Di dalam SPHP tersebut disebutkan bahwa:"Mengingat hasil pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yangharus Saudara penuhi, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejakditerimanya surat ini Saudara diberi kesempatan untuk hadir dalam rangkamelakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;Halaman 3 dari 26 halaman.

tersebut, maka hasil pemeriksaan dianggaptelah Saudara setujui seluruhnya dan pembahasan akhir hasil pemeriksaandianggap telah dilaksanakan serta kewajiban pajak Saudara akan dihitungsesual dengan hasil pemeriksaan tersebut";Menurut Pemohon Banding:bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dari Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER19/PJ/2008 mengenai Pemberitahuan dan Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan disebutkan bahwa:"Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Wajib Pajakmenerima SPHP

Pemeriksa Pajak harus melakukan pembahasan akhir hasilpemeriksaan dengan Wajib Pajak";bahwa Pemohon Banding membutuhkan waktu lebih dari 3 hari untukmengumpulkan buktibukti pendukung dan alasan untuk membuat tanggapanatas SPHP yang diterbitkan oleh Pemeriksa;bahwa karena tanggal penerimaan SPHP tersebut, 12 Maret 2010, adalah hariJumat dan kalau dihitung 3 hari sejak diterimanya SPHP adalah hari Minggu,tanggal 14 Maret 2010, maka pada tanggal 15 Maret 2010, Pemohon Bandingdatang ke Kantor Pelayanan

Pajak PMA II untuk mengajukan permohonanperpanjangan waktu penyampaian surat sanggahan atas SPHP kepadaPemeriksa;bahwa Pemeriksa menolak surat permohonan tersebut dan pada saat yangsama ketika Pemohon Banding membahas hal tersebut dengan Pemeriksa,dengan serta merta Pemeriksa meminta Pemohon Banding untuk melakukanpembahasan atas SPHP dan meminta Pemohon Banding untukmenandatangani Risalah Pembahasan tersebut;bahwa karena tujuan Pemohon Banding datang ke kantor tersebut adalah untukmengajukan permohonan

Putusan Nomor 1598/B/PK/PJK/2017Tanpa buktibukti pendukung, Pemohon Banding tidak dapat membahas butirbutir permasalahan secara mendalam dan secara detil;bahwa menurut Pemohon Banding, prosedur pemeriksaan yang dilakukan olehPemeriksa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.Hak Pemohon Banding untuk memberikan tanggapan atas SPHP danmelakukan pembahasan akhir dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja diabaikanoleh Pemeriksa;bahwa Pemeriksa tidak memberikan waktu) bagi Pemohon

Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalah selama 14 (empat belas)hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat;bahwa dalam persidangan Majelis telah menanyakan kepada Penggugat mengenai alasan Penggugat tidakmengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 Nomor: 00051/207/06/218/11 tanggal 14 Februari 2011;bahwa Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan karena SPHP

dari Tergugatdisampaikan pada karyawan Penggugat namun tidak diberikan kepada Direksi, sehingga Penggugatmerasa SKPKB tersebut diterbitkan tanpa adanya SPHP;bahwa setelah Tergugat menerbitkan Surat Paksa, Penggugat berupaya untuk melakukan keberatan tetapijangka waktu pengajuan keberatan telah terlampaui sehingga Penggugat mengajukan permohonanpembatalan ketetapan pajak;bahwa atas penjelasan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanyakeadaan diluar kekuasaan (force

dan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan SPHP dan Undangan PembahaAkhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Penggugat, namun Penggugat tidak hadir dan tidamemberikan tanggapan.

April 2(menjelaskan halhal sebagai berikut :bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP122/WPJ.22/KP.1200/2tanggal 14 Desember 2012 telah dikirim kepada Penggugat tanggal 19 Desember 2012bahwa Undangan untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor: S2:WPJ.22/KP.1200/2012 tanggal 21 Desember 2012 telah dikirim kepada Penggttanggal 22 Desember 2012 untuk hadir dalam Undangan tanggal 28 Desember 2012;bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dan persidangan tanggal April 2014 meng:menerima SPHP

Sampai denberakhirnya proses penelitian Penggugat tidak dapat membuktikan kehadiran XX dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah dibuktikan Tergugat telah menyampaiSPHP dan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan SPHP dan UndanPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Penggugat, namun Penggugat tihadir dan tidak memberikan tanggapan.

Putusan Nomor 462/B/PK/Pjk/2012Saputra AK.MM. selaku Supervisor, Arie Bachiar Arnold, SE.AK selaku Ketua Tim danSukanda selaku anggota Tim dan kode pemeriksaan dengan Nomor 1182 ;Bahwa tanggal 18 Maret 2608 Pernohon Banding menerirna Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan Nomor: PHP224/WPJ.07/KP. 0505/2007tertanggal 17 Maret 2007 yang isinya antara lain :a Pemohon Banding diberikan kesempatan untuk menanggapi secara tertulisdalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SPHP;b Lampiran

SPHP berupa daftar temuan atau koreksi yang dilakukanPemeriksa ditandatangani oleh Bapak.

Ade, Sukanda dan Setiyono sebagaiKetua Kelompok V;Bahwa setelah menerima SPHP (tanggal 18 Maret 2008) Pemohon Bandingmenerima Surat Panggilan I / Panggilan II tertanggal 19 Maret 2008 yang isinya antaralain :a Permintaan agar datang ke KPP PMA Empat untuk menandatanganiBerita Acara Hasil Pemeriksaan;b ~~ Dasar hukum yang digunakan adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun1985 tentang tata cara pemeriksaan dibidang perpajakan jo.

pajak terutang ;Bahwa terhadap permintaan Pemohon Banding tersebut, Terbandingmemberikan dengan Tanggapan Surat Nomor S208/WPJ.07/KP.0505/2008tanggal 8 April 2008;Bahwa dari Tanggapan Surat Terbanding, Pemohon Banding dapatmengetahui :1 Dasar hukum pemeriksaan adalah Pasal 17B KUP;2 Surat Panggilan I dan ke II tertanggal 19 Maret 2008 bertujuan untukPemohon Banding akan batas akhir memberikan tanggapan atas SPHPyang jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2008;3 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; ataujumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil;dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;aoebahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, datentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) olemenyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubbahwa Majelis berpendapat, pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasalterakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009, tidak hanya terbatas pada pajakpajak ykecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta mebahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, datlaporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut sebagai tambah(SPHP

karenaPemohon Banding tidak menyampaikan laporan pengungkapanketidakbenaranpengisian SPT PPN Masa Pajak Juni 2009 tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkandi dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER19/PJ/2008 dimana Pemohon Banding menyampaikan laporan pada tanggal 28Juni 2011 yaitu setelah Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada PemohonBanding, meskipun pembayaran pajak terutang dan denda kenaikan sebesar 50% ataspengungkapan ketidakbenaran dibayar sebelum SPHP

koreksi Pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.1.571.074,00ditetapkan Pemeriksa karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat PajakMasukan yang tidak dapat dikreditkan karena atas penyerahannya tidakterutang PPN yaitu meliputi Divisi Food & Beverages (Pasal 9 ayat (5) UUPPN);1Bahwa atas koreksi a quo, baik dalam proses keberatan maupundalam permohonan bandingnya Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak mempermasalahkan/menyengketakan materi hasil pemeriksaan tersebut.Bahwa SPHP

kepada Wajib Pajak.Selain itu. juga untuk memberikan kepastian hukum dan menghindarikemungkinan tidak dipertimbangkannya pengungkapan ketidakbenaranpengisian Surat Pemberitahuan oleh pemeriksa pajak, maka pengungkapantersebut harus dilakukan sebelum pemeriksa pajak menyampaikan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan.Hal ini disebabkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) harusmencerminkan seluruh temuan temuan yang dihasilkan selamapelaksanaan pemeriksaan.

Dengan demikian pengungkapan ketidakbenaranpengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak yang dilakukan setelahSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan akan menyebabkan pengungkapantersebut tidak tercermin dalam SPHP.

Bahwa hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan olehMajelis Hakim dalam Putusannya.Bahwa selain itu dengan disetujuinya alasan Banding Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) oleh Majelis Hakim dapat menjadipreseden yang buruk dalam penegakan law enforcemet melalui prosesHalaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 877/B/PK/PJK/201422pemeriksaan, mengingat WP yang dalam proses pemeriksaan sewaktuwaktu,walaupun sudah disampaikan SPHP, dapat melakukan pembetulan sesuaidengan temuan yang ada

penyelesaian permohonan pembatalanketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UUKUP berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Tergugat (dalam hal ini KanwilDJP Wajib Pajak Besar) telah melakukan kegiatan/ prosedur penelitian ataskegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, terutama untukmemastikan apakah Wajid Pajak telah diundang untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan dan apakah terhadap Wajib Pajaktelah disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Putusan Nomor 1837/B/PK/Pjk/2021Bahwa keputusan Tergugat telah diterbitkan sesuai dengan ketentuanyang berlaku;Bahwa Tim Pemeriksa (Tergugat) telah menyampaikan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Penggugat;Bahwa Tim Pemeriksa (Tergugat) juga telah menyampaikanundangan secara tertulis untuk melakukan pembahasan akhir hasilpemeriksaan, membuat risalah pembahasan, membuat Berita AcaraPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, membuat Ikhtisar Hasil PembahasanAkhir, dan membuat Berita Acara

Ketidakhadiran Wajib Pajak dalamPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara (padatanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan/SPHP (pada tanggal 26 Maret 2019), selanjutnya hadir dalampembahasan akhir hasil pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019yang bertempat di KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan terakhir hadir untukmenandatangani Berita Acara

2012tanggal 27 Maret 2012 tersebut dengan alasan sebagai berikut:Bahwa kronologi sejak pemeriksaan hingga diterbitkannya KeputusanTerbanding Nomor KEP513/WPUJ.24/2012 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan tanggal27 Maret 2012;Bahwa terhadap Pemohon Banding telah diterbitkan Surat PerintahPemeriksaan Pajak Nomor PRINT203/WPJ.04/KP.0805/2010 tanggal 19 Juli2010;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkanPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

) melalui Surat Nomor Pem333/WP4u24/KP.080/2010 tanggal 23 Desember 2010;Bahwa berkenaan dengan koreksi PPh Badan, dari SPHP tersebutdiketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi sebagai berikut:Bahwa Peredaran Usaha dilakukan koreksi sebesar Rp30.853.595.190,00.

Apabila dilihat kedua tanggal tersebut di atas dapat diketahuibahwa pada saat SPHP diterbitkan (tanggal 23 Desember 2010) PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER43/PJ/2010 telah diterbitkan (tanggal 6September 2010), sehingga seharusnya Peraturan Direktur Jenderal Pajaktersebut sudah dipertimbangkan dalam tingkat pemeriksaan pajak;Bahwa selain itu, dapat disampaikan bahwa Pemeriksa melakukankoreksi dengan menggunakan metode Cost Plus, tanpa mendasarkan pada:e Comparability Analysis,e Functional

dan SPUH sebagaiberikut: SPHP Nomor: Pem333/WP4J.24/KP.080/2010;SPUH No. 936/WPuJ.24/2012Catatan: Berkenaan dengan Daftar TemuanPemeriksaan PPN disebutkan bahwa :a.

Sesuai dengan PeraturanDirektur Jenderal PajakNomor PER43/PJ/2010tanggal 6 September2010, dihitung laba bersihusaha dengan menggunakan metodeTransactional Net MarginMethod (TNMM);d.Dengan menggunakanaplikasi Oriana, diperoleh3 perusahaanpembanding yaitu: KT & G Corp; Al Eqbal Investment Co; Golden Tobacco Lid;dan Dari SPHP dan SPUH tersebutdapat diketahui bahwa terjadiperubahan dasar koreksiberkenaan dengan peredaranusaha sebesarRp30.853.595.190.

2021ditentukan dalam Pasal 42 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2015;bahwa Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (4) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor84/PMK.03/2015 di mana seharusnya Tergugat membuat risalahpembahasan akhir berdasarkan surat tanggapan atas SPHP

dari Penggugatsesuai surat Nomor 0160/SID.01/04.2018;bahwa dengan tidak dipertimbangkannya tanggapan atas SPHP dariPenggugat, maka permohonan keberatan Penggugat tidak memenuhipersyaratan formal karena tidak dipenuhinya pelunasan pajak paling sedikitsejumlah yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir pemeriksaansehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Tergugat;bahwa Penggugat dapat menempuh upaya hukum berupa pengajuangugatan atas penolakan formal keberatan oleh Tergugat agar kemudianPenggugat

Bahwa keputusan Tergugat adalah menolak permohonanPenggugat adalah disebabkan oleh Penggugat yang tidak memenuhipermintaan dokumen pendukung yang diminta oleh Tergugat untukmembuktikan dalildalil Penggugat;bahwa dengan demikian, walaupun Tergugat tidak mempertimbangkantanggapan atas SPHP dari Penggugat, namun dengan pertimbangan bahwa(a) Penggugat telah mendapatkan haknya untuk melakukan upaya hukumterkait materi koreksi oleh Tergugat dengan memilin mengajukanpermohonan pengurangan atau pembatalan

Darman Triono, SH, MM);Bahwa penyerahan berkas peminjaman Dokumen tanggal 12102004;Bahwa penyerahan berkas peminjaman Dokumen tanggal 18102004.Bahwa tanggapan atas SPHP Nomor: Pem002/WPJ.11/BD.0601/2006tanggal 17 Januari 2006;Bahwa Surat Pengajuan Keberatan PT.CIS Nomor: 0009/AT/V/06 tanggal01 Mei 2006;Bahwa Surat Kepala Kanwil DJP Jawa Bagian Timur Nomor: S439/WPJ.11/BD.0601/2008 tgl. 20 Oktober 2008;Bahwa STP PPN Nomor: 00753/107/02/609/06 tanggal 03022006 MasaPajak Januari sampai dengan Desember

Disamping itu sepanjang STP PPN dan SKPKeberatan D3P masih dalam proses pengajuan banding, maka belummerupakan ketetapan hukum yang tetap, sehingga pembavaran terlebih dahulusebesar 50 % dari Pajok terutana belum dapat menjadi kekuatan hukum yangtetap, dalam penetapan pajak terutang;Bahwa Pemohon Banding telah memberikan tanggapan atas suratpemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) Tim Pemeriksa Pajak Kanwil JawaBagian Timur Nomor: Pem002/WPJ.11/BD.0601/2006 tanggal 11 Januari2006, dengan menyampaikan

surat tertanggal 17 Januari 2006 yang diterimaoleh Kanwil DJP Jawa Bagian Timur tanggal 18 Januari 2006, dengan materitanggapan "TIDAK MENYETUJUI" hasil pemeriksaan dimaksud (data terlampir),namun ternyata pada saat ini Pemohon Banding baru mengetahui, bahwa padaprinsipnya prosedur pemeriksaan paiak telah menyalahi ketentuan perundangundangan yang, sehingga seharusnya SPHP Tim Pemeriksa pun menjadi"BATAL";Simpulan dan Permohonan Pembatalan :SimpulanBahwa dari dasar hukum pengajuan pernohonan Banding

CIS telah memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan hasilpemeriksaan (SPHP) Tim Pemeriksa Pajak Kanwil Jawa Bagian Timur Nomor : Pem002/WPJ.11/BD.0601/2006 tanggal 11 Januari 2006,dengan menyampaikan surat tertanggal 17 Januari 2006 yang diterimaoleh Kanwil DJP Jawa Bagian Timur tanggal 18 Januari 2006 denganmateri tanggapan TIDAK MENYETUJUI hasil pemeriksaan dimaksud(data terlampir), namun ternyata pada saat ini kami baru mengetahuibahwa pada prinsipnya prosedur pemeriksaan pajak telah menyalahiketentuan

perundang undangan yang berlaku, sehingga SPHP TimPemeriksa pun menjadi BATAL;.

Putusan Nomor 1758/B/PK/Pjk/2021pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan apakah terhadap Wajib Pajaktelah disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);Bahwa Tergugat (dalam hal ini Kanwil DJP WP Besar) menerbitkankeputusan tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal suratpermohonan Wajib Pajak diterima dan keputusan yang diterbitkan olehTergugat telah memuat isi keputusan Tergugat yaitu menolak permohonanWajib Pajak;Bahwa Tim Pemeriksa (Tergugat) telah menyampaikan SuratPemberitahuan

Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Penggugat;Bahwa Tim Pemeriksa (Tergugat) juga telah menyampaikanundangan secara tertulis untuk melakukan pembahasan akhir hasilpemeriksaan, membuat risalah pembahasan, membuat Berita AcaraPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, membuat Ikhtisar Hasil PembahasanAkhir, dan membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalamPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi

sementara (padatanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan/SPHP (pada tanggal 26 Maret 2019), selanjutnya hadir dalampembahasan akhir hasil pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019yang bertempat di KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan terakhir hadir untukmenandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan danIkhtisar Hasil Pembahasan Akhir (pada tanggal 18 April 2019);Bahwa keputusan Tergugat atas permohonan pembatalan ketetapanpajak yang tidak benar

SengketaMenurut Tergugat :MenurutPenggugatMenurut MajelisPut.52652/PP/M.ITA/99/2014Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan SuraTergugat Nomor: KEP1370/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2008;bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah dibuktikan Tergugat telah menyampaikan SPdan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan SPHP

April 2(menjelaskan halhal sebagai berikut :bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP122/WPJ.22/KP.1200/2tanggal 14 Desember 2012 telah dikirim kepada Penggugat tanggal 19 Desember 2012bahwa Undangan untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor: S2:WPJ.22/KP.1200/2012 tanggal 21 Desember 2012 telah dikirim kepada Penggttanggal 22 Desember 2012 untuk hadir dalam Undangan tanggal 28 Desember 2012;bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dan persidangan tanggal April 2014 meng:menerima SPHP

Sampai denberakhirnya proses penelitian Penggugat tidak dapat membuktikan kehadiran Sdr.dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah dibuktikan Tergugat telah menyampaiSPHP dan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan SPHP dan UndanPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Penggugat, namun Penggugat tihadir dan tidak memberikan tanggapan.

Nomor Pemb150/WPJ.09/KP.1100/2009 tanggal 7 Oktober 2009 sebagaimana telahdilakukan dalam pembahasan SPHP Nomor Pem58/WPJ.09/KP.1100/2008 tanggal 3 Juni 2008 ;bahwa Saudari Meilina adalah karyawan Penggugat yang selama prosespemeriksaan bertugas menyerahkan dokumen dan memberi penjelasankepada Tim Pemeriksa, sehingga Majelis berpendapat Saudari Meilinadapat mewakili Wajib Pajak dalam melakukan pembahasan SPHP ;bahwa dengan demikian Tergugat tidak seharusnya menyatakanPenggugat tidak hadir dalam

hasil pemeriksaan;Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 500/B/PK/Pjk/201111 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalamPutusan Pengadilan Pajak NomorPut.25569/PP/M.X/99/2010 tanggal 27Agustus 2010, pada halaman 21 alinea ke3, yang menyatakan : bahwamenurut Majelis, Tergugat seharusnya memberikan perlakuan yang samakepada Penggugat dengan menyatakan Penggugat hadir walaupun diwakilikaryawan untuk pembahasan SPHP

Nomor Pemb150/WPJ.09/KP.1100/2009 tanggal 7 Oktober 2009 sebagaimana telah dilakukan dalampembahasan SPHP Nomor Pem58/WPJ.09/KP. 1100/2008 tanggal 3 Juni2008;1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tegaskantelah secara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 23 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007, Peraturan MenteriKeuangan Nomor 22/PMK.03/2008 dan SE16/PJ/2008untukmenentukan

apakah seseorang tersebut dapat menjalankanhak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan termasuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan;2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah berpendapat tanpa terlebihdahulu melakukan pembuktian yang mendalam apakah posisiSaudara Hermawan sebagai wakil/kuasa Wajib Pajak pada saatpembahasan SPHP Nomor Pem58/WPJ.09/KP.1100/2008 tanggal3 Juni 2008

Nomor Put.25569/PP/M.X/99/2010 tanggal 271314Agustus 2010, pada halaman 21 alinea ke4, yang menyatakan bahwaSaudari Meilina adalah karyawan Penggugat yang selama prosespemeriksaan bertugas menyerahkan dokumen dan memberi penjelasankepada Tim Pemeriksa, sehingga Majelis berpendapat Saudari Meilinadapat mewakili Wajib Pajak dalam melakukan pembahasan SPHP;1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapatSE16/PJ/2008 yang menyebutkan bahwa : Wajib Pajak dapatmeminta karyawannya untuk

TENTANG PENDAPAT MAJELISSebagaimana disebutkan diatas Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan PutusanNomor Put.36715/PP/M.XV/99/2012, menolak gugatan Penggugat (sekarang PemohonPK) dengan alasan sebagai berikut :1.1.1.2.1.3.1.4.Menurut pendapat Majelis, tujuan penyampaian Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) adalah untuk memberikan kesempatan kepada Penggugatuntuk menanggapi hasil pemeriksaan Tergugat (Halaman 24 Putusan);Bahwa tanggapan Penggugat dapat berupa tanggapan tertulis atau jika SuratPemberitahuan

Hasil Pemeriksaan (SPHP) kurang jelas menurut Penggugat,Penggugat dapat menanyakan secara langsung kepada Tergugat (Halaman 24Putusan);Bahwa meskipun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tersebutmenurut Penggugat tidak menjelaskan secara rinci per masa pajak, namunmenurut pendapat Majelis, isi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)tersebut telah menjelaskan seluruh pospos yang dikoreksi per jenis pajak,perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dasar koreksi dan pemberian hakkepada

Bahwa walaupun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) telahdisampaikan Tergugat, namun dalam persidangan terungkap fakta bahwaPenggugat tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (Halaman 25Putusan).1.6. Bahwa menurut Majelis, sesuai dengan penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf d,karena Penggugat tidak hadir dalam pembahasan akhir, maka PermohonanPenggugat tidak dapat dipertimbangkan (Halaman 26 Putusan).2. KEBERATAN PENGGUGAT (PEMOHON PK) ATAS PENDAPAT MAJELISPENGADILAN PAJAK.2.1.

Keberatan terhadap pendapat Majelis seperti tersebut pada Nomor 1.1.Penggugat (Pemohon PK) tidak setuju terhadap pendapat Majelis yangmenyatakan bahwa tujuan penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) adalah untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untukmenanggapi hasil pemeriksaan Tergugat.Alasan Penggugat (Pemohon PK) :Pasal angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/207 tanggal28 Desember 2007 dengan jelas menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan adalah

Nomor: Pemb150/WPJ.09/KP.1100/2009 tanggal 7Oktober 2009 sebagaimana telah dilakukan dalam pembahasan SPHP Nomor :Pem58/VVPJ.09/KP.I 100/2008 tanggal 3 Juni 2008;""pahwa Sdri.

Meilina dapat mewakili Wajib Pajak dalammelakukan pembahasan SPHP;""pbahwa dengan demikian Tergugat tidak seharusnya menyatakan Penggugat tidakhadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan membuat Berita AcaraKetidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaandan membuat Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir dengan catatan bahwa Wajib Pajaktidak hadir untuk tanda tangan sesuai dengan Berita Acara Ketidakhadiran WajibPajak;"Halaman 22 alinea ke1"bahwa dengan adanya pembahasan

Hermawan sebagai wakil/kuasa Wajib Pajak pada saatpembahasan SPHP Nomor: Pem58/WPJ.09/KP.1100/2008 tanggal 3Juni 2008 sama dengan posisi Sdri.

Meilina pada saat akanmelakukan pembahasan SPHP Nomor: Pemb150/WPJ.09/KP.1100/2009 tanggal 7 Oktober 2009, dikaitkan dengan ketentuantersebut pada poin 9.1.Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan PajakIemah karena tidak sesuai dengan Pasal 78 UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.10 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak dalam Putusan Pengadilan pajak Nomor: Put.25577/PP/M.X/99/2010

Meilina dapat mewakili Wajib Pajak dalammelakukan pembahasan SPHP;"Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)berpendapat sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor: SE16/PJ/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang PenegasanSehubungan Dengan Penunjukan Seorang Kuasa Dengan SuratHalaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 507 B/PK/PJK/201124241112Kuasa Khusus, yang menyebutkan bahwa "Wajib Pajak dapatmeminta karyawannya untuk menyampaikan dokumen dan/ataumenerima dokumen perpajakan yang

koreksi Pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.12.094.169,00ditetapkan Pemeriksa karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat PajakMasukan yang tidak dapat dikreditkan karena atas penyerahannya tidakterutang PPN yaitu meliputi Divisi Food & Beverages (Pasal 9 ayat (5) UUPPN);Bahwa atas koreksi a quo, baik dalam proses keberatan maupun dalampermohonan bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak mempermasalahkan / menyengketakan materi hasil pemeriksaantersebut.Bahwa SPHP

dalam proses keberatan.4.6.Bahwa Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa PPN yangdimaksud Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitusurat Nomor : 084/TTMS/SKDIR/VI/011 tertanggal 22 Juni 2011 baru diterimaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu KPP Pratama JakartaMampang Prapatan pada tanggal 28 Juni 2011 dengan bukti penerimaan suratNomor : PEM01002713/014/jun/2011 bersamaan dengan surat tanggapanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas SPHP

Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum danmenghindari kemungkinan tidak dipertimbangkannya pengungkapanketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan oleh pemeriksa pajak, makapengungkapan ttersebut harus dilakukan sebelum pemeriksa pajakmenyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.Hal ini disebabkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) harusmencerminkan seluruh temuan temuan yang dihasilkan selama pelaksanaanpemeriksaan.

Dengan demikian pengungkapan ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan oleh Wajib Pajak yang dilakukan setelah Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan akan menyebabkan pengungkapan tersebut tidak tercermindalam SPHP.

penjelasan kronologis dan data/fakta yang telah dijelaskan dalampoinpoin di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa terbukti bahwa SSP yang disampaikan kepada PemeriksaPajak pada tanggal 22 Juni 2011 tidak memenuhi syarat formal sebagai laporantersendiri mengenai pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPNdan terbukti juga bahwa laporan tersendiri pengungkapan ketidakbenaranpengisian SPT disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) setelah SPHP

Tergugat :Menurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut.52651/PP/M.ITA/99/2014Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitanKeputusan Tergugat Nomor: KEP1369/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPh berdasarkan Pasal 36 ayat (1) hurvkarena Permohonan Wajib Pajak Tahun Pajak 2008;bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah dibuktikan Tergugat telah menyampaikan SPdan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan SPHP

April 2(menjelaskan halhal sebagai berikut:bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP122/WPJ.22/KP.1200/2tanggal 14 Desember 2012 telah dikirim kepada Penggugat tanggal 19 Desember 2012bahwa Undangan untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor: S2:WPJ.22/KP.1200/2012 tanggal 21 Desember 2012 telah dikirim kepada Penggttanggal 22 Desember 2012 untuk hadir dalam Undangan tanggal 28 Desember 2012;bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dan persidangan tanggal April 2014 meng:menerima SPHP

Sampai denberakhirnya proses penelitian Penggugat tidak dapat membuktikan kehadiran XX dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah dibuktikan Tergugat telah menyampaiSPHP dan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan SPHP dan UndanPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Penggugat, namun Penggugat tihadir dan tidak memberikan tanggapan.

Bahwa jumlah DPP Cfm SPT Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding), tersebut di atas diketahui berdasarkan tanggapanSurat Pemeberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dalamproses pemeriksaan;d.

Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyatakan dalam tanggapan SPHP bahwajumlah DPP PPh Pasal 23 Cfm SPT Masa PPh Pasal 23 adalah sebesarRp76.468.004.215,00 dan nilai menurut tanggapan SPHP inilah yangkemudian disandingkan dengan temuan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada saat pemeriksaan, sehingga diketahui nilaikoreksi sebesar Rp5.750.513.901,00;7.

Disamping itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengubah pernyataannya dalam tanggapan SPHP dengan menyatakanbahwa jumlah DPP PPh Pasal 23 Cfm SPT Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) adalah Rp78.029.110.915,00.Halaman 11 dari 18 halaman.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menyatakan dalam tanggapan SPHP Pemeriksaan, bahwa DPP PPhPasal 23 Cfm SPT adalah sebesar Rp76.468.004.215,00;b. Bahwa Pemohon' Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menggunakan nilai tersebut sebagai nilai DPP Cfm SPT TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SKPKB, sesuaitanggapan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding);c.

Bahwa Terbanding menerbitkan SPHP Nomor : SPHP 43/WPJ.19/KP.0100/2005 tanggal 9 Maret 2005 ;4 Bahwa Pemohon Banding mengajukan Tanggapan atas SPHP tersebutdengan Surat Nomor : 480/CCDI/TAX/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 ;5 Bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Nomor :00009/240/03/091/05 tertanggal 23 Maret 205 dengan Pajak Kurang Bayarsebesar Rp. 6.185.662.124,00 ;6.

Obyek Sewa Tanah dan Bangunan Rp. 59.148.320.086,00Bahwa berdasarkan SPHP tersebut diatas, Terbanding melakukan koreksi atas ObjekPPh Pasal 4 ayat (2) dengan mengambil nomor akun masingmasing yaitu : Akun Nomor 623590 Rp. 20.876.523.111,00Akun Nomor 585050 Rp. 37.622.312.083,00c. Akun Nomor 24...

Bahwa atas SPHP tersebut Pemohon PK telah menyampaikan tanggapansebagaimana ternyata pada Surat Pemohon PK Nomor : 480/CCDI/TAX/III/2005tanggal 14 Maret 2005 ;. Bahwa kemudian KPP WPB Satu menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4ayat (2) Nomor : 00009/240/03/091/05 tanggal 23 Maret 2005, dengan pajakkurang bayar sebesar Rp. 6.185.662.124, ;. Bahwa atas SKPKB tersebut Pemohon PK telah mengajukan keberatansebagaimana ternyata pada Surat Nomor : 556/CCDI/TAX/VI/2005 tanggal 8 Juni2005 ;.

Putusan Nomor 44/G/2019/PTUNJKT.dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UndangUndang KUP;atau Penerbitan SKP atau SK Keberatan yang dalampenerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata carayang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sementara SPHP merupakan bagiandari proses penerbitan SKP hasil pemeriksaan, yangpengujiannya tidak bersifat parsial tapi bersama keputusanSKP dimaksud, yang merupakan kewenangan PeradilanPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UndangUndang

Danperlu TERGUGAT sampaikan Bahwa SPHP tersebut belum bersifatfinal dan Wajib Pajak in casu PENGGUGAT diwajibkan untukmemberikan tanggapan atas SPHP tersebut berdasarkan Pasal 42PMK17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah denganPMK184/PMK.03/2015;4.

tersebut belumbersifat final dan Wajib Pajak in casu PENGGUGAT diwajibkan untukmemberikan tanggapan atas SPHP tersebut berdasarkan Pasal 42Halaman 39 dari 72 halaman.

Bahwa tindak lanjut terhadap SPHP yang diterbitkan sebagaimanayang telah dijelaskan di atas, PENGGUGAT telah diundangdan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal13 Desember 2018 sesuai dengan undangan Nomor S3622/WPJ.06/KP.05/2018; S3623/WPJ.06/KP.05/2018; dan S3624/WPJ.06/KP.05/2018, yang kesemuanya di dokumentasikan dalamRisalah Pembahasan masingmasing untuk Masa dan Tahun Pajak2014, 2015 dan 2016;.

Putusan Nomor 44/G/2019/PTUNJKT.Pasal 41 ayat (1) dan (2):(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada WajibPajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengandaftar temuan hasil Pemeriksaan.(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PemeriksaPajak secara langsung atau melalui faksimili.Pasal 42:(1)(2)(3)(4)(9)(6)(7)Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atasSPHP dan daftar temuan