Ditemukan 211 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING;
9646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Radjiman Widyodiningrat,RT 09, RW 06, Jakarta Timur, 18920, yang diwakili olehRudi Jamari, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan
    Jumlah (a + b)235.625.746.048 4 Jumlah PPN Kurang Bayar 51.129.8615 Sanksi Administrasi 51.129.8616 Jumlah Pajak yang masih harus dibayar 102.259.722 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 9 halaman.
    sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp3.642.260.582,00; dengan perincian sebagai berikut : PPN Kurang / (Lebih) Bayar Rp 1.821.130.291,00Sanksi Bunga Rp Sanksi Kenaikan Rp 1.821.130.291,00Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) Rp 3.642.260.582,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003235.16/2018/PP/M.XXB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : PT YAMAHAINDONESIA MOTOR MANUFACTURING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H.
Putus : 21-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 506 B/PK/PJK/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — BUT. PREMIER OIL NATUNA SEA BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11289 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 506/B/PK/Pjk/2019Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put107068.36/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, denganpetitum banding sebagai berikut:1. Mengabulkan selurunnya permohonan banding dari Pemohon Banding;2.
    Pengenaan Pajak 124,120,678 124,895,875 (775,197)2 PPh Terutang 12,412,068 24,979,175 (12,567,107)3 Kredit Pajak 24,824,136 24,824,136 4 PPh Kurang/(Lebih) Bayar (23) (12,412,068) 155,039 (12,567,107)11 RP Administrasi Bunga Pasal 13(2) 49,612 (49,612)12 PPh yang masih harus (Lebih) dibayar (12,412,068) 204,651 (12,616,719) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut107068.36/2013/PP/M.XXB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put107068.36/2013/PP/M.XXB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 22 Maret 2018 yangberhubungan dengan kewajiban dalam SKPKB Pajak Penghasilan PasalHalaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/Pjk/201926 Nomor 00003/246/13/081/15 tanggal 14 April 2015 Masa PajakJanuari s.d Desember 2013:DENGAN MENGADILI SENDIRI:3.
    Putusan Nomor 506/B/PK/Pjk/2019 PPh Kurang/(Lebih) Bayar (23) USD(12,412,068.00) Sanksi Administrasi US D0.00Jumlah PPh ymh (lebih) bayar USD(12,412,068.00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut107068.36/2013/PP/M.XXB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 22Maret 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut107068.36/2013/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding BUTPREMIER OIL NATUNA SEA BV;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H.
Putus : 30-01-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA
4315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Simatupang Kav. 1B RT009 RW 003, Cilandak, Jakarta Selatan, 12560, yangdiwakili oleh Daryl John Albury, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89808/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang
    Putusan Nomor 173/B/PK/Pjk/2019Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat menerimadan mengabulkan permohonan banding ini dengan seadiladilnya (et aequoet bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Januari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89808/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put89808/PP/M.XXB/16/201 7,tanggal 7 Desember 2017, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89808/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 7 Desember 2017 terkait sengketa a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 08-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 B/PK/PJK/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 751/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112082.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemaparan penjelasan di atas, dapatdisimpulkan bahwa koreksi Pajak Masukan yang dilakukan
    Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak38.526.552.949 berikutnyaJumlah 38.526.552.9494 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 5.896.377(2+3)5 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 5.896.377Jumlah Sanksi Administrasi 5.896.3776 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 11.792.754(4+5) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112082.16/2011/PP/M.XXB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112082.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
    Putusan Nomor 751/B/PK/Pjk/2019 dibayar (4+5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112082.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112082.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 8 dari 10 halaman.
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
14736 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya No. 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003961 .16/2018/PP/M.XXB
    Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp.1.108.122.508,00 menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003961 .16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00432/KEB/WPJ.07/2018
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003961.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;3.2.
Putus : 17-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2236/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — PT MAYA AGRO INVESTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2236/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89276/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Terbanding NomorKEP00328/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor00107/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Juni 2012sebesar
    Jumlah PPN yang Masih Harus dibayar (Rp.16.174.330.078,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89276/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00328/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat
    Nomor 2236/B/PK/Pjk/2018nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89276/PP/M.XXB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89276/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PT MAYAHalaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2236/B/PK/Pjk/2018AGRO INVESTAMA;2.
Register : 15-05-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2666 B/PK/PJK/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAPFA COMFEED INDONESIA, TBK.;
621343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAPFA COMFEED INDONESIA TBK, beralamat diGedung Wisma Milenia Lantai 7 Jalan MT Haryono Kav.16RT010 RW005 Jakarta Selatan 12810, yang diwakili olehLeo Handoko Laksono, jabatan Direktur;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003937.13/2018/PP/M.XXB
    Pajak April 2014 adalah sebagai berikut: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 JumlahMasa Pajak April 2014Penghasilan Kena Pajak IDR 80.892.895.344Pajak penghasilan Pasal 26 terutang IDR 0Kredit Pajak IDR 0Pajak yang kurang dibayar IDR 0Sanksi Administrasi IDR 0Jumlah Pajak Penghasilan yang masihharus dibayar IDR 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003937 .13/2018/PP/M.XXB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003937.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telan dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
    Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 80.892.895.344,00PPh yang terutang (20%) Rp 16.178.579.069,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang/ (Lebih) bayar Rp 16.178.579.069,00Sanksi Administrasi Rp 7.765.717.953,00Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih) dibayar Rp 23.944.297.022,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut003937.13/2018/PP/M.XXB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003937.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019:MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding PT JAPFACOMFEED INDONESIA TBK:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2778 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT. SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2778 /B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90328/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa dengan demikian
    Putusan Nomor 2778 /B/PK/Pjk/2018 Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding ajukankepada Majelis Hakim Yang Mulia dan berharap bahwa uraian yangdisampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya ini dapatdipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90328/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90328/PP/M.XXB/16/201/7,tanggal 14 Desember 2017, yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90328/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017; danDengan Mengadili Sendiri:1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2.
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2781 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT. SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2781/B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90333/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa dengan demikian
    Putusan Nomor 2781/B/PK/Pjk/2018 Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding ajukankepada Majelis Hakim Yang Mulia dan berharap bahwa uraian yangdisampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya ini dapatdipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90333/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90333/PP/M.XXB/16/2017tanggal 14 Desember 2017 yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Halaman 4 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 2781/B/PK/Pjk/2018Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90333/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017; danDengan Mengadili Sendiri:Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00316/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1787 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
14032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12510;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004142.16/2018/PP/M.XXB
    Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp312.314.452,00 menjadi Rp348.000,00.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004142.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00482/KEB/WPJ
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004142.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 25 April 2019, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 08-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1481 B/PK/PJK/2021
Tanggal 26 April 2021 — PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU129/PJ/2021 tanggal 22 Januari 2021;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001479.16/2019/PP/M.XXB
    Putusan Nomor 1481/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001479.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP04133/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 November2018, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2016 Nomor: 00274/407/16/057/17tanggal 16 Oktober
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001479.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2020 yang diucapkan tanggal 27Agustus 2020 terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan fakta dan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Membatalkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang PemohonPeninjauan Kembali ajukan Banding dan Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2417/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GERSINDO MINANG PLANTATION
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , beralamat di DesaTanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Alamat Korespondensi: Gedung B&G Tower Lantai 8, JalanPutri Hijau Nomor 10 Medan 20111;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001428.99/2018/PP/M.XXB
    Hal ini sematamata demimemberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001428.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:1.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.001428.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 27 September2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:2.1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;2.2.
Putus : 03-10-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3148/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — PT PERTAMINA PATRA NIAGA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3148/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110554.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk memutuskan:1.
    Putusan Nomor 3148/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110554.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00762/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put110554.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dimohonkan peninjauankembali karena telah nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Mengadili sendiri:1.
Putus : 17-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT FARINDA BERSAUDARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
390209 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2582/P J/2018, tanggal 21 Mei 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90534/PP/M.XXB
    Dibayar sendiri 87.789.00040 amuiang (40 lebih dibayar/seharusnya tidak 146.557.468 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90534/PP/M.XXB/15/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00136/KEB/WPJ.14/2016tanggal 1 Juli
    Putusan Nomor 485 B/PK/Pjk/2020Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put 90534/PP/M.XXB/15/2017 tanggal 19 Desember 2017 terkaitdengan Koreksi atas biaya usaha lainnya berupa bunga pinjamansebesar Rp52.488.923.823,00 dan Koreksi Selisin Kurs sebesarRp55.669.132.039,00;Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90534/PP/M.XXB/15/2017 tanggal 19 Desember 2017 terkait denganKoreksi atas
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2381 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2381/B/PK/Pjk/2019PUT001420.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitumgugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar gugatan ini dapat diterima dandikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dan agar Majelis HakimPengadilan Pajak dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkanSurat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Bunga Penagihan
    Hal ini sematamata demimemberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 15 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT001420.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:1.
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.001420.99/2018/PP/M.XXB Tahun2018, tanggal 27 September 2018, yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.001420.99/2018/PP/M.XXB, Tahun 2018, tanggal 27 September 2018, untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4481 B/PK/PJK/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — PT. PERTAMINA PATRA NIAGA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17Januari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110559.16/2013/PP/M.XXB
    PPN yang kurang dibayar 205.901.7565 Sanksi Administrasi 205.901.7566 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 411.803.513 Bahwa atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan PemohonBanding meminta pembayaran bunga kepada Pihak Terbanding;Subsidair:Bahwa dalam peradilan yang balk, mohon keadilan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110559.16/2013/PP/M.XXB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110559.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yang dimohonkanHalaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4481/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.peninjauan kembali karena telah nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Mengadili Sendiri1.
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2780 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT. SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2780 /B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90329/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa dengan demikian
    Putusan Nomor 2780 /B/PK/Pjk/2018 Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding ajukankepada Majelis Hakim Yang Mulia dan berharap bahwa uraian yangdisampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya ini dapatdipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90329/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90329/PP/M.XXB/16/2017,tanggal 14 Desember 2017 yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90329/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017; danDengan Mengadili Sendirl:1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2.
Putus : 14-02-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SARI LEMBAH SUBUR
3222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 01.387.784.0092.000,beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok ORI, KawasanIndustri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930, yangdiwakili oleh Soenarto, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90339/PP/M.XXB
    Putusan Nomor 223/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90339/PP/M.XXB/15/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00249/KEB/WPJ.19/2016tanggal 1 Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90339/PP/M.XXB/15/2017tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90339/PP/M.XXB/15/2017 tanggal 14 Desember 2017 terkait sengketa a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.
Register : 08-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1482 B/PK/PJK/2021
Tanggal 26 April 2021 — PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU130/PJ/2021 tanggal 22 Januari 2021;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001480.16/2019/PP/M.XXB
    Putusan Nomor 1482/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001480.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP04134/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 November2018, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2016 Nomor:00275/407/16/057/17 tanggal 16 Oktober
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001480.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2020 yang diucapkan tanggal 27Agustus 2020 terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan fakta dan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Membatalkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali yangPemohon Peninjauan Kembali ajukan banding dan peninjauankembali;3.2.
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1826 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
16142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya No. 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004235.16/2018/PP/M.XXB
    Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp.256.645.770,00 menjadi Rp.6.923.488, 00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00692/KEB/WPJ
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 25 April 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.