Ditemukan 1336 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasau palal pasla hurul hurun husuf huruh huruk
Penelusuran terkait : Pasal 143 ayat (3) Pasal 156 ayat (1) dan (2) Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Huruf b (2) (3) korupsi Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a B ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Dan ayat (3 Pasal 6 ayat (1) huruf a pasal 5 ayat (1) huruf b pasal 13 Pasal 2 ayat (1) Pasal 191 ayat (2)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2819 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — H. ANNAS MAAMUN
734 — 613 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2819 K/Pid.Sus/2015180Bahwa memperhatikan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981) bahwa ternyata Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkapmengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi.Bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan yangdimaksud dalam Ayat (2) huruf b adalah batal demi hukum (Pasal 143 Ayat(3) KUHAP).Bahwa dengan demikian terdapat penerapan hukum yang salah yangdilakukan oleh Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — TJOE MEI LAN
99 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kenyataannya Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan KesatuPrimair, Kedua Primair maupun Ketiga Primair tidak dengan jelasmenerangkan peranan Terdakwa dalam perkara a quo juga setelahmencantumkan pasalpasal tindak pidana yang didakwakan JaksaPenuntut Umum tidak menghubungkan dengan Pasal 55 dan atau Pasal56 KUHP, padahal berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, suratdakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
208 — 119
  • bahwa ketika peraturan ini berlaku maka permendagrinomor 17 tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berkekuatan,Halaman 152 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Ttekesimpulannya bahwa 2 (dua) permendagri sebagai remis crime dalamperistiwa ini tidak bersesuaian dengan hukum yang sejatinya; Bahwa Sebenarnya kita tahu bersama hanya kewenangan MajelisHakim yang bisa menilai bahwa surat dakwaan cacat hukum atau tidak,sebagai ahli saya hanya memberikan pandangan tentang kapan tidakterpenuhinya pasal
    143 ayat (2) huruf b, dalam hukum pidana itu kitamengenal prinsip bahwa jika peraturan itu Sudah terang benderang jangandiartikan lain, karena jika mengartikan lain terhadap prinsip itu maka akanterjadi penyesatan oleh karena itu ahli tahu benar bahwa kan harusnyadiuraikan materilnya yaitu hubungan permendagri dengan pasal 2,3 dan 9undangundang tipikor itu apa, karena ini ditafsirkan berbeda tentu akanmemberikan penyesatan dan untuk pada posisi itu tentu Majelis Hakimyang mempunyai wewenang memberikan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
628 — 392
  • Yang menerimahadiah/janji adalah = saksiAgus Budiarso Lebih subsidair Pasal 12 B Membutuhkan pelaporan 30lagi hari sesuai dengan Pasal 12 C Kedua Pasal 11 Menerima hadiah atau janji fakta Berkenaan dengan maksud ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3)KUHAP, maka kami menyimpulkan bahwa JPU tidak cermat, tidak jelas dan tidaklengkap dalam membuat surat dakwaan, karena JPU tidak menguraikan kronologisperistiwa hukum yang sebenarnya.
    Oleh karena itu, surat dakwaan yang tidak memenuhiHalaman 137 dari 341 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAPsyarat materil adalah batal demi hukum van rechtswege nietig/null end void. Jadi,surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau null and void yang berarti sejaksemula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu.Karena Surat dakwaan JPU obscuur libel, yaitu1.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 26 Nopember 2015 — H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO
144 — 21
  • Penuntut Umum telahmelanggar pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yang sesuai dengan pasal143 ayat (3) KUHAP maka batal demi hukum;3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DWI PRIMA SATYA,SE.,SH.,MH
Terdakwa:
I NYOMAN BERES, S.,Pd
148 — 88
  • didakwakan terhadapdiri Terdakwa mengenai caracara perbuatan Terdakwa melakukan suatu tindakpidana di bagian dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair dirumuskan secarasama, padahal bagian inti delik jelas berbeda ;Menimbang, bahwa dengan demikian kini dipertimbangkan terlebihdahulu cara perumusan surat dakwaan Penuntut Umum yang demikian, dalamrelevansinya dengan sahnya suatu surat dakwaan Penuntut Umum yang harusdisusun secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga memenuhi syaratsebagaimana ditentukan dalam pasal
    143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengingatsesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dakwaan yang disusun secaratidak cermat, jelas dan lengkap batal demi hukum ;Menimbang, bahwa ternyata walaupun perumusan caracara tindakpidana baik dalam dakwaan Primair dan Subsidair diuraikan secara sama, akantetapi dalam dakwaan tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkapwaktu maupun caracara perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukan olehterdakwa.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 10 Agustus 2020 — Penuntut Umum : JULIANTORO, SH.,MH Terdakwa : SUDIANTO
646 — 471
  • Hal ini sesuaidengan Pasal 143 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa uraian secaracermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakandengan menyebutkan unsurunsur tindak pidana yang dilakukan dansesuai dengan Pasal 143 ayat (3) surat dakwaan dinyatakan batal demihukum, dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.33K/Mil/1985/tanggal 15 Februari 1986 sehingga dakwaan penuntut umumbersifatkaburdantidakjelas(OBSCUUR LIBEL);Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telahjuga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008
Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
949 — 1617 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Titik Pristiwanti, Richard Kountul, yang tidakmemenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAPmenjadi BATAL DEMI HUKUM ;Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI No. : 175K / PID/ 2005 tanggal 8 Maret 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta No. : 159 / PID / 2004 / PT.DKI tanggal 26 November 2004jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 789 / Pid.B /2004 / PN. Jak.Sel, tanggal 30 September 2004, yangmempergunakan Surat Dakwaan No. : Reg.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 35/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 1 Agustus 2013 — Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI
80 — 23
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telahdibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Ia telah mengerti danmembenarkan isinya, akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukaneksepsi yang dibacakan dipersidangan tanggal 02 April 2013, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil dari SuratDakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    143 ayat (2) huruf b KUHAP karena disusunsecara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga bersifat menyesatkan dan sangatmerugikan terdakwa.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
312 — 648
  • Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengarkan Pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasehat HukumTerdakwa pada tanggal 11 Agustus 2011, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;1 Menyatakan dakwaandan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, kabur,tidaklah beralasan, dan cacat hukum (obscuur libel), serta tidak memenuhi syaratmateriel dari Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga TIDAK DAPATDITERIMA (niel ontvankelijk verklaard
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : HARNIAH, ST., BINTI H ALWI ALM
178 — 83
  • Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5111969 No.10k/ kr/1969,berkaitan dengan semua unsur pidana harus terpenuhi dan apabila tidakterpenuhi semua unsurunsur pidana yang dituduhkan kepada terdakwamaka surat dakwaan batal demi hukum.Bagi Mahkamah Agung, apakah pembatalan formil surat dakwaandapat dianggap sebagai tidak memenuhi syaratsyarat materil sebagaimanaditentukan oleh pasal 143 ayat 2 huruf b Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
2202 — 1902 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perbuatan dan selesainya perbuatan (selesainya delict)"perbuatan menerima hadiah" dengan "perbuatan menerima janji" adalahberbeda;Bahwa Pasal 51 KUHAP menyatakan bahwa untuk mempersiapkanpembelaan:(1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yangdimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktupemeriksaan dimulai.(2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yangdimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.Bahwa berdasarkan bunyi Pasal
    143 ayat (2) huruf b, dakwaan harus memuat"uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan":Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan :Hal. 543 dari 606 hal.
    Bahwa uraian Pengadilan Tipikor yang menyatakanbahwa "tidak terlaksananya penerimaan uangtersebut bukan karena kehendak Terdakwa maupunsaksi SUSI TUR ANDAYANI melainkan karenasudah keduluan oleh Penyidik KomisiPemberantasan Korupsi..." adalah menggambarkanbahwa yang terjadi adalah "Percobaan atas tindakpidana Pasal 12 huruf e", dalam hal mana untukterpenuhinya syarat sahnya Dakwaan yangditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b "uraianHal. 551 dari606 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 198/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2016 — AGUS SUPRIATNA, S.Pd Bin ENUNG (Alm)
88 — 16
  • Begitu pula, di bagian caracara Terdakwamelakukan tindak pidana juga telah diuraikan mengenai hal ikhwal perbuatanmateriil Terdakwa yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan danaBOS Pusat, BOS Provinsi, dana BOSDA dan dana Bansos perangkat komputeruntuk keperluan administrasi sekolah yang dijadikan dasar dakwaan atas diriTerdakwa, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut MajelisHakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu
Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P. -HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi. -SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi. -RACHMAD HIDAYAT, S.T. -ANETA FAHRIANA, S.E.
304 — 154
  • ., hanya sebagai mengusulkan saja, jadi tidak mempunyaiwewenang untuk menandatangani Penetapan Pemegang Lelang dan surat keputusanpenunjukan pelaksanaan pekerjaan (terlampir 13).Oleh karenanya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 April 2011 dapatdikatakan KABUR yaitu tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan ini bertentangandengan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dandinyatakan BATAL DEMI HUKUMBahwa berdasarkan uraian uraian beserta alasan alasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
ABDUL ROZAQ MUSLIM
426 — 106
  • URAIAN TIDAK LENGKAP DALAM SURAT DAKWAANMenimbang , terhadap Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadapDakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat denganHalaman 494 dari 529 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgkeberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tentang dakwaan tersebut, karenamenurut penilaian Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum tersebut telah disusunsesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dapat dijadikanpedoman untuk mengadili Terdakwa tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
3711 — 4692 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut yaitu Pasal 84 ayat(1) dan ayat (2) KUHAP baru dapat diketahui setelahmendengarkan keterangan para saksi, ahli, dan Terdakwatentang tempat terjadinya tindak pidana tersebut atau jikaberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut dimana untuk mengetahui tempat tinggal para saksi tentu harusdilakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut ;Untuk Eksepsi berkenaan dengan surat dakwaan yangdibatalkane Bahwa keberatan atau Eksepsi menyangkut surat dakwaandibatalkan berhubungan erat dengan Pasal
    143 ayat (2)huruf b KUHAP, dan untuk mengetahui surat dakwaantersebut memenuhi persyaratan atau diuraikan secaracermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat jugaharuslah melalui pemeriksaan seluruh alat bukti mengingatalat bukti dimaksud akan terlihat apakah surat dakwaanyang dibuat oleh Penuntut Umum telah memenuhipersyaratan cermat, jelas dan lengkap, atau tidak ;Sedangkan alasan argumentasi dari Majelis Hakim yangmenunda Eksepsi tentang surat