antaraPejabat Pembuat Komitmen Ketatusahaan dan Penyediaan RumahKhusus dengan PT.

Plg., selakuPejabat Pembuat Komitmen Ketatausahaan dan Penyediaan Rumah Khusus,Achmad Furgon, SE selaku Direktur Utama PT.

pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan, dengansusunan sebagai berikut :1.

,Plg., selaku Pejabat PembuatKomitmen Ketatausahaan dan Penyediaan Rumah Khusus, Ahmad Furqon,SE. Selaku Direktur Utama PT.

jasa komunikais Rp.193.741.723sumber daya air dan listerik5 Penyediaan jasa administrasi Rp.145.125.000keuangan6 Penyediaan jasa pemeliharaan Rp.1.640.000dan perizinan kendaraan dinasoperasional7 Pemeliharaan rutin berkala rumah Rp.5.232.260jabatan8 Penyediaan distribusi obat dan e Rp.18.900.000logistic9 BOK pKM Lompoe Rp.25.452.00010 BOK PKM Lumpue Rp.6.744.85011 BOK DAK Non fisik dinas Rp.7.499.900kesehatan12 Penyediaan operasional adm Rp.6.732.300kesekretariatan / perkantoran13 Penyediaan jasa

perbaikan Rp.10.116.000peralatan kerja14 Penyediaan jasa pemeliharaan Rp.10.047.500 Halaman 11 dari 112 hal.

Penanggulangan penyakit kusta Rp. 9.828.00011 Pencegahan dan penanggulangan Rp. 8.984.500penyakit Tb paru12 Pengelolalan laboratorium kesehatan Rp. 25.312.700daerah13 Penyediaan BOK Dinas kesehatan Rp. 50.974.000DAK Non fisik dinas kesehatan14 Palatihan tenaga surveilence gizi Rp. 73.489.84015 Penyediaan BOK DAK Non fisik dinas Rp. 13.590.000kesehatan16 Pengelolalan laboratorium kesehatan Rp. 10.662.455daerah Halaman 37 dari 112 hal.

jasa komunikais Rp.193.741.723sumber daya air dan listerik5 Penyediaan jasa administrasi Rp.145.125.000keuangan 6 Penyediaan jasa pemeliharaan Rp.1.640.000dan perizinan kendaraan dinasoperasional7 Pemeliharaan rutin berkala Rp.5.232.260 rumah jabatan8 Penyediaan distribusi obat dane Rp.18.900.000logistic9 BOK pKM Lompoe Rp.25.452.000 Halaman 39 dari 112 hal.

Putusan Nomor 31/PID.SUSTPK/2020/PT MKS 10 BOK PKM Lumpue Rp.6.744.850 11 BOK DAK Non fisik dinas Rp.7.499.900kesehatan12 Penyediaan operasional adm Rp.6.732.300kesekretariatan / perkantoran13 Penyediaan jasa perbaikan Rp.10.116.000 peralatan kerja14 Penyediaan jasa pemeliharaan Rp.10.047.500 dan perizinan kendaraan dinasJumlah Rp.460.999.033 Sedangkan selebihnya sebesar Rp.1.539.000.967,00 (satu milyarlima ratus tiga puluh Sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuhrupiah) diantaranya sebesar

Air Minum Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau;

21 Oktober 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah;

>

Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor Kontrak: 134/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur;

Dokumentasi Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur CV.

Kupang Nomor : 031.A/PDAM-KPG/III/2016 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum, Pengawasan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dan Pembangunan sistem Penyediaann Air Minum, pada PDAM Tahun Anggaran 2016;

Kupang Nomor : 031.B/PDAM-KPG/III/2016 tentang Pembentukan panitia pengadaan jasa konsultasi pekerjaan survey dan perencanaan teknis sistem penyediaan air minum, pengawasan teknis sistem penyediaan air minum dan panitia pengadaan pembangunan sistem penyediaan air minum pada PDAM Kab Kupang tahun anggaran 2016;

Berdasarkan permohonan LAK Pamenangyang direkomendasikan Koperasi Tiga Serumpun, dana penyediaan lahanyang pertama disebutkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat,sedangkan dana penyediaan lahan yang kedua disebutkan perbaikan trukmilik LAK Pamenang;e Bahwa, saksi memang pernah mendengar informasi perihal sebagian uangpenyediaan lahan tersebut telah digunakan LAK Pamenang untuk membelitruk.

Namun, setelah truk tersebut dibeli, barulah saksimengetahui truk tersebut dibeli dengan menggunakan dana penyediaan lahanyang diterima dari PIT KDA, yang merupakan uang milik masyarakatKelurahan Pamenang.

serah terima, benar sebagaimanakuitansi dan berita acara serah terima dalam barang bukti;Bahwa, saat penyerahan uang penyediaan lahan tersebut, dihadiri oleh pihakPT KDA, diantaranya saksi dan Iwan Subandi, dan dari Koperasi TigaSerumpun, yaitu Bobby Yudharian;Bahwa, uang penyediaan lahan yang diserahkan oleh PT KDA kepada LAKPamenang berasal dari hasil bersih dana penjualan TBS, setelah dipotongbiaya operasional serta pembayaran hutang ke bank.

penyediaan lahan.

Tanda tangan dalam beritaacara serah terima dana penyediaan lahan tersebut, benar tanda tanganTerdakwa;Bahwa, setiap pencairan dana penyediaan lahan, selalu diawali denganpermohonan dari LAK Pamenang.

Penyediaan jasa tenaga kerja dimaksud tidak terkait denganpemberian jasa kena pajak lainnya, seperti jasa teknik, manajemen,konsultasi, pengurusan perusahaan, bongkar muat dan lainlain. Dengandemikian, jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak dikenakan PajakPertambahan Nilai merupakan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerjayang dilakukan oleh Pengusaha dimana:a. Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji,upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenaga kerja; ataub.

Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenagakerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerjatersebut; danc.

Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyediatenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenagakerja tersebut; danc.

Tenagakerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasatenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya;Angka 1 huruf b:Jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan olehPengusaha kepada pengguna jasa tenaga kerja, di mana Pengusahadimaksud sematamata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenagakerja.

Penyediaan jasatenaga kerja dimaksud tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajaklainnya, seperti jasa tehnik, manajemen, konsultasi, pengurusanperusahaan, bongkar muat dan lainlain.Dengan demikian, jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak dikenakan PajakPertambahan Nilai merupakan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerjayang dilakukan oleh Pengusaha di mana: Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji,upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenaga kerja; atauHalaman

Pembebanan makanan di kota besar boleh dibiayakan, sementaradi daerah terpencil tidak mungkin menyediakan makanan, Pemohon Banding mohon sisikeadilannya;Menurut Majelis bahwa menurut Pemohon Banding, "catu beras" adalah pemberian natura atau kenikmatan yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada karyawannya di dalam lingkungan perusahaanPemohon Banding yang terletak di daerah yang terpencil;bahwa menurut Pemohon Banding, catu beras merupakan bentuk lain yang dapat diberikanterkait penyediaan makanan

bagi pegawai oleh pemberi kerja karena sifat pekerjaan yangmenyebabkan tidak dapat memanfaatkan penyediaan makanan di tempat kerja;bahwa menurut Majelis, ketentuan yang berkenaan dengan Penyediaan Makanan DanMinuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan DenganPekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura adalah :Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalambantuk natura (seri PPh pasal 2102), kenikmatan dalam bentuk natura adalah

Pasal 9 ayat 1Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri danbentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :Huruf ePenggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalambentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruhpegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerahtertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Menteri

Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yangberkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikanberkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjangkebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut;c.

Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaanpekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebutmengharuskannya;Pasal 3Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:a. pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempatkerja, ataub. pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifatpekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian

19 Juni 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JOHAN MARTHEN TAHAPARY

/SP3K/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama DENNY SANTOSA

/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama LAURENCY FELANY TOAR

E0165/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama TEDDY WILAR

/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JUNITA KIROH

Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atasnama LINDA MOODUTO276. 1 (Satu) set asili Surat BTN NomorE0029/00011/SP3K/X/2012 tanggal 21 Januari 2013 perihalSurat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atasnama FENLY MARTIN MONIAGA277.1 (satu) set Fotokopi Surat BTN NomorE0027/00011/SP3K/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 perihalSurat Penegasan278.1 (satu) set Fotokopi Surat BTN NomorE00161/00011/SP3K/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal SuratPenegasan Persetujuan penyediaan Kredit (

/00011/SP3K/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 perihal SuratPenegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas namaVANNY KAKAUHE285.1 (satu) lembar asili Surat BTN NomorE0080/00011/SP3K/V1I/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal SuratPenegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas namaJOHAN MARTHEN TAHAPARY286. 1 (satu) set Fotokopi Surat BTN NomorE0032/00011/SP3K/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 perihal SuratPenegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas namaDENNY VENSEN HENSEN WANTANIA287.1 (satu)

Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas namaVERONIKA SYLVIA PIRI293.1 (satu) set Fotokopi Surat BTN NomorE0075/00011/SP3K/III/2012 tgl 20 Maret 2012 perihal SuratPenegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) an ASTRHYMARGARITHA LAMATENGGO294. 1 (Satu) set asili Surat BTN NomorE0197/00011/SP3K/IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihalSurat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atasnama INKE TULALO295. 1 (Satu) set asli Surat BTN NomorE0120/00011/SP3K/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012

SuratPenegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas namaSCHARLET EYBIGAEL INKIRIWANG318.1 (satu) lembar Fotokopi Surat BTN NomorE0034/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 7 Juni 2013 perihal SuratPenegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas namaRUTH ROSITA WILLEM319.1 (satu) Jembar asli Surat BTN NomorE0140/00011/SP3K/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal SuratPenegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas namaEVELINE YUNUS320. 1 (Satu) set asli Surat BTN NomorE0189/00011/SP3K/VI/2013 tanggal

Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atasnama JOHAN MARTHEN TAHAPARY1 (satu) setasliPerjanjian Jual Beli antara Ny.

Kemudian, pada tanggal 7 November2011, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan JasaAsuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Belitung dan Keluargapada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 dan Okradiansyahselaku Kepala Cabang PT.

Karena tidak efisien dan tidakekonomis dan sekaligus tidak adil dan tidak patut membayar premi atas orangyang tidak ada pesertanya.e Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRDdan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran2011 tidak menyetujui/ menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama AntaraPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Jasa Asuransi PemeliharaanKesehatan Anggota DPRD Kabupaten

Karena tidak efisien dan tidakekonomis dan sekaligus tidak adil dan tidak patut membayar premi atas orangyang tidak ada pesertanya.Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRDdan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran2011 tidak menyetujui/ menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama AntaraPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Jasa Asuransi PemeliharaanKesehatan Anggota DPRD Kabupaten

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) bundel kontrak Perjanjian Kerjasama antara PejabatPembuat Komitmen Penyediaan Jasa Asuransi PemeliharaanKesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Beserta Keluarga Pada Sekretariat DPRDKabupaten Belitung dengan PT.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2008 telahsepakat membuat dan rnenandatangani 4 (empat) kontrak penyediaan alatberat, masingmasing:Hal. 1 dari 28 hal. Put.

Nomor 4 di bawah);Lama Sewa : 1 (satu) tahun;Sehingga Kontrak Penyediaan Alat Berat Nomor 002/HE/MMBMmhk/V1IV08 tanggal 4 Agustus 2008 (bukti P.1) tersebut akan berakhirpada tanggal 4 Agustus 2009;Kontrak Penyediaan Alat Berat Nomor 003/HE/MMBMmhk/VIV/08tanggal 4 Agustus 2008 (bukti P.2), telah ditentukan:Jenis Peralatan : Dozer Catterpilar;Model : D7 G2 With Multi Ripper;Nomor Polisi : N/A;Serial Nomor DeeTanggal Pembuatan : 2008brand new,Penempatan Alat : Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun, Kubar

: 1 (satu) tahun;Sehingga Kontrak Penyediaan Alat Berat Nomor 005/HE/MMBMmhk/VIV08 tanggal 4 Agustus 2008 (bukti P.4) tersebut akan berakhirpada tanggal 4 Agustus 2009;Karenanya Kontrak Penyediaan Alat Berat tersebut bukti P.1, P.2, P.3 danP.4 haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa kontrak penyediaan alat berat tersebut bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4,Tergugat mempergunakan alamat Kantor Cabangnya di Jalan Ulin Nomor105 Samarinda, sehingga di dalam kontrak penyediaan alat

);Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugatsebesar Rp1.115.504.230,00 (satu miliar seratus lima belas juta lima ratusempat ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ditambah denda keterlambatanpembayaran berdasarkan Kontrak Penyediaan Alat Berat Nomor002/HE/MMBMmhk/VIV08 tanggal 4 Agustus 2008, Kontrak PenyediaanAlat Berat Nomor 003/HE/MMBMmhk/VIV/08 tanggal 4 Agustus 2008,Kontrak Penyediaan Alat Berat Nomor 004/HE/MMBMmhk/VIV/08 tanggal 4Agustus 2008 dan Kontrak Penyediaan Alat Berat

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat KontrakPenyediaan Alat Berat Nomor 002/HE/MMBMmhk/VIV/08 tanggal 4 Agustus2008, Kontrak Penyediaan Alat Berat Nomor 003/HE/MMBMmhk/VII/08tanggal 4 Agustus 2008, Kontrak Penyediaan Alat Berat Nomor004/HE/MMBMmhk/VIV08 tanggal 4 Agustus 2008 dan Kontrak PenyediaanAlat Berat Nomor 005/HE/MMBMmhk/VI/08 tanggal 4 Agustus 2008;3.

Surat pernyataan Verifikasi;> o7aQao0ond&dSurat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran2012;g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuanhibah;h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;i. 1 (satu) bundel proposal Group Musik Pulau Band Bantan TengahKecamatan Bantan TA. 2012;Hal. 62 dari 103 hal. Put.

Surat pernyataan Verifikasi;Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran2012;. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuanhibah;.

No. 538 K/Pid.Sus/201 715.Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran2012;. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuanhibah;.

(SFID) bukan merupakan pembayaran atas jasa penyediaan tenaga kerjadan bukan objek PPh Pasal 23.

Sehingga dapat dikatakan bahwa jasa yangdilakukan oleh BUT Sedco Forex International Drilling, Inc bukanlah jasadrilling melainkan penyediaan expert drilling personnel;Halaman 19 dari 27 halaman.

Pada ketentuan KEP170/PJ/2002 jelas dibedakanantara jasa pengeboran/drilling dengan jasa yang berhubungan denganbidang pengeboran yang dapat saja merupakan jasa penunjang di bidangpenambangan migas, jasa penyediaan tenaga kerja, dimana dalam kasus inipenyediaan expert drilling personnel oleh BUT SFID jelas tidak dapatdiklasifikasikan sebagai jasa drilling namun sebagai jasa penyediaan tenagakerja;4 bahwa pada persidangan banding Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyatakan bahwa

Oleh karena itu, atas penyediaan expert drilling personnel oleh BUTSFID seharusnya diklasifikasikan sebagai jasa penyediaan tenaga kerjasebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding).

Dengan demikian, atas penyediaan expert drillingpersonnel yang diklasifikasikan sebagai jasa penyediaan tenaga kerjaterutang PPh Pasal 23 meskipun diserahkan oleh BUT SFID sebagai BentukUsaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2UndangUndang Pajak Penghasilan juncto angka 2 lampiran IT KEP170/PJ/2002 termasuk dalam jenis jasa lain yang terutang PPh Pasal 23;bahwa Undangundang perpajakan maupun UndangUndang PengadilanPajak sebagaimana ditegaskan dalam Memori Penjelasan

Kolaka Utara (yang telah dilegalisir);2. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 10/KONT-VSAT/CAPIL/APBD/2009, tanggal 19 November 2009 tentang pekerjaan penyediaan jasa sewa Bandwidth Internet Koneksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kolaka Utara;3. 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2601/SP2D/LS/2009 dan lampirannya dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah);4. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan

Kolaka Utara (hanya sewa bandwidth saja tanpa biaya pemeliharaan dan tanpa penyediaan perangkat VSAT disediakan sendiri oleh pelanggan) untuk periode : 01 Jan 2009 s.d 31 Des 2010;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa MULIATI MANSYUR, S.H;5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah itu Terdakwamenandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dana 100% Nomor:024/SPM/2009 tertanggal 16 Desember 2009 yang menjadi dasar pencairandana kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi TA. 2009 kerekening CV.

Barang untuk ditandatangani,pada hal Panitia yang ditunjuk oleh Terdakwa tersebut tidak pernah melihat danmelakukan pemeriksaan/menerima barang dalam proyek penyediaan Jasa SewaBandwidth Internet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kolaka Utara Tahun 2009;Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Muliati Mansyur, S.H. selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Drs.

Gelora Sri Kendari tidakmelaksanakan pekerjaan/kegiatan penyediaan Jasa Sewa Bandwidth InternetKoneksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utaratahun 2009;Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa selaku Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil dan sekaligus sebagai Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran supaya anggaranyang disediakan untuk kegiatan penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksipada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gelora Sri Kendari tidak melaksanakan pekerjaanpengadaan dan pemasangan penyewaan Penyediaan Jasa Sewa BandwidthInternet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKolaka Tahun 2009, dan telah menerima dana dari anggaran yang diperuntukkanuntuk biaya pekerjaan penyewaan penyediaan jasa sewa Bandwidth InternetKoneksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka UtaraTahun Anggaran 2009 yang tidak sesuai dengan proses pekerjaan karena tidakdilaksanakan pemasangan

PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur (Kegiatan Non Fisik): JULIAN FERNANDO NAINGGOLAN(Pegawai pada Kemenpera);b. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kota Kupang: EFRAIM PONGSILURANG (Pegawaipada Pemerintah Kota Kupang);c.

PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kabupaten Alor: SEFACE PENLAANA, BE (Pegawaipada PU Kabupaten Alor) Nusa Tenggara Timur PPK Penyediaan rumahuntuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur padaKabupaten Timor Tengah Utara: Ir. FRANSISKUS DETHAN (Pegawaipada PU Kabupaten Timor Tengah Utara);f.

PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kabupaten Ngada: FELIX SOBA MEO, ST(Pegawai pada PU Kabupaten Ngada);i.

SILVESTER,ST (Pegawai pada PU Kabupaten Belu);PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kabupaten Alor : SEFACE PENLAANA, BE(Pegawai pada PU Kabupaten Alor);PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kabupaten Timor Tengah Utara: Ir.

FRANSISKUSDETHAN (Pegawai pada PU Kabupaten Timor Tengah Utara);PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kabupaten Timor Tengah Selatan: JHONI S.LIUNOKAS ST (Pegawai pada PU Kabupaten Timor Tengah Selatan);PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara Timur pada Kabupaten Sumba Tengah: Petrus Kaledi UbiniDemu, ST (Pegawai pada PU Kabupaten Sumba Tengah);PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NusaTenggara

tanggal 13 Maret 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 15 November 2017; MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI; Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/ DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan

Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu,

Dalam Penundaan:1.Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penundaan PelaksanaanKeputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin PenyelenggaraanSistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk diDesa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang,Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah, KecamatanBabakan Madang dan Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukarajayang dikeluarkan Tergugat ;Menetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001

/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian IzinPenyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City,Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, BabakanMadang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah,Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar, KecamatanSukaraja yang dikeluarkan Tergugat ditangguhkan/ditundapelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Halaman 2 dari 11 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati BogorMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan AirMinum Kepada Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu,Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu,Bojong Koneng, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang danDesa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BogorNomor 693/090/00001

/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan AirMinum Kepada Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan,Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng,Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang dan Desa CadasNgampar Kecamatan Sukaraja ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat1

Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar KecamatanSukaraja;Menyatakan mewajibkan Termohon/Pembanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian = IzinPenyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, TokDi Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, BabakanMadang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang TengahKecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar KecamatanSukaraja;4.

Penyediaan jasa tenaga kerja dimaksud tidakterkait dengan pemberian jasa kena pajak lainnya, seperti jasa teknik,manajemen, konsultasi, pengurusan perusahaan, bongkar muat danlainlain. Dengan demikian, jasa penyediaan tenaga kerja yang tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyerahan jasapenyediaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pengusaha dimana:a. Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayarangaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenagakerja; ataub.

Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyediatenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenagakerja tersebut; danc.

Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyediatenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja daritenaga kerja tersebut; danc.

Tenaga kerjatersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenagakerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya;Angka 1 huruf b:Jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan olehPengusaha kepada pengguna jasa tenaga kerja, di mana Pengusahadimaksud sematamata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenagakerja.

ASKES (Persero) Cabang Komersial Palembang tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Anggota Keluarganya Nomor: 001/ASKES/ADDENDUM/2009 Nomor: 72/ADD/KM.03/0609, tanggal 24 Juni 2009; 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten belitung dengan PT.

Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Bangka Belitung tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Anggota Keluarganya Nomor: 02/ASKES/SETWAN/XI/2009 Nomor: 006/MoU/BPM-BABEL/XI/2009, tanggal 14 Oktober 2009 ; 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarga tanggal 03 November 2009; 1

Bumida saja, maka dilakukan lelang ulang.Bahwa metode yang digunakan pada pelelangan Penyediaan jasa AsuransiKesehatan Anggota DPRD tahun 2011 menggunakan metode pelelanganumum dengan pascakualifikasi, evaluasi penawaran sistem gugur.Bahwa Saksi tahu besar penawaran yang diajukan oleh PT.

Bumida sebesarRp.410.000.000,(empat ratus sepuluh juta rupiah).Bahwa menurut Saksi penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatantersebut diperuntukan bagi Anggota DPRD Kabupaten Belitung besertakeluarga sebanyak 100 (seratus) Orang.Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaksanaan kegiatan penyediaan JasaAsuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD di Kabupaten Belitungtahun 2011 karena tugas Saksi selaku Panitia lelang hanya sebatas sampaidengan pengusulan calon pemenang saja.Bahwa Saksi tidak mengetahui

berapa jumlah riil peserta AsuransiKesehatan tersebut.Bahwa kegiatan penyediaan jasa Asuransi Pemeliharaan KesehatanAnggota DPRD Kabupaten Belitung digunakan untuk anggaran (satu)tahun.Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam kurun waktu (satu) tahun ada sisaanggaran untuk kegiatan penyediaan jasa Asuransi Pemeliharaan KesehatanAnggota DPRD di Kabupaten Belitung tersebut.Bahwa mekanisme pembayaran terhadap asuransi kesehatan tersebutdilakukan dengan pembayaran uang dimuka.Putusan Perkara Nomor : 26/Pid.SusTPK

Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan keluarga.Menimbang, bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya atas penetapanPanitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa terhadap kegiatan Penyediaan Jasa AsuransiPemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan keluarga dimenangkan oleh PT.

.- Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tentang Penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III dikawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010.- Berita Acara Kesepakatan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bangka Selatan dengan CV.

INDEXS PRIMA BUANA Nomor : 01/KONI/PORPROV/VIII/2010 tentang penyelesaian masalah terhadap perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010.- 1 (satu) bundel foto copy legalisir No. rekening : 1553070009 Bank Sumsel Babel Toboali.- Tanda Pembayaran dari Bendahara KONI Kabupaten Bangka Selatan, guna pembayaran kegiatan penyediaan yang berkaitan dengan fasilitas

INDEXS PRIMA BUANA.- Tanda Pembayaran dari Bendahara KONI Kabupaten Bangka Selatan, guna pembayaran penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III dikawasan Sport Center tahun 2010 sesuai dengan surat perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp 814.754.000,- tanggal dibayar lunas 02 Juli 2010.

penyediaan yang berkaitandengan fasilitas pelaksanaan Porprov Ill dikawasan Sport Centertahun 2010 atas CV.

INDEX PRIMA BUANA untukmelaksanakan kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitaspelaksanaan PorProv Ill di kKawasan Sport Center adalah Saksi SOPIAN AP,M.si dengan diawali dari paparan yang dilakukan oleh LW.

INDEX PRIMA BUANA untukmelaksanakan kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitaspelaksanaan PorProv Ill di kKawasan Sport Center adalah Saksi SOPIAN APM.si dengan diawalai dari paparan yang dilakukan oleh LW.

INDEX PRIMA BUANA untukmelaksanakan kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitaspelaksanaan PorProv Ill di kawasan Sport Center adalah Saksi SOPIAN AP

Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 02/SKEP/610/ 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pelelangan ulang kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau abupaten Kupang TA. 2010;8) Dokumen pelelangan (termasuk dokumen kualifikasi) Nomor 03/Pn-tdr/ RPJIAB/IV/2010 tanggal 16 April 2010, dan lampiran;9) Dokumen pelelangan ulang kegiatan

penyediaan parasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kupang Paket pekerjaan penyediaan saran air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokunusan Kec.

Semau Nomor 03/Pn-tdr/PPASB /VII/2010 tanggal 6 Juli 2010, dan lampiran;10) Dokumen pelelangan ulang kedua kegiatan penyediaan parasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kupang Paket pekerjaan penyediaan saran air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokunusan Kec.

Semau Nomor 03/Pn-tdr/ PPASB/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010, dan lampiran;11) Dokumen pelelangan ulang ketiga kegiatan penyediaan parasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kupang Paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokunusan Kec.

Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian/Fisik Pekerjaan tanggal 28 Juli 2012;32) Laporan Investigasi Tinjauan Teknis Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Kupang, Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan dari Tim Teknis Politeknik Kupang;33) Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2010 dari Nobertus Nehat Direktur PT.

Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 02/SKEP/610/2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pelelanganulang kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagimasyarakat berpenghasilan rendah paket pekerjaan penyediaan sarana airbersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semauabupaten Kupang TA. 2010;Dokumen pelelangan (termasuk dokumen kualifikasi) Nomor 03/Pntdr/RPJIAB/IV/2010 tanggal 16 April 2010, dan lampiran;Dokumen pelelangan ulang kegiatan penyediaan

parasarana dan saranaair minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten KupangPaket pekerjaan penyediaan saran air bersin Desa Huilelot, Desa Otandan Bokunusan Kec.

Semau Nomor 03/Pntdr/PPASB /VII/2010 tanggal 6Juli 2010, dan lampiran;Dokumen pelelangan ulang kedua kegiatan penyediaan parasarana dansarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah KabupatenKupang Paket pekerjaan penyediaan saran air bersih Desa Huilelot, DesaOtan dan Bokunusan Kec.

Semau Nomor 03/Pntdr/ PPASB/VII/2010tanggal 31 Juli 2010, dan lampiran ;Dokumen pelelangan ulang ketiga kegiatan penyediaan parasarana dansarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah KabupatenKupang Paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, DesaOtan dan Bokunusan Kec.

Pemeriksaan Tempat Kejadian/Fisik Pekerjaan tanggal 28Juli 2012;32) Laporan Investigasi Tinjauan Teknis Kegiatan Penyediaan Prasarana DanSarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah KabupatenKupang, Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersin Desa Huilelot, Desa Otandan Desa Bokonusan dari Tim Teknis Politeknik Kupang;33) Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2010 dari Nobertus Nehat DirekturPT.

Sitorus, Dkk (23 orang)dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan danpendistribusian BBM an.

dan pendistribusian BBM A sebesar Rp.64.869.200,, tim persiapan pelaksanaan penyediaan danpendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp 17.030.375 danpenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp 5.940.000 ; .

Parlagutan Tambunan dkk (19 orang)dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan danpendistribusian BBM an.

Sitorus dkk (23 orang) danKoordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan danpendistribusian BBM an.

Abdul Muhaimin dkk (10 orang) danKoordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan danpendistribusian BBM an. Todo H.

Menetapkan barang bukti berupa:1) Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Penggantian Bendaharawan Satuan kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012; 2) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 440743B/039/112 tanggal

27 Desember 2012 yang telah disahkan; 3) Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012; 4) Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 01/BASTU/I/2013 tanggal 25 Januari 2013; 5) Buku Rekening BRI Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama MARIALAETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU;6) Tanda Terima pembayaran honor UPK Tahap II.7) 1 (satu) buah Cap/Stempel Satuan Kerja Penyediaan Rumah Di Provinsi NTT.8) Rekening Koran Tertanggal 07 Nopember 2014 senilai Rp 540.003.039,00

yang paling berhak darimana barang-barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum;10) Uang tunai sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);Barang Bukti Nomor 10) berupa uang tunai sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang hingga akhir masa persidangan perkara ini dititipkan pada Rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0373166529 atas nama Panitera Pengadilan Negeri Kupang dikembalikan ke Kas Negara sebagai Sisa Anggaran Lebih pada Satuan Kerja Penyediaan

Menyatakan barang bukti berupa:1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor97/KPTS/SATKERPRNTT/XI/2012 tanggal 30 Nopember2012 tentang Penggantian Bendaharawan Satuan kerja Penyediaan RumahUntuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden DiProvinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 440743B/039/112tanggal

SILVESTER, ST, selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NIT Kabupaten Belu, berdasarkan SuratKeputusan Menpera Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang PerubahanAtas Lampiran Keputusan Menpera Nomor 22 Tahun 2012 ttg Pengangkatan AtasanLangsung Kasatker, Kasatker/KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, BendaharaPengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Prov.

tanpa sepengetahuan dari kepala SatkerPenyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NIT dan bendaharaSatker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun2012;Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2013 ketika diadakan acara sosialisasi diAula kantor Bappeda Kabupaten Belu yang dihadiri oleh Kepala Bappeda, Camat,Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Belu, TPM dan UPK Kabupaten Belu laluterdakwa tanpa sepengetahuan dari kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBRDirektif

IKI BERE MAU membuka rekening bersama di Bank BRI dengannama: rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu NomorRekening: 0000026701000694302 terlebih dahulu melaporkan kepada HAIRULSITEPU Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di PropinsiNTT namun kenyataanya terdakwa tidak pernah melaporkan pembukaan rekeningtersebut kepada HAIRUL SITEPU selaku kepala Satker Penyediaan Rumah UntukMBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2012 bahkan terdakwa pada tanggal 15Januari

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 masihtetap tersimpan dalam rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0000026701000694302 atas nama PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KAB.BELU;Bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini bahwa Dana BOPUPKsebesar Rp540.000.000,00 dalam rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor0000026701000694302 atas nama PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUKMBR KAB.