Ditemukan 1266 data
175 — 49
harus pada tahun itujugae Bahwa terhadap pekerjaan pendataan dan pemetaan ini, didalamUndangundang itu harus sensus yang skala nasional ;e Bahwa skala nasional itu sensus dan seluruh wilayah Indonesia yangwaktunya tertentu, jadi kalau diluar itu namanya lain jangan dipanggilsensus jadi istilannya pendataan. undang undang statistik tadi Undangundang Nomer : 16 tahun 1997 ;e Bahwa didalam Undang undang disebutkan ada 3 ( tiga ) pertamastatistik dasar itu statistik yang pengumpulan datanya lintas sektoral
,makro digunakan secara luas, di undangundang tersebut disebutkan iniharus dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, yang kedua statistik sektoraldan statistik sektoral ini untuk pemanfaatannya untuk instansi yangbersangkutan, pengumpulan datanya juga dilakukan oleh yangbersangkutan, satu lagi ada statistik khusus adalah pemanfaatannyauntuk spesifik misalnya untuk lembaga pendidikan dia bisamengumpulkan data dengan mengajukan statistik khusus tadi yangdidunia usaha ;e Bahwa proyek pendataan dan pemetaan
menurut pendapat ahli adalahstatistik sektoral, harus dilakukan oleh BPS ; Bahwa menurut Ahli wan prestasi itu bank garansi harus dicairkan ;e Bahwa didalam Perpres dikasih waktu 50 hari tetapi setelah 50 hari kalaudia gagal harusnya perusahaan itu masuk blacklist masuk blacklistkemudian jaminan dia ditarik kemudian mungkin nanti dibolehkanPemerintah mungkin mengenakan hal hal tertentu yang sesuai dengankerjanya pemerintah ;e Bahwa PPK harusnya menyampaikan bahwa perusahaan yangbersangkutan diusulkan
134 — 43
Gresik adalaha) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral terkait regulasi daerah .b) Bersama sama membuat peraturan daerahc) Menyusun dokumentasi peraturan perundang undangand) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan Haltersbut diatur didalam peraturan Bupati Nomor, tanggal bulantahun lupa.
112 — 215
Malut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengantupoksi yang diberikan/yang telah digariskan dalam struktur organisasi, melakukankoordinasi lintas sektoral baik tingkat.pusat, provinsi maupun kab/kota terkaitdengan berbagai program pembangunan daerah yang akan dilaksanakanBahwa benar Bakorluh Prov.
807 — 538
Dengan demikian, wilayahperairan pesisir dan pulaupulai kecil tetap dapat dikelola secaraterintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral,mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dankewenangan serta memberikan kepastian hukum ;43.Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan objek sengketa a quobertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 14Tahun 2013, namun Surat Keputusan Menteri tersebut telah dibatalkan olehMahkamah Agung sehingga dalil Para
77 — 27
oleh Kepala Daerah ke tingkat yang lebih tinggi sepertikalau. tingkat Kabupaten/Walikota harus disyahkan ke Gubernur,apakah sudah sesuai dengan Undangundang, apakah sudah sesuaidengan Keuangan Daerah dan barulah ditetapkan dalam sidangparipurna dan diundangkan dan seterusnya wajib dilaksanakan, kalauada perubahan dimasukkan dalam APBD perubahan ;Bahwa perubahan APBD diperbolehkan sepanjang hal tersebutdimasukkan dalam APBD perubahan dan pengawasan Keuanganadalah oleh BPK, kalau BPK adalah pengawas sektoral
61 — 9
Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2), PeraturanPemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP), kewenangan BPKP untuk melakukanpemeriksaan hanya atas halhal sebagai berikut diantaranyaPertama, Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, Kedua, Kegiatankebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara; dan Ketiga,Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, bukanpemeriksaan atas keuangan daerah atau keuangan negara (
Muji Achmad Muthaqin, SH
Terdakwa:
POLCE SEMI AGUS NDOLU
114 — 50
- 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016.
- 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir tahun Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016
- 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Tahun Angaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
311 — 201
fungsinyaFasilitasi kaderisasi mesyarakat desa dalam rangka pelaksanaanUU desa.Fasilitasi musyawarah ditingkat desa.Fasilitasi pbenyusunan produk di desa dan atau antar desaPutusan Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 113 dari 232 HalamanFasilitasi kerja sama antar desa dan dengan pihak ketiga dalamrangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Mendampingi desa dalam perencanaan, pelkasaan danpemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaanmasyarakat desa Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral
109 — 14
kantor DPRD itu dan satulagi untuk pul kendaraan itu termask kategori selain kepentingan umum ;Bahwa tata cara yang dilakukan adalah sebenarnya langsung dilakukan olehPPTK ;Bahwa fungsi dan peranan dari panitia yang dibentuk dengan jumlah 20 (duapuluh) orang itu untuk membantu PPTK ;Bahwa ketika itu memperhatikan waktu kan sudah di penghujung tahunanggaran sesuai dengan pertimbangan dari staf mulai dari PPTK, KabagPemerintahan, Kabag Hukum, Asisten Dan Sekda ini perlu adanya suatu timterpadu lintas sektoral
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2671 — 3511
Bahwa penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimanadiubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, dimana DKPP menetapkanPutusan DKPP 317/2019 meskipun Pengadu) sudah mencabutPengaduannya, dengan cara menerobos atau melanggar berbagai normaUU 7/2017 tentang Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam poin 5.12 danpoin 5.13, menunjukkan DKPP lebih mengedepankan keinginanpribadi/ego sektoral dari Anggota DKPP daripada melayani kepentinganumum. Adanya Anggota DKPP yaitu Dr.
102 — 35
Petemakan danPerkebunan Kabupaten Seluma saksi tidak tahunya setelah ada masalah, dan juga sayatahu karena saya ada menanda tangan SK PenetapanLokasi Cetak Sawah; saksi tidak tahu dimana lokasi kegiatan perluasan sawah diKabupaten Seluma tahun 2013 di Dinas Pertaanian,Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma. saksi tidak tahu tentang Nota Dinas dari Dinas Pertaanian,Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma saksi tidak tahu bahwa saksi sebagai Tim Pembina saksi tidak tahu ada rapat Instansi lintas sektoral
102 — 49
Peternakan danPerkebunan Kabupaten Seluma saksi tidak tahunya setelah ada masalah, dan juga saya tahukarena saya ada menanda tangan SK Penetapan LokasiCetak Sawah; saksi tidak tahu dimana lokasi kegiatan perluasan sawah diKabupaten Seluma tahun 2013 di Dinas Pertaanian,Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma. saksi tidak tahu tentang Nota Dinas dari Dinas Pertaanian,Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma saksi tidak tahu bahwa saksi sebagai Tim Pembina saksi tidak tahu ada rapat Instansi lintas sektoral
165 — 98
Operasional Kesehatan), DanaAlfirmatif (Insentif) dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) tersebut diperuntukan buat :Y Program Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) di peruntukan buat:Y Kegiatan di luar Gedung : posyandu, penyuluhan, pengobatan Vilaria,pemeriksaan jamban, Imunisasi dan Pos Bindu dan Pos Lansia, bulan imunisasianak sekolah, kunjungan ibu nifas dan Neo natus.Y Kegiatan dalam gedung (Manajemen Puskesmas) : Minilog, pertemuanrefresing kader, pertemuan lingkup sektoral
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
309 — 158
Dana Transfer (DD, ADD, BHP, BK Provinsi, BK Kabupaten/Kota,Bantuan Progfen Sektoral).c.
67 — 25
Melaksanakan pendataan /rekon Sumber Dana Lintas Sektoral dari Instansiyang lebih tinggi (pusat) dengan Sumber Dana TugasPembantuan; 4. Menyiapkan laporanlaporan khusus Dana Perimbangan dari Instansi yanglebih tinggi;5. Menyiapkan administrasi permintaan Dana Perimbangan dari instansi yanglebih ting gi;omMenghimpun semua dasar hukum (ketentuan dan peraturan) yang berhubungandengan Dana Perimbangan untuk kelancaran pelaksanaan7.
74 — 81
Hasil bersumber dari SDA seperti ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);b Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN) untuk menghindari adanya gapfiskal yang skala prioritas penggunaannya tergantungkepada masingmasing Pemerintah Kab/Kota yang dapatdigunakan untuk anggaran rutin maupun khusus (proyek);c Dana Alokasi Khusus bersumber dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membantuHim 181 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.pembangunan sektoral
80 — 49
tidak, dalamkonteks ini pembentukan peraturan perundangundangan tidakberbicara) mengenai itu, dalam Konteks ketatanegaraankonsekuensinya harusnya pemerintah segera mengeluarkan UUyang baru ; Berkaitan dengan itu bisa dilihat dalam peraturan tehnis operasionalyang mengatur dari penggunaan wewenang jabatan karena setiappejabat pemerintah dia tunduk pada sebagai norma MHukumadminstarsi yang mandiri dan norma hukum adminstrasi yangmengatur pejabatnya, norma yang mengatur pejabatnya diantaranyaUU tehnis sektoral
88 — 21
TIPIKOR Batam ;Bahwa untuk menentukan kerugian negara dapat diambil dari dokumen adaindikasi apakah ada peraturan yang dilanggar, adanya kerugian, dan apaakibatnya ;Bahwa untuk audit kerugian negara yang berwenang berdasarkan UU BPKadalah hanya BPK ;Bahwa BPKP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 termasuk APIK, yangmelakukan kegiatan lintas sektoral, kegiatan perbendaharaan negara dantugas lain ;Bahwa sesuai dengan Inpres No.4 Tahun 2001 Apik bertugas selaku pemberiasistensi ke Pemda dan apabila melakukan
158 — 102
KONVENSI untuk memberikan sebagian areal /lokasi Wilayah DU. 1576A karena Direksi PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSII tidak memiliki kewenangan yang melekat untukmelepaskan asset BUMN kecuali demi hukum berdasarkan ketentuan peraturanperundangan perlu dilakukan kebijakan pelepasan asset, oleh karenanya sesuaidengan tugas, fungsi dan wewenang selaku Direksi Badan Usaha Milik Negarauntuk meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan penguasaan seluruhkekuatan ekonomi nasional melalui regulasi sektoral
43 — 79
Perbendaharaan Negara juncto Pasal 62 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 2004, yang berwenang menghitung terjadinya kerugian keuangan negara dandituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan(BPk) ; Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur :BPKP berperan menjadi pengawas internal terhadap keuangan negara atas kegiatantertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral