PelatinhanProvinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas PekerjaanUmum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisipada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepadaKadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihalPermintaan Ke2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten SelumaTahun 2010, yang ditandatangani

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran2019 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhirTahun Anggaran 2019;(2).

IndonesiaNomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 10huruf g ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Surat Nomor : 005/319/Tum tanggal 16 April2020 Perihal Undangan ( Fotocopy sesuai denganfotocopy );Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Desa PenetapanRancangan Peraturan Desa Gebang Kulon KecamatamGebang Kabupaten Cirebon Tentang Daftar KewenanganDesa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan LokalBerskala Desa ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa(LPPD

., yaitu Program AksiMengatasi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan;bahwa, pada awalna saksi adalah Ketua LPPD diDesa Bululawang, olehkarena kesibukan saksi, mengakibatkan saksi tidak dapat aktif, sedangkanKepala Desa (terdakwa I) tidak memberi ijin kepada saksi untukmengundurkan diri;bahwa, kemudian ada PAM DKB., saksi oleh Kepala Desa diberi tugassebagai Bendahara (program tersebut), kemudian saksi oleh Kepala Desa(terdakwa I), diperintahkan untuk membuka rekening di Bank Jatim, gunamenerima dana

Penyusunan Rp Rp Rp. 1.000.000, LPPD, LKPJ, 1.000.000dan KPPD10. Biaya Rp Ro Rp. 2.000.000, Pengadaan 2.000.000PakaianPerangkattt. Operasional Rp Rp 7.000.000Rp. 500.000,MUI dan PHBI 7.500.00012. Biaya Ro Rp 8.000.000Rp. 2.000.000, Pembinaan 10.000.000Gapoktan danHKPig. Biaya Rp Rp 8.000.000Rp. 4.500.000, Pembangunan 12.500.000PAUD14, Biaya Ro Rp 7.575.000Rp. 925.000,Pembinaan 8.500.000Olahraga danPHBN15. Biaya Kegiatan Rp Rp 2.050.000Rp. 2.950.000, Bantuan Sosial/5.000.000Bencana16.

AparatDesa(TPAPD)Rp 133.400.000Rp 132.900.000Rp. 500.000, Biaya ATKRp 13.345.034Rp 860.000Rp. 12.535.034, BiayaRapatrapatRp = 4.701.787Rp. 4.701.787, Listrik, Telp,dankoranRp 4.000.000Rp 361.000Rp. 3.639.000, PerjalananDinasRp 13.500.000Ro 1.010.000Rp. 12.490.000, PengadaanPemeliharaanKendaraanBermotor Rp 5.800.000Rp 885.000 Rp. 4.915.000, Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2015/PT.Bdg PelaksanaanMUSRENBANGDESFp3.000.000FpFp. 3.000.000, PenyusunanRAPBDesFp3.000.000FpFp. 3.000.000, Penyusunan LPPD

No. 2291 K/PID.SUS/201720.21.22.23.1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepadaKadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihalPermintaan Ke2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten SelumaTahun 2010, yang ditandatangani oleh Bundra Jaya SH Wakil BupatiSeluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan UmumPemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi padakolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011;1(satu) lembar surat dari Camat Kecamatan

YASARLIN M.Pd Pembina Utama MudaNIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan PelatihanPropinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas PekerjaanUmum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisipada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepadaKadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihalPermintaan Ke2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten SelumaTahun 2010, yang ditandatangani

YASARLIN M.Pd Pembina Utama MudaNIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan PelatihanPropinsi Bengkulu, berikut 1 (Satu) lembar disposisi Dinas PekerjaanUmum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisipada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepadaKadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihalPermintaan Ke2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten SelumaTahun 2010, yang ditandatangani

APBDesauntuktahunberjalanbesertalampirannyasetelahdilakukanevaluasiolenCamat;daftarrincianpbenggunaan Dana Desakeseluruhan dan tahappertama;fotocopy KTP KepalaDesa, RKD, NPWP, NPWPD atasnamaPemerintahDesa;visualisasi 0% (untukkegiatanbidangpembangunandesa);faktalntegritaspenggunaandanadesa (bermateraiRp. 6.000,);laporanRealisasiAPBDesaSemesterkeduaTahunsebelumnya;peraturanDesatentangLaporanPertanggungjawabanRealisasiPelaksanaanAPBDesaTahunsebelumnyabesertalampirannya;laporanRealisasi Dana DesaTahunSebelumnya;danlaporanPenyelenggaraanPemerintahanDesa (LPPD

Dana Desa keseluruhan dan tahappertama; foto copy KTP Kepala Desa, RKD, NPWP, NPWPD atas namaPemerintah Desa; viSualisasi 0% (untuk kegiatan bidang pembangunan desa); fakta Integritas penggunaan dana desa (bermaterai Rp. 6.000,); laporan Realisasi APBDesa Semester kedua Tahun sebelumnya; peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban RealisasiPelaksanaan APBDesa Tahun sebelumnya beserta lampirannya; laporan Realisasi Dana Desa Tahun Sebelumnya;dan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD

Laporan Realisasi Dana Desa Tahun Sebelumnya;danLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) TahunSebelumnya.Untuk penyaluran tahap kedua dilampiri :a. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap pertama berikut0aQansnd&.g.h. Laporan Realisasi APBDesa semester pertama; danbukti setoran pajak;. Surat Permohonan penyaluran dari kepala desa;Rekomendasi Camat;. Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa tahap kedua;.

Daftar rincian Penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB danRetribusi Daerah keseluruhan dan tahap pertama;9) Foto copy KTP Kepala Desa, RKD, NPWP, NPWPD atas namaPemerintah Desa;10) Fakta Integritas penggunaan ADD, DBH Pajak Non PBB danRetribusi Daerah (bermaterai Rp. 6.000,);11) Laporan Realisasi APBDesa Semester kedua Tahun sebelumnya;12) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban RealisasiPelaksanaan APBDesa Tahun sebelumnya beserta lampirannya;dan13) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD

Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan NotarisIRWAN SANTOSO, SH No. 55 tertanggal 20 Oktober 2009. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Sekolah atasnama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor: 01/PBPS/TKMS/VI/2009 tertanggal2 Juni 2009. 1 (satu) bundel Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan PendidikanMekar Sari Nomor: 02/PBPS/TKMS/X/2009 tertanggal 14 Oktober 2009. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban atas nama Yayasan PendidikanMekar Sari Nomor: 03/YPMS/LPPD

Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan NotarisIRWAN SANTOSO, SH No. 55 tertanggal 20 Oktober 2009. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Sekolah atasnama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor: 01/PBPS/TKMS/V1/2009 tertanggal2 Juni 2009. 1 (satu) bundel Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama YayasanPendidikan Mekar Sari Nomor: 02/PBPS/TKMS/X/2009 tertanggal 14 Oktober2009. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban atas nama Yayasan PendidikanMekar Sari Nomor: 03/YPMS/LPPD

dan = mengoordinasikan pengelolaan dokumentasiperaturan perundangundangan, pengelolaan kearsipan, protokol danhubungan masyarakat di lingkungan DinasS;i. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasipenetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD,RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai denganketetentuan peraturan perundangundangan) J. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasipenetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD

dan = mengoordinasikan pengelolaan dokumentasiperaturan perundangundangan, pengelolaan kearsipan, protokol danhubungan masyarakat di lingkungan DinasS;i. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasipenetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD,RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai denganketetentuan peraturan perundangundangan, J. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasipenetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD

YASARLIN M.Pd Pembina Utama MudaNIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan PelatihanPropinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas PekerjaanUmum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisipada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.1(satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepadaKadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihalPermintaan Ke2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten SelumaTahun 2010, yang ditandatangani

YASARLIN M.Pd Pembina Utama MudaNIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan PelatihanPropinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas PekerjaanUmum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisipada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.20.1(satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepadaKadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihalPermintaan Ke2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten SelumaTahun 2010, yang ditandatangani

Permohonan Penyaluran Tahap (30%) pada Triwulan kedua,dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun yangbersangkutan yang kemudian dilaporkan pada Bupati Malangmelalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda KabupatenMalang dalam bentuk rekapitulasi oleh Camat dan dilampiriFotokopi rekening kas Pemerintah Desa;2.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes)tahun berjalan yang telah dibuat oleh desa dilaporkandalam bentuk surat pernyataan Camat yang menyatakanbahwa desa sudah membuat laporan secara tertulis;.Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDes) Tahun berjalan rangkap 2 (dua)yang dihimpun di Kantor Kecamatan;.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Tahun berjalan yang telah dibuat oleh Desa dilampiri SuratPernyataan Camat.b.

SP3: 07/63/01/060-OP06/PMPD-BPMD & KESSOS/ 2007 . pekerjaan OP Desa Sumber Mulia, biaya Rp.64.750.000,- Kab Tanah Laut TA 2007 ;5) 4 (empat) lembar Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) Desa Sumber Mulia Tahun 2008 Kab Tanah Laut Kec.

SP3:07/63/01/060OP06/PMPDBPMD & KESSOS/ 2007 . pekerjaanOP Desa Sumber Mulia, biaya Rp. 64.750.000, Kab Tanah LautTA 2007 ;5) 4 (empat) lembar Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa(LPPD) Desa Sumber Mulia Tahun 2008 Kab Tanah Laut Kec.Pelaihari Desa Sumber Mulia Di tanda tangani oleh Kepala desaSumber Mulia an.YO!

ahli saat ini adalah Sekretaris DPPKA Kabupaten TanahLaut;.Bahwa pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2)Permendagri No.37 Tahun 2007 yaitu meliputi semua penerimaan uangmelalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahunanggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;Bahwa suatu pendapatan desa haruslah dilaporkan sebagaimana Pasal4 huruf a Permendagri No.35 Tahun 2007 bahwa suatu penerimaan desaharus dimasukan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(LPPD

SP3:07/63/01/060OP06/PMPDBPMD & KESSOS/ 2007 . pekerjaan OPDesa Sumber Mulia, biaya Rp.64.750.000, Kab Tanah Laut TA 2007 ;4 (empat) lembar Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa(LPPD) Desa Sumber Mulia Tahun 2008 Kab Tanah Laut Kec.

SP3:07/63/01/060OP06/PMPDBPMD & KESSOS/ 2007 . pekerjaanOP Desa Sumber Mulia, biaya Rp.64.750.000, Kab Tanah LautTA 2007 ;5) 4 (empat) lembar Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa(LPPD) Desa Sumber Mulia Tahun 2008 Kab Tanah Laut Kec.Pelaihari Desa Sumber Mulia Di tanda tangani oleh Kepala desaSumber Mulia an.YO!

Penyusunan dan penyebaran informasi LPPD dan LKPJ kep. Bag.Tapem TA 2013, beserta lampiran;e Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No: 22/SPMLS1.20.03/2013 tanggal 04 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) untukpembayaran jasa kantor lainnya (publikasi spanduk) kep. Bag. Humas keg.

Penyusunan dan penyebaran informasi LPPD dan LKPJ TA 2013, beserta lampiran;e Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No: 49/SPMLS1.20.03/2013 tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) untukpembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah kep. Bag. Kesra keg.

satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;15) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;16) 3 (tiga) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;17) 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD

Januari, Februari, Maret Tahun 2017;87) 1 (satu) bundel Program Pelaksanaaan Pembangunan Desa Banguncipto TA 2015 disusun oleh TRI LAKSONO (Kasi Pembangunan Desa Banguncipto);88) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018;89) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2014;90) 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD

Kulon Progo Tahun 2014;93) 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Banguncipto Tahun 2018;94) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan TA 2016;95) 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Banguncipto Tahun 2017;96) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2015;97) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi Perencanaan dan Keuangan Tahun

Yyk14) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 3 Tahun 2018tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2018;15) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 10 Tahun 2017tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;16) 3 (tiga) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 1 Tahun 2017tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;17) 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD

Kulon Progo Tahun 2014;93) 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)Kepala Desa Banguncipto Tahun 2018;94) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Kasi Pembangunan dan PemberdayaanTA 2016;95) 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)Kepala Desa Banguncipto Tahun 2017;96) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi Perencanaan danKeuangan Tahun Anggaran 2015;97) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi Perencanaan danKeuangan Tahun Anggaran

Kulon Progo Tahun 2014;1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)Kepala Desa Banguncipto Tahun 2018;1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Kasi Pembangunan dan PemberdayaanTA 2016;1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)Kepala Desa Banguncipto Tahun 2017;1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi Perencanaan danKeuangan Tahun Anggaran 2015;1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi Perencanaan danKeuangan Tahun Anggaran 2016;Halaman 573

Kulon Progo Tahun 2014;93) 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)Kepala Desa Banguncipto Tahun 2018;94) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Kasi Pembangunan danPemberdayaan TA 2016;95) 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)Kepala Desa Banguncipto Tahun 2017;96) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi Perencanaandan Keuangan Tahun Anggaran 2015;97) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi Perencanaandan Keuangan Tahun Anggaran

Kulon Progo Tahun 2014;93) 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)Kepala Desa Banguncipto Tahun 2018;Halaman 684 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN Yyk94) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Kasi Pembangunan dan PemberdayaanTA 2016;95) 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)Kepala Desa Banguncipto Tahun 2017;96) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi Perencanaan danKeuangan Tahun Anggaran 2015;97) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung

Yasarlin M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, berikut 1(satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah KabupatenSeluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasitertanggal 26 Januari 2011;1 (satu) lembar Surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepadaKadis PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihalPermintaan Ke2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten SelumaTahun 2010, yang ditandatangani

Yasarlin M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, berikut 1(satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah KabupatenSeluma yang telah dibubuhi disposisi pada Kolom Instruksi Informasitertanggal 26 Januari 2011;1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepadaKadis PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihalPermintaan Ke2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten SelumaTahun 2010, yang ditandatangani

Bandung Barat yangtelah dilegalisir sesuai dengan rekomendasi Camat Cipeundeuy sebagai syaratpencairan bantuan keuangan Desa.3) 1 (Satu) bendel LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) DesaCiroyom Kec. Cipeundeuy Kab.

Bandung Barat yangtelah dilegalisir sesuai dengan rekomendasi Camat Cipeundeuy sebagai syaratpencairan bantuan keuangan Desa.1 (satu) bendel LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) DesaCiroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat tahun 2016 yang telah dilegalisirsesuai dengan rekomendasi Camat Cipeundeuy sebagai syarat pencairanbantuan keuangan Desa1 (satu) bundel Perdes Ciroyom nomor 6 tahun 2016 tentang Laporanpertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Ta. 2016 Desa CiroyomKec.

Bandung Barat yangtelah dilegalisir sesuai dengan rekomendasi Camat Cipeundeuy sebagai syaratpencairan bantuan keuangan Desa.18) 1 (satu) bendel LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) DesaCiroyom Kec. Cipeundeuy Kab.