Ditemukan 1359 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : seperti sepeda seberat segera sapere seperi s.pert sepret seper sebert sepera sekert
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pemalsuan
Register : 27-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte
Tanggal 25 September 2019 — Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE
189 — 126
  • berkerja sama dengan BNN Propinsi Maluku Utara untukmelakukan kegiatan penyuluhan anti narkoba tersebutBahwa surat pengantar penyuluhan dan semiar anti narkoba yangdiperihnatkan kepada saksi asli karena tandatangan basah sehinggakemudian saksi mengeluarkan rekomendasi/jin penyuluhan anti narkobatersebutBahwa Rekomendasi yang saksi keluarkan untuk dilakukan penyuluhan antinarkoba hanya di sekolah sekolah saja tidak untuk di Sulamadaha atautempat lain, apabila kegiatan tersebut dilakukan diluar sekolah sepert
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 08-11-2018 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 4 Nopember 2019 — .BETSY SUJANTO dan TONY HARTONO 2.CLEMENTINE SRI SWASTI 3.DEWI YUSMINA 4.Dra. LOIDE SINAGA 5.MISTIANI SOEHARTO, dkk 6.IR. LINDA MULYANI 7.M. S. SAKLARICA MULWANTO 8.NURHAYATI 9.SYIRIAWATI 10.SUSI SUSANTI 11.TRIYANTI LITANINGSIH 12.ZULAIKHA WIRTADJAJA 13.ADJI D. SOENDJOTO, dkk 14.GDE JAYA USADHA 15.HESTHITOMO, dkk 16.ISSLAMET POERNOMO 17.KUSMANHADJI 18.ABDUL LATIF FAKIH MELAWAN 1.Sdr. Drs. Muchdan Bakrie 2.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO Gubernur Jawa Barat Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
371 — 915
  • sendirinya hal ini secara tidaklangsung dapat memberikan dampak atas kepemilikan tanah yangbersangkutan, akan tetapi untuk menentukan siapa nant pemilik tanahtersebut, menurut ahli diserahkan kKewenangan pada pengandilan perdata(peradilan umum) bukan kKewenanganan PTUN;Bahwa terhadap penerima redistribusi tanah kemudian dia melakukanpembayaran terhadap pemerintah, maka dapa memohon hak denganmembuat surat pemyataan dengan ditanda tangani oleh 2 orang saksi, kalaudata yuridis dan buktibukti benar sepert
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1679/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
ANDIK HERMANTO Als ANDI Als KENTIR Bin SLAMET AGUS HERMANTO
94 — 24
  • NazwarSyamsu alias Letto diperintahkan untuk diserahkan kepada Moeh.Hasanudin alias Sanud sebanyak 6kg, kepada Trinil sebanyak 15kgyang Terdakwa serahkan pada tanggal 23 Maret 2018 di kamar No.511Hotel Sintesa Peninsula, lalu Narkotika tersebut dimasukkan dalamkemasan teh cina Guanyinwang dan dimasukkan dalam kantong plastikyang ditaburi dengan kopi, sepert kKemasan shabu 25kg dalam ranselmilik Trinil yang sudah dikemas di kamar No.1107 Hotel AryadutaPalembang;Bahwa setelah selesai mengemas shabu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-04-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 23 Maret 2016 — 1. Anton Chitera, 2. Ny. Winizar, 3. PT. Bukit Samudera Perkasa, Lawan 1. PT. Tri Sumaja Lines, 2. Atong Wijaya, 3. Fredy Tanjung, 4. Julia Teratai Gunawan,
323 — 243
  • Peseroan Sebagai Badan Hukum Merupakan Entitas Terpisah(Seperate Entity)Selanjutnya Perseroan sebagai badan hukum (rechtsperson, legalperson) sepert iyang dikemukakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PTHal 67 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.11.2007, merupakan entitas atas wujud hukum (legal entity) yang terpisahdari pemilftya, dalam hal ini para pemegang saham (shareholders).Hukum Perseroan seperti yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN PADANG Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs.FIRDAUS ILYAS,MM
94 — 28
  • kedudukan seperti halnya yang didakwakanterhadap diri terdakwa1, maka menurut hemat Mahkamag Agung, haltersebut tidak terlepas dari pertimbanganpertimbangan hukum atau aspekhukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsipPertanggungan Jawab Jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dandipisahkan dari prinsip pertanggungan jawab Perseorangan atau individu(liability pribadi) sebagai mana berlaku sebagai prinsip dalam hukumPidanaMenimbang,bahwa ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi sepert
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 2 Mei 2016 — - FAISAL FAHMI,SP
66 — 13
  • Satker / Kuasa PenggunaAnggaran.Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran APBD sesuai dengan Surat Keputusan WalikotaTanjung Balai nomor : 900/107/K/2009 tanggal 31 Maret 2009.Bahwa saksi bertugas mengelola dan memproses administrasi keuangan pada Dinas PUtanjung Balai sepert :a. Mengajukan dokumen SPPUP, SPPGU, SPPTU, SPPLS kepada PenggunaAnggaran melalui PPKSKPD :b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjaditanggung jawabnya berdasarkan pengeluaran yang sah ;c.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-05-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO
Tanggal 15 Mei 2013 — dr.H. SUHARDI M. NUR, MM
118 — 44
  • SUPARMAN SUBARDJA ;Hal.97 s/d111Putusan No.14/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.GTLOMenimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Panitia Pengadaan berdasarkan faktayang terungkap dalam persidangan hanya bekerja secara formalitas saja, antara lain sepert PanitiaPengadaan mengumumkan pengadaan barang/jasa tersebut pada Mas Media Nasional, padahal darisejak awal sudah ditentukan pemenangnya oleh Terdakwa, kemudian dalam menyusun danmenyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dokumen pengadaan ; Panitia
Pengadilan PA JAMBI Perdata Agama Waris Islam
Putus : 08-05-2012 — Upload : 25-06-2012
Putusan PA JAMBI Nomor 306.G/Pdt.G/2011/PA.Jb
Tanggal 8 Mei 2012 — Para Penggugat vs Para Tergugat
43 — 2
  • No. 1557/2006 Surat Ukur No. 00554tahun 2006 dengan luas 2.747 M2. dinyatakan tidak punya kekuatan hukum.Menimbang, bahwa terhadap tanah ( 3. f ) sepert bukti P11, yang terdapat di KotaJambi, kedua belah pihak para Penggugat dan para Tergugat tidak memberikan bantahanterhadap status tanah tersebut adalah milik AYAH KANDUNG PI DAN PII, hanya sajapara Penggugat dengan para Tergugat berbeda dalam jumlah luas tanah tersebut, paraPengugat mengatakan tanah tersebut dengan luas 1 Hektar, sedangkan para
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 21/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 2 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AMRAN, SE, M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. SAIFULLAH, SH
165 — 74
  • ., M.Si yangtelah melakukan perbuatan melawan hukum sepert diuraikan diatas maka perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.Berdasarkan uraian faktafakta yuridis di atas maka uraian perbuatan Terdakwadilakukan dengan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatantersebut diketahui dan dikehendaki Terdakwa dengan demikian maka bentukkesengajaan yang dilakukan Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud.Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 12 Juli 2011 — Ir. Drs. AKAY SUKARYA,MM
67 — 18
  • benar pembayaran dilakukan secara tunai dan transfer, yang mana terlebih dahuluterdakwa memberikan uang muka kepada toko AJ Motor Subang sekira bulan JanuariFebruari 201 O. kemudian kekurangan pembayaran dibayarkan ketika barang telah diterimasecara utuh dan telah dirakit.53Bahwa benar kapasitas terdakwa dalam program LM3 menginformasikan kepada pontrenpontren mengenai adanya program terse but melalui KCD (Kantor Cabang Dinas) kemudianmemimbing penyusunan proposal, syaratsyarat yang harus dipenuhi sepert
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn
Tanggal 10 Mei 2012 — - SUSI ANGGRAINI,S.Si
131 — 22
  • lainyang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya, dan yang dimaksudmemperkaya koorporasi adalah mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu koorporasi, yaitu Kumpulan orang atau kumpulankekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (DarwanPrints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT.Citra Aditya Bakt, Bandung, halaman 31):Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian sepert
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 04-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 70/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 10 Februari 2016 — ANDREAS FERNANDES
60 — 32
  • Bumi MangunsKarya yang masih minim sepert hasil supervisi yang saksilakukan, selakuKonsultan Supervisi saksimembuatteguranteguran kepada rekanan termasuk kepada PT.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
388 — 224
  • NTB SATWA, melainkan tetapmemakai nama peribadipribadi dalam segala kegiatan usahanya, baikatas nama pribadi Penggugat maupun Tergugat sepert pada saatmeminjam modal usaha di Bank, membeli semua obyek sengketa.Bahwa PT.
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 16-01-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN BATANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Btg
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
PT TANGGA BATU JAYA ABADI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
2.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
3.CV MITRA PRATAMA MULIA selaku KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN BATANG
4.BUPATI KABUPATEN BATANG
5.KETUA DPRD KABUPATEN BATANG Cq. KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BATANG
121 — 41
  • ;Bahwa pada prinsipnya sita jaminan (conservatoir beslag) barang yang disitaini bukan milik Penggugat melainkan milik si tersita atau orang yang terkenasita, konstruksi gugatan sepert itu menjadikan abstark atau kabur, dangugatan dikatagorikan obscure libel, sehingga Gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa dalam Petitum point 4 Penggugat meminta hakim untuk menyatakansah bukti pembangunan Gedung Radiologi dan Laboraturium 2 LT, tentu iniHalaman 86 dari 166Putusan Perdata Gugatan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 25/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 10 Januari 2018 — RABIHAN, SH
48 — 28
  • HONOR KEGIATAN PPK/PPS BULAN JULI 2014 TIDAK MEMBUAT/MENANDA TANGANI SURAT PERINTAH PEMBAYARANNYA HANYA MENJADIALASAN YANG DIBUATBUAT OLEH BENDAHARA UNTUK TIDAK MELAKUKANPEMBAYARAN,PADAHAL PADA PEMBAYARAN YANG LAIN ADA DIBUAT,DIJELASKAN BAHWA PERINTAH PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGANMENYETUJUI PENARIKAN UANG DAN MEMASTIKAN KEBUTUHANPENGGUNAAN/ PEMBAYARAN DENGAN MENANDATANGANI CEK KEMUDIANSEBAGAIMANA BIASA DIIKUTI DENGAN KELENGKAPAN ADMINISTRASIPEMBAYARANNYA.BAHWA KARENA BENDAHARA MENGAMBIL INISIATIF SEPERT
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 21-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.SYAHRUL ARIF HAKIM. SH
2.LEONARD S. SIMALANGO,SH
3.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
DEWI PRIYATNI, SP., MP alias NENENG Binti HUPAKDIMANMASAL
102 — 37
  • Penggunaan kata wederechtelijkoleh pembentuk undangundang untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakandijumpai dalam rumusanrumusan delik dalam pasal KUHP seperti Pasal 167 ayat(1), 179, 180 dan Pasal 190, sedangkan penggunaan kata wederechtelijk untukmenunjukkan sifat yang tidak sah suatu maksud dapat dijumpai antara lain dalamrumusan delik dalam pasal KUHP sepert Pasal 328, 339, 362 dan 389 (videLamintang, DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm332;Menimbang, bahwa Ahli
Pengadilan PN BALIGE Pidana Umum Penipuan
Putus : 08-03-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg
Tanggal 8 Maret 2021 — Rostaida Pardede
162 — 40
  • atas nama Terdakwa dan suaminyanamun Saksi tidak mengetahui kapan tanah itu dibeli;Bahwa Terdakwa adalah PNS Guru SMP Negeri sedangkan suami Terdakwaadalah pengusaha;Bahwa pekerjaan suami terdakwa ketika menikah dengan Terdakwabekerjasebagai supir truk, seingat Saksi menjadi pengusaha sejak tahun 1990 an;Bahwa ada pinjaman Terdakwa kepada Romasta Pardede untuk modal usahayakni tahun 2010 juga permah meminjam;Bahwa Romasta Pardede tidak pemah meminjam uang kepada Tedakwa, tetapikalau meminta barang sepert
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 16 Oktober 2013 — Drs.H.KAMRAN Bin H.M.SALEH
94 — 29
  • Bogor gh hak Ponpes At Taqwa cidlga Mmenggunakandata fiktif karena jumlah siswa dalam setiap tahun tidak ada perubahan danselain itu data nama siswa yang tercantum tersebut tidak benar, dan fakta riiljumlah santri di tempat tersebut ada sekitar 42 (empat puluh dual siswa.palajaran uniuin sepert pelajaran Mateniatka, A TS.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016
Tanggal 16 Desember 2016 —
68 — 31
  • Ahli mengatakan kehendak itu harus terwujud dalam pe rbuatansebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan.29Bahwa Penasehat Hukum menolak dalil Oditur Militer yang menyatakanBahwa benar Terdakwa mau membawa korban ke Rumah Sakit karena kaget dengankeberadaan Saksi1 di TKP dimana Terdakwa sempat berkata Lha kok ono koweGel ..... dst..... dst.... dengan pertimbangan sebagai berikut:(1) Sepert telah berulangulang Penasehat Hukum sampaikan baik dalam NotaPembelaan maupun dalam awal Duplik
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-01-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 83/ Pid.Sus/2015/PN.Dps.
Tanggal 12 Mei 2015 — WAYAN ARTAWA Als TAWOK
178 — 145
  • Barang bukti (satu) botol cairan (Kode C2) dan (satu) botol cairan (Kode H4) sepert tersebut dalam I.