Ditemukan 1351 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perlayanan pelawanan pertahanan pertamanan perkawinan eksekutif
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 09-01-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 2/Pdt.Plw/2018/PN Bkn
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
1.ASNI
2.TANDI SUHELI
3.LILI SALIM Alias LILY SALIM
4.VERAWATI Alias VERAWATY
Tergugat:
1.H. USMAN DALIMUNTE
2.ATENG alias MALIK
3.PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA
51 — 32
  • Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan KotaPekanbaru, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberitanda P34;Menimbang, bahwa Para Pelawan selain mengajukan bukti surat telahpula mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk didengar keterangannyadipersidangan;1.Saksi MUSLIM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi mengetahui luas Desa Muda Setia keseluruhannya 7500hektar; Bahwa saksi tidak mengetahui perlawanan
    terhadap eksekusi yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang; Bahwa saksi mengetahui Para Pelawan memiliki sertipikat atas objeksengketa akan tetapi saksi tidak mengetahui penerbitan sertipikat yangdimiliki oleh Para Pelawan; Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan eksekusi yang dilakukan olehPengadilan Negeri Bangkinang atas objek sengketa;halaman 159 dari 181 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 02/PdtPlw/2018/PN Bkn.Bahwa yang mengetahui tapal batas desa adalah Rt, Rw dan aparat desadan saksi selaku
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
232 — 157
  • ., dalam bukunyayang berjudul Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta PutusanPengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P.3;9. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Keputusan Menkumham Nomor AHU0002765.AH.01.02.
    yang berlakubaik syarat formil maupun syarat materiil untuk menentukan sah atau tidaknyabuktibukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan ApakahPelawan merupakan Pelawan yang benar;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pelawan merupakanPelawan yang benar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaikedudukan hukum Pelawan dalam mengajukan perlawanan/derden verzetperkara a quo, apakah Pelawan mempunyai kedudukan hukum~ untukmengajukan Perlawanan
    terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);Menimbang, bahwa perihal kemungkinan mengajukan perlawananpihak ketiga/derden verzet ini diatur dalam Pasal 378 Rv yang menyatakanPihakPihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusanyang merugikan hakhak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil merekayang sah menurut hukum, atau karena penggabungan perkara atau campurtangan dalam perkara pernah menjadi pihak;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 03-04-2013 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 87/Pdt.Plw/2009/PN Lbp
Tanggal 3 April 2013 — NG EK SONG, berkedudukan Kompleks Kawasan Industri Medan (KIM) Tahap II, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diiwakili oleh PARLUHUTAN SITUMORANG,SH Advokad / Pengacara pada LAW OFFICE “ LUHUT SITUMORANG & PARTNERS” beralamat di Jalan Danau Tempe No. 13, Kelapa Dua, Tanggerang, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2009, yang selanjutnya disebut sebagai PELAWAN; MELAWAN : I. 1. Legiman, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 2. Maisarah, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 3. Sanding, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 4. Kasdi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 5. Sugiono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 6. Tumini, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 7. Mulaseh, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 8. Ngadimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 9. Supono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 10. Samin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 11. Painem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 12. Temon, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 13. Poniem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 14. Sudjono, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 15. Amat, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 16. Pastri, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 17. Rajimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 18. Legiran, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 19. Loso, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 20. Kasmin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 21. Tukidi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 22. Abdul Manaf, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 23. Kasta Radjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 24. Tudjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 25. Pairun, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 26. Amin, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 27. Ari, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 28. Sumarman, tinggal di Pasar I, Lk. III, Gg. Amal, Kel. Mabar; 29. Kamidjam, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 30. Ramahmat, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 31. Senen, tempat tinggal di Pasar I, LK. III, Kel. Mabar; 32. Rasidi, tempat tinggal di Pasar III, Kel. Mabar Hilir; 33. Saiman, tempat tinggal di Pasar, LK. X, Kel. Mabar Hilir; 34. Bontrak, tempat tinggal di LK. X , Kel. Mabar Hilir; 35. Ngasimun, tempat tinggal di LK. VIII, Kel. Mabar; 36. Darto, tempat tinggal di Lr. Pahalawan Pasar II Mabar; 37. Homsiah, tempat tinggal di LK. X, Kel. Mabar Hilir; 38. Satem, tempat tinggal di LK. IV, Wonogiri, Kel. Mabar Hilir; 39. Suwono, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 40. Minem, tempat tinggal di LK IV Mabar Hilir; 41. Selamat, tempat tinggal di LK IV, Kel. Mabar; 42. Paimin, tempat tinggal di Yos Sudarso KM 11; 43. Senen Hadi, tempat tinggal di Glugur Kota Medan; 44. Sarijo, tempat tinggal di Tanjung Mulia Gg. Wakaf; 45. Mariman, tempat tinggal di Kp. Gunung Lintang Kutalimbaru; 46. Maridi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 47. Tumi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 48. Sami’an, tempat tinggal di Pasar III Banteman Mabar Hilir; 49. Subartono S, tempat tinggal di KM 10 K, Bangun; 50. Sutomario, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 51. Sakiman Sahib, tempat tinggal di LK. XV, Pondok Desa Mabar; 52. Paeran, tempat tinggal di LK. XV, Kel. Mabar; 53. Drs. Sri Mulyani, tempat tinggal di LK. VIII, Jl. R.P.H. Mabar; 54. Umar Said, tempat tinggal di LK . IV Kel. Mabar Hilir; 55. Sarino, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 56. Yahman, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 57. Abdul Karim, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 58. Tugimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 59. M. Musni, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 60. Wir, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 61. Terisno, tempat tinggal di Pasar IV, Mabar; 62. Kadio, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 63. Malem, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 64. Kadi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 65. Simin, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 66. Irosumito, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 67. Kromo Sardi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 68. Karso Sentono, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 69. Trimo, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 70. Karto, tempat tingal di Pasar III, Mabar Hilir; Masing-masing Terlawan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Emmy Sihombing, SH,dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum “ EMMY SIHOMBING,SH & Associates beralamat di Jalan Perdana No.48- L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2009, Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I; II. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Pesero), berkedudukan dan berkantor di Jalan Pulau Batam No. 1, Komplek Kawasan Industri Medan 20242 Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RASUDIN GULTOM,SH.MM Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum GAN’ S LAW OFFICE beralamat di Wisma I Nugra Santana 14 Floor Suite 1416 Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2009, No: 90110/01/VII/2009, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II /TERMOHON EKSEKUSI I; III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II d/h PTP IX, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tembakau Deli No.4 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama POSMAN NABABAN, SH, Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Direksi PTPN II (PERSERO) di Jalan Tanjung Morawa Medan PO BOX No.4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2009, No: II.0/SK 851/VIII/2009, selanjutnya disebut TERLAWAN III/TERMOHON EKSEKUSI II; IV. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan SM.RAJA No.2 JAKARTA ,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD IRZAN,SH,dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2009, No:132/SK/X/2009 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN I; V. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Kompleks Pemda TK.II Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR,SH, dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 200 , No: 570.3463/08/2010 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN II;
532 — 149
  • Perlawanan/verzet terhadap eksekusiselain diajukan terhadap putusan arbitrase, penetapan eksekusi grosse akte hipotikdan fidusia;Bahwa landasan hukum Untuk daerah luar Jawa dan Madura, pasal 206 ayat 6, pasal227 s/d 232 RBG, Untuk daerah Jawa dan Madura, pasal 195 ayat 6 serta pasal 207dan 208 HIR yang umum dipedomani dalam pasal 378 s/d 382 Rv;Bahwa Dalam Hukum Acara dikenal perlawanan terhadap eksekusi dan perlawananterhadap Putusan verstek, Dalam pasal 206 ayat 6 RBG/pasal 195 ayat 6 HERperlawanan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-03-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 9 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
50 — 28
  • Perlawanan terhadap Eksekusi oleh pihak Ketiga tidak hanyadilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atasdasar hakhak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, haktanggungan, hak sewa dlle. M.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 02-08-2012 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 453/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 12 Desember 2013 — - SOFIAN WIDJAYA, dkk (Para Penggugat) LAWAN - ABDUL KIRAM, dkk (Para Tergugat)
176 — 20
  • Putusan Mahkamah Agung No. 393 K/Sip/1975, tanggal24 Januari 1980, "perlawanan terhadap eksekusi yang telah selesaidijalankan hanya dapat diajukan dengan mengajukan Gugatan Perdatabiasa oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, hak pakai, hak guna usaha,hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lIainlain", sehinggadengan demikian yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakahgugatan a quo diajukan oleh Para Penggugat telah didasarkan atas hakhaktersebut diatas atau bukan ;Menimbang, bahwa
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4502 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • *'Perlawanan terhadap eksekusi grosse akte hak tanggungan, atas dasarbahwa dalam grosse akte hak tanggungan tidak dicantumkan jumlah utangyang pasti dan karena itu kreditur harus mengajukan gugatan perdatabiasa, bukan mohon eksekusi grosse akte hipotek eks Pasal 224 HIR.Putusan MA RI No. 47.K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998.Putusan MA RI No. 3030 K/PDT/1994 tanggal 30 November 1998.Putusan MA RI No. 641.K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1993.Putusan MA RI No. 2903.K/PDT/1999 tanggal 10 April 2001.Penjelasan
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata Tanah
Register : 04-07-2011 — Putus : 03-05-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 8/Pdt.G/2011/PN.TJP
Tanggal 3 Mei 2012 — - BUSTAMI lawan - HUSNIWATI, dkk
116 — 25
  • Bahwa setelah diteliti dari Surat Gugatan Penggugat dimana dari dalilnyaPenggugat halaman 9 adalah tanah objek perkara dimana Tergugat C akanmelakukan lelang paksa maka sesuai dengan ketentuan hukum penggugat harusmengajukan gugatan dalam bentuk perlawanan ;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : Keberatan mengenai pelelanganseharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangandilaksanakan (No.697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977) ;Salah dengan luas dan batas objek perkara ;Bahwa
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 06-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 1/PDT/2022/PT TJK
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT. Perkebunan Nusantara III Persero Diwakili Oleh : PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
165 — 117
  • Yahya Harahap dalambukunya yang berjudul Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta SertaPutusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi; 2017;PT Citra Aditiya Bakti pada halaman 47 yaitu sebagai berikut :Mari kita lanjutkan melihat ketentuan pasal 378 Rv.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 22 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : Drs Bambang Slamet Riyadi SH MH MM
Terbanding/Penggugat I : Rizky Amelia
Terbanding/Penggugat II : Ratna Juwita
Terbanding/Penggugat III : Siti Rahayu
Terbanding/Penggugat IV : Lukman Prihandika
Terbanding/Penggugat V : Fadhila
Terbanding/Penggugat VI : Hermawan Tjakradiwira
Terbanding/Penggugat VII : Gughi Gumielar SH
Terbanding/Penggugat VIII : Abi Dwi Pramono
Terbanding/Penggugat IX : Iman Sulaiman
Terbanding/Penggugat X : Herrizal Febrian
Terbanding/Penggugat XI : Dinda Fauzia Anindar
Terbanding/Penggugat XII : Adam Radiman
Terbanding/Penggugat XIII : Dino Ayudya Wibowo
Terbanding/Penggugat XIV : Ari Prasetiyo
Terbanding/Penggugat XV : Yuanita Aristona
Terbanding/Penggugat XVI : Febri Reni Sri Wahyuni
Terbanding/Penggugat XVII : Arie Hangga Fitriansyah
Terbanding/Penggugat XVIII : Finno Fuadi Saputro
Terbanding/Penggugat XIX : Dion Alismir Azwin
Terbanding/Penggugat XX : Hernawan Rihadi
Terbanding/Penggugat XXI : Shanty RSB Hutauruk
Terbanding/Penggugat XXII : Anna Indah Sofiyani
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Duta Tunas Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat II : Zakariah
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok
Terbanding/Turut Tergugat IV : Hanariah SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat V : Siswadji SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : Mega Shinta Tjahja Putri SH
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Jakarta Harmoni
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Syariah
Turut Terbanding/Tergugat II : Dudit Dharmawan
Turut Terbanding/Tergugat III : Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat IV : M Arief Rachman
193 — 125
  • pribadiatau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yangmereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karenapenggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernahmenjadi PihakBahwa terhadap sita eksekusi yang telah menimbulkan kerugian bagi pihakketiga dapat diajukan perlawanan dengan mendasarkan pula padaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaiberikut:e Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 697 K/Sip/1974 menyatakan:Tentang formalitas pengajuan perlawanan
    terhadap eksekusi yaituharus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusidijalankan).
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN Sda
Tanggal 24 Agustus 2017 — PT. ALIKA EKAPUTRA Lawan SUPRIYANTO, S.T., Ny. ONG LINDAWATI, HERMAN BUDI PRAYITNO PT. BANK PERMATA CABANG SURABAYA eks PT. BANK BALI, NOTARIS ABDURACHIM, S.H NOTARIS YOVITA DAMAYANTI, S.H NOTARIS LUTFI AFFANDI, S.H., M.Kn
429 — 145
  • perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat jika Pembantah telah memenuhikewajibannya berupa melakukan penjualan obyek bantahan denganTerbantah N melalui penjualan di bawah tangan, namun demikianPembantah mendalilkan jika prosedur penjualan di bawah tangantidak sesuai dengan ketetuan Pasal 20 UndangUndang No. 4 TahunHalaman 266 dari 293 Putusan Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN Sda1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBendayang Berkaitan Dengan Tanah;Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek,perlawanan
    terhadap eksekusi hak tanggungan telah dikenal luassebagai bentuk perlindungan bagi pihakpihak yang merasakeberatan dengan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dimuka, Majelis Hakim berpendapat bantahan perkara a quo yangdiajukan oleh Pembantah telah memenuhi syarat formal suatubantahan, untuk itu eksepsi Turut Terbantah Ill perihal BantahanPembantah Diajukan Tidak Memenuhi Syarat Formal harusdinyatakan ditolak;.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Tanah
Register : 01-10-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN BAJAWA Nomor 24/PDT.G/2013/PN.BJW
Tanggal 20 Maret 2014 — Penggugat:
1.Eduardus Djago
2.Martinus Kota
Tergugat:
1.Yoakim Waja
2.David Bai
3.Abraham Raga
115 — 13
  • saksi dalam perkara A quo;

    Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pelawan dibantah oleh Para Terlawan, maka berdasarkan pasal 1865 KuhPerdata Jo pasal 283 Rbg kepada Para Pelawan diwajibkan membuktikan dalil dalil Gugatannya sedangkan kepada Para Terlawan membuktikan dalil dalil bantahannya;

    Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 206 ayat 6 Rbg, menentukan bahwa untuk dapat mengajukan perlawanan

    terhadap eksekusi yang dijalankan terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut :

    - Perlawanan datang dari Pihak Ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan Putusan, Juga semua sengketa mengenai upaya upaya paksa yang diperintahkan;

    - Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan perbuatan untuk