• Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan' tentang

  Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minima!

  Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan

  Peta skala minimal 1 : 100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Hal. 9 dari25 hal. Put.

  No. 67 PK/Pid.Sus/201 4Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta Peta lampiran;Bahwa Terdakwa IBRAHIM RAHMAN Alias PAI selanjutnya melakukankerjasama dengan Terdakwa

• Bahwa, kegiatan usaha penambangan. skala kecil secara inkonvensional yangPENGGUGAT lakukan sebagaimana berdasarkan SURAT PENUNJUKAN LOKASI (SPL)Nomor : 1266.WBU/TbkK/SPLTSK.S0332.1/2011S2.5 Tertanggal 11 oktober 2011dibawah tanggung jawab saudara LUKMAN, Badan Usaha CV.Bangka Citra Mandiryang beralamat di Jalan Samratulangi No.20 Sungailiat, dan sebagai penanggungjawab lapangan adalah saudara TONI yang beralamat di Desa DWIMAKMUR;3.

  Bahwa, adapun mengenai tempat dan keberadaan lokasi kawasan penambangan (KP)untuk melakukan kegiatan usaha penambangan skala kecil yang ditunjuk oleh PT.TMAH(Persero) Tok kepada PENGGUGAT berdasarkan SURAT PENUNJUKAN LOKASI (SPL)Nomor : 1266.WBU/TbkK/SPL.TSK.S0332.1/2011S2.5 Tertanggal 11 oktober 2011, secaralengkap dan terperinci keterangan mengenai letak dan luas serta batasnya adalah sebagaiberikut:Nomor Blok :B11.59 ~Lokasi : AJangkangNomor IUP :DU.1521Luas :2,6 Ha (Peta Terlampir)Desa/Kelurahan

  Bahwa, diatas area kawasan penambangan sebagaimana dimaksud dan terleradidalam SURAT PENUNJUKAN LOKASI (SPL) Nomor : 1266.WBU/TbK/SPL.TSK.S0332.1/2011S2.5 Terlanggal 11 oktober 2011, terdapat 13/iga belas unit anggotapenambang yang selanjutinya PENGGUGAT adalah sebagai Ketua Kelompok dari parapenambang skala kecil (Tambang hhkonvensional) tersebut;5.

  karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patutnamun tidak pernah hadir sehingga prosedur Mediasi sebagaimana dimaksud dalamPerma 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan proses Mediasitidak dapat dilaksanakan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaanGugatan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil Gugatan, Penggugat melaluiKuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : Foto Copy Surat Pengelolaan Tambang Skala

  gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah agar Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan uang arisan yangdikelola Tergugat yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh Tergugatkepada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, penggugat telahmengajukan suratsurat bukti bertanda P1 s/d P13;Putusan No. 24/Pdt.G/2012/PN.SGT halaman 7 dari 14Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dapatlah ditemukan fakta hukumsebagai berikut : Bahwa Penggugat melakukan usaha penambangan skala

• Melakukan Negosiasi Harga Tanah atas tanah yang ditetapkan sesuai suratSekditjen Bina Usaha Kehutanan diatas dan menuangkan hasil negosiasi tersebutdalam Berita Acara Negosiasi Harga tanah pembelian tanah skala kecil..

  Berita Acara Pembayaran Pengadaan Tanah Skala Kecil No: BA.117/BPPHPVIPPK/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Iselaku Pejabat Pembuat Komitmen BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung danSUHENDRA selaku pemilik tanah;1.

  JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) sekaligus Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPHHP Wilayah VI BandarLampung dan Terdakwa II JORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat PengadaanBarang/ Jasa sekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPHHP Wilayah VIBandar Lampung (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah VIBandar Lampung No:119/BPPHPVI1/2011 tanggal 4 April 2011 dan Surat PerintahTugas Kepala BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung No: PT.296/BPPHPVI1/2011tanggal 7 Nopember

  Rismawati;Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil pernahmengadakan Negosiasi dengan pemilik tanah dandari Laporan terdakwa Jaka bahwa pemilik tanahmemasang harga Rp.1.450.000,/m2.

• (enam puluh lima ribu rupiah) perbox yang berisi 120 (Seratus duapuluh) butir, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya sebesarRp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) untuk pemesanan sebanyak400 (empat ratus) box dan obat jenis seledryl tersebut dikirim lewat expedisike alamat toko obat MITRA SEHAT, kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembeli membelldengan skala

  (Seratus dua puluh) butir;Bahwa menurut pengakuannya setelah itu terdakwa mentransfer uangpembeliannya sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah)untuk pemesanan sebanyak 400 (empat ratus) box dan obat Jjenisseledryl tersebut dikirim lewat expedisi ke alamat toko obat MITRASEHAT;Bahwa menurut pengakuannya kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembelimembeli dengan skala

  Seratus dua puluh) butir; Bahwa menurut pengakuannya setelah itu terdakwa mentransfer uangpembeliannya sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah)untuk pemesanan sebanyak 400 (empat ratus) box dan obat jenisseledryl tersebut dikirim lewat expedisi ke alamat toko obat MITRASEHAT; Bahwa menurut pengakuannya kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kKembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembelimembeli dengan skala

  lima ribu rupiah) perbox yang berisi 120 (seratus dua puluh)butir;Bahwa setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya sebesar Rp.26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) untuk pemesanan sebanyak 400(empat ratus) box dan obat jenis seledryl tersebut dikirim lewat expedisi kealamat toko obat MITRA SEHAT;Bahwa kemudian obat jenis seledryl tersebut terdakwa jual kembalidengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) perkeping yang berisi 12(dua belas) butir namun apabila pembeli membeli dengan skala

• SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi SumateraUtara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratusdua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1: 250.000 dankeputusan Menteri Kehutanan RI No.

  SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi SumateraUtara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratusdua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1: 250.000 dankeputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.201/KptsI/2006 tanggal 05Hal. 11 dari 46 hal. Put.

  SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumater Utaraseluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus duapuluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1 : 250.000 danKeputusan Menteri Kehutanan RI No.

  SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan perubahanperuntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara berikutlampiran peta dengan skala 1 : 250.000.

• Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 sebagai berikut :

- Selisih UMSK 2019 dengan UMSK 2018 sebesar Rp. 329.625,-

- Gaji pokok 2019 = Gaji pokok 2018 + Nilai Penyesuaian + PA (Performance Appraisal) + Masa Kerja.

1. 1. • 3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun kenaikan upah dengan rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan nilai sebagai berikut :

           • 1. 1. 1. Nilai Penyesuaian : 55 % (lima puluh lima persen).

1. 1. • 4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun struktur dan skala upah untuk tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan.

• rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no4 tahun 2009 yaitua.

  Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan permohonanijin pertambang rakayat (IPR) kepada Bupati kabupatenGunung Mas apabila lokasi yang dimohon berada dalamwilayah pertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan olehbupati atau pejabat yang berwenang.b.

  Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinanSkala besar , untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu bara12dengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambngan rakyat IPR yang ada dikabupaten gunung mas sampai saat ini Terdakwa HASAN bin HUDIN, terdakwa II SUGI ANOR Bin MISRAN, terdakwa III.

  rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no 4tahun 2009 yaitua.

  Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambang rakayat (IPR) kepadaBupati kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambanganrakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupati ataupejabat yang berwenang.b.

• Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa HAMDAN denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa HAMDAN mau ke ladang dan kemudianpetugas meminta terdakwa HAMDAN untuk menunjukkan ladangnya selanjutnya tim operasimengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milik terdakwa HAMDAN dengandasar pengecekan dan pengukuran yaitua Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

  Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa HAMDAN denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa HAMDAN mau ke ladang dan kemudianpetugas meminta terdakwa HAMDAN untuk menunjukkan ladangnya selanjutnya tim operasimengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milik terdakwa HAMDAN dengandasar pengecekan dan pengukuran yaituc Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

  tim Penyidik Kementerian kehutanan dari kesatuanPolhut Reaksi Cepat Brigade Macan Tutul Prov SUMUT Kec Besitang Kab Langkat;Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dan pengukuran;Bahwa saksi bisa menentukan TKP dengan titiktitik koordinat;Bahwa saksi pernah diminta menentukan titik koordinat perladangan terdakwa yaitu N0356 50,2/E 9808 11,6; N 0356 50,2/E9808 10,2; N 0356 51,6/E9808' 11,3; N 0356 51,6/E 9808 12,1 dan hasil Plotting saksi lakukan kedalamkawasan hutan TNGL berdasarkan peta Bumi (RBI) skala

  perintah tugasKepala Balai Dinas Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa mau ke ladang dan kemudian petugasmeminta terdakwa untuk menunjukkan ladangnya;Bahwa tim operasi mengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milikterdakwa dengan dasar pengecekan dan pengukuran yaitu :Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

  Langkat ProvinsiSumatera Utara;Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa mengerjakan Kawasan TamanNasional Gunung Leuser yaitu dengan melakukan penyemprotan dan pembersihanlahan, selanjutnya ditanami dengan tanaman karet, coklat seluas 3 (tiga) rante;Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran yaitu Peta hasil Rekonstruksi bataskawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun 2002 (blat2) dengan skala :25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tanah yang dikerjakan oleh terdakwatersebut berada

• Dilakukan pengobatan danperawatan luka, penjahitan luka terobuka, pemberian cairan infuse,pemasanagan selang pada saluran pernafasan, pemberian obat pengurangrasa nyeri, antiobiotika, obsevasi tandatanda perdarahanm dikonsulkan dandirawat oleh dokter ahli bedah saraf, dirancanakan dirawat inap dan tindakanoperasi, pada jam nol nol lewat nol nol menit terjadi penurunan tingkatkesadaran, nilai kesadaran lima dari skala lima belas, tekanan darah Sembilanpuluh per enam puluh tujuh milimiter air raksa

  , nadi seratus dua belas kalipermenit, pernafasan enam belas kali permenit, dilakukan penambahan cairaninfuse, jam nol nol lewat tiga puluh menit kondisi pasien semakin menurun, nilaikesadaran tiga dari skala lima belas, dilakukan bantuan hidup dasar namuntidak menolong dan pasien dinyatakan meninggal.sonee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 338 KUHP.ATAUKEDUAa Bahwa terdakwa DIANYSAH Bin PIPIN (alm) pada hari Kamis tanggal 07April 2016 sekitar pukul 18.30 wib atau

  , nadi seratus dua belas kalipermenit, pernafasan enam belas kali permenit, dilakukan penambahan cairaninfuse, jam nol nol lewat tiga puluh menit kondisi pasien semakin menurun, nilaikesadaran tiga dari skala lima belas, dilakukan bantuan hidup dasar namuntidak menolong dan pasien dinyatakan meninggal.aoon= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 351 Ayat (3) KUHP;DAN Bahwa terdakwa DIANYSAH Bin PIPIN (alm) pada hari Kamis tanggal 07April 2016 sekitar pukul 18.30 wib atau

  Bib.38infuse, jam nol nol lewat tiga puluh menit kondisi pasien semakin menurun, nilaikesadaran tiga dari skala lima belas, dilakukan bantuan hidup dasar namuntidak menolong dan pasien dinyatakan meninggal, sebagaimana tercantumdalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit ALISLAM Bandung Nomor : 2488/RSAI/VISUM/V/2016 tanggal 07 April 2016 yang dibuat dan ditandatangi olehdr.

• tanggal 10 Mei 2010 tahun anggaran 2010 ;1 (satu) eksemplar foto copy Rencana Kerja dan Syaratsyarat Tehnis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2010 ;1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Pebruari 2011 perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti TamanSeribu Riam ;1 (satu) lembar Asli Kuitansi tanggal 6 Juli 2010 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor : 15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala

  : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala : 100 ;1 (satu) lembar Asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen ;1 (satu) eksemplar Asli Back Up bulan ke tahun 2010 ;1 (satu) eksemplar Asli Back Up ke 2 tahun 2010 ;1 (satu) eksemplar Asli Back Up ke 3 tahu 2010 ;1 (satu) eksemplar Asli Laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke tahun2010 ;1 (satu

  No. 13/PID.SUS/2012/PT.PR.14141 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Pebruari 2011 perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti TamanSeribu Riam ;1 (satu) lembar Asli Kuitansi tanggal 6 Juli 2010 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor : 15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti HI skala : 10 ;1 (satu) lembar Asli gambar

• Bahwa sesuai Peta Topografi 1926 dengan Skala 1 : 100.000 sheet 106yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinpada tanggal 20 Maret 2002 dan setelah dilakukan pengamatan dilapangan terhadap sumur Suban 4 dan diplotkan pada peta tersebutmaka Sumur Suban 4 masuk ke dalam wilayah Kabupaten Musi RawasProvinsi Sumatera Selatan;.

  Thiess Contractors Indonesia untuk usaha berupa Oil dan Gas(engineering, Ppowerment, and constructions);10.Bahwa kesepakatan (Berita Acara) antara Pemerintah Kabupaten Musi11.Rawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin(Tergugat ) yang telah bersepakat untuk menggunakan Peta Topografi1926 Skala 1 : 100.000 sebagai pedoman untuk menentukan bataswilayah Kabupaten Musi Rawas dengan wilayah Kabupaten MusiBanyuasin yaitu:a.

  Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengingkari kesepakatandalam Berita Acara Tanggal 20 Maret 2002 antara PemerintahKabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinyang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 sebagaiacuan/ pedoman penentuan pengukuran batas wilayah PemerintahKabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinadalah perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);.

  Memerintahkan kepada Tergugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalam BeritaAcara tanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalammenentukan pengukuran batas wilayah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin;.

  yang telah sepakat untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalam29Bue.2.3.2.4.menentukan batas wilayah kedua Kabupaten tersebut.

• upah tertanggal 1 Desember 2010, 13 Desember 2010 dan 21 Desember2010 (P4, P5 & P 6).e Surat Permohonan Berunding mengenai pemberlakuan struktur dan skala upah danpenyesuaian upah tahun 2011 tertanggal 17 Januari 2011 dan 20 Januari 2011dengan (P7 & P8).Bahwa atas dasar niat baik, Penggugat telah memanggil karyawan atas nama Sadr.Irwan Setiana, Sdr.

  Surat pemberitahuan berisi tentang rencanamogok yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2011,dengan 3 tuntutanbersifat normatif, yaitu:e Pemberlakuan Struktur & Skala Upah,e Penyesuaian Upah tahun 2011,e Pengakuan Serikat Pekerja (Union Busting).Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011, perusahaan diundang Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Bekasi untuk menanggapi rencana pemogokan di PT GrahaKerindo Utama (P14).

  Dalam pertemuan tersebut pihak yang mengatasnamakanPimpinan Basis Serikat Pekerja Otomotif Indonesia PT Graha Kerindo Utama danDPP SPOI menyampaikan bahwa : PT Graha Kerindo Utama telah melakukan pelanggaran normatif dalampembayaran upah karyawan yaitu membayar upah karyawan dibawah UMK Bekasitahun 2011,e PT Graha Kerindo Utama dianggap tidak menjalankan peraturan mengenai Strukturdan Skala Upahe PT Graha Kerindo Utama dianggap melakukan tindakan union busting.Bahwa atas tuduhan tersebut Penggugat

  Data perusahaan menegaskan kembali pernyataan wakilperusahaan dalam pertemuan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KabupatenBekasi 31 Januari 2011 bahwa PT Graha Kerindo Utama telah membayar upahkaryawan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memiliki struktur dan skala upah.Dari berkas mengenai sanksi kepada karyawan, Perusahaan juga menegaskan bahwakaryawan menerima sanksi dari Perusahaan karena melanggar ketentuan dalamPeraturan Perusahaan bukan karena alasan lain sehingga tidak ada alasan

  Jason dan Bp.Natal yang menjelaskan halhal sebagai berikut (P16):e Wajib lapor UU No.7 Tahun 1981 No.00397/210 berlaku sampai dengantanggal 3092011e Upah pokok terendah Rp.1.169.000, (diluar upah harian, uang incentive danuang ruparupa dan jabatan) sesuai UMK tahun 2009 dan penyesuaian UMKtahun 2010 terendah Rp.1.168.000, sesuai kebiasaan dan Peraturan Perusahaanditinjau setiap bulan Februari.e Perusahaan memberlakukan struktur dan skala upah sesuai dengan jabatan,sedangkan usulan dari pihak pekerja

• Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter padakedalaman 10 km (sepuluh kilometer), dengan pusat gempa pada titik9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km barat daya Nusa DuaBali, 148 km baratdaya KutaBali, 154 Km barat daya Tanah Lot Bali, 156 Km barat dayaDenpasarBali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKGStasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan padaobjek pertanggungan pada Tergugat berupa gedung

  seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2013/PN Jkt.Psttanggal 8 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugatsebagian;Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala

  Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaimgantirugi dari Penggugat untuk kerusakan gedung sekolah CHIS akibatgempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Witadengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter (SR) adalahperbuatan wanprestasi;7. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti rugi dari Penggugatsebesar Rp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratusdua puluh satu ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;8.

• 1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 :200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala1 :100/1 : 200);6. gambar rencana sanitasi (Skala 1 : 100/1 : 200);C. gambar dan perhitungan struktur berupa softcopyuntuk bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai ataubangunan dengan struktur utama baja, yang meliputi:Halaman 24 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY1

  1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 : 200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100/1 :200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100/1 : 200);gambar dan perhitungan struktur berupa softcopy untuk bangunanbertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan dengan struktur utama baja,yang meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar

  Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup apabila IMB yangdimohonkan merupakan bangunan dengan guna usaha mikro;gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam formatComputer Aided Design (CAD), terdiri dari:1. gambar situasi (skala 1:1000/ 1:500);2. gambar denah (skala 1:100/1:200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100/1:200);4. gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1:100/1:200

  (lima ratus meter persegi)atau bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau berstruktur bajaberupa softcopy, meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani olehperencana.gambar rencana teknis untuk bangunan yang menimbulkandampak penting terhadap lingkungan berupa softcopy, terdiri dari :gambar situasi (Skala 1:1000/1:500);gambar denah (Skala 1:100/1:200);gambar tampak menghadap jalan (Skala 1:100/1:200);gambar tampak

  atas atap (Skala 1:100/1:200);gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);gambar detail arsitektur yang dianggap perlu (Skala 1:20/1:50); 16gambar dan perhitungan struktur;OM NAA KR WN ERgambar skematik dan analisa Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing(MEP) yang sesuai dengan rekomendasi apabila bangunan yangdimohonkan wajib memiliki rekomendasi sesuai ketentuan yangberlaku.Halaman 84 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYPasal 10IMB berlaku selama tidak ada perubahan

• SKALA TEKNIK;

• 1 (satu) lembar Data Inventaris Barang CV. SKALA TEKNIK;
• 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Kaze R 110 warna Hitam tahun 2004 Nopol : N-6972-VG Noka : MH4KA110C4KPR9538 Nosin : KA110EE365633;

Dikembalikan kepada Saksi WARSITI S.T.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

• Adapun 12Kelurahan yang mendapatkan Program NUSP2 (NeighborhoodUpgrading and Shelter Project Phase 2 atau Program PenangananKawasan Pemukiman Kumuh) Skala Lingkungan adalah sebagai berikut:1.

  Akan tetapi semua hasil pekerjaanpembangunan infrastruktur dalam Program NUSP2 Skala LingkunganTahun Anggaran 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sudahdiserahterimakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H.

  Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunaninfrastruktur dalam Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksiTAUFIK KUROCHMAN Bin M.H.

  Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua danKelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2016.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum

  dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2017.Halaman92dari14ihalaman, Putusan Nomor 22/TIPIKOR/2020/PT BDG109.110.111.112.113.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

• Bersama LK I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab.

  Bersama LK I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab. Langkat;Bahwa saksisaksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;Halaman 9 dari 14 Putusan No. 61/Pid.Sus/2015/ PN.

• NUSP2 (Neighborhood Upgradingand Shelter Project Phase 2 atau Program Penanganan KawasanPemukiman Kumuh) Skala Lingkungan, Kota Sukabumi mendapatkanalokasi anggaran sebagai berikut:a.

  Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 Siklus dan Siklus Il.1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2017 Siklus dan Siklus Il.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintan Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel

  (SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua danKelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan

  ) Program NUSP2 Skala Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisaruadan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran

  2016.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran 2018.1 (Satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

• ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

  ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tahun Tanam skala 1: 25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

  Sementara yang dimaksuddengan Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiSkala tertentu dan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negaraIndonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu. Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UndangUndang R.I.

  ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tahun Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 125.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

  ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentang PencadanganAreal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPA Koperasi Petani SejahteraDesa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Prov.Riau Skala 1 : 50.000 yang telah dilegailisir ;1 (satu) bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor PertanahanKabupaten

• Peta skala minimal 1 : 100.000.Pasal 19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Pasal 20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.Pasal 21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Pasal 22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang

  Peta skala minimal 1 : 100.000.: Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.: Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta

  Peta skala minimal 1 : 100.000.Hal. 9 dari 23 hal. Put.

  No. 2374 K/Pid.Sus/201 1Pasal 19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Pasal 20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.Pasal 21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Pasal 22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan