Ditemukan 1364 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-06-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg Tanggal 8 Nopember 2017 — BONAR PANJAITAN Als BONAR
84 — 19
84 — 19
Surat dukungan, misalnya dukungan untuk peralatan atau bahanbaku;Bahwa pemalsuan dokumen termasuk backdate tidak diperbolehkanmenurut Pasal 118 ayat (6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010;Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 salah satutugas pokok dan kewenangan PPK adalah mengendalikan pelaksanaankontrak;Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2b) Perpres Nomor 54 Tahun 2010sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dalamhal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk
Putus : 04-02-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 58 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Bjm. Tanggal 4 Februari 2015 — ASPANI JAYA KHAIRUL, S.AP.
61 — 13
61 — 13
namapenyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam AktaPendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/jasa, yang telah didaftarkansesuai dengan perundangundangan atau pihak lain yang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sahberdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani KontrakPengadaan Barang/Jasa;Bahwa kontrak ditandatangani pihak yang berwenangBahwa apabila kontrak bukan orang yang berhak maka dapat dibatalkanapabila dapat dibuktikan pemalsuan
dokumen tersebut;Bahwa keuntungan dapat disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan yangdikompetisikan, besar keuntungan tersebut juga menjadi faktor yangdikompetisikan, adanya harga yang tidak wajar disebabkan karenapersaingan tidak sehat atau pengaturan yang disengaja sehingga prinsipprinsip pengadaan tidak dipenuhi, sehingga penyimpangan yang terjadidiartikan bahwa harga yang ditawarkan sudah mengandung unsur markupatau melebihi harga pasar setempat;Bahwa dari pihak penyedia telah melakukan pelanggaran
Register : 18-12-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 24 Maret 2014 — AGUS SARIFIN Bin DJEDJENG GANDADIRIA
72 — 21
72 — 21
ROBBY IRAWAN telah melakukan pemalsuan dokumen untukmengambil dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011untuk UPK Cicalengka Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.250.000.000.
Register : 08-12-2011 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 26 April 2012 — Ir. DACHLANSYAH HS Bin ABDUL HASAN
132 — 40
132 — 40
AMIR FAUZI).Ada dokumen SPP Nomor : 06/SPPLS/BAPP/2009 tanggal 17 April2009, dengan nilai Rp. 125.200.000, (seratus dua puluh lima juta duaratus ribu rupiah) untuk pembayaran gaji tenaga honorer bulan Januari2009 s/d April 2009 yang pada kolom tanda tangan ada nama Terdakwatapi tanda tangan kosong, dokumen dibuat oleh Saudara IDRUS, A.md(Bendahara Pengeluaran) terjadi pemalsuan dokumen.
Putus : 11-02-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 48 / Pid.Sus / Tipikor / 2013/ PN.Bjm. Tanggal 11 Februari 2014 —
43 — 5
43 — 5
;Apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen / data yang dilakukan olehcalon pemenang / peserta pelelangan maka terhadap pemenang dalam halini CV. SABILI UTAMA atau yang lainnya akan digugurkan dan dimasukkanke dalam daftar hitam. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentangpengadaan barang / jasa pemerintah pada Pasal 118.;Bahwa Dokumen hasil upload penawaran peserta pengadaan dengandokumen asli yang diserahkan kepada panitia pengadaan saat pembuktiankualifikasi untuk Surat jaminan supllay CV.
Register : 18-12-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 25 Maret 2014 — ROBBY IRAWAN Bin SOBARI
85 — 46
85 — 46
NasionalPemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan dan saksi bekerjasejak tahun 2009.Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Petugas SAI (SistemAplikasi Instansi Pemerintah) Kabupaten Bandung, serta tugas dantanggung jawabnya adalah membuat dan menyusun rancanganaplikasi pencairan dana dalam Program PNPM Mandiri PerdesaanKabupaten Bandung sejak tahun 2009.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai bawahansaksi sejak tahun 2009, tapi saksi tidak ada hubungan keluarga.Bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan
dokumen untukmengambil dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran2011 untuk UPK Cicalengka Kabupaten Bandung sebesar Rp.1.250.000.000, (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yangberasal dari Pemerintah Kabupaten Bandung.Bahwa Kecamatan Cicalengka sebagai penerima BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 201 1yang berasal dari DUB DIPA APBN Tahun Anggaran 2011sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dan berasal dariDDUB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 5 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
321 — 336
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
321 — 336
LP/K/258/IX/2015/PoldaKaltim/SPKT I terkait dengan pemalsuan Dokumen IUP PerkebunanKelapa Sawit, yang diterbitkan Polda Kaltim tanggal 28 September2015, yang akan Tergugat buktikan nantinya, dengan demikianpatut diduga bahwa sejak tanggal 28 September 2015 Penggugatsudah mengetahuinya, serta terhadap Surat dari Kepolisian yangtelah diterima oleh Pegawai PT. Fajar Sakti Prima dimana PT. BrianAnjat Sentosa dan PT.
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Kpg Tanggal 30 Mei 2017 — Penuntut Umum:
LASMARIA FEBRIKA SIREGAR, SH.
Terdakwa:
YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN Alias YANTO NDUN
206 — 337
206 — 337
Ditemukan pula dalamunsur ini pemalsuan dokumen, sebagaimana tergambar dalam BAPPada berkas permohonan pembuatan paspor yaitu PERDIM 11 atasnama MELINDA SAPAY tertera bahwa paspor diambil oleh MELINDAHalaman 97 dari 166 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN KpgSAPAY pada tanggal 7 September 2015 sedangkan dalam pasporMELINDA SAPAY sesuai cap stempel paspor milik MELINDA SAPAYkeluar dari pintu Imigrasi Bengkalis dan masuk di Imigrasi Malaysia padatanggal 7 September 2015.
Register : 12-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 08-K/PM I-03/AD/I/2018 Tanggal 30 Mei 2018 — Serma Syafrial Basyir
153 — 1245
153 — 1245
Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Perbuatan Terdakwa1dijanjikan bisa mengurus pindah adik Saksi namun setelahdiserahkan uang sesuai permintaannya dan sampai sekarang jugabelum berhasil pindah, sedangkan sekarang Terdakwa1 sudahdalam proses hukum perkara pemalsuan dokumen danpenyalahgunaan jabatan, Saksi berharap semua uang yang telahSaksi berikan kepadanya agar dikembalikan kepada Saksi.8.
Register : 28-12-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. Tanggal 6 Mei 2014 — Moh.Halwie alias Moh.Haluwi bin Saiyun,Cs >< Aminah.cs atau ahli warisnya
244 — 81
244 — 81
Para Penggugat padahalaman 23 dan halaman 24 angka 1 dan angka 2 Gugatan, halaman 28 angka 4Gugatan, halaman 31 angka 10 Gugatan serta halaman 39 angka 2 Gugatan padaintinya menyatakan bahwa semua Dokumen Kepemilikan Tanah adalah cacathukum karena diterbitkan dengan menggunakan data yang dengan sengaja telahdipalsukan.7.1.Dalil Para Penggugat pada halaman 23 angka 1 Gugatanmenunjukkan bahwa pemalsuan Dokumen Kepemilikan Tanahtersebut dilakukan oleh orang yang tidak dikenal sebagai berikut:(dikutip
Register : 28-04-2011 — Putus : 13-09-2011 — Upload : 28-07-2012
Putusan PN DOMPU Nomor 75/PID.B/2011/PN.DOM Tanggal 13 September 2011 — JULEHA Binti MANSYUR Alias LEHA Alias LAHU
182 — 57
182 — 57
Sidik diduga telah melakukan tindak pidana mengirim anakke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkananak tersebut tereksploitasi dan Tindak pidana mengekploitasi anaksecara ekonomi dan Tindak Pidana menempatkan TKI keluar negerisecara unprosedural dan Tindak pidana pemalsuan dokumen dan tindakpidana menempatkan keterangan palsu pada akta autentik sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 UURI No. 21 tahun 2007 dan pasal 88 UURINo. 23 tahun 2002 dan pasal 103 UURI No. 39 tahun 2004 dan
Putus : 09-02-2012 — Upload : 30-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 772 /PID/B/2011/PNTK Tanggal 9 Februari 2012 —
38 — 4
38 — 4
., Disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut85Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian ;Bahwa semua keterangan yang diberikan saksi di Berita Acara Kepolisianadalah benar ;Bahwa saksi tetap dengan keterangannya di Berita Acara Kepolisian ;Bahwa saksi bekerja di Bank Niaga sejak tahun tahun 1989 ;Bahwa jabatan saksi di Bank CIMB Niaga adalah sebagai Kepala DivisiUKM ;Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini terkait adanyaindikasi pemalsuan dokumen antara yang
Putus : 06-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2359 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin
H.Syafri
99 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pemohon Kasasi/PemohonBanding/ Terdakwa, apa yang menjadi tolak ukur Majelis Hakim TingkatBanding dalam menilai nilai kKerugian Negara sebesar Rp6.227.000,00 denganpemidanaan 2 tahun menjadi 4 tahun penjara sehingga hal itu dinilai sepadandan telah tepat memenuhi rasa keadilan , yang mana keadilan tersebut tidakhanya menurut hukum namun juga mempertimbangkan keadilan bagi individu(pelaku) sebagai pemohon keadilan.Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa terbuktimerencanakan pemalsuan
dokumen pelaksanaan proyek dan mengambil untukdimiliki secara sendiri dana proyek.
Putus : 16-08-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 17/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 16 Agustus 2011 — IR HARIYANTO
72 — 34
72 — 34
.; e Bahwa benar saksi melaporkan pemalsuan dokumen oleh Ir. Gatot Suharto kepadapihak berwajib pada tanggal 15 Oktober 2010 dikarenakan saksi merasa dirugikanatas ulah Ir. Gatot Suharto setelah tidak ada penyelesaian dari para pihak dansetelah dilaporkan kepada yang berwajib kemudian di mediasi oleh INKINDOProv. Jawa Timur pada tanggal 21 Oktober 2010 kemudian terjadi kesepakatanperdamaian antara saksi dengan Ir.
Register : 22-06-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel Tanggal 5 Oktober 2021 — PT PLN (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru â Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Rinaldi Ansori, S.H., Nur Adythia Pradipta, S.H., Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., Laksana Narendra Putra, S.H., LL.M. , Elio Christian Ginting, S.H. dan Rubian Ariviani, S.H.., Para Advokat dari Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES berkantor di Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai .â¦â¦â¦â¦..â¦â¦â¦..â¦â¦â¦... PEMOHON ;
M E L A W A N :
1. PT BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES, beralamat di Gedung Graham Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦....â¦. TERMOHON ;
2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai â¦â¦â¦â¦. TURUT TERMOHON ;
1261 — 1043
1261 — 1043
., Ph.D.Bahwa sesuai dengan pasal 70 undangundang Nomor 30 tahun1999 putusan arbitrase bisa dibatalkan Apabila ada 3 (tiga) kKeadaanpertama ada pemalsuan dokumen setelah diputus ternyata adadokumen atau surat yang dinyatakan palsu atau diakui palsu yangkedua ada penyembunyian dokumen yang menentukan setelahdiputus ternyata ada penyembunyian dokumen yang disembunyikanoleh salah satu pihak yang ketiga terjadi tipu muslihat jadi hasil dariPutusan Arbitrase dihasilkan karena adanyatipu muslihatsalah
Register : 14-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
384 — 513
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
384 — 513
Penggugatjuga menyatakan adanya dugaan pemalsuan dokumen serta keteranganpalsu yang dituangkan dalam akta otentik (vide gugatan halaman 29) sertameragukan keabsahan Rapat Perubahan Anggaran Dasar sebagaimanadimaksud dalam Akta Nomor 5 Tanggal 27 Februari 2019;Bahwa objek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum danHAM Tanggal 19 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumYayasan Pengusaha Banyumas Nomor AHU0000440.AH.01.05.Tahun2019 dengan jenis perubahan persetujuan perubahan
Register : 05-10-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan DILMILTAMA Nomor 17-K/PMU/BDG/AD/X/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 — JOKO SETIYO K, M.SI (HAN), Letkol Inf NRP 11990052710279
579 — 1375
579 — 1375
Artinya bahwapatut diduga pula adanya suatu perbuatan pemalsuan dokumen yangdilakukan pihak Bekangdam XVI/Ptm.Pemeriksaan secara mendalam terhadap barang bukti, untuk dapatdijadikan alat bukti dan menjadi bagian dari fakta hukum, seyogyanyadapat menjadi bagian pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkanputusan yang seadiladilnya.
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 07 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm Tanggal 21 Mei 2014 — Ir.ADIE YUSPA,MP Bin (Alm) FAHRURAZIE
43 — 14
43 — 14
Danapabila Kontrak bukan orang yang berhak maka dapat dibatalkanapabila dapat dibuktikan pemalsuan dokumen tersebut.Sesuai dengan Penjelasan Pasal 66 Ayat (8) Perpres No. 54 tahun2010, bahwa contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajaruntuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (Lima belasperseratus).Berdasarkan penjelasan yang disampaikan penyidik, adabeberapa ketentuan yang tidak sesuai Perpres No. 54 tahun 2010,antara lain penyampaian data kualifikasi atau penawaran yangtidak benar, dan pengalihan
Putus : 17-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 8/Pid.B/2021/PN Lbj Tanggal 17 Juni 2021 — Ruslin bin Abdul Saing;
186 — 118
186 — 118
Boleng, desa Batu TigaBahwa masyarakat Pasir Panjang tidak pernah mengurus administrasikependudukan dan sebagainya di desa Tanjung Boleng;Bahwa setahu Saksi Terdakwa Ruslin yang memiliki tanah di Lohmasado yanglainnya Saksi tidak tahu;Bahwa Kampung Pisang masuk wilayah administrasi Tanjung Boleng;Bahwa Saksi tidak ada melayani warga kampung Pisang dan Lohmasado;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melayani administrasi warga kampung Pisangdan Lohmasado;Bahwa saksi pemah diperiksa dikepolisian terkait pemalsuan
dokumen sertifikattanah, namun untuk yang memelasukannya saksi tidak tahu;Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan saudara Ruslin di kampung Lohmasado;Bahwa saksi tahu penyerahan tanah adat kepada Rikard Bagun seluas 264hektar, dari stafnya Rikard Bagun yang bemama Yanio;Bahwa penyerahan tanah adat kepada Rikard Bagun dengan cara Kapuk ManukLele Tuak;Bahwa prosesi Kapuk Manuk Lele Tuak tersebut dinilai dengan harga 10 miliar;Bahwa Saksi tidak tahu semuanya siapa saja yang masuk Ame Lima, yang Saksitahu
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY
154 — 267
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY
154 — 267
halaman 97 dari 181 Putusan Nomor 02/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk51.Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata KabupatenTeluk Wondama pada tahun 2017 adalah saudara FRANS E.MUSMAFA;Bahwa perbuatan penyimpangan ataupun pelanggaran pidanamengenai penggunaan anggaran untuk kegiatan Festival BudayaWondama merupakan suatu pelanggaran pidana dan perbuatan yangmenyimpang dikarenakan tanda tangan Saksi dipalsukan kemudianpenerimaan honor Saksi tidak sesuai kemudian perbuatanmemalsukan tandatangan dan pemalsuan
dokumen sepertimencantumkan nama Saksi dengan penerimaan honor yang padahalsaksi tidak menerimannya sama sekali merupakan perbuatanmelanggar hukum dan menyimpang dari aturan kemudian yang palingbertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan dan pelanggaranpidana tersebut adalah ketua panitia sekda kabupaten TelukWondama, kemudian saudara FRANS E.