Surat DISPERUM DKI kepada Penggugat No: 2745/1.796.71tanggal 6 Juli 2018 (selanjutnya disebut Surat 2745), padapokoknya DISPERUM DKI telah menyatakan :5. ... dengan ini membatalkan surat No: 4630/1.796.71 tanggal11 Oktober 2017, tentang Pengesahan dan PencatatanKepengurusan PPPSRS yang diketuai Sadr.

Tidak pernah memberikan laporan keuangan (walau telahdiminta), dan tidak melakukan audit akuntan publik danmenyerahkannya kepada warga melanggar Pasal 21 ART, disisi lainaudit keuangan PPPSRS juga hamper mustahil dilakukan sebab IPLdibayar dan disimpan pada rekening PT. Duta Pertiwi Tbk selakupengelola, bukan pada rekening PPPSRS eks Pasal 18 dan 19 ARTGCM;G.

Surat DISPERUM DKI kepada Penggugat No: 2745/1.796.71tanggal 6 Juli 2018; pada pokoknya DISPERUM DKI telahmenyatakan:5. ... maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanProvinsi DKI Jakarta dengan ini membatalkan surat No:4630/1.796.71 tanggal 11 Oktober 2017, tentangPengesahan dan Pencatatan Kepengurusan PPPSRS yangdiketual Sdr.

.;6. ... diminta kepada Saudara untuk segera melakukan serahterima pengelolaan kepada PPPSRS yang diketuai oleh Sadr.Tonny Soenanto,98) Dalil gugatan angka 21 hal.i2, yang pada pokoknyamempermasalahkan pengurus PPRSC GCM hasil RULB memberitahu agarwarga membayarkan service charge, listrik dan air kepada PengurusPPRSC GCM (in casu Para Tergugat), dibantah dalil ini dengan uraian sbb:a.

Perhimpunan Pemilik PenghuniRumah Susun (PPPSRS) Tonny Soenanto dan bukan ke rekening PTDuta Pertiwi Tok (Badan Pengelola);> ID PLN dan ID PDAM adalah atas nama P3SRSGCM TonnySoenanto Dkk, ada apa Lily Tiro & Herry Wijaya Dkk memaksa wargaGCM untuk melakukan PMH dengan menyetor ke rekening PT DutaPertiwi Tok.

Perhimpunan PenghuniApartemen Taman Rasuna, tanggal 31 Januari 2013, yang memiliki tangung jawab penuh terhadappengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama (public area) dalam satuan rumahsusun/apartemen tersebut, yang terdiri dari 13 tower dan 3069 satuan rumah susun, yang dimiliki dan/atau dihuni kurang lebih 2970 orang;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yangmenyatakan dalam hal Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan rumah Susun (PPPSRS

) telahterbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama,dan tanah bersama kepada PPPSRS dalam hal ini dengan telah terbentuknya pengurus di ApartemenTaman Rasuna yang saat ini dipimpin oleh para PENGGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74Hal 1 dari 10 Hal Putusan No.108/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selayat (2) tersebut selanjutnya Turut TERGUGAT telah menyerahkan seluruh pengelolaan atasApartemen Taman Rasuna kepada PENGGUGAT, dan kemudian berdasarkan ketentuan Pasal

menentukan para Penggugat sah memiliki kedudukan hukum atau tidak dalamidentitas para Penggugat gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan SetiawanKanani dan Sri Wagiati selaku Ketua dan Sekretaris PPATR sebagai subyek hukummasingmasing adalah orang dalam arti manusia (natuurlijke person), sedangkan PPATRmenurut UndangUndang 16 Tahun 1985 dimana saat itu menjadi undangUndang payungkeberadaan AD ADRT PPATR, PPATR adalah badan hukum, demikian juga menurutUndangUndang yang saat ini berlaku, PPPSRS

Marico Gria,
Tergugat:
Ketua Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna PPATR atau Ketua PPPSRS ATR
Turut Tergugat:
PT. OGAWA TRIGUNA PRIMA, Kepala Direktur Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Republik Indonesia

dibubarkankecuali musnahnya Apartemen Mutiara Bekasi sesuai dengan ketentuanPasal 50 PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun yang lebihditegaskan lagi sebagai penegasan dari Permen PUPR No.15/PERMEN/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan PerhimpunanPemilik/Penghuni Satuan Rumah Susun yakni Permen PUPR No.23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni SatuanRumah Susun (P3SRS) dimana pada Lampiran Il menyebutkan dalamAnggaran Dasar Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun Bab XIV PEMBUBARAN PPPSRS

menyebutkan: PPPSRS tidakdapat dibubarkan oleh anggota PPPSRS.

Pembubaran PPPSRS hanyadapat dilakukan apabila hak milik atas Sarusun dinyatakan berakhirKarena ;a. Hak atas Tanah Bersamanya hapus.b. Hak atas Tanah Bersamanya tidak dapat diperpanjang dan/ataudiperbaharui lagi.c. Tanah Bersamanya lenyap dan/atau.d.

1.PENGURUS PERHIMPUNAN RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC-GCM),2.AGUS ISKANDAR,3.YENNY FLORA,4.GOU YOPI:1.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,2.PPPSRS GCM

PUTUSANNomor 265 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAHSUSUN (P3SRS) APARTEMEN MUARA INDAH TOWER IIB,GF, berkedudukan di Apartemen Muara Indah, Jalan PluitKarang Barat, Nomor 50, Jakarta, diwakili oleh Sencaka, selakuKetua PPPSRS Apartemen Muara Indah, dalam hal inimemberi kuasa

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUNAPARTEMEN ROBINSON (PPPSRS Apartemen Robinson):Beralamat di Apartemen Robinson, Jalan Jembatan DuaRaya No. 2, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan,Kota Administrasi Jakarta Utara, diwakili oleh LennywatiTeddy, S.E., dan Emmy Gustinawati, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Ketua dan Sekretaris, ApartemenRobinson, Jalan Jembatan Dua Raya No. 2, KelurahanPejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota AdministrasiJakarta Utara, memberi kuasa kepada Yudi

Bahwa nyatanyata Penggugat sejak 1 Oktober 2010 sampai saat inibekerja pada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni satuan RumahSususn Apartement The City Resort Residence (PPPSRS) suatubadan hukum yang didirikan sejak tanggal 27 Maret 2009sebagaimana dalam Anggaran Dasar PPRS (dan anggaran RumahTangga) yang lebih disahkan oleh Gubernur Propinsi DKI JakartaNomor 1799/2009 tanggal 7 Desember 2009;3.

Karya MegahPermai (Tergugat) tanpa menggugat PT.MJS dan PPPSRS yangdengan jelas dan nyatanyata didalilkan sebagai tempat bekerjaPenggugat, sehingga menjadikan gugatan Penggugat kurang pihakdan dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur(obscuur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnyaditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima oleh Yth.MajelisHakim;Il. Mengenai Gugatan Penggugat Salah Alamat Atau Cacat Diskualifikasi InPersona (Error In Persona);4.

MENGADILI :

Dalam eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan kepengurusan Tergugat selaku ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen PURIMAS Surabaya periode 2019-2022 sebagaimana Akta Pendirian Perhimpunan

li>

Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015;

Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016;

1 (satu) Unit Flash Disk yang berisi soft copy laporan keuangan;

Penggugat:
PPPSRS-AMPR
Tergugat:
1.PT. Bank Sinarmas (Tergugat I)
2.Pdt. Elion Numberi, M.Th. (Tergugat II)
3.Umar Taslim (Tergugat III)
4.Carolina (Tergugat IV)
5.Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat V)

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi: Perkumpulan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kondominium Hotel The Eden Kuta, tidak dapat diterima ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi I: Efendi Jasmin dan Penggugat Rekonpensi II: Sunarjo Tirto, tidak dapat diterima

C.

Pasal 75 ayat (4) UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang menegaskan dan mengatur bahwa Pengelolaadalah badan hukum tersendiri dan terpisah (Separate entity) dari Perhimpunan Pemilik DanPenghuni Sarusun/PPPSRS (d.h.i. Perhimpunan Penghuni Apartemen Atap Merah);Pasal 21 jo.

Pasal 74 ayat (30) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yangmenegaskan dan mengatur bahwa Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Sarusun/PPPSRS (d.h.i.Hal 15 dari 48 Putusan No. 259/Pdt.G/2013/PN .Jkt.Pst.4.Perhimpunan Penghuni Apartemen Atap Merah) adalah merupakan Badan Hukum;3.1.

Adanya dua permohonan pengesahan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Menara Imperium telahdiselesaikan melalui mediasi oleh Tergugat sesuai dengan tugas dantanggung jawabnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappenghunian rumah susun;Halaman 6 dari 8 halaman.

SEKRETARIS UMUM, Pengurus Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni SatuanRumah Susun (P3SRS) Paladian Park Apartemen Periode 20142018,diketahui bertempat di Seketariat Periode PPPSRS 20142018 di ApartemenThe Park Residence Tower D, Jalan Bukit Gading Raya Kav 1 Rt.005/020,Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya CISEDUt SCDAQGAL ............

Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PPPSRS MDC (PERHIMPUNAN PEMILIK dan PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN MANGGA DUA COURT) Diwakili Oleh : Syamsul Munir, SHI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : PENGELOLA APARTEMEN MANGGA DUA COURT Diwakili Oleh : Syamsul Munir, SHI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : Johan Iskandar Diwakili Oleh : Muhammad ghufron busyofi

.;PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) APARTEMEN PURI KEMAYORAN.;

Pembanding/Tergugat I : KOMISI INFORMASI PUBLIK
Pembanding/Tergugat II : PERKUMPULAN PPPSRS GATEWAY AHMAD YANI
Terbanding/Penggugat : PT.MITRA SUKSES KELOLA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat I : DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN, PERTAMANAN KOTA

PERKUMPULAN P3SRS GATEWAY AHMAD YANI, yang berlamat di Jl.Ahmad Yani No. 699 Saphire B/LT G Unit 03 Bandung,dalam halini diwakili oleh John Binsar Tua Samalango selaku Ketua DewanPengurus Perkumpulan PPPSRS GATEWAY AHMAD YANIberalamat di JI.Diponegoro No.42 RtRw 001/008 Kota Bandung,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ! semulaTERGUGAT II;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAMNEGERI Cq.

Il, karena :7.1.7.2.TERGUGAT II adalah BUKAN pihak yang berwenang dan tidakmemiliki kepentingan untuk mengetahui data informasi tersebutkarena Tergugat Il adalah PERKUMPULAN dan BUKAN P3SRSsebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 20Tahun 2011 tentang Rumah Susun beserta aturan turunannya.Hal ini sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh SekretariatDaerah Kota Bandung Nomor 648/587Setda tanggal 06 Maret2017 perihal Jawaban Klarifikasi yang pada angka 3 menjelaskanbahwa proses pembentukan PPPSRS

tanggal 18 Maret 2016 telah ditetapkan pengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan P3SRS Gateway AhmadYani berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU0033874.AH.01.07.Tahun 2016.Bahwa pada tanggal 21 April 2016 telah terbit Surat KeteranganTerdaftar bagi P3SRS Gateway Ahmad Yani pada BadanKesatuan Bangsa Dan Pemberdayaan Masyarakat KotaBandung.Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (3) UndangUndang Nomor 20Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, yang menyatakan:(3) PPPSRS

Penggugat:
1.TJIAM SUWANDI SUBRATA
2.RUDDY DOMAS
Tergugat:
1.Panitia Musyawarah Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen dan Town House The City Resort Residences Periode Tahun 2023 s/d 2026
2.RUDY GUNAWAN
3.ABRAHAM INARAY SETIAPUTRA LENGKONG
4.DERRY TANDOYO, SH., M.Kn
Turut Tergugat:
1.NOTARIS EMILIA RETNO TRAHUTAMI SUSHANTI, SH, M.Kn.

2.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
3.Pengawas Terpilih Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen dan Town House The City Resort Residences Periode Tahun 2023 s/d 2026

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Rapat Umum Tahunan Apartemen The Maision at Dukuh Dukuh Golf Kemayoran Cluster Jasmine tanggal 16 Juni 2023 adalah sah dan sesuai prosedur;
3. Menyatakan Pengurus dan Pengawas PPPSRS The Mansion at Dukuh Golf Kemayoran Cluster Jasmine ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi DKI Jakarta Propvinsi DKI Jakarta No.302Tahun 2021 pada tanggal

PenghuniApartemen Taman Rasuna, tanggal 31 Januari 2013, yang memiliki tangungjawab penuh terhadap pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanahbersama (publik area) dalam satuan rumah susun/apartemen tersebut, yangterdiri dari 13 tower dan 3069 satuan rumah susun, yang dimiliki dan/atau dihunikurang lebih 2970 orang;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UndangUndang Nomor 20Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menyatakan "dalam halPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS

) telahterbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan bendabersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS dalamhal ini dengan telah terbentuknya pengurus di Apartemen Taman Rasunayang saat ini dipimpin oleh Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuanPasal 74 ayat (2) tersebut selanjutnya Turut Tergugat telah menyerahkanseluruh pengelolaan atas Apartemen Taman Rasuna kepada Penggugat,dan kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UndangUndangNomor 20 Tahun 2011 dan ketentuan