mendatangi obyek yang menjadijaminan pinjaman Terlawan Ill sebelum memberikan pinjaman kepadaTerlawan Ill maka pastilah Terlawan akan mengetahui bahwa jaminanpinjaman yang diserahkan Terlawan Ill kepada Terlawan adalah TIDAKBENAR namun hal itu ternyata sama sekali tidak dilakukan oleh Terlawan maka oleh karenanya Terlawan telah nyatanyata tidak hatihati, cerobohHalaman 5 Putusan No. 293/Pclt.G/2012/PN.Jkt.Tim22.23.24.25.26.dan melanggar prinsip aturan bank yang benar dalam memberikanpinjaman kepada Tertawan

Ill;Bahwa Pelawan sama sekali tidak pernah kenal dan tidak pernahmenghadap Tertawan IV untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentukapapun termasuk untuk menanda tangani dan melakukan perbuatan hukumdalam bentuk apapun termasuk membuat dan menandatangani Akta AkadLine Facility Nomor 29 tanggal 9 September 2008 dan Akta Akad LineFacility Nomor 23 tanggal 2 April 2009 dengan demikian Akta Akad LineFacility Nomor 29 tanggal 9 September 2008 dan Akta Akad Line FacilityNomor 23 tanggal 2 April 2009 yang

Pelawan disebut sebagai Tertawan I Rekonpensi ;3.

Sehinggamenimbukan kebingungan ambiguitas bagi Tertawan Ill untuk mernberikanjawaban sehingga secara hukurn adalah dibenarkan jika gugatan Para Pelawandalam perkara a quo menjadi kabur dan atau tidak jelas, karena perlawanangugatan Para Pelawan tidak jelas maka gugatan Para Pelawan dinyatakan tidakdapat diterima. (Wde Yurisprudensi MAR! Nornor 582K1Sip/1973 tanggal 18421975).1.4. Bahwa berdasarkan halhal yang telah Terlawan Ill uraikan di atas, maka kamimohon kepada Yth.

Dimana sebelum dilaksanakan lelang,Pihak Terlawan IVtelah memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kati secarapatut akan tetapi tidak di indahkan, dan selanjutnya telahdiberikan surat tertanggal 07 Desember 2016 mengenai Jadwalpelaksanaan Lelang yang akan dilakukan oleh Terlawan yangmana dalam surat tersebut Tertawan IV menjelaskan masihmemberikan toleransi kepada Terlawan untuk melunasihutangnya paling lambat 1 hari sebelum tanggal 06 Januari2016 (satu hari sebelum tanggal lelang), selanjutnya

Pelawan disebut sebagai Tertawan I Rekonpensi ;3. Terlawan I disebut sebagai Terlawan Il Rekonpensi ;Bahwa adapun yang menjadi dasar diajukan Rekonpensi terhadap TerlawanHalaman 18 Putusan Nomor 108/Pdt.Plw/2019/PN BdgRekonpens / Pelawan sebagai berikut :1. 1.Bahwa halhal yang telah Pelawan Rekonpensifferlawan Il uraikan di dalamdalil Eksepsi dan Pokok Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dalam Rekonpensi pelawan ,ferlawan II;2.

Perlawanan Diajukan Dengan Ikhtikad Buruk;14.15.Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tertawan Penyita menolakperlawanan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Semula Terbanding /Pelawan dan Termohon Kasasi II/Semula Terbanding II/Pelawan II, karenaperlawanan diajukan dengan ikhtikad buruk;Bahwa Termohon Kasasi I/Semula Terbanding I/Pelawan dan TermohonKasasi II/Semula Terbanding II/Pelawan II, Khususnya Termohon Kasasi /Semula Terbanding /Pelawan I, yaitu Lie Sioe Kiaw yang merupakan IsteriHal. 23

dan persuasif menawarkanRumah a quo kepada Pelawan;Bahwa dikarenakan intensifnya penawaran yang dilakukan oleh kuasaTerlawan Ill kepada Pelawan, kemudian, Pelawan akhirnya, menyetujuimelakukan pembelian Rumah a quo dengan bantuan dari kuasaTerlawan Ill, yang juga merupakan perantara antara Pelawan denganTerlawan Ill, yang dalam proses jual belinya kuasa Terlawan Ill telahsecara intensif, proaktif dan persuasif menawarkan Rumah a quo untukdibeli oleh Pelawan;Bahwa berdasarkan informasi dari kuasa Tertawan

tertanggal 12 Januari 2011 dalam pertimbanganhukumnya menyatakan :" putusan perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2006/PN.MKS tanggal 24 April2006 telah diterima oleh Turut Terla wan i / Tergugat VI selaku Terdakwadalam perkara tersebut dan telah menjalani pidananya yang berarti bahwaTurut Terlawan / Tergugat VI mengakui benar surat izin menggarap tanahnomor: 104/IM/1970 tanggal 4 April 1970 tersebut adalah palsu dan hal inimembawa konsekwensi yuridis bahwa segala tindakan hukum yangdilakukan o/eh Turut Tertawan

., bahwa oleh karena tuntutan Provisi ini sudah menyangkutpokok perkara maka tuntutan provisi ini haruslah ditolak ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;Menimbang, bahwa karena gugatan Pelawan Dalam Konvensi/Tergugat DalamRekonvensi DI TOLAK, maka Pelawan Dalam Konvensi/Tertawan Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; Mengingat, pasalpasal dari undangundang dan peraturanperaturan lain yangberkaitan dengan perkara ini MENGADILIHal 50 dari 35 Hal PutusanNo.20/Pdt.Plw/2015/PN.jkt.Utr.DALAM

PMK158/PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010tanggal 36 September 2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I; danPeraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : Per06/KN/2013 tentangPetunjuk Teknis pelaksanaan Lelang.sehingga berkenaan dengan hal tersebut diatas, tidak ada satu dasar hukum danakta hukum apapun yang dapat dijadikan alasan Pelawan untuk menyatakanahwa lelang yang dilaksanakan oleh Terlawan II atas permohonan Tertawan IAdalah tidak sah.Bahwa pelaksanaan

Penggugat untuk seturuhnya atausetidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapatditerima (niet ont vankelijke verklaard) ;IV Exceptio Premtoria, yaitu jenis eksepsi yang dapat menyingkirkanHalaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT.DKIgugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.Karena apa yang digugat telah tersingkir hal yang digugat bersumber dariperjanjian yang telah hapus berdasarkan 1381 KUHPerdata, misalnyapermasalahan yang digugat telah dibayar.Bahwa Tertawan

keputusan.Bahwa berdasarkan Ketentuan hukum di atas maka sekalipunterdapat perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan terhadapSita Eksekusi, hal ini tidak tidak menangguhkan Eksekusi;Bahwa oleh karena tidak satupun persyaratan yang ditentukandalam ketentuan Pasal 207 HIR atau Pasal 227 Rbg maka terbuktipermohonanpermohonan Para Pelawan tersebut tidaklah berdasarsecara hukum sehingga permintaan Para Pelawan pada butir 9petitumnya harus ditolak atau tidak diterima.Berdasarkan halhal tersebut di atas Tertawan

Namun demikian, Ikut Terlawan II tetap memberikankesempatan dan waktu yang patut kepada pelawan untuk secara damaimenyelesaikan kewajibannya kepada Ikut Tertawan Il denganmenyampaikan Surat Peringatan (SP) kepada pelawan sebanyak 3 (tiga)kali yang juga merupakan Surat Teguran kepada Pelawan untuk segeramenyelesaikan tunggakan keditnya, yaitu :e SP 1 No: 8.3295/KCXVI/ADK/06/2011 tanggal 27 Juni 2011;e SP II No: 8.4142/KCXVI/ADK/08/2011 tanggal 09 Agustus 2011;e SP III No: 8.4362/KCXVI/ADK/08/2011

Djabar dan almarhumah Siti Aisyahmenjadi hak para Tertawan ;Dan apabiia Pelawan mendalilkan tidak pernah mengetahui atau tidak pernahdijadikan para pihak jawaban Para Terlawan adalah hal yang sangat jelas, yakni :2010.20a. Pelawan bukan ahli waris dari almarhum H. Djabar dan almarhumah Siti Aisyahb. Para Terlawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan :c. Pelawan tidak mempunyai legal standing terhadap perkara No. 252 / Pdt. G /2007 / PN. Sby. jo No.128 / PDT. 2010/ PT. SBY ;d.

Djabar didalamnya tidak dirinci secara jelas data fisik tanah baik letakdan batasbatasnya ;Kernbali Para Terlawan menolak dalil yang aneh dari Pelawan tersebut, dimanamana sudah jelas apabila kepemilikan tanah masih tercatat sebagai Surat TandaPendaftaran Tanah Miiik Indonesia / Petok D maka didalamnya tidak akan terdapatletak dan batasbatasnya ;Sedikit Penjelasan untuk Pelawan dari para Tertawan : instrument yuridis ataudisebut sebagai hak atas tanah yang "lama" ( pasal 24 PP No. 24 tahun 1997),

Pekalongan ;3 Bahwa hutang suami pelawan aquo terhadap Terlawan II, berlangsungdari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008, dimana SuamiHalaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 15/Pdt.G/2014/PN.PKLPelawan selama masa perjanjian pemberian hutang tersebut padaAwalnya selalu membayar sesuai dengan waktu yang ditentukandalam perjanjian,namun demikian dikarenakan adanya usaha pelawan dengan suami pelawan mengalamihambatan jadi suami pelawan mengalami hambatan dalam pembayaran angsuran kreditterhadap Tertawan

bangunan berdasarkan SertifikatHak Milik No. 04136/Jatikramat tanggal 28 Desember 1999 dan SertifikatHak Milik No. 6152/Jatikramat tanggal 05 Mei 2000 telah sepenuhnyaselesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi.Pelaksaanaan Eksekusi Lelang atas tanah dan bangunan berdasarkanSertifikat Hak Milik No. 04136/Jatikramat tanggal 28 Desember 1999 dan SertifikatHak Mitik No. 61 52/Jatikramat tanggal O5 Mei 2000 merupakanwujud pelaksanaan hakhak Terlawan II atas jaminan Hak Tanggunganyang diberikan oleh Tertawan

No. 572/K/PDT/1997 atas Barangbarang miliknya berupa objeksengketa I s/d Objek sengketa Ni.Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dihubungkandengan Bantahan/Perlawanan dan jawaban, bukti surat maupun saksi danhasil Pemeriksaan setempat telah terdapat fakta hukum yang tidak dapatdiingkari oleh pihakpihak yang berperkara yaitu :bahwa Para Pembantah/Pelawan dan Terbantah/Tertawan IImerupakan anak kandung dar almarnum Hajjah Asiah.ont 66 eee eo 53Bahwa Almarhum Hajjah Asiah pernah kawin denganAlmarhum

Djabar dan almarhumah Siti Aisyahmenjadi hak para Tertawan ;Dan apabiia Pelawan mendalilkan tidak pernah mengetahui atau tidak pernahdijadikan para pihak jawaban Para Terlawan adalah hal yang sangat jelas, yakni :2010.20a. Pelawan bukan ahli waris dari almarhum H. Djabar dan almarhumah Siti Aisyahb. Para Terlawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan :c. Pelawan tidak mempunyai legal standing terhadap perkara No. 252 / Pdt. G /2007 / PN. Sby. jo No.128 / PDT. 2010/ PT. SBY ;d.

Djabar didalamnya tidak dirinci secara jelas data fisik tanah baik letakdan batasbatasnya ;Kernbali Para Terlawan menolak dalil yang aneh dari Pelawan tersebut, dimanamana sudah jelas apabila kepemilikan tanah masih tercatat sebagai Surat TandaPendaftaran Tanah Miiik Indonesia / Petok D maka didalamnya tidak akan terdapatletak dan batasbatasnya ;Sedikit Penjelasan untuk Pelawan dari para Tertawan : instrument yuridis ataudisebut sebagai hak atas tanah yang "lama" ( pasal 24 PP No. 24 tahun 1997),

(Pasal 66Ayat 2 UndangUndang Mahkamah Agung Permohonan peninjauankembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.DASAR HUKUM PERATURAN/BUNYI PASAL PERATURANPERUNDANGANUNDANGAN PERUNDANGANUNDANGAN(Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tertawan I) Mengajukan PermohonanEksekusi Putusan Pengadilan yangtelah memiliki Kekuatan Hukum yangTetap /Inkracht Van Gewisaje) Pasal 195 Pasal 208 HIR dan Pasal224 HIR/Pasal 206 Pasal 240 R.Bgdan Pasal 258 RBg (tentang tata

Dalam pembuktian, Terlawan telahmenjadikan Putusan Verstek tersebut sebagai alat bukti T8;Bahwa mengingat Pelawan telah mengetahui, isi Putusan Verstek No. 349/Pdt.G/2007/PN.Jkt Tim, pada saat persidangan Perkara Nomor. 226/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim akan tetapi Tertawan tidak mengajukan upaya hukum atas isi putusantersebut.