silahkan Penyidikmembuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) nya, atausebaliknya bila diyakini Laporan Pengaduan itu ada mengandung unsurPidana, Maka segera hasil Penyidikan itu diserahkan kepada PihakKejaksaan atau P21;16.Bahwa walaupun Pihak Penggugat sudah mengajukan alternatif pilihantersebut, ternyata rupanya Aiptu S Matondang, SH (Tergugat ) tetap sajabertindak acuh tak acuh atau tak mau tau tentang kejadian, sehingga karenaitu Aiptu S Matondang, SH dapat disebut telah melakukan PEMBIARAN

(TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI (LALAI) dan LENGAH didalammelaksanakan tugas dan kewajiban;Putusan No. 224/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 517.Bahwa sikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI (LALAI)dan LENGAH yang dilakukan oleh Aiptu S Matondang, SH didaalammelakukan Penyidikan ini, telah Penggugat beritahukan berulang kali secaratertulis kepada atasan beliau, tetapi Tergugat Il, Ill NV, V dan VI selakuatasan langsung maupun bertingkat, juga melakukan sikap dan perilakuyang sama;18.Bahwa karena

Penggugat telah dirugikai secara Moril dan Materil, tentu sajadikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI (LALAI) danLENGAH yang dilakukan oleh Tergugat maupun Tergugat Il, Ill, V, V danIV, baik sengaja atau tidak, maka hal tersebut dapat dikatakan telahmelakukan pembangkangan atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibanyang telah ditentukan oleh undangundang, sehingga dapat disebut telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);19.Bahwa karena para Tergugat telah melakukan Perobuatan

Melawan Hukum,tentu saja kepada pera Tergugat baik bersamasama maupun sendirisendiridapat diminta pertanggung jawaban terdapat kerugian Penggugat yangtimbul akibat dari adanya sikapsikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atausengaja ABAI (LALAI) dan LENGAH tersebut;20.Bahwa adapun kerugian yang Penggugat alami akibat adanya sikapPEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI (LALAI) dan LENGAHitu adalah sebagai berikut;a.

Mobil Fortuner warna hitam B 1999 ED milik Tergugat Il.33.Selanjutnya karena tergugat , Il, Ill, IV, V dan VI adalah pihak yang sengajamelakukan pembiaran (tidak berbuat) atau abai, lengah dan lalai yangmenyebabkan timbulnya gugatan ini, maka patut dibeban semua biayabiayayang timbul dalam perkara ini;34.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dilandasi dengan alat bukti yangkuat, maka cukup alasan gugatan Penggugat ini dikabulkan dengan sertamerta (uit voer baar bij Voor raad) meskipun ada Karzet, banding

tergugat telah pisah tempat tinggalsetidaktidaknya sejak tahun 2016 dan selama kepergian tergugat,tergugat tidak pernah lagi kembali;Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugatdan tergugat memilih hidup berpisah setidaktidaknya selama lebih 2 (dua)tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantarakeduanya dengan cara yang maruf, tergugat tidak lagi mengunjungipenggugat demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran

tersebutsemakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasihsayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula denganadanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukuplama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian kePengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yanglainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisandalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula TERGUGAT) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP.F. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) karena mengabaikan Tatacara atau ProsedurPenerbitan Surat Keputusan Pembatalan SKPKB~ sehinggabertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang menyebabkanSurat Keputusan tersebut menjadi cacat secara hukum.G.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTERGUGAT) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atauSurat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) TIDAK menyampaikanSPT Masa PPN sejak tahun 2004.1.Bahwa sejak Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT)menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan PKP makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula PENGGUGAT) tidak pernahmenyampaikan SPT Masa PPN sampai saat pengajuan PeninjauanKembali

Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) hal ini menunjukkan adanya pembiaran olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula TERGUGAT).10.Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula PENGGUGAT) menderita kerugian akibat hal ini.11.Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula TERGUGAT).12.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula TERGUGAT) dengan cara tidak menginformasikan tindaklanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN 1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2).2.

Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT).6. Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT).F.

tersebut menjadi cacat secara hukum;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam menginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKPyang dianggap sebagai surat biasa oleh Majelis PengadilanPajak;Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT).Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula TERGUGAT) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karenaPemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) JIDAKmenyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004;1.

Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) hal ini menunjukkan adanya pembiaran olehTermohon Peninjauan Kembali (semula TERGUGAT);10.Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon PeninjauanKembali (semula PENGGUGAT) menderita kerugian akibat hal ini;11.Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula TERGUGAT);12.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula TERGUGAT) dengan cara tidakmenginformasikan tindak lanjut mengenai Surat PermohonanPencabutan PKP;1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT)telah mengajukan permohonan pencabutan PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yangditerbitkan tanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPPManado (LAMPIRAN 1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2);2.

Kembali (Semula PENGGUGAT);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT);F.

tersebut menjadi cacat secara hukum;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam menginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKPyang dianggap sebagai surat biasa oleh Majelis PengadilanPajak;Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP)karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidakmenyampaikan SPT Masa PPN sejak Tahun 2004;1.

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukanPermohonan Pencabutan Pengukuhan

kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat);Bahwa pada waktu kunjungan tersebut Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) tidak menginformasikan apapun ataulangkahlangkah yang harus dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) supaya surat Pemohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) segera direspon oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pembiaran

atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);F.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena mengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan SuratHalaman 7 dari 36 halaman. Putusan Nomor 43/B/PK/PJK/2016Keputusan Pembatalan SKPKB sehingga bertentangan denganketentuan yang berlaku yang menyebabkan Surat Keputusan tersebutmenjadi cacat secara hukum;.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

harusmenerbitkan Surat Keputusan paling lambat tanggal 10 April 2004;Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP161/PJ./2001 tersebut karena TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) belum memberikankeputusan sampai dengan tanggal 10 April 2004 maka permohonanPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudahdikabulkan;Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)hal ini menunjukkan adanya pembiaran

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan pada Closing Statementyang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;1.Bahwa Pemohon Peninjauan

atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);H.

Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam menginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKP yangdianggap tidak secara jelas dan tegas menyatakan permohonanpencabutan PKP (halaman 66 par. 6);Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehingga merugikanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karenaPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) JIDAKmenyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004;1.Bahwa sejak Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan PKP makaPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak pernahmenyampaikan SPT Masa PPN sampai saat pengajuan PeninjauanKembali

Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) hal ini menunjukkan adanya pembiaran olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);10.Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;11.Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat);12.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN 1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2);2.

atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);H.

tersebut menjadi cacat secara hukum.Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak dalam menginterpretasikan Surat PermohonanPencabutan PKP yang dianggap sebagai surat biasa olehMajelis Pengadilan Pajak;Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) karena , Surat Permohonan Pencabutan PKPbelum diterbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak(PKP) oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula TERGUGAT) dengan tidak memberikan SuratHimbauan dan/atau Surat Teguran dan/atau Surat TagihanHalaman 8 dari 33 halaman.

KEP 161/PJ./2001 tersebut karena TermohonPeninjauan Kembali (semula TERGUGAT) belum memberikankeputusan sampai dengan tanggal 10 April 2004 maka permohonanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) sudahdikabulkan;Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) hal ini menunjukkan adanya pembiaran olehTermohon Peninjauan Kembali (semula TERGUGAT);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat)

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semulaTERGUGAT) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado (LAMPIRAN 1)melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2);Halaman 18 dari 33 halaman.

atas upaya yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat).Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat);.

pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidakpernah kembali, pihak keluarga telah berusaha merukunkan namuntidak berhasil;Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugatdan tergugat memilih hidup berpisah setidaktidaknya selama 9 (Sembilan)tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantarakeduanya dengan cara yang maruf, tergugat tidak lagi mengunjungipenggugat demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran

tersebutsemakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasihsayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula denganadanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukuplama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian kePengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yangHal. 6 dari 10 Hal.

tersebut menjadi cacat secara hukum;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam menginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKPyang dianggap sebagai surat biasa oleh Majelis PengadilanPajak;Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP)karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidakmenyampaikan SPT Masa PPN sejak Tahun 2004;1.

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Penjelasan Tambahan pada Closing Statement yang tidakdipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula

Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) mohon jangan bebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Terjadi pembiaran

Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);6. Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPT Masa PPN sejaktahun 2004;1.

Putusan Nomor 810/B/PK/PJK/201510.11.12.Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP161/PJ./2001 tersebut karena Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) belum memberikan keputusan sampaidengan tanggal 10 April 2004 maka permohonan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) sudah dikabulkan;Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hal inimenunjukkan adanya pembiaran oleh Termohon

Peninjauan Kembali(semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan yang tidak dipertimbangkan olehMajelis Pengadilan Pajak;1Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) sangatkeberatan

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado (lampiran1)melalui pos tercatat (lampiran2);Bahwa beberapa hari setelah mengirimkan surat sebagaimanadimaksud

Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat);E. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) karenamengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan Surat KeputusanPembatalan SKPKB sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlakuyang menyebabkan Surat Keputusan tersebut menjadi cacat secara hukum;1.

Bahwa dalam pelaksanaan BPD Desa Talang Medan di Desa Talangmedan Daerah Pemilihan secara nyata terjadi Penyimpanganpenyimpangan Hukum Aturan PerUndangundangan dan Norma SosialMasyarakat, antara lain:a) Bahwa Panitia telah terjadi PEMBIARAN HUKUM tanpa adapenyelesaian persoalan hukum yang di tindak lanjuti dalam tahapandengan baik Oleh Tergugat yang dilaporkan Penggugat terhadapdugaan penyimpangan penggelembungan suara Penggugat akanmembuktian dipersidangan ini untuk menghadirkan Saksisaksi padaagenda

Oleh karena tindakan dan sikap Tergugat yang tidakpeduli Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, sehinggaTergugat mengabaikan atau mendiamkan dan tidak melayani Penggugatsesuai Amanat Undangundang telah terjadi PEMBIARAN HUKUM;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Hasil Perolehan Suaratelah melanggar ketentuan Pasal 1 Ayat 2, 4,5 dan 6 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang BersihDan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

penggugat tersebut sudah kesekiankalinya setelah sebelumsebelumnya keduanya selalu berpisahtempat tinggal namun dapat dirukunkan;Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugatdan tergugat memilin hidup berpisah setidaktidaknya selama lebih satutahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantarakeduanya dengan cara yang maruf, penggugat tidak lagi mengunjungitergugat demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran

tersebut semakinmemperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayangdalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanyagugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukuplama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian kePengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yanglainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisandalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat

Sehingga patut diduga pembiaran yangdilakukan TERGUGAT III menyebabkan kesewenangwenangan TERGUGAT dan TERGUGAT II melakukan penyerobotan tanah milik PENGGUGAT,Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan upaya pencegahan' secarakekeluargaan terhadap TERGUGAT dan TERGUGAT Il agar tidakmelakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan penjelasanbahwa tanah yang di doser oleh TERGUGAT bersamasama TERGUGAT IIPenetapan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Mkm halaman 3 dari 1211.12.13.14.15.adalah sah milik PENGGUGAT, namun

haruslah mengandung unsurunsur antara lain : Pelanggaran terhadap hak subyektif dari orang lain; Bertentangan dengan kewajiban hukum itu sendiri; Bertentangan dengan kesusilaan yang baik; Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Melawan HukumPenguasa menurut teori hukum adalah bentuk dari abuse of power(penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan) yang dilakukan oleh oknumPenyelenggara Negara dalam bentuk by act (perlakuan) maupun by omission(pembiaran

2018/PN.Mkm halaman 6 dari 1227.28.29.milik PENGGUGAT adalah bentuk dari abuse of power (penyalahgunaanwewenang dan kekuasaan) yang dilakukan oleh oknum PenyelenggaraNegara dalam bentuk by act (perlakuan)dan perbuatan TERGUGAT III yangmengabaikan PENGGUGAT sebagai masyarakat yang memintaperlindungan hukum atas keselamatan diri, keluarga dan harta adalah adalahbentuk dari abuse of power (penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan)yang dilakukan oleh oknum Penyelenggara Negara dalam bentuk byomission (pembiaran

pernah melihat penggugat dan tergugat hidupbersama setidaktidaknya sejak tahun 2008 hingga sekarang danantara keduanya tidak ada lagi komunikasi;Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugatdan tergugat telah hidup berpisah setidaktidaknya sejak tahun 2008tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantarakeduanya dengan cara yang maruf, tergugat tidak lagi mengunjungipenggugat selama kepergiannya sehingga pembiaran

tersebut semakinmemperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayangdalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanyagugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukuplama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian kePengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yanglainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisandalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat

diketahul keberadaannya lagi saat ini dan tidak ada nafkah yangdiberikan tergugat kepada penggugat;Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugatdan tergugat memilin hidup berpisah setidaktidaknya selama 1 (satu)tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantarakeduanya dengan cara yang maruf, tergugat tidak lagi mengunjungipenggugat bahkan keberadaan tergugat tidak diketahui lagi olehpenggugat sehingga pembiaran

No. 217/Pdt.G/2019/PA.Blplama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian kePengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yanglainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisandalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat mencideraikeutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003bahwa "suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikansudah merupakan fakta

Bahwa awalnya menjalani rumah tangga Tergugat menunjukkan perilaku / sikap/sifat yg tidak diharapkan Penggugat:Bahwa Tergugat bersifat EGOIS sangat tinggi : sering tidak mengindahkanmasukan/solusi Penggugat tiapkali ada permasalahan dlm rumah tangga, sikapyg ditunjukkan DIAM dan tidak menyelesaikan masalah sebagai Kepala rumahtangga(akibatnya masalah mengambang,dan bahkan terjadi pembiaran).Bahwa Tergugat bersikap kurang Bertanggung jawab atas kehidupan jgkesejahteraan anak dan Istri.Bahwa Tergugat

hidup bahagia dgn seorang suami yangBertanggung Jawab atas kehidupan lahir dan batin/ Mengemong/ suami ygkasih sayang terhadap keluarga ( tidak cuek )/membanggakan/ Tegasmengambil sikap dan memutuskan permasalahan/Perhatian akan mulai drsandang papan pangan/ Pekerja keras(tidak bekerja pilih pilih)/ tidak MALUuntuk berkorban demi keluarga ( Tergugat kebanyakan GENGSI nya ) .dengansikapnya yang bertolak belakang dengan harapan Penggugat , berakibatPenggugat dan Tergugat tidak saling urus, terjadinya pembiaran

setidaktidaknya sejak tahun 2008, termohon pergi meninggalkan pemohontanpa pernah kembali dan memperdulikan pemohon;Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memilikikeinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, termohonmemilin pergi meninggalkan pemohon dan hidup berpisah setidaktidaknya selama 11 (Sebelas) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaikijalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang maruf,pemohon tidak lagi mengunjungi termohon demikian pula sebaliknyasehingga pembiaran

No. 218/Pdt.G/2019/PA BlpMenimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu cukup lamadengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian kePengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yanglainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisandalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat mencideralkeutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003bahwa "suami isteri telah pisah rumah

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon denganTermohon terjadi pada bulan Februari 2020, yaitu terjadi penelantaran/pembiaran yang dilalukan oleh Termohon terhadap Pemohon sehinggaanak Pemohon jemput Pemohon dibawa pulang sampai sekarangdipelihara oleh anaknya, (berpisah sudah hampir 7 bulan, sejak bulanFebruari 2020 sampai sekarang September 2020);Halaman 2 dari 9. Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2020/PA.Kdl5.

Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telahterjadi penelantaran/pembiaran yang mengakibatkan Pemohon pergidiambil, dipelihara oleh anaknya, sehingga tidak mungkin bisa diperbaikidan dipertahankan serta Pemohon tidak sanggup untuk meneruskankehidupan bersamanya;6.

Menyatakan tindakan pembiaran terhadap PermohonanPenerbitan Sertifikat di Jalan Langgar No. 35 RT 04/010 KramatJati, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, tanggal 8 Mei 2019dengan luas lahan 273 M? adalah perbuatan yang merugikanPEMOHON;3.

Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian atastindakan pembiaran atau tidak diprosesnya PermohonanPEMOHON sebanyak Rp 5.000.000, (lima juta rupiah);5.

Bahwa pada hal. 4 dan 5 dalam gugatannya Pemohon mendalilkan, yangpada intinya :*bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa penerbitan sertipikatdilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanh telah terpenuhi,dengan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut masih dalampenguasaan Pemohon, maka pembiaran permohonan penerbitansertipikat hak atas tanah dan bangunan tersebut telah melanggarketentuan pasal 31 pp No.24 tahun 1997

sebagaimanabunyi Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas, makasertipikat yang dimohon Pemohon belum dapat diterbitkan; Bahwa hal tersebut telah Termohon sampaikan kepada LILY A.SAPARJONO dan sampai saat jawaban ini dibuat Pemohon belummelampirkan/membuktikan Bukti Kepemilikan Tanah terhadap bidangtanah seluas 126 M2, sehingga hal ini sudah cukup membuktikan untukmembantah dalil Pemohon dalam gugatannya yang menyatakanTermohon melakukan pembiaran

Bahwa dengan demikian jelas tidak ada ketentuan dan prosedur yangTermohon langgar sehingga mengenai petitum Pemohon untuk menyatakantindakan pembiaran terhadap permohonan penerbitan sertipikat di JalanLanggar No. 35 Rt.04/010 Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, JakartaTimur seluas 273 M? adalah perbuatan yang merugikan Pemohon danmenghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian atas tindakanHalaman 12 dari 33 halaman.