Putusan Nomor 42 PK/TUN/2019menandatangani Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih Tetap, makadengan ditandatanganinya berita acara tersebut membuktikan bahwaPenggugat telah menyetujui hasil penetapan Daftar Pemilin Tetap,sehingga tidak berdasar hukum apabila Penggugat dalam sengketaa quo masih mempersoalkan mengenai penetapan daftar pemilihtetap; Bahwa selain itu Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa selisihjumlah suara yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi dalam PemilihanKepala Desa

Asliakta ................. dan seterusnya ;Bahwa dengan demikian uraian alasan yang telah disampaikan diatasnampak tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketaa quo, diantaranya telah melanggar :a. Telah melanggar Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun1999, karena diantaranya telah menetapkan luas tanah yang bukanmerupakan kewenangan dari Tergugat ;b.

No.77 K/TUN/2009Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sudah dipenuhi, maka kiranya surat keputusan obyek sengketaa quo dinyatakan tidak sah atau batal ;Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya sertifikat a quo,merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan, sebab dengan demikianPenggugat telah kehilangan kebebasan untuk mempergunakan hak dankewenangan atas tanah a quo yang selama ini belum pernah dijual ataudialinkan dalam bentuk dan cara apapun juga

Gde Anom (Tergugat I), yakni tanah sengketaA SHM Nomor 275, luas 3.300 m? dan tanah sengketa B SHM Nomor 274,luas 2.880 m?;. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat secara sepihak, bahkanpembuatan, penandatangan dan penerbitan sertipikat oleh Tergugat II, yakniBadan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar cq.

Menyatakan hukum perbuatan Tergugat mensertipikatkan tanah sengketaA dan B adalah tanpa hak;7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II, yakni Badan PertanahanNasional di Jakarta cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali diDenpasar cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar yang telahmembuat, menandatangani dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor275, Luas 3.300 m? dan Sertipikat Hak Milik Nomor 274, Luas 2.880 m?

sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu ketidak hadiran PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan dipangilsebanyak 5 (lima) kali dengan patut tidak menunjukkan sikap kooperatifdan itikad baik dalam pemeriksaan formal dan substansial atas sengketaa

Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00881/NKEB/WPJ.19/2019, tanggal 26 September 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan WajibPajak terkait Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00161/203/17/051/19, tanggal 26 April 2019, yang tidak disetujui olehPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa

kembailidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali danKontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan PPN Masa Pajak Juli 2012yang dapat diperhitungkan sebesar Rp21.970.179,00 yang tidak disetujuioleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa

kembailidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali danKontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan PPN Masa Pajak September2011 yang dapat diperhitungkan sebesar Rp24.937.409,00 yang tidakdisetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa

sengketa objek sengketaaquo telah nyata berbentuk penetapan tertulis; Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objeksengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagaiKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang merupakanpejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalamhal ini dibidang pertanahan; Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan keputusanobjek sengketa objek sengketaa

quo berpedoman pada peraturanperundangundangan yang berlaku dalam hal ini UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah danperaturanperaturan lainnya;Hal 45 dari 55, Putusan No. 13/G/2018/PTUN.PDG Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa keputusan objek sengketa objek sengketaa quo telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitumengenai pemberian hak milik atas tanah, bersifat individual

karena telahditujukan langsung kepada pemegang hak milik atas tanah yang tercatatatas nama Kana yang telah beralin hak terakhir atas nama Tergugat IIIntervensi, serta bersifat final karena objek sengketa a quo tidakmemerlukan lagi persetujuan pihak lain; Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata:Bahwa terbitnya objek sengketaa quo telah menimbulkan akibat hukumyaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi pihak yang memegang hak milikatas tanah tersebut;Menimbang, bahwa dari uraian

Dengan demikian kriteria sengketa tersebuttimbul dalam bidang Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan SengketaTata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) UndangUndang tentang Peradilan TUN, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketaa quo;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang

Oleh karena itu, mutatis mutandis Para Penggugat tidakHal 52 dari 55, Putusan No. 13/G/2018/PTUN.PDGmemiliki hak gugat untuk memohon pengujian keabsahan atas keputusan objeksengketaobjek sengketaa quo di Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyaikepentingan dan hak untuk mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagaiorang yang kepentingannya secara hukum dirugikan atas terbitnya keputusanobjek sengketa, sehingga tanpa mempertimbangkan eksepsieksepsi lainselanjutnya

., makaAkta Jual Beli tersebut adalah Akta Jual Beli yang TIDAK SAH atauCACAT HUKUM, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaidasar penerbitan balik nama dalam Objek Sengketaa quo. JikaTergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan alasan terdapatAkta Jual Beli atas nama HARUNA, MA., maka dapat dipastikanbahwa Akta Jual Beli di PPAT tersebut adalah Akta Jual Beli yangTidak Sah atau Cacat Secara Hukum.

berdasarkan Akta yang cara pemindahanhak atas tanah tersebut diperoleh dari orang yang tidak berwenang. atausetidaktidaknya Akta yang tidak sah menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan adanya fakta bahwa Pemohon balik nama tidakmenyertakan Akta Jual Beli PPAT atau setidaktidaknya akta Jual BeliPPAT yang dijadikan dasar penerbitan balik nama adalah Akta Jual Beliyang tidak sah atau cacat secara hukum, maka tindakan TergugatSEHARUSNYA MENOLAK penerbitan balik nama dalam Objek Sengketaa

sengketa a quo pun tidak termasuk KTUN yangdikecualikan Pasal 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa,diketahui Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (naturlijke persoon) danTergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketaa

quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakahesensi sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketaa quo murni timbul dalam ranah hukum administrasi negara ;Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1. bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 154/III/K.T/1991, tanggal 25Maret 1991, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah HajiAndi Massarappi, telah terjadi jual beli atas sebidang tanah denganSertipikat

Ngai (anak) memperoleh 1/3 dari sisa harta peninggalan; Bahwa dengan demikian Penggugat belum dapat membuktikan adakepentingannya yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketaa quo, baik dari segi nilainilai yang harus dilindungi hukum maupun darisegi tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan a quo, sesuaiketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa

Lalu Sulhan (Penggugat dalam sengketaa quo) bersama para ahli waris almarhumah Baiq Halimah dan ahli warisalmarhumah Baiq Bahraen pernah mengajukan Surat Kegeratan kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 27September 2014, perihal Mohon Pembatalan Sertipikat, sehubungandengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 827, tanggal 25 Nopember 2009,Surat Ukur No. 249/Wanasaba/2009 tanggal 28 Oktober 2009 luas 231 M?

Lalu Sulhan (Penggugat dalam sengketaa quo) juga pernah mengajukan gugatan perdata (perbuatan melawanhukum) ke Pengadilan Negeri Selong, dengan obyek perkara berupa tanahpeninggalan almarhumah Baigq Sumerat (nenek dari Drs. H. Lalu Sulhan)yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 827, Desa Wanasaba, atasnama Lalu Asrin.

neieemt i cee ne seineMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap Objek Sengketa a quo terbukti tidak memenuhi unsur formalGugatan dalam hal mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan padaPengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadapEksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melewati Tengangwaktu sudah cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk diterima danterhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; DALAM POKOK SENGKETAA

Putusan Nomor 119 K/TUN/2020Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa substansi yang dipermasalahkan dalam sengketaa quo menyangkut masalah keperdataan

Putusan Nomor 553 K/TUN/2018 Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketaa quo, karena Penggugat diharuskan membayar biaya parkir kepadaPT.

Kronologis, Fakta dan Data Hukum Terkait Sengketaa. bahwa atas penetapan tersebut Pemohon mengajukan keberatan dilampiriBukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Nomor 000134/JB/KBR/2013 tanggal 01Februari 2013;b. bahwa berdasarkan Surat Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Peraknomor S1097/WBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 04 Februari 2013 keberatanditerima sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri KeuanganNomor: 217/PMK.04/2010 tanggal 3 Desember 2010 dengan tanda terimapermohonan keberatan tanggal

Permohonan / SaranBerdasarkan uraian tersebut diatas, ferbukti dan tidakterbantahkan lagi bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalammemberitahukan tarif barang yang dipermasalahkan, danTerbanding telah menetapkan KEP428/WBC.10/2013 tanggal 28Maret 2013 sesuai ketentuan sehingga TERBANDING memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketaa quo kiranya berkenan memberi putusane Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya,e Menguatkan Keputusan TERBANDING nomor : KEP428/WBC.10

kemudian dicoret dan diganti menjadi atasnama Doktoranda Hajjah Rachmi Etika namun pada halaman 3 dan 4yang dipergunakan untuk mencatat perubahan yang terjadi baik terhadapdata yuridis dan data fisik maupun terhadap status buku tanah dan halhallainnya tidak terdapat perubahan (peralinan hak) dari Perseroan TerbatasBanjar Gawi Makmur kepada Doktoranda Rachmi Etika hal ini bertolakbelakang dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa permohonanpendaftaran hak Milik Nomor 3007/Kelurahan Cempaka (objek sengketaa

Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.b) Kekeliruan atau ketidak tepatan pertimbangan hukum Judex Facti jugaberkaitan dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa ...Tergugatjuga tidak bisa menyerahkan warkah berupa permohonan penerbitanSertipinak Hak Mailik No.3007/Kelurahan Cempaka (objek sengketaa quo), hal ini tidak tepat untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumdalam putusan dimaksud, sebab Pemohon Kasasi telah menyampaikanbukti berupa T.3 (Surat

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah menyalahisegi substansi materiil maupun segi formil prosedural sehingga tindakanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960....dan objek sengketaa quo dinyatakan cacat yuridis oleh sebab itu harus dibatalkan (hal. 30Putusan).Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan tidak berdasar, sebab faktatelah terjadi kekeliruan yang sangat mendasar yang dilakukan Judex Facti,berkaitan dengan

Bahwa pertimbangan yang menyebutkan terbitnya objek sengketaa quo didasarkan atas suatu perbuatan perdata yang bersumberkepada risalah lelang, oleh karena itu objek sengketa a quo yangdiproses dan diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tersebut tidakdapat dikualifikasikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara adalahpertimbangan yang menyesatkan hal mana objek sengketa adalahSertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00039/KelurahanLegian, Surat Ukur Nomor 00468/2010, Tanggal 19 Mei 2010, Luas1.390 m*

Sedangkanterbitnya sertifikat itu sendiri adalah penetapan tertulis yang diterbitkanoleh pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala KantorPertanahan Kabupaten Badung, maka senyatanya objek sengketaa quo dapat dikualifikasikan kedalam Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndangNo.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah terangdan nyata dikonstruksikan sebagai gugatan Tata Usaha Negara

baikdalam posita maupun petitumnya jelas merupakan sengketa tatausaha negara (tidak ada satu yang mendalilkan sebagai gugatanperbuatan sengketa keperdataan dalam badan peradilan umum), halini menunjukan Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya tidak telit, tidak cermat dan tidak hatihati serta tidakmemberikan pertimbangan yang cukup dalam memutus sengketaa quo, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksamembandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:Yurisprudensi

Putusan Nomor 460 K/TUN/2016sertifikat tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)(lihat ZA, Sangadji S.H., M.H., Kompetensi Peradilan Umum danPeradilan Tata Usaha Negara, Cet kel, Citra Aditiya Bakti: Bandung2003 him. 73);Selaku demikian, telah terang perrtimbangan hukum dan PutusanPengadilan Ttinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah keliru,bertentangan dengan hukum serta menyesatkan, hal mana objek sengketaa quo adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata UsahaNegara, oleh karenanya

., B.1.3. dan Soemodiwiryo Markaban sebelum meninggalpada tahun 1971 dan masih hidup pada waktu itu telah menjual danmenghibahkan objekobjek sengketa pada tanggal 1541954 pada ayahkandung pihak Penggugat yaitu Lasmin (alm) terhadap objek sengketaA.1.2., Al.4. sedangkan terhadap Ibu angkat Penggugat yang bernamaSupikat (alm) Soemodiwiryo Markaban menjual objek sengketa ketikamasih hidup (sebelum meninggal dunia pada tahun 1971) pada tanggal1021951 terhadap objek sengketa B.1.2.3 Bahwa dengan pelaksanaan

undangundang, maka oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;10Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah := Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi yang pada pokok intinyamenyatakan putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Rbg Jo Nomor 280/Pdt.G/2013/PT.SMG, perkara antara Hastono dkk melawan Rusmindkk, sebagai Termohon Kasasi, yang mana pihak Penggugat/Pemohon Kasasi terhadap objekobjek sengketa yaitu objek sengketaA

Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00901/NKEB/WPJ.19/2019, tanggal 27 September 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak terkait PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00148/107/17/051/19, tanggal26 April 2019, yang tidak disetujui oleh Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa

berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali danKontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak, Pajak PenghasilanFinal Pasal 4 ayat (2), Masa Pajak Oktober 2017, sebesar Rp4.200.000.000.terkait dengan penghasilan netto dari pekerjaan bebas berupa saham padaPT Inti Makmur International, yang tidak disetujui oleh Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa

Putusan Nomor 573/B/PK/Pjk/2017Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketaa quo ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo pada halaman 15sampai dengan halaman 16 yang antara lain menyatakan sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, yang menjadi pokok sengketaa quo adalah koreksi DPP PPN atas penyerahan yang PPNnyadipungut sendiri sebesar Rp61.649.500,00;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPP) diketahui bahwakoreksi atas Penyerahan PPN dalam Masa Pajak Januari