Nomor 176/B/2016/PT.TUN. JKT4. Ade Suhendra, SH ; 5. Lisa Indryati, SH ; 6. Sudaryono, SH ; 2 22222 222 noe oo7. Melania Sari, SH ; 8. Fitri Susanti ; 9.

Olehkarenanya dain frenjatunkarn putusan, Hakim wajib mengutamakan nilaiKeaailan, dan R2junaan dibanding kepastian hukum ; Berdasarka hal hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim PTUNBandung feta memeriksa dan memutus perkara a quo secara komprehensif danobyektit dan tidak terdapat hal baru yang dapat menggugurkan Putusan PTUNBandung sehingga patut dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukumMajelis Hakim PT.TUN Jakarta ; Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim PT.TUN Jakarta

Nomor 176/B/2016/PT.TUN.

JKTMengadili Sendiri Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor175/G/2015/PTUNBDG, tertanggal 12 April 2016 ; Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamRESTISAG (a YUN 9 eer reer eerie ieee neni nei beanieApabila Majelis Hakim PT.TUN Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusanyang seadiladilnya (ex ae quo et Dono) ; 2 2m ene nnn aSBahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggt Tat UsahaNegara Jakarta, kepada para pihak telah diberi kesempatan

Putusan No. 148/B/2016/PT.TUN MKSterletak di Kel. Leok Il Kec. Biau Kab.

Putusan No. 148/B/2016/PT.TUN MKSmengadilidengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : wane nnn nn anna nnn na nnn nen nnn enn nn anne MENGADILI:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Putusan No. 148/B/2016/PT.TUN MKSTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadiansengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 UndangUndang Nomor; 5 tahun 1986 jo.

Putusan No. 148/B/2016/PT.TUN MKSPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RIRegister Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993 juncto PutusanMahkamah Agung RI Register. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19November 1994 juncto Reg.

Putusan No. 148/B/2016/PT.TUN MKSPerincian Biaya Perkara Banding Nomor: 148/B/2016/PT.TUN.MKS1. Meteral PUtUSAN ...... tee Rp. 6.000,Ze GOSS coma cme ecemeenscesnsmasts sox oxen ance mn ove oes ote uh IY3. LOGOS oie eeeeeee te eeteeeeee eee eeeeeeeeeteetteee tite. 3.000,4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara...........::cee Rp .236.000,Jumlah Rp. 250.000.Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 148/B/2016/PT.TUN MKS

No : 241/B/2014/PT.TUN JKT.Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, PekerjaanPetani/Pekebun ;4. MUHAMMAD HUSNI Berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diDesa Kadundung, Rt.004, Rw.002, Desa Kedundung,Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu SungaiTengah, Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai negeriSipil ;5.

No : 241/B/2014/PT.TUN JKT.Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin.

No : 241/B/2014/PT.TUN JKT.1212Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aran.18 Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No.31/SKKTKLP/1995 tanggal20 November 1995 atas nama M. Yamin Bin Jumaah, terletak Di DesaKalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IITapin.

No : 241/B/2014/PT.TUN JKT.202018 Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No.31/SKKTKLP/1995 tanggal20 November 1995 atas nama M. Yamin Bin Jumaah, terletak Di DesaKalumpang, Kecamatan Bungur, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IITapin.

No : 241/B/2014/PT.TUN JKT.

PUTUS ANNOMOR : 204/ B / 2014 /PT.TUN. MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : MUSLIMIN TINULU, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal JalanKelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto,Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT I; BRIPKA POL.

No. 204/B/2014/PT.TUN Mks.17 April 2014;Untuk selanjutnya disebut sebagal............ccceccceessteceeeeeeeeessauvavesnvessenesseus PARA PENGGUGAT / PARAPEMBANDING ;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG,Pengadilanberkedudukan di Jalan Jenderal Sukawati No. 36Kabupaten Pinrang;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing masing bernama1. Dr. H. JOHAMRAN PRANSISTO, SH.MH.,Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan ;2.

No. 204/B/2014/PT.TUN Mks.2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 361.000, ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiahMenimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014, yangdihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat atauKuasa Hukumnya ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar pada tanggal 02 Oktober 2014 telahmemberitahukan kepada

No. 204/B/2014/PT.TUN Mks.masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 olehMajelis Hakim tersebut, dengan di bantu oleh H AS NI, SH. SebagaiPanitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atauKuasa Hukumnya ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUAMAJELIS,t.t.d. Meterai/t.t.d.SIMON P. SINAGA, SH. H. EDDY NURJONO,SH. MH.t.t.d.H.

No. 204/B/2014/PT.TUN Mks.

No. 162/B/2016/PT.TUN. JKT1.KEPALA KANTORFadillah & Partners, beralamat di JalanRaya Jatiwaringin Nomor 12, Pondok Gede,Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 Juli 2015, selanjutnya disebutsebagai PARA PENGGUGATMELAWAN:PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA SELATAN, berkedudukan Ur JalanH. Alwi Nomor : 99, Tanjung Bacdtrdagakarsa,Jakarta Selatan, dalam hatin member kuasakepada:1. Yulistriani, Sie (Kepala Seksi Sengketa,kontlik Gary Perkara);2. Stiprapto, S.H.

No. 162/B/2016/PT.TUN. JKT1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 162/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Juni 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa inidi tingkat banding; =222n onan nee2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 162/B/2016/PT.TUN.JKTtanggal 22 Juni 2016; 20 son noo non nen nn cone nena3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor202/G/2015/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2016 ; wannnnncnnnnneennn Qi 4.

No. 162/B/2016/PT.TUN.

No. 162/B/2016/PT.TUN. JKTKaveling No. 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, JakartaSelatan.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor: 3986 atas nama PT. SUZUKI INDOMOBILMOTOR, dengan luas tanah sebesar 3.880 M2 (tiga ribu delapanratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan MT.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :90/PEN/2019/PT.TUN. SBY. tanggal 12 Maret 2019 Tentang PenunjukanMajelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor90/B/2019/PT.TUN. SBY. tanggal 12 Maret 201 9;2. Bundel A Perkara Nomor : 125/G/2018/PTUN. SMG. beserta seluruh isi danlampiran yang terdapat di dalamn ya; 022 nnn none enn3. Bundel B Perkara Nomor : 90/B/2019/PT.TUN. SBY. beserta seluruh isi danlampiran yang terdapat di dalam yaij==

Putusan Nomor : 143/B/2012/PT.TUN SBY.berkantor di Jalan Pahlawan No. 19 Tabanan, selanjutnyadisebut : TERGUGAT / TERBANDING ; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :143/PEN/2012/PTTUN SBY tanggal 24 Oktober 2012 tentang PenunjukanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untukmemeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ; 2.

Putusan Nomor : 143/B/2012/PT.TUN SBY.DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Putusan Nomor : 143/B/2012/PT.TUN SBY.kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajaridengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: Surat gugatan, beritaacara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti parapihak, dan surat surat lainnya yang terkait dengan putusan PengadilanTata Usaha

Putusan Nomor : 143/B/2012/PT.TUN SBY.atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ; nnn nn nn nnn nnn ne nnn nn nn ncn nnn ne nncnnncs2. Semua peraturan perundang undangan lainnya yang bertaliandengan sengketa tata usaha negara ini.MENGADILI:1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor : 16/G/2012/PTUN DPS, tanggal 1 Agustus 2012, yangdimohon banding tersebut ; 3.

Putusan Nomor : 143/B/2012/PT.TUN SBY.bersengketa atau kuasanya .Hakim Anggota Ketua MajelisH. SYAMSIR ALAM ,SH.MH. H. SUGIYA , SH.MH.DILMAR TATAWI, SH.Panitera PenggantiSIT KARYANTARI,SHPerincian Biaya Perkara : 1.2.Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 22.500,Biaya Meteral ==

No. 04/B/2016/PT.TUN. MKS.Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH.MH, Pekerjaan Kepala BagianHukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar ; ZULKIFLIE.

No. 04/B/2016/PT.TUN.

No. 04/B/2016/PT.TUN. MKS.Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 04/B/2016/PT.TUN.MKS. 1 Meterai Putusan Rp. 6.000,2 Redaksi Putusan Rp. 5.000,3 Le GeS Rp. 3.000,4 Biaya Proses Penyelesian Perkara Rp. 236.000,Jumlah: Rp 250.000,Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Halaman dari 8 hal. Put. No. 04/B/2016/PT.TUN. MKS.

17/B/2017/PT.TUN. SBY

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaanAdvokat, beralamat di Jalan Basuki Rahmat 81Aberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Hal. 3 Putusan No: 17/B/2017/PT.TUN.SBYMajelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa dan memutus perkara Nomor 17/B/2017/PT.TUN. SBY, setelahmembaca dan memperhatikan 5 = 22> 222 222 n= no oo1.

Tanggal 11 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 17/B/2017/PT.TUN. SBY.mengambil alih dan menerima segala kejadiankejadian dan duduknya sengketasebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 100/G/2016/PTUN.

Selanjutnya di dalam Pasal 51 ayat (1)ditentukan ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 17/B/2017/PT.TUN. SBY joperkara Nomor 100/G/2016/PTUN.

TUN.SBY. akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 100/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember 2016 telahdipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 17/B/2017/PT.TUN.

SBYtanggal 17 Nopember 2017 sehinggadiambil alih dan menjadi pertimbangan hukumsendiri Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa perkara Nomor : 17/B/2017/PT.TUN.

Jenderal Soeharto,Sumba Timur Nusa Tenggara Timur ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/PTUN/SKK/LBH.PHI/V1/2013 tertanggal 20 Juni 2018, 1.Hal. 1 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN SBY.memberi kuasa kepada : 220020 202ABDUL WAHAB,SH.2.

surat surat lainnya yang bertalian ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaanduduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Nomor : 10/G/2013/PTUN.KPG tanggal 05 September2013, beserta surat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyisebagai berikut :DALAM POKOK SENGKETA :e Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;Hal. 2 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN

Dan atau memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil danbijaksana menurut hukum ; 2Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding juga mengajukanHal. 4 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN SBY.kontra memori banding tanggal 20 September diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 23 September 2013 dantelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 September 2013 yang padapokonya Tergugat / Terbanding memohon

lima puluh ribu rupiah ) .Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu,tanggal 11 Desember 2013 , yang terdiri dari : SLAMETSUPARJOTO,SH,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya selaku Ketua Majelis, SYAMSIR ALAM,SH,MH, danDILMAR TATAWI , SH, masing masing Hakim Tinggi Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan manaHal. 6 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN

Biaya Administrasi Proses Banding Rp.157.000,Jumlah Rp.250.000,( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .Hal. 7 dari 7 hal. putusan Nomor : 184/B/2013/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 181/B/2016/PT.TUN SBY.banding dengan perbaikan pada amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN :- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ; --------------------------------------DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang penggugat tidak memiliki legalitas / kepentingan untuk mengajukan gugatan ; -------------DALAM POKOK PERKARA :1.

Putusan Nomor : 181/B/2016/PT.TUN SBY.Hukum Setkab Jember ; "5A.

Putusan Nomor : 181/B/2016/PT.TUN SBY.. KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATENJEMBER, berkedudukan di Jalan PB Sudirman No. 11 Jember ;Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : 1. HARI MUJIANTO, S.H., M.Si., Kepala Bagian Hukum Setkab2. Drs. HERU PUJIANTO, S.H., M.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember ; 3. SRILAKSMI NURI I, S.H., M.H., Staf Bantuan Hukum BagianHukum Setkab Jember ; 4. ZAENURROFIK, S.H., Staf Bantuan Hukum Bagian HukumSetkab Jember ; 220022 00 2020 5.

Putusan Nomor : 181/B/2016/PT.TUN SBY.tanggal 14 JURI2O1 6: & seecssnteneercereee nse neerereeneeeneemearneeeeeeeeRE eoSelanjutnya disebut : TERGUGAT ILINTERVENSI / TERBANDING : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 181/PEN/2016/PTTUN SBY tanggal 5 Agustus 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini;2.

Putusan Nomor : 181/B/2016/PT.TUN SBY.perkara ini yang besarnya Rp. 356.500,00 ( tiga ratus lima puluh enam ribulima ratus rupiah ).Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :234/G/2015/PTUN SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada tanggal 31 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tergugat , Il, Ill dan Kuasa Hukum Tergugat IIIntervensi ; 2222252 oon nnn ncn cence nnn ence nce e ne eeeeBahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan

Putusan Nomor : 181/B/2016/PT.TUN SBY.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat /Pembanding pada tanggal 12 April 2016 terhadap putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 234/G/2015/PTUN SBY tanggal 31Maret 2016, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan tata cara yang benar, serta memenuhi syaratyang ditentukan dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor

Nomor 09/B/2016/PT.TUN. JKTNIP > 19850801 200902 1 003;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;6. Nama > Yati Nurhayati, SH;NIP > 19691220200604 2 004;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;7. Nama : Dindin Solihin, SH;NIP > 19750915 201001 1 010;+Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;+8. Nama : Diana Wulandari Gahaya, SH;NIP : 19840229 200902 2 003;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;9. Nama : SriRahayu Kartini, SH;NIP 219830421 201001 2 018;Pekerjaan> : Pegawai Negeri Sipil;10.

Nomor 09/B/2016/PT.TUN. JKTSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING ; MELAWANPT.

Nomor 09/B/2016/PT.TUN. JKT2.

09 / B / 2015 / PT.TUN. MKS

PUTUS ANNOMOR: 09 /B / 2015 / PT.TUN.

No. 09/B/2015/PT.TUN. MKS.2 DOLO MAL, Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Pinrang ;Selanjutnya disebut sebagai....... TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 09/Pen/2015/PT.TUN. Mks tanggal 13 Januari2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2 Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 42 / G / 2014/ P.TUN.

No. 09/B/2015/PT.TUN.

No. 09/B/2015/PT.TUN. MKS.Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar dalam perkara ini dikuatkan, maka pihak Penggugat/ Pembandingtersebut tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut pasal 110UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 jo.

No. 09/B/2015/PT.TUN. MKS.Perincian Biaya Perkara Banding Nomor: 09/B/2015/PT.TUN.MKS.1 Meterai Putusan ....... cece eeecccceseeeccceeeeceeecceesesseseeeee Rp. 6.000,2 Redakst ..... eee eeee cc eeesecccceeesccccesssccccsssscccesscsesceceeeaeceeees Rp. 5.000, 4 Biaya Proses Penyelesaian PerkaraJumlah Rp. 250.000,Terbilang ( dua ratus lima puluh riburupiah ).HIm 9 dari 7 him. Put. No. 09/B/2015/PT.TUN. MKS.

No. 98/B/2013/PT.TUN Mks.1. GUBERNUR PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II KotaJayapura, Provinsi Papua ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : . Rosina Upessy, SH. ; 2. Sofia Bonsapia, SH., M.Hum. ; 3. Y. Derek Hegemur, SH., MH. ; 4. Magdalena Maturbongs, SH., M.Hum ; 5. Lukas J. Rumboirussi, SH. ; 6. Matius B. Tikupadang, SH. ; 7.

No. 98/B/2013/PT.TUN Mks.antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikutMENGADILI:Dalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Absolut ; e Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Eksepsi LainLain;Dalam Pokok Perkara :e Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; e Mencabut Penetapan Penundaan Majelis Hakim Nomor : 07/G/2013/PTUN.JPR. tanggal 12 April 2013 ; e Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.343.000, (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu

No. 98/B/2013/PT.TUN Mks.Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Salinannya kepadaPenggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masingmasingtertanggal 26 Juni 2013 ; Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbandingtersebut pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut : 1.Bahwa Terbanding/Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah sesuaidengan kewenangan, substansi dan prosedur berdasarkan Pasal 102 dikaitkandengan Pasal 105 dan Pasaal 107 Peraturan Pemerintah

No. 98/B/2013/PT.TUN Mks.Jayapura Nomor : 07/G/2013/PTUN.JPR. tanggal 31 Mei 2013 yangdimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004Jo.

No. 98/B/2013/PT.TUN Mks.

No. 171/B/2020/PT.TUN. JKTMenimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermatikembali adanya fakta hukum berupa Penetapan Pengadilan Agama BandungNomor : 0264/Pdt.P/2012/PA.

No. 171/B/2020/PT.TUN. JKTMariah pada tahun 1924, ( vide bukti T Il Intv 7; 8 dan 9 ) denganmeninggalkan para ahli waris tersebut; Menimbang, bahwa dengan mencermati kembali Obyek Sengketa aquo ( vide bukti T1= T Il Intv1) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor. 76/DesaKarang Pamulang atas nama. Raden Ir. Soedjana Adisasmita dkk (11 orang )seluas 17. 470.

No. 171/B/2020/PT.TUN.

No. 171/B/2020/PT.TUN. JKTMengingat, ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 danUndang Undang Nomot 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaraserta Peraturan Perundangan yang terkait dengan Sengketa Tata Usaha NegaraMENGADIL I1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat danPembanding / Tergugat II Intervensi tersebut ; 2.

No. 171/B/2020/PT.TUN. JKTHal 16 dari 15 hal. Put. No. 171/B/2020/PT.TUN. JKT

Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor : 530.08/827.HO/424.077/2011 tanggalHal. 16 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN SBY.28 September 2011 tentang Ijin Undang Undang Gangguan (HO) untuk Rumah Sakit bertingkat satu atas nama PT. Sahabat Sehat ; --- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :1.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERWINAN DAN PENANAMANMODAL KABUPATEN PASURUAN, berkedudukan di JalanHayamHal. 1 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN SBY.Wuruk No. 14 Pasuruan , BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor180/435/424.077/2014, tanggal 20 Nopember 2014 dan Nomor :180/588.1/424.013/2014, tanggal 21 Nopember 2014, memberikuasa kepada :1.NamaJabatan2.NamaJabatan3. NamaJabatan4.

Nama : ALFAN NURUL HUDA,SH.MH, Jabatan : Kasub Bag Penyuluhan, Bantuan Hukum danDokumentasi Hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Pasuruan , Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil beralamat Kantor di Jalan Hayam Wuruk No.14Pasuruan, Selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT II / PEMBANDING; Hal. 2 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN SBY.DAN:dr.

HENDRIKUS GIJARIAWAN,SH.M.Hum. ; Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat &Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADI WIDJAJA &PARTNERS, berkantor di Jalan Embong Kenongo No. 74Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT/ TERBANDING;DAN:AGUNG SANJAYA , warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di RT. 03 / RW. 06, Dusun Jati Anom,Kelurahan Karangjatii Kecamatan Pandaan, KabupatenP@SUPUAN , nnqnmn nne nnn nnn neni nnn nnnHal. 3 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN

surat surat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaan mengenaiduduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya Nomor : 97/G/2014/PTUN.SBY tanggal 18November 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:DALAM PENUNDAAN :e Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; Hal. 4 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN

Memori Banding pada tanggal 16 Desember 2016 oleh Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya ParaPenggugat/Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; Mengadili ; 22 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn non conn cen no ence ncncn Menerima permohonan banding dari Pembanding ; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor88/G/2016/PTUN.SBY tanggal 03 Nopember 2016; Hal 4 dari 9 Perkara Nomor 19/B/2017/PT.TUN

I I Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Para Penggugat ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :88/G/2016/PTUN.SBY tanggal 3 Nopember 2016 dan menyatakan sah danberkekuatan hukum Sertifikat Nomor 1922, Propinsi Jawa Timur, KabupatenBanyuwangi, Kecamatan Giri, Kelurahan Klatak, gambar situasi nomor 7348/1995tanggal 5101995 luas 13990 M2 atas nama Rahmat yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyuwang ; Hal 5 dari 9 Perkara Nomor 19/B/2017/PT.TUN

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding dari ParaPenggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan PengadilanTingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 telahHal 6 dari 9 Perkara Nomor 19/B/2017/PT.TUN

2009, maka Penggugat / Pembanding harus dibebanikewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnyabiaya dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan in ; Memperhatikan pasal pasal dalam UndangUndang Nomor : 5 Tahun1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2004, terakhir diubahdengan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara beserta peraturan perundangundangan lainnya yang bertalian; Hal 7 dari 9 Perkara Nomor 19/B/2017/PT.TUN

,M.HHal 8 dari 9 Perkara Nomor 19/B/2017/PT.TUN SBYPerincian Biaya Perkara :Biaya Pemberitahuan RegistrasiMeterai PutusanRedaksi Putusan= feBiaya Adminitrasi Proses BandingJumlahRp. 60.250,Rp 6.000.Rp. 5.000,Rp.178.750,Rp. 250.000,(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)Hal 9 dari 9 Perkara Nomor 19/B/2017/PT.TUN SBY

PUTUSANNomor : 87/B/2010/ PT.TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara :1.

;Asmen Hukum Sekretaris Perusahaan KantorPusatPerum Pegadaian ;Hal 3 dari 8 hal..Put.No.87/B/2010/PT.TUN JKT6. Akhirul Anwar, SH. ;Legal Officer (LO) Bagian Hukum SekretariatPerusahaan ;7. Ratih Dola Melina,SH.

Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayarbiayaperkara ; Bahwa kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatanuntuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan suratpemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masingmasing padatanggal 05 Maret 2010;Hal 7 dari 8 hal..Put.No.87/B/2010/PT.TUN JKTTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 139/G/2009/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan padatanggal 28 Januari 2010

Ketua Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SULISTYO,S.H.M.Hum.dan DR.SANTER SITORUS,S.H.M.Hum., masingmasing sebagaiHal 9 dari 8 hal..Put.No.87/B/2010/PT.TUN JKTHakim Anggota dan dibantu oleh YULIANA,S.H. Panitera Pengganti, tanpadihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya,HAKIM ANNGOTA KETUA MAJELISSULISTYO,S.H.M.Hum. SUDARTORADYOSUWARNO,S.H.HAKIM ANGGOTA IIDR.SANTER SITORUS,S.H.M.Hum. PANITERA PENGGANTI,YULIANA,S.H.PERINCIAN BIAYAPERKARA :1.

::::ccceeeeeeeeee Rp.223.500,JUMIAN Loc ccc cece ccc eccce cece eeseeesueeeeeeeeeaeeeees Rp.250.000,Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.10Hal 11 dari 8 hal..Put.No.87/B/2010/PT.TUN JKT

No. 35/B/2015/PT.TUN Mks.dcsetensceawessaiwenvsenscuecseenes PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU,berkedudukan di Jalan Sijangkawati Murhum, Kota BauBau,Provinsi Sulawesi Tenggara;Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :1 HAFID B, NIP. 19600205 198503 1 003, KewarganegaraanIndonesia, Pangkat/Gol.

No. 35/B/2015/PT.TUN Mks.Permohonan Banding tertanggal 23 Desember 2014 dengan AktaPermohonan Banding No. 22 G/2014/PTUN.Kdi. tanggal 23 Desember2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari serta telah diberitahukan secara seksama oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Kendari kepada Tergugat/Terbandingdengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 22/G/2014/PTUN.Kdi. tanggal 24 Desember 2014 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telahmengajukan Memori

No. 35/B/2015/PT.TUN Mks.surat yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini, putusanPengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohon banding, MemoriBanding Para Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai judex factie di tingkatbanding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah in1 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar sebagai judex factie di tingkat banding berpendapat danberkesimpulan bahwa putusan Pengadilan

No. 35/B/2015/PT.TUN Mks.Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketamaupun Kuasanya; HAKIM HAKIM ANGGOTA KETUAMAJELISt.t.d. Meterai/t.t.d.ACHMAD ROMLI, S.H. SIMON P.SINAGA, S.H.t.t.d.KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP.PANITERA PENGGANTIt.t.d.HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H.Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 35/B/2015/PT.TUN.MKS1. Meterai Putusan 0.0.0... eeccccesseccceesesceeeeseecseesenes Rp. 6.000,2.

No. 35/B/2015/PT.TUN Mks.

No.133/B/2017/PT.TUN JKT6. Egi Gilang Agustan, S.H.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat danAdvokat Magang (*) pada Kantor Advokat Efran Helmi Juni &Associates, beralamat di Komplek Setrasari Mall Blok C3Nomor 97, Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami, Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2017,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ PEMBANDING ;A1.

No.133/B/2017/PT.TUN JKTJakarta 10710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Rizal Ramadhani;2. Mufli Asmawidjaja;3. Tri Wanty Octavia;4. Sri Wahyuni;5. Wahid Hakim Siregar;6. Varida Megawati Simarmata; we7. Sere Yordan Silaen; >7 So8. Faiza Bestari Nooranda; &sta9.

No.133/B/2017/PT.TUN JKTNegara Jakarta Nomor 216/G/2016/PTUNJKT tanggal 22 Pebruari 2017yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILI :DALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima;egDALAM POKOK SENGKETA: ro1. Menolak gugatan Penggugat;2.

No.133/B/2017/PT.TUN JKTMenimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksamaterhadap sengketa ini beserta berkas perkaranya berupa salinan resmiputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2016/PTUNJKT tanggal 22 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding, beserta berkasperkaranya serta memori banding dan kontra memori banding, maupunsetelah dinubungkan dengan ketentuan perundangundangan yang terkaitdengan perkaranya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, yang

No.133/B/2017/PT.TUN JKThuruf b dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yangberlaku (vide bukti P8) ;Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada lagi hal hal barusebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding yangdapat dipakai untuk mengubah putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;Atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraweMenimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkatpertamaJakarta Nomor 216/G/2016/PTUNJKT harus dikuatkan;dikuatkan maka