Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Il, sejak tanggal 5 Maret 2016sampai dengan tanggal 4 April 2016;Terdakwa Herman didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Rinaldy, SH danAdamsyah, SH, dari kantor BIRO BANTUAN HUKUM LEMBAGAPEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL, beralamat di JalanSisingamangara Km 6,5 No. 17 A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 23 Nopember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Lubuk Pakam, tanggal 14 Desember 2015, sedangkan TerdakwaRamadhan Als.

Oleh karena itu ruang gerakpemeriksaan hampir sederhana dan bersifat marginal hanya menilai danmenemukan fakta tentang ada atau tidaknya cacat yang dikemukakan pelawan. (videM. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta PutusanPengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, PT.

,MH , yangberkantor LBH3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi danMediasi Masyarakat malang/Marginal) ,oerdasarkan penunjukan Majelis HakimNomor : 611/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 23 September 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN Kpn Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor611/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 23 September 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 23September

., Advokat pada Kantor Hukum BIROBANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAANMASYARAKAT MARGINAL beralamat di JalanSisingamangaraja Km 6,5 No.17 A It.ll Tlp/Fax : 0617864747 Mobeli Phone 08128225518 081279845001Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14September 2020, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;lawanXXX, tempat/tanggal lahir Medan, 27 Mei 1985, umur 35 tahun, Pendidikan terakhir SMP,warganegara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Alamat Jalan Almunium Gg.

Selaku Advokat danPenasihat Hukum yang beralamat LK3M (Lembaga Bantuan Hukum, LembagaKonsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marginal) di Kantor Pengadilan NegeriKepanjen di Jalan Raya Panji No.205 Kecamamatan Kepanjen Kabupaten Malang) ,Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kpnberdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor49/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 4 Februari 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor49/Pid.Sus/2021/

Advokat dan PenasehatHukum pada kantor Hukum LembagaPemberdayaan Masyarakat Marginal(LP2M), beralamat di JalanSisingamangaraja No. 17 A Medan,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25April 2011, selanjutnya disebutsebagai Pemohon Konvensi/TergugatRekonvens!i.Hal. 1 dari 23 hal. Put.

Bahwa para PENGGUGATPENGGUGAT adalah masyarakat terbelakang(Marginal) yang berkewarganegaraan Republik Indonesia sertaberdiam dan bermukim di perkampungan Nias belakang Hang NadimKota Batam sejak tahun 1985 dan pada tahun 1999 atau selamakurang lebih 9 (sembilan) tahun warga diperkampungan Niastersebut mulai dipadati oleh berbagai suku sampai dengan saatini yang berdiam dan bermukim secara turuntemurun yang awaldibukanya adalah oleh warga suku Nias sehingga perkampungantersebut dikenal sebagai perkampungan

pemukiman yangbaru.Berdasarkan dari aturan tersebut musyawarah untukmufakat antara para TERGUGATTERGUGAT dengan para PENGGUGATPENGGUGAT merupakan syarat mutlak dalam melakukan upaya gantirugi serta pemindahan bagi para PENGGUGATPENGGUGAT terlepasapakah bangunan rumah, kebun, dan kandang ternak memilikiizin atau tidak secara tegas tidak ada diatur dalam aturanDedreebIL f As Sine GS 6 I SS Ss SsBahwa para TERGUGATTERGUGAT seharusnya lebih memperhatikankepeduliannya terhadap masyarakat terbelakang (Marginal

Melakukan pendampingan hukum secara cumacuma bagikelompok masyarakat yang rentan dan marginal, ketika merekaharus berhadapan dengan hukum;e.

kebijakan yangdikeluarkan senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsipprinsip perlindungan hak asasi manusia;Terusmenerus melakukan kampanya publik dalam rangkapeningkatan kesadaran warga negara akan hakhakkonstitusionalnya yang dijamin oleh UndangUndang Dasar 1945Pasal 33 Ayat (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yangterkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakanuntuk sebesarbesar kemakmuran rakyat;Melakukan pendampingan hukum secara cumacuma bagikelompok masyarakat yang rentan dan marginal

kebijakan yangdikeluarkan senantiasa memastikan diaplikasikannyaprinsipprinsip perlindungan hak asasi manusia;Terusmenerus melakukan kampanya publik dalam rangkapeningkatan kesadaran warga negara akan hakhakkonstitusionalnya yang dijamin oleh UndangUndang Dasar 1945Pasal 33 Ayat (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yangterkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakanuntuk sebesarbesar kemakmuran rakyat;Melakukan pendampingan hukum secara cumacuma bagikelompok masyarakat yang rentan dan marginal

Melakukan pendampingan hukum secara cumacuma bagikelompok masyarakat yang rentan dan marginal, ketika merekaharus berhadapan dengan hukum;e. Mempublikasikan berbagai tulisantulisan (http:/Avwww.pusakacommunity.org/) dalam rangka mendorong partisipasimasyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negaraHalaman 64 dari 129 halaman.

Cut Bietty, SH, Advokat/Penasehat Hukum,berkantor di Kantor Hukum Biro Bantuan Hukum LembagaPemberdayaan Masyarakat Marginal beralamat di JalanSisingamangaraja Km 6,5 No.17 A It.Il Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2021, selanjutnyadisebut Penggugat;melawanDwi Prabowo bin Sugeng Prayetno, tempat lahir di Binjai tanggal 27 Juli1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSMA, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Gang Melati

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabjinawab tersebut, maka yang perludibuktikan dan merupakan pokok persengketaan dalam sengketa a quo (Vide Bukti P 1)adalah apakah penerbitan objek sengketa a quo (Vide Bukti P 1) yang dikeluarkan oleh18Tergugat (Bupati Ende) bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlakuserta bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap pokokpersengketaan a quo akan menguji secara marginal

simultan dan mempertimbangkanfaktor faktor sebagai berikut :~nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survey;b produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antarajumlah Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) dengan jumlahtenaga kerja pada periode yang sama;c pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;d kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatankerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periodeyang sama;e kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal

Hal mana merupakan suatu keganjilan dalam kebijakanpengupahan yang berlaku dimana kenaikan upah yang lazim adalah antara5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dan denganmemperhatikan faktor inflasi.Bahwa dengan demikian nyatalah Tergugat dalam menetapkan besaranUpah Minimum Kota Batam tidak mempertimbangkan tingkatpertumbuhan ekonomi, produktivitas makro, faktor inflasi, kondisi pasarkerja, kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal).Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan

melakukan pemeriksaan tempat untuk penangkaranHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Smnkurakura emys (manouria emys); Bahwa di Yogyakarta ada yang sudah memiliki ijin untuk menangkarkankurakura emys (manouria emys) tersebut, yaitu pak Philip yang ada diGodean Sleman ; Bahwa Habitat kurakura emys (manouria emys) di Indonesia adalah diSumatera dan Kalimantan bagian utara ; Bahwa ciriciri dari kurakura emys (manouria emys) adalah : Tempurung bagian atas berwarna cokelat atau abuabu ; Keping marginal

,Advokat yang berkantor di Kantor Hukum BIROBANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAANMASYARAKAT MARGINAL beralamat di JalanSisingamangaraja Km 6,5 No.17 A It.ll Tlp/Fax : 0617864747 Mobeli Phone 08128225518 081279845001Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15September 2020, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;lawan2=mpat/tanggal lahir Medan, 25 Maret 1990, umur 30 tahun, Pendidikan terakhir SMA, warganegara Indonesia, agamaIslam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat JI. Rawe 3 Gg.

Melakukan pendampingan hukum secara cumacuma bagikelompok masyarakat yang rentan dan marginal, ketika merekaharus berhadapan dengan hukum;e.

Memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap kaumperempuan, terutama kelas bawah dan marginal yang tertindas;d. Memajukan, membela dan meningkatkan kesadaran Hak AsasiManusia dengan fokus hak Perempuan;e. Memperjuangkan terjadinya perubahan nilai, sikap dan perilakuyang merupakan manifestasi dari ideologi patriarki;f. Memperjuangkan nilainilai feminis ke dalam berbagai sistemhukum, sistem pengambilan keputusan dan sistem pengelolaankekayaan alam;g.

Melakukan ikhtiar lain yang sah dan tidak bertentangan denganasas dan tujuan Perserikatan (Vide Bukti P3);Bahwa sesuai dengan ikhtiar tersebut, Pemohon Keberatan II telahmemperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap kaumperempuan, terutama kelas bawah dan marginal yang tertindas.Bahwa kegiatan dan aktivitas Pemohon II agar Qanun Jinayat sesuaidengan nilai perjuangan Pemohon Keberatan adalah denganmelakukan beberapa kegiatan yang dilakukan secara terus menerus,sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan

Tidak mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan usaha yangpaling tidak mampu (marginal) ;Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 01 P/HUM201 14. Tidak mempertimbangkan laju inflasi/IHK ;Bahwa faktanya berdasarkan kajian Gubernur Jawa Timur usulan UpahMinimum Kabupaten Gresik tidak mempertimbangkan usulan UpahMinimum Daerah sekitar Kabupaten Gresik yaitu :a. Usulan UMK Tahun 2011 Kota Surabaya sebesar Rp. 1.115.000,00;b. Usulan UMK Tahun 2011 Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.1.107.000,00 ;c.

Hukum.Bahwa objek sengketa adalah bukan termasuk jenis keputusan bebas yangdidasarkan pada kewenangan bebas yang dimiliki oleh Tergugat, oleh karenanyaobjek sengketa harus diuji berdasarkan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) khususnya asas kecermatan formal dan larangan berbuat sewenangwenangBahwa seharusnya Tergugat/Termohon Kasasi setelah mempertimbangkan mengenaikepentingankepentingan pihak yang tersangkut dengan pengeluaran keputusan yangdisengketakan perlu dilakukan penilaian secara marginal

., MH, & ZULFADLI HARAHAP, SH,Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor HukumBIRO BANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAANMASYARAKAT MARGINAL beralamat di JalanSisingamangaraja Km 6,5 No.17 A It.II Tlp/Fax : 0617864747Mobeli Phone 08128225518 081279845001 MedanBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2020,untuk selanjutnya sebagai Penggugat;MelawanXXXX, Tempat/tanggal lahir Kelambir V, 24 September 1987, umur 33tahun, Pendidikan terakhir SMA, warganegara Indonesia,agama Islam, Pekerjaan

Selaku Advokat danHalaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN KpnPenasihat Hukum yang beralamat LK3M (Lembaga Bantuan Hukum, LembagaKonsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marginal)dikKantor Pengadilan NegeriKepanjen di Jalan Raya Panji No.205 Kecamamatan Kepanjen Kabupaten Malang) ,berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor Nomor12/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 11 Januari 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 12/Pid.Sus

It adds savings to theseller. bahwa berbagai penelitian telah dilakukan di bidang marketing tentang peran Quantity discount dari sisi pembeli, termasuk hubungannya dengan consumers marginal willingnessto pay (WTP); .bahwa Pemohon Banding tidak dalam posisi membutuhkan jasa dari pembeli barangnya,demikian pula pembeli bukan dalam kedudukan menawarkan jasa kepada Pemohon Bandingyang menyebabkan Pemohon Banding harus membayar atas jasa yang diberikan olehpembeli;bahwa tidak ada teori maupun praktek

Majelis Hakim berpendapat bahwasebelum Pemohon Keberatan memasuki ranah hukum untuk mewakilikepentingan hukum rekanrekannya tersebut, maka harus ada pemberiankuasa hukum yang sah dari orang tersebut kepada Pemohon Keberatan,sehingga secara hukum terdapat legal standing yang sah bagi PemohonKeberatan untuk melindungi kepentingan hukum kliennya, bahkanPemohon Keberatan selanjutnya dapat mendampingi kliennya dalamproses penyidikan, sebagai bagian dari misi Pemohon Keberatan untukpemberdayaan masyarakat marginal