Ditemukan 1363 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kpid kpu kud kppu kpts kpum kiud kaur
Penelusuran terkait : Pilkada ; kpud Kpud sulawesi tenggara Kpud propinsi sulawesi tenggara Kpud (pilkada) ; permohonan keberatan pemohon tersebut gugur Komisi pemilihan umum daerah (kpud) Gubernur Sulawesi tenggara Korupsi Kpud kab konawe Lampau batas Bebas tidak murni Komisi pemilihan umum daerah (kpud) kabupaten barito timur provinsi kalimantan tengah
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
157 — 83
  • Kejaksaan Negeri Batam, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaHibah di KPUD Batam;b. Polda Sumatera Selatan, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaBantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Ogan Komiring Ulu;c. Komisi Pemberantasan Korupsi, Perkara Tindak Pidana KorupsiPembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah KotaCilegon TA. 2010;d. Polres Bintan, Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan DanaHibah Tahun 2011;e.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIZAL ALIAS AHMAD GONDRONG
136 — 81
  • Kejaksaan Negeri Batam, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaHibah di KPUD Batam;b. Polda Sumatera Selatan, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaBantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Ogan Komiring Ulu;c. Komisi Pemberantasan Korupsi, Perkara Tindak Pidana KorupsiPembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah KotaCilegon TA. 2010;d. Polres Bintan, Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan DanaHibah Tahun 2011;e.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YUSRAN ALIAS IWAN
141 — 87
  • Kejaksaan Negeri Batam, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaHibah di KPUD Batam;b. Polda Sumatera Selatan, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaBantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Ogan Komiring Ulu;c. Komisi Pemberantasan Korupsi, Perkara Tindak Pidana KorupsiPembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah KotaCilegon TA. 2010;d. Polres Bintan, Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan DanaHibah Tahun 2011;e.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 35/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 1 Agustus 2013 — Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI
59 — 23
  • atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.SD Taman Baru Cilegon1981;SMPN Pulo Merak 1984;SMAN Cilegon 1987 ;Sl FH UII Yogyakarta1992; 210Bahwa riwayat Pekerjaan Ahli :Bahwa Spesialis ahli adalah : Hukum Administrasi ;5 S2 FH Unpad Bandung2002;6 Doktor ( S3 ) IlmuHukum Unair Surabaya2013 ;Dosen FH UII Yogyakarta1993 sekarang ;Dosen Magister Hukum UII2003 sekarang ;Dosen ( S3 ) IImu Hukum UII2013 ;Dosen Magister Hukum UIRPekanbaru 2003 2005 ;Magister HukumLancangkuning RIAU 2005 2008 ;Konsultan Ahli KPUD
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
149 — 68
  • Kejaksaan Negeri Batam, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaHibah di KPUD Batam;b. Polda Sumatera Selatan, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DanaBantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Ogan Komiring Ulu;c. Komisi Pemberantasan Korupsi, Perkara Tindak Pidana KorupsiPembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah KotaCilegon TA. 2010;d. Polres Bintan, Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan DanaHibah Tahun 2011;e.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm
Tanggal 20 Juli 2017 — - AHMAD FAISAL, S.Hut, MH., Bin BUSERI (terdakwa I) - HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH (terdakwa II)
130 — 40
  • Banjar 2015, Koordinasi di Kementrian Keuangan RI antara BPKAD dengan Sekertaris KPUD (GT IHSAN) selaku KPA Dana Pilkada; -----------------------------------------------67) Laporan sementara (audit) administrasi penyelenggaraan Pilkada Langsung di Kalimantan Selatan oleh BPK RI; --------------------------------68) 1 (satu) bundel Slip Setoran Tunai ke Kas Umum Daerah Kabupaten Banjar di Bank Kalsel Nomor Rekening: 009.00.03.00001.7 pada tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp.1.000.138.000, oleh WIYONO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH. Bin DAENG MANGALE
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Samarinda Ulu Kota Samarinda, Agama Islam,pekerjaan Pensiunan PNS (Sekretaris KPUD Propinsi Kaltim), pendidikan Sarjana., di depanpersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;7 Saksi menerangkan pernah diminta keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bontang ;= Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP; Riwayat pekerjaan saksi yaitu Tahun 2001 diangkat menjadi Pejabat Sekretaris Daerah KotaBontang ; Saksi kenal dengan Terdakwa H.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 24 Juni 2015 — Buhari Muslim, S.Ag Bin H.Yusransyah
79 — 45
  • Kec.Kahayan Hilir Kab.Pulang PisauProp.Kalimantan TengahAgama : IslamPekerjaan : PNS (Guru MTSn ANNUR HANDEP HAPAKATPulang Pisau) dan Ketua KPUD Kab.Pulang PisauTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik, tidak melakukan penahananPenuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 17 Januari 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 18 Januari 2015sampai dengan 16 Februari 2015Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
980 — 662
  • lain:e Membatalkan SK KPU Kabupaten Buton Nomor: 33/Kpts/KPUKAB/PKD/VII/Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;e Memerintahkan KPU Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi danverifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik (7pasang) dan bakal pasangan calon perseorangan (4 pasang); Memerintahkan kepada KPUD
    lain:e Membatalkan SK KPU Kabupaten Buton Nomor: 33/Kpts/KPUKAB/PKD/VII/Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;e Memerintahkan KPU Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi danverifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik (7pasang) dan bakal pasangan calon perseorangan (4 pasang);e Memerintahkan kepada KPUD
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm
Tanggal 20 Juli 2017 — - WIYONO, SE., Bin SUPARMAN
97 — 31
  • Banjar 2015, Koordinasi di Kementrian Keuangan RI antara BPKAD dengan Sekertaris KPUD (GT IHSAN) selaku KPA Dana Pilkada; -----------------------------------------------67) Laporan sementara (audit) administrasi penyelenggaraan Pilkada Langsung di Kalimantan Selatan oleh BPK RI; --------------------------------68) 1 (satu) bundel Slip Setoran Tunai ke Kas Umum Daerah Kabupaten Banjar di Bank Kalsel Nomor Rekening: 009.00.03.00001.7 pada tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp.1.000.138.000, oleh WIYONO
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2015 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Amb
Tanggal 13 Juni 2016 — 1. Nama lengkap : JISMI REUBUN, S.AP 2. Tempat lahir : Tamedan. 3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 02 Januari 1973 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal :Jln Santri Desa tamedan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tual TerdakwaditahandalamRumah Tahanan Negaraoleh: 1. Penyidik: tidak ditahan. 2. Penuntut Umumsejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015; 3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016; 4. Perpanjangan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016; 5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Maret 2016sampai dengan tanggal 14 April 2016; 6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambonsejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
102 — 49
  • Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalampenyelenggaraan pemerintah daerah ;Membentuk panitia pengawas pemilinan kepala daerah ;Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalampenyelenggaraan pemilihan kepala daerah ;. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dandengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.Sedangkan Fungsi DPRD, sebagai berikut:a. Fungsi sebagai Legislasi.b. Fungsi sebagai Badan Anggaran/ Budget.c.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
233 — 121
  • Kejaksaan Negeri Batam, Perkara Tindak Pidana Korupsi DanaHibah di KPUD Batam;. Bareskrim Mabes Polri, Perkara Tindak Pidana Korupsi PengelolaanDana Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan Kab. Subang;.Polda Sumatera Selatan, Perkara Tindak Pidana Korupsi DanaBantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Ogan Komiring Ulu;.Polda Riau, Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PekerjaanPeningkatan Jalan Desa Teluk LancarSekodi Kabupaten BengkalisAPBD TA. 2011..
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
172 — 96
  • Bahwa selain Honorarium saksi sebagai Staf tenaga tekhnis yaknisebesar Rp. 2.500.000,/bulan dan uang perjalanan dinas seingatsaksi juga pernah mendapatkan uang transportasi yang diberikanoleh bendahara (terdakwa CUNDI,S.H) sebesar Rp.150.000, untuksekali berangkat yang mana uang transportasi tersebut untukkegiatan saksi ke kantor KPUD Kab.
    Buru dalamrangkapengawasan kegiatan pentahapan pemilinan yang diselenggarakanoleh KPUD misalnya saja uang transportasi untuk pengawasankegiatan lipat surat suara akan tetapi saksi sudah lupa berapa kalisaksi dapat uang tersebut. Bahwa berdasarkan bukti yang sudah ditunjukan, kegiatan yangpenah saksi ikuti adalah Sosialisasi Pengawasan Pemilih Partisipatif,sedangkan yang lainnya saksi tidak pernah melakukan kegiatantersebut.1.
    Pada tahun 2015 Saksi dipindahkan keSekretariat KPUD Kab. Buru sebagai Staf pada BagianDivisi Logistik.. Pada tahun 2016 Saksi diperbantukan kePanwaslih Kab. Buru~ untuk menjadi BendaharaPengeluaran Pembantu. Pada tahun 2017 Saksi dipindahkan keBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Buru untukmenjadi Staf. Pada tahun 2018 Saksi dipindahkan keBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Buru untukmenjadi Bendahara Pengeluaran.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN PALU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 19 Januari 2017 — H. SULAEMAN HUSEN, SE.,MH
153 — 52
  • Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013 Tanggal 20 Maret 2013;243) Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013 Tanggal 21 Maret 2013;244) Daftar Hadir Komisi I DPRD Rapat Dengar Pendapat Tentang Kasus Kepala Desa Sambulangan Kecamatan Bulagi Utara Tanggal 17 April 2013;245) Daftar Hadir Rapat Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan KPUD
    Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014 Tanggal 30 Desember 2013298) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014 Tanggal 31 Desember 2013299) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 08 Januari 2013;300) Risalah Singkat Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 16 Januari 2013;301) Risalah Singkat Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bersama KPUD
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
201 — 59
  • Blitar;3) Penyalahgunaan keuangan sekolah yang berasal dari dana BantuanOperasional Sekolah (BOS), SBI dan Partisipasi Masyarakat (Komite) diSMPN 1 Tuban;4) Pengadaan Kelengkapan KPPS/TPS untuk keperluan Pemilu PilpresPutaran dan II di KPUD Kab. Probolinggo;5) Penyelewengan pos anggaran DPRD Kota Madiun tahun anggaran 2002,2003, dan 2004;6) Penyimpangan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atasnama PT. Ketabangkali Elektronics Surabaya diatas tanah HakPengelolaan PT.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 8 April 2015 — EDDY SYAHPUTRA, S.pd Bin M. DAUD YACOB
119 — 308
  • Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal (seperti:kegiatan TMMD, pengamanan daerah, danpenyelenggaraan Pilkada oleh KPUD) dan organisasi semipemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK)dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagaiobyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasipenggunaan dana, buktibukti lainnya yang sah sesuainaskah perjanjian hibah dan peraturan perundangundangan lainnya.2.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 8 April 2015 — 1. Abbas Bin Muhammad Linggang (Terdakwa)
97 — 129
  • pemerintah daerah padatahun anggaran berkenaan, dan pada saatnya diserahkan kepadapenerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.3 Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dankegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukanmelalui kegiatan SKPD berkenaan, sesuai dengan peraturanperundangundangan.c Pertanggungjawaban dana hibah1 Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal (seperti:kegiatan TMMD, pengamanan daerah, dan penyelenggaraanPilkada oleh KPUD
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-06-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 14 Juni 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan HERAWATI Binti TAHIR MADDA
94 — 24
  • Uang Tunai Sebesar Rp.955.633,34 Barang-barang bukti berupa dokumen-dokumen Nomor 1 s/d 43, 44, 47, 61 s/d 78 masing-masing dikembalikan kepada pihak KPUD Maros dan barang bukti berupa uang tunai nomor 45,46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 79 s/d 194 masing-masing dirampas untuk negara;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 21-06-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD YAHYA FUAD
902 — 675
  • pertanggungjawaban APBD, dari hulu sampai hilir pengelolaan APBD,termasuk turunanturunannya seperti pengadaan barang dan jasa;Bahwa dalam PP Pengadaan Barang dan Jasa diterangkan diantaranya Pasal 6disebutkan bahwa Bupati masih berperan secara langsung mengontrol prosespenguasaan pengelolaan anggaran termasuk pengadaan barang dan jasa, karenapengadaan barang dan jasa merupakan subsistem pengelolaan APBD;Bahwa illustrasi: apabila ada seorang Bupati dalam proses Pilkada sudahdinyatakan sebagai Pemenang oleh KPUD
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
262 — 280
  • danhonorarium saksi tersebut saksi terima sejak bulan Juni 2016sampai bulan April 2017.Bahwa saksi jelaskan bahwa selain Honorarium saksi sebagaiStaf tenaga tekhnis yakni sebesar Rp. 2.500.000,/bulan dan uangperjalanan dinas seingat saksi juga pernah mendapatkan uangtransportasi yang diberikan oleh bendahara (terdakwa CUNDI,S.H)Putusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 145 dari 840 halamansebesar Rp.150.000, untuk sekali berangkat yang mana uangtransportasi tersebut untuk kegiatan saksi ke kantor KPUD
    Kab.Buru dalam rangka pengawasan kegiatan pentahapan pemilihanyang diselenggarakan oleh KPUD misalnya saja uang transportasiuntuk pengawasan kegiatan lipat surat Suara akan tetapi saksisudah lupa berapa kali saksi dapat uang tersebut.Bahwa saksi jJelaskan berdasarkan bukti yang sudah ditunjukan,kegiatan yang penah saksi ikuti adalah Sosialisasi PengawasanPemilih Partisipatif, sedangkan yang lainnya saksi tidak pernahmelakukan kegiatan tersebut.1.