Saminah, Tempat/tanggal lahir di Kuala Secapah, 5 Mei 1978, JenisPerempuan, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal JI Djelani Rt 034,Rw 007, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir,Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor43/Pen.Pdt.GS/2017/PN Mpw tanggal 28 November 2017 tentang PenunjukanHakim

;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor43/Pen.Pdt.GS/2017/PN Mpw tanggal 28 November 2017, tentang penetapanhari sidang;Telan membaca surat Pencabutan Gugatan tertanggal 22 Januari 2018pada pokoknya memohon supaya perkara Nomor 43/Pdt.GS/2017/PN Mpwdicabut karena persoalan antara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikandengan jalan damai.Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukanoleh Penggugat tersebut disetujui olen Tergugat dan Tergugat Il dengandemikian

Penggugatdipersidangan;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secarahukum, maka permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugattersebut haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugatdikabulkan, maka perkara dengan register Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Gto dinyatakandicoret dari Register perkara ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka memerintahkankepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara Nomor43

Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara Perdata Nomor43/Pdt.G/2018/PN Gto;2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Gto dicoret dari bukuRegister perkara;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoretperkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Gio dari register perkara;4.

., tanggal 2 Desember 2014 telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan undangundang, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat II dalammemori bandingnya tertanggal 12 Januari 2015, telah mengajukan keberatankeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor43/Pdt.G/2014/PN.BJM., tanggal 2 Desember 2014 yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pembanding / Tergugat II keberatan terhadap pertimbangan danamar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor43/Pdt.G/2014/PN.BJM. yaitu tentang Eksepsi Tergugat II / PembandingMenyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima.

Bahwa Pembanding / Tergugat II keberatan terhadap pertimbangan danamar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor43/Pdt.G/2014/PN.BJM. yaitu pada halaman 28 paragraf 1 ...dst;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin,sebagaimana pertimbangannya yang berkaitan dengan halhal tersebut, tidaksesuai dengan hukum yang berlaku baik secara materiil maupun formal;Bahwa mengenai Pembanding / Tergugat II tidak terkait dengan kerjasamaantara Tergugat dengan Penggugat.

Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor43/Pdt.G/2014/PN.

::sssseeeeeeees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ; Telah M@Mbaca 2229 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn cnn n nn nn nnn n nen ne ene ne1.Gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2016 yang terdaftardalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Acehdengan Nomor 43/G/2016/PTUN.BNA;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor43/PenDis/2016/PTUNBNA, tanggal 8 November 2016, tentangPenetapan Dismissal;.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor43/Pen.MH/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 8 November 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini j. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor 43/G/2016/PTUN.BNA, Tanggal 8 November 2016 TentangPenunjukan Panitera Pengganti;. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/PEN.PP/ 2016/PTUN.BNA,tertanggal 10 November 2016 tentang PemeriksaanPersiapan ;.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor43/G/2016/PTUNBNA, tanggal 8 November 2016 tentang PenetapanPenundaan terhadap Objek Sengketa yaitu Keputusan SekretarisKomisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58/Kpts/SesKPU Aceh/X/Tahun 2016, tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pembentukan UnitLayanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh;.

Bahwa oleh karenanya Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarangdalam perkara a quo berpendapat pertimbangan hukum Hakim tingkatpertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbanganputusan pengadilan Tingkat Banding sendiri karena sudah tepat dan benarsehingga putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 Juli 2015 Nomor43/Pdt.G/2015/PN Skh dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan olehkarenanya haruslah dikuatkan;Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat banding dalam perkara Nomor113

Bahwa sebagaimana dalam persidangan terungkap bahwaPemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukanbukti surat/tertulis yang sah dan diterima yaitu T.l1 sampaidengan T.116, akan tetapi di dalam pertimbangan hukum olehPengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor43/Pdt.G/2015/PN Skh., hanya mempertimbangkan yaitu T.11sampai dengan T.I4 saja.

Sementara bukti yang diajukanTermohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dijadikanpertimbangan sedang bukti tertulis Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding justru sama sekali tidak dipertimbangkan.Bahwa disini jelas ada ketidakadilan dan ketidakcermatanPengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor43/Pdt.G/2015/PN Skh;Halaman 18 dari 22 hal. Put.

Bahwa di dalam pertimbangan Judex Factiini PengadilanTingkat Pertama Judex Facti dalam Perkara Nomor43/Pdt.G/2015/PN Skh., sangat keliru dan tidak adil, karenapertimbangan tersebut tidak dijelaskan alasanalasan ataufaktafakta hukum yang terungkap terlebih dahulu, dan bahkandipertimbangkan sebelumnya juga tidak ada penjelasantentang alasan kenapa Tergugat melakukan PerbuatanMelawan Hukum (PMH);Bahwa di dalam pertimbangan hukum tersebut langsung sajamenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dalamPerkara Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Skh., tidak melihat danmencermati faktafakta hukum yang terungkap di dalampersidangan baik melalui bukti surat maupun keterangan saksidibawah sumpah, yang dalam hali ini faktafakta yangterungkap tersebut tidak dijadikan pertimbangan Judex FactiPengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor43/Pdt.G/2015/PN Skh;4.5.7.

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah menyampaikan secarasingkat menyangkut perkara permohonan penetapan ahli waris dan padakesempatan itu. pula Pemohon menyatakan bahwa perkara nomor43/Pdt.P/2020/PA.Bitg mohon untuk dicabut;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplahPengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor43/Pdt.P/2020/PA Bitg dari Pemohon;Be Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan olen Penggugat;Menolak permohonan Penggugat untuk selebihnya;fF WNMenghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; AtauApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, PengadilanNegeri Sumber telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2020 Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Sbr., yang amarnya adalah

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapbkan sejumlah Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam riburupiah) ;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Sbr yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sumber, bahwaPembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 11Pebruari 2020 menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriSumber Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Sbr tanggal 29 Januari 2020 dan pernyataanpermohonan banding tersebut telah diberitahukan

kepada Terbanding semulaTergugat pada tanggal 13 Pebruari 2020;Membaca surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding nomor43/Pdt.G/2019/PN.Sbr tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat oleh Plt Panitera/Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwaPemohon Banding sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi,tidak menyerahkan Memori Banding;Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Sbr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Nomor 149/PDT/2020/PT.BDGMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbanganhukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telahsependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim TingkatPertama, maka pertimbangan hukum Majelils Hakim Tingkat Pertama tersebut,diambil alin dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim TingkatBanding sendiri di dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehinggaPutusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 Januari 2020, Nomor43

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Dahulu Beralamat Di KAB BULUNGANProvinsi Kalimantan Utara Sekarang Tidak DiketahuiLagi Keberadaannya Yang Pasti Di Seluruh WilayahRepublic Indonesia sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2019telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor43

Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkaraPengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 13 Pebruari 2019, Nomor43/Pdt.G/2019/PA.TSe, gugur;2.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor43/Pdt.G/2017/PA.PP dari Pemohon;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

., M.H.I. sebagai Hakimhakim Anggota, yang ditunjuk olehKetua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor43/Pdt.G/2017/PA.PP tanggal 2 Februari 2017 untuk memeriksa perkara ini,dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga didampingi oleh Hakimhakim Anggota yang sama sertaYosmedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon danTermohon;Ketua MajelisMursyida, S.Ag., M.H.Hakim AnggotaEvi Sofyah, S.Ag., M.H.Halaman 4 dari 5 Halaman

kediaman di Xxx,sebagai Pemohon IV;Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini.Telah mendengar keterangan para Pemohon.Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Penetapan Nomor 43/Padt.P/2022/PA.Bpp 1 dari 6Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor43

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor43/Pdt.P/2022/PA.Bpp dari para Pemohon; Penetapan Nomor 43/Padt.P/2022/PA.Bpp 4 dari 62. Memerintahkan Paniterauntuk mencatat pencabutanperkara tersebut dalam register perkara;3.

tanggal 29 Juli 1960, Jenis Kelamin Perempuan, KebangsaanIndonesia, Agama Katholik, Alamat Dusun Nusikun, RT 001/ RW O00, Desa Naitimu,Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Malaka, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B,tertanggal 14 Mei 2018, Nomor : 43/Pen.Pdt.P/2018/PN Atb, tentang PenetapanPenunjukan Hakim ;Telah Membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 14 Mei 2018, Nomor43

Menyatakan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor43/Pdt.P/2018/PN Atb adalah sah ;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B untukmencatat pencabutan surat permohonan tersebut dalam register perkarayang bersangkutan ;4.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.3.000, (tiga ribu rupiah);Telah membaca:1.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBlangkajeren bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding pada tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 43/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bkj atas putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren Nomor43/Pid.Sus/2020/PN.

Bkj;Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor43/Pid.Sus/2020/PN. Bkj bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 PenuntutUmum telah menyerahkan memor! banding Nomor1065/L1.26.3/Enz.2/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 atas putusanPengadilan Negeri Blangkajeren Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.

Bkj tanggal29 September 2020;Memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2020 yangtelah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkajeren padatanggal 2 Oktober 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepadaTerdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020;Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 2 Oktober 2020 Nomor43/Pid.Sus/2020/PN.

terdakwa Supaya la bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor43/Pid.Sus/2020/PN.Bkj tertanggal 29 September 2020 terdapat pada halaman 40paragraf 4 menyebutkan Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ataspertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta sebagaimanafakta yang terungkap selama persidangan, karena menurut majelis hakim pantaskiranya pada diri terdakwa diterapkan Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika

(lima ribu rupiah).Halaman 13 Putusan Nomor 283/PID/2020/PT BNAMenimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 29 September 2020 Nomor43/Pid.Sus/2020/PNBkj, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta

., advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Hapsari Residence Nomor 9 Rt. 004/002 Bungursari, Purwakarta 41181, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 November 2019 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor409/SK.Pdt/PN.Idm tanggal 13 November 2019; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor43/Pdt.G/2019/PN.

memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat mengenai penetapanperkara ini dalam register yang bersangkutan, serta membebankan biayaperkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalamamar penetapan ini;Memperhatikan, Pasal 272 RV dan ketentuan dalam peraturanperundangundang yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN: Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut; Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Indramayu dibawah register perkara perdata gugatan Nomor43

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah).Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor43/Pid.Sus/2018/PN Mpw tanggal 5 Maret 2018, yang amarnya berbunyisebagai berikut:Hal 3 dari6 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2018/PT PTK1. Menyatakan Terdakwa Bima Mukti Nugroho bin Didik Agung Nugrohotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

2018 dan telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas di kirimke Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa selakuPembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yangditentukan oleh peraturan perundangundangan, sehingga oleh karena itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkasperkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor43

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor43/Pid.Sus/2018/PN Mpw tanggal 5 Maret 2018 yang dimintakan bandingtersebut;3. Menghukum Terdakwa selaku Pembanding untuk membayar ongkosperkara pada kedua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat bandingditetaokan sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan TinggiPontianak pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh kami Drs. H. PANUSUNANHARAHAP, SH., MH.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solokuntuk mencoret gugatan Penggugat perkara Nomor43/Pdt.G/2012 PA Slik dalam Buku Register PerkaraGugatan Pengadilan Agama Solok;3.

., dan ASRI HANDAYANEL SHI.sebagai Hakimhakim Anggota yang telah ditunjuk olehKetua Pengadilan Agama Solok dengan penetapan Nomor43/Pdt.

Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Soro, 01 Juli 1965, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx Xxxx, tempat kediamanKABUPATEN BIMA, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hariSelasa tanggal O5 Januari 2021 dengan register perkara Nomor43

Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.Memperhatikan pasalpasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 dan peraturan perundangundangan lainnya serta hukum syarayang berkaitan dengan perkara ini;.MENETAPKANMengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor43

Berkas dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor43/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 16 Nopember 2021 dan semua surat yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2021 yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang padatanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kpg, telahmengajukan gugatan sebagai berikut :1.

/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 16 Nopember 2021;Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masingmasingNomor 43/Pdt.G/2021/PN Kpg yang menerangkan bahwa pada tanggal 29Nopember 2021 Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukankepada Para Terbanding semula Para Tergugat, bahwa Pengugat telahmenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor43/Pdt.G/2021/PN Kpg;Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut olehPembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori bandingnya

Kpg tanggal 21 Desember 2021 yang menerangkanbahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak menggunakan haknyauntuk membaca berkas perkara;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor43/Pdt.G/2021/PN.

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut,Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding padatanggal 25 Nopember 2021, sehingga permohonan banding tersebut dinilaitelah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratanyang ditentukan oleh undangundang dan oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama berkas perkaraserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor43

yang berkaitan dengan perkara iniberpendapat bahwa tidak ada hal hal yang perlu dipertimbangkan oleh MajelisHakim Tingkat Banding untuk merubah, memperbaiki atau membatalkanputusan yang dimohonkan banding tersebut;Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 221 /PDT/2021/PT.KPGMenimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Bandingmenyetujul dan membenarkan pertimbangan pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut, maka olehkarenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor43

tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Kabupaten Ngawi sebagai Pemohon I;PEMOHON II ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Kabupaten Ngawi sebagaiPemohon II; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat permohonan Pemohon dan Pemohon II Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II, dan saksisaksiDUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal O9 Mei 2019yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor43

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor43/Pdt.P/2019/PA.Ngw dari para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 516.000, (lima ratus enam belas ribu rupiah);Demikianlah dijatuhkan Penetapan ini pada hari hari Senin tanggal 24Juni 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1440 Hijriyah,oleh kami Drs. Suwarto, M.H. sebagai ketua Majelis, serta Dr.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor43/G/2020/PTUN.Mks tanggal 1 September 2020 ; 3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan suratsurat tersebut dalamBundel A dan Bundel B, serta suratsurat lain yang berhubungan dengansengketa tata usaha negara Ini ; 4.

3 dari 7 halaman Putusan Nomor 200/B/2020/PTTUN Mks.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 43/G/2020/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Selasa,tanggal 1 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, KuasaHUKUM TerQuQal ; nn none enn nn ene n ence nnn nn ene none nanan n nn nn meen nenennensMenimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor43

menurut Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat halhal baru yangdapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, olehkarenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslahdikesampingkan ; 29222 nnn nn nena nn nn nn nn nn nn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nn n=Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraianuraian pertimbangantersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarberpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor43

IKI (Persero) Nomor 43/DIRIKI/KPTS/VIII/2002, tanggal5 Agustus 2002, tentang perhitungan besarnya modal pensiunkaryawan PT.IKI (Persero), karena Surat Keputusan Direksi Nomor43/DIRIKI/KPTS/VIII/2002, tanggal 5 Agustus 2002, telah dibatalkanoleh Tergugat/Direksi PT.IKI (Persero) berdasarkan Surat KeputusanDireksi PT. IKI (Persero) Nomor 010/DIRIKI/KPTS/IV/2012, tanggal9 April 2012, tentang Pembatalan SK Direksi PT. IKI Persero Nomor 43Tahun 2002. Dengan demikian, SK Direksi PT.

IKI (Persero) Nomor43/DIRIKI/KPTS/VIII/2002, tanggal 5 Agustus 2002, tentangperhitungan besarnya modal pensiun karyawan PT. IKI (Persero), tidaklagi mempunyai kekuatan mengikat baik terhadap karyawan aktif, ekskaryawan (Para Penggugat), maupun jajaran Direksi PT.

Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor43/DIRIKI/KPTS/VIII/2002 tanggal 5 Agustus 2002 tentang PerhitunganHal. 10 dari 16 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.SusPHI/2016Besarnya Modal Pensiun Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)Sebesar Rp268.551.800,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratuslima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat 4 atas namaH. Muhammad Anas, Penggugat 5 atas nama Abdul Muthalib dan Penggugat6 atas nama H. Suruhin dengan rincian sebagai berikut:a.

Pemohon Kasasi/Tergugat (Direksi PT.lIndustri Kapal Indonesia(Persero) membatalkan dan/atau mencabut Surat Keputusan DireksiPT.IKI (Persero) Nomor43/DIRIKI/KPTS/VIII/2002, tanggal 5 Agustus2002, tentang Perhitungan Besarnya Modal Pensiun Karyawan PT. IKI(Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.IKI (Persero) Nomor010/DIRIKI/KPTS/ IV/2012, tanggal 9 April 2012, tentang PembatalanSK Direksi PT. IKI (Persero) Nomor 43 Tahun 2002.

Pembatalan SK Direksi PT.IKI (Persero) Nomor43/DIRIKI/KPTS/VIII/2002, tanggal 5 Agustus 2002, tentang Perhitungan Besarnya ModalPensiun Karyawan PT.IKI (Persero) sematamata untuk mematuhisegala peraturan perundanganundangan yang berlaku, terkait prosedurdan pembayaran hakhak Para karyawan PT.