9 Tahun1975 tentang penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahn 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengandemikian permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberika Izinkepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohontelah Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanyapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradialan

telah beralaskan hak dan oleh sebab itu pula dapat diterimauntuk dipertimbangkan.Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dengan alasan telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya telah pisah rumah tempattinggal dan tidak saling perdulikan lagi, maka berdasarkan perintah / ketentuan pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan dan.pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang peradialan

berdasarkan ketentuan pasal tersebutMajelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untukmengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh KotaBukittinggi dan tempat dilangsungkan kepada PPN/KUA Kecamatan MandauKabupaten Bengkalis untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuahdaftar yang telah disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7tahun 1989 tentang Peradialan

No. 7 tahun 1989 tentang Peradialan Agamamaka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, ketentuan pasalpasal dari Undang Undang yang berlaku, serta dalilhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untukmenghadap dipersidangan , tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan Verstek ;3.

Kaidah Fighiyah yang artinya menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat ;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116hurup h Kompilasi Hukum Islam, yaitu peralihan agama atau riddah yangmenyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas berdasarkan huruf m) halaman 149 Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama Buku Il Mahkamah Agung RI Direktorat JenderalBadan Peradialan

Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradialan Militer yang ditetapkanHal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2265 K/Pdt/2007oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. HakimHakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantuoleh Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.

Dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telagdiubah dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradialan Agama, yangmerupakan dasar hukum kewenangan relatif Pengadilan Agama, olehkarenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkandan diadili.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datangmenghadap di persidangan

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tentang Peradialan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; ----------------------------------M E N G A D I L I - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Putusan Pengadilan

harga untukmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tbh,tanggal 27 April 2016, dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan putusanPengadilan Negeri Tembilahan dengan perbaikan/perubahan;nares Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana danketentuan dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemHalaman 9 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUSANAK/2016/PT.PBRPeradilan Anak, UndangUndang No. 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang No. 49 Tentang Peradialan

lagi, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antaraHalaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 313/Padt.G/2020/PA.PybPenggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telahterpenuhi;Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiappersidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradialan

BNI Life Insurance dengan nomor PolisBLMS 1015204912 serta melakukan segala perbuatan hukum lainnyademi untuk kepentingan anak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangantersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundangnomor 7 tahun 1989 tentang Peradialan Agama, yang telah diubahdengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terkhirdengan Undangundang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan

Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran terusmenerus yang puncaknya pisah rumah tempat tinggal sejaktanggal 29 Januari 2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat samapisekarang tidak pernah kembali tidak memperdulikan Penggugat samapai sekarang.Menimbang, bahwa berdasarkan perintah / ketentuan pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundangnomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan.pasal 76 ayat (1) Undangundangnomor 7 tahun 1989 tentang peradialan

DesaSendangmulyo kemudian didalam petitum menyatakan bahwa perbuatanTergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawanhukum yang menjadikan SHM No. 5788/Desa Sendangmulyo adalah tidaksah sepanjang seluas 94 M2 yang overlap dengan SHM No. 1363/DesaSSNAANGMULYO j nnn wenn nn nn ene monn anenenennnse Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Perobuatan MelawanHukum, namun peristiwa hukum dalam gugatannya adalah perihalkeabsahan dari SHM No. 5788/Desa Sendangmulyo yang menjadiyurisdiksi dari Peradialan

Subsidair:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya(Ex aequo et bono);Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan Termohon telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan;Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada kepada para pihaktentang pentingnya pencatatan buku nikah;Bahwa, perkara ini tidak dimediasi karena perkara isbat nikah termasukperkara menyangkut legalitas hukum, sesuai buku II edisi revisi PedomanPelaksanaan Tugas Administrasi Peradialan

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahn 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengandemikian gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan danberdasarkan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradialan

mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untukhidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan nyata yang dapatdijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat,dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiappersidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradialan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diaatas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Pengguga;Menimbang, bahwa untuk teciptanya tertib administrasi sebagaimanadimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untukmengirimkan salinan putusan sebagaimana terdapat dalam pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradialan

9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang Undang Nomor 1tahn 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RepublikIndonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,dengan demikian permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberika Izinkepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon telahPemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patutdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradialan

9 Tahun1975 tentang penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahn 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengandemikian permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberika Izinkepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohontelah Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanyapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradialan

huruf (bo) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahn 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengandemikian gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan danberdasarkan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradialan

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahn 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengandemikian gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan danberdasarkan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradialan