Ditemukan 1387 data
187 — 669 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak AsasiManusia:32.33.34.Pasal 40 Setiap orang berhak untuk bertempat tinggalserta berkehidupan yang layak.Bahwa Pergub Nomor 132 Tahun 2018 telah secara jelas dan tegasdidasarkan pada tanggung jawab negara atas hak dasar warga negaraberupa Hak Atas Perumahan, sehingga negara dalam hal ini PemerintahProvinsi DKI Jakarta dan/atau Gubernur wajib memberikan perlindunganhukum bagi individu masyarakat termasuk namun tidak terbatas dalamkonteks pemilik unit yang minoritas dari pelanggaran oleh pemilik modaldan
404 — 220
DEWITISNAWATIM.Si Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kab.Bekasi tanggal 29 Desember 2017. HIm 239 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.Bdg 116 1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas Nomor 8:00//PM&PPM/DPMPTSP/2017 kepada Bupati Bekasi dariKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu.
Urut :900/104/B/DPMPTSP/2018 s/d 900/162/B/DPMPTSP/2018a.n PT Lippo Cikarang yang ditandatangani olehSUKMAWATTY KARNAHADNAT (Kepala Bidang PerizinanTata Ruang dan Bangunan pada Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan terpadu Satu Pintu.215 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 503/171.A/PTR8/2017227 tanggal 9 Juni 2017 perihal Tagihan Retribusi IMB. 935 1 (satu) lembar Surat lzin Mendirikan bangunanNo.503/177/B/DPMPTSP Apartemen Tower BB 38020 yangditandatangani oleh DEWI TISNAWATI (Kepala DinasPenanaman
DEWITISNAWATI,M.Si Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kab.Bekasi tanggal 29 Desember 2017. 116 1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas Nomor 8:00//PM&PPM/DPMPTSP/2017 kepada Bupati Bekasi dari KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, HIm 264 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.Bdg Perihal Rapat Pembahasan Perizinan PengembanganMeikartaLippo Cikarang . 117 1 (satu) bundel print out draft surat kepada UndanganTerlampir
Urut :900/104/B/DPMPTSP/2018 s/d 900/162/B/DPMPTSP/2018a.n PT Lippo Cikarang yang ditandatangani olehSUKMAWATTY KARNAHADNAT (Kepala Bidang PerizinanTata Ruang dan Bangunan pada Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan terpadu Satu Pintu. 227 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 503/171.A/PTR8/2017tanggal 9 Juni 2017 perihal Tagihan Retribusi IMB. 235 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan bangunanNo.503/177/B/DPMPTSP Apartemen Tower BB 38020 yangditandatangani oleh DEWI TISNAWATI (Kepala DinasPenanaman
PT. GASINDO PRATAMA SEJATI
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA
1054 — 2172
PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BekasiNomor 503.10/Kep.001/DPMPTSP/IV/2019 untuk kegiatanpembangunan pipa Cikarang Listrindo Tegal Gede di DesaPasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Wangunjaya,Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;Pada tanggal 15 Mei 2019, Tergugat II Intervensi mendapatkanIzin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk pembangunan pipa gasdi Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, KabupatenBekasi, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan
Bukti T.llLINT 6Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor:671/Kep.01/10.1.16.0/BPMPT/2016 tanggal 28Oktober 2016, Tentang Izin Usaha PenyediaanTenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum DalamDaerah Kepada PT. Cikarang Listrindo Tbk.
TENRIAWARU, SH
Terdakwa:
IR. EDY RACHMAD WIDIANTO
126 — 67
Sawaluddin, SE, M.Si sebagai PPK Belanja Modaldan Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas HaluoleoTA. 2014;Menimbang, bahwa Konsultan Pengawas atau Manejemen Konstruksi (MK)yaitu PT. Uni Tri Cipta diwakili oleh Ir. Jufrizal Chan selaku Team Leader setiapbulannya membuat dan melaporkan Laporan Kemajuan Pekerjaan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) dengan bobot pekerjaan yang dicapai oleh penyediabarang/jasa PT.
116 — 16
Bahwa yang memiliki kKewenangan untuk menandatangani pada SITU(Surat Izin Tempat Usaha) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)adalah saksi selaku Kepala Badan Perizinan dan Penanaman modaldan terleebih dahulu di paraf oleh petugas pelaksana." Bahwa mekanisme dalam hal meneliti kebenaran syaratsyaratpermohonan SITU (Surat lzin Tempat Usaha) dan SIUP (Surat IzinUsaha Perdagangan) oleh kelompok KUD telah diatur dalam SOP danmekanisme pelayanan.
73 — 15
Tapi dalam cek yangdiberikan oleh Sofyansyah kepada saksi tersebut sudah termasuk modaldan keuntungan saksi, tapi kKeuntungan Sofyansyah di cek itu tidak ada;Bahwa seingat saksi nilai penawaran yang diajukan oleh Sofyansyahsebesar Rp. 4.103.900.000, tapi saksi tidak tahu darimana sumber nilaipenawaran dimaksud. Hal ini saksi ketahui karena sdr.Sofyansyah adamemperlinatkan kepada saksi dan mengatakan ini penawaran sudahbenar atau belum;Bahwa pengetikan penawaran sdr.
314 — 85
Terdakwa hanyamenjanjikan akan mengembalikan uang Saksi dengan caramenunggu pencairan dana dari Jakarta form penarikan modaldan perjanjian etikad baik dengan cara menjual asetasetnyaberupa rumah, mobil, apartemen dan lainlain, namun sampaisekarang tidak ada kejelasan.Bahwa dalam perkara ini Saksi mengalami kerugian sebesarRp.47.500.000, (empat puluh tujuh njuta lima ratus ribu rupiah).Karena Saksi ikutinvestasi di Koperasi Simpan Pinjam Pandawadengan melalui Group di bawah Terdakwa, selanjutnya Saksimelaporkan
189 — 85
PlgTerpadu dan di tahun 2014 adalah BPMPT (Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu);Bahwa jumlah 198 data Izin Mendirikan Bangunan yang saksikeluarkan adalah data yang saksi ambil dari buku register yang saksilihat sendiri;Bahwa saksi tahu Kantor Kominfo Kabupaten Muara Enim pernahmengirim surat untuk meminta data mengenai menara telekomunikasiyang sudah memiliki IMB;Bahwa surat Kominfo tersebut dijawab dan ditindak lanjuti oleh BadanPenanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enimpada
975 — 812
suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinyaperubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur danatau pola suatu benda;Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, yaitu suatu transaksiyang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan, termasuk uangatau surat berharga tertentu menajdi mata uang atau surat berharga laiannya.Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing danbank, sedangkan penukaran surat berharga biasanya dilakukan di pasar modaldan
155 — 163
ARISTA KURNIASARImengatakan kepada saksi jika permintaan kain batik danATK terus meningkat sehingga membutuhkan banyak modaldan sdri.
196 — 342
16yang ditandangani 12 Juli 2007 bermaterai 6000.BB No. 11.4 : 1 (Satu) lembar dokumen Asli Tanda DaftarPerusahaan Perseroan Terbatas, Departemen Peindustrian danPerdagangan,yang ditandatangni di Denpasar, 09 September 2011Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar selaku Kepala KantorPendaftaran Perusahaan Kota Denpasar A.A.GDE RAISORYAWAN, SH, MSI.BB No. 11.5 : 4 (Empat) lembar dokumen Asli PemerintahKabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal danPelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modaldan
Pelayanan Perizinan Terpadu) Kab.Lobar, nomor503.A1/06/BPMP2TLB/I/2013, Tanggal : 8 Januari, Tahun : 2013,Atas Nama : PT Djaja Business Group, yang ditandatangani An.Bupati Lombok Barat Kepala badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok BaratRUSMANHADY, SH pada tanggal 8 Januari 2013.BB No. 11.6 : 5 (Lima) Lembar dokumen Asli PemerintahKabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal danPelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu
114 — 70
terdakwa pernahmenelepon Saksi RIA ARIANTI untuk menanyakan = alasanketerlambatan pembayaran keuntungan (profit) tersebut dan Saksi RIAARIANTI menerangkan KETERLAMBATAN PENGIRIMAN PARQUETDARI CINA KARENA GUNUNG MELETUS, BANYAK RETUR ATAUPENUKARAN BARANG DAN JUGA ADA ~~ BEBERAPAKETERLAMBATAN PEMBAYARAN DARI CUSTOMER ATAS PROJEKYANG DIKERJAKANNYA TERSEBUT dan sudah beberapa kaliterdakwa menelepon Saksi RIA ARIANTI dan jawabannya selalu samadan berjanji keuntungan terebut akan dibayarkan beserta dengan modaldan
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
160 — 58
Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai bidang tugasnyaBahwa salah satu produk yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modaldan Pelayanan satu pintu terpadu adalah IPPT dan IMBIPPT adalah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang merupakan izin ataudengan kata lain merupakan izin untuk pemanfaatan lahan bukan izin untukmendirikan bangunan ;Bahwa dengan adanya IPPT maka di loKepala Seksi yang dimohonkandiberikan izin untuk dimanfaatkan sesuai dengan yang dimohonkan misalnyauntuk kegiatan
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H. M.H
Terdakwa:
PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY Yang diwakili oleh Thomas Thomas
984 — 1511
Perihalpersetujuan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) , yang telah dilegalisir;1 (Satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Pelalawan Nomor : KPTS.503/BPMP2TPLY/19/2006, tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Insudtry Minyak Sawit padatanah Perkebunan Kelaopa Sawit kepada PT. Adei Plantation & Industry NPOM, tanggal 20 April 2016, yang telah dilegalisir;1 (Satu) lembar foto copy Peta Rawan Kebakaran PT.
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dedy Anuta Binti Jaya
84 — 32
Mei 2017 sebesarRp. 376.500.000, (tiga ratus tujuh puluh enam juta limaratus ribu rupiah), jumlah harta Koperasi Kartika RajaPandhita Yonif 614/Rjp selurunnya sampai dengan bulanMei 2017 sebesar Rp. 2.412.689.272, (dua milyar empatratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilanribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). jadi selamakepemimpinan Terdakwa pembukuan Koperasi KartikaRaja Pandhita Yonif 614/Rjp sangat kacau/tidak benardimana tidak adanya pemisahan antara catatan modaldan keuntungan
438 — 303
Pasal 318 ayat (4) Permenkumham Nomor : 29/2015, mengaturketentuan sebagai berikut (kutipan dengan tambahan kursif) :(4) Seksi Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum mempunyai tugasmelakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbinganteknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangpengelolaan, pengecekan, pencatatan dan pendistribusian berkaspermohonan serta pengelolaan arsip dan dokumentasi perseroantertutup, perseroan terbuka, lembaga keuangan dan penanaman modaldan
1.ARDIANITA FEBRINIARTY
2.UCUP SUPRIATNA
Terdakwa:
Drs. SUNARYO
152 — 52
HUSIN (alm);Bahwa saksi Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala BidangPerencanaan dan Pengembangan Investasi Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KabupatenSumedang/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan PeningkatanJalan TarisiBatudua Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs.SUNARYO sekitar pertengahantahun 2015 bertempat di Kantor Windu Aji Kencana JI.
83 — 49
Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara.Yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atauperekonomian negara adalah bahwa keuangan pemerintahpusat (departemental dan non departemen), Keuangan daerah,keuangan dari suatu badan hukum, yang menggunakan modaldan diberi kelonggarankelonggaran dari negara ataumasyarakat untuk kepentingan nasional, kKemanusiaan dan lainlain atau berdampak secara luas pada kondisi perekonomiannegara menjadi dirugikan akibat tindakan pelaku;BahwaperbuatanAGUSTHINUS
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
89 — 39
kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan.Bahwa kewenangan, kesempatan atau sarana yang lahir darijabatan yang diembannya tersebut tidak digunakan sesuaidengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara.Yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atauperekonomian negara adalah bahwa keuangan pemerintahpusat (departemental dan non departemen), keuangan daerah,keuangan dari suatu badan hukum, yang menggunakan modaldan
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
HENGKY RUMAWATINE alias HENGKY
91 — 67
/Pid.SusTPK/2021/PN Amb.Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 saksi selaku Direktur BUM Negeri diNegeri Karlutukara Kecamatan Seram Utara Barat tidak pernah menerimaanggaran Pengurusan Akta BUMDES berjumlah Rp. 1.504.340 tahun 2015 dananggaran Penyertaan Modal untuk BUM Negeri tahun 2016 berjumlah Rp.40.000.000 namun pada tahun 2018 saksi pernah menerima anggaranBUMNegeri Karlutukara tahap pertama Rp. 2.700.000 untuk pembuatan AktaNotaris dan tahap kedua berjumlah Rp. 90.428.000 untuk penyertaan Modaldan