ketentuan hukum dan doktrinseperti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan lebih lanjut apakah ada kepentingan Penggugat yaitukepentingan dalam arti nilai yang harus mendapat perlindungan hukummaupun kepentingan untuk berproses;Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Penggugat mempunyaikepentingan dalam arti nilai yang harus mendapat perlindungan hukummaupun kepentingan untuk berproses terhadap objek sengketa a quo yaituKeputusan Komisi Pemilihan Umum = Republik Indonesia Nomor401

Sdr.Roy, kemudian berlanjut dengan Terdakwa menjual Narkotika kepada Saksi3 sebanyak 4 (empat) kali, sehinggadari keadaan ini menunjukkan bahwaTerdakwa terlibat aktif dalam peredarannarkotika karena Terdakwa sendirimerupakan bagian dari peredaranNarkotika jenis tembakau, dan padaakhirnya akibat perbuatan Terdakwa,Saksi1 tertangkap membawa Narkotikajenis tembaku yang dibeli dari Terdakwadan saat ini telah selesai menjalanihukuman penjara selama 10 (Sepuluh)bulan sesuai Patusan PengadilanNegeri Manado Nomor401

Fotokopi surat Izin Tetap Usaha Wisata Tirta Nomor401/T/Pariwisata/2000 tertanggal 30 Juni 2000, yang telah bermeteraicukup dan telah di nachtzegelen, setelah dicocokan oleh Majelis Hakimberupa Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda T6.D;7. A.

Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala DesaSelengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Nomor401/650/Pem.DS/X1/2020 tanggal 12 November 2020, telah dinazegelendan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.13);14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Raden Medawati yangdiketahui olen Kepala Dusun Lembah Berora dan Kepala Desa Selengentanggal 30 November 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkanternyata sesual dengan aslinya (T.14);15.

penggugat rekonvensi untuk rukun lagi dengan tergugat rekonvensi serta mengetahulNomor : 0295/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 38 dari 53tentang apakah penggugat rekonvensi tercukupi nafkahnya dari tergugat rekonvensi serta rasatanggung jawab tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi dalam keseharianyasampai saat berpisah ini dan beberapa tuntutan rekonvensinya ;Menimbang bahwa tergugat rekonvensi menambahkan alat bukti tertulisnya yaituFotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu = atas nama Pemohon Nomor401

5.105 M2 atas namaHaming Mangondang, oleh Perum Perumnas kepada Hapida sebesarRp.20.420.000,tertanda T.15 ;Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak AtasTanah tanggal 26September 1994, atas nama Hapida, tertanda T.I6 ;Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No.41/HPL/BPN/96 tanggal 11 Maret 1996 tentangPemberian Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas Atas Tanah DiKabupaten Maros, tertanda T.I7 ;Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros Nomor401

ADE SYAHPUTRA, tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, Medan Nomor401/PDT/2008/PTMDN tanggal 30 Januari 2009 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri, Medan Nomor 350/Pdt.G/2007/PN.Mdn.tanggal 06 Desember 2007;MENGADILI SENDIRI:Memerintah Pengadilan Negeri untuk memeriksa Pokok Perkara;Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untukmembayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);.

Tingkat Pertama yangdimohonkan banding berpendapat putusan tersebut telah tepat dan benar sertatelah mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim TingkatPertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alin menjadipertimbangan putusan di Tingkat Banding dan berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor401

menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan terhadap penerbitanSrtifikat Hak Milik Nomor 56, tanggal 28 Juli 2011 dan penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 28 Juli 2011 sudah ditempuhberdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah dan terhadap penerbitan sertifikat tersebuttelah dikeluarkan pengumuman data Fisik dan data Yuridis Nomor401

(lima ratusdua puluh lima juta rupiah);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:1.Mengabulkan gugatan Penggugat Inaq Cuplak, dan kawankawanseluruhnya;Menyatakan sebagai hukum sah tanah objek sengketa yang terletak diDusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten LombokTengah dengan Sertipikat Hak milik Nomor 1359 tanggal 26 Mei 2007dengan luas 6.350 m* sebagaimana Surat Ukur tanggal 14 Mei 2007 Nomor401

Basnan, sebagai Lurah LebungGajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dalam prosespenerbitan Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor1497/Lebung Gajah tanggal 19 Desember 2013, Surat Ukur Nomor401/Lebung Gajah/2013 tanggal 12 Desember 2013 Luas 6.435 M2atas nama Edy Chandra, Misianna, Tjahnya Kailani, yang terletak diKelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota MadyaPalembang menerangkan kantor Pertanahan Kota Palembang pernahHal. 49 dari 52 hal. Put.

PusatKehutanan, berkedudukan di Jakarta;KESIMPULAN :Berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, TurutTermohon PK IV dalam Bukti Baru) PPK2 menyimpulkanbahwa pemberian perpanjangan Hak Guna Bangunan yangdimohon oleh Penggugat (sekarang Termohon PK) itudisertai dengan keharusan memenuhi syarat syaratkhusus.Ternyata sampai dengan tanggal pengajuan PK ini,Termohon PK belum pernah memenuhi syarat syarat khususdimaksud.Sesuai dengan bukti baru PPK3, surat Turut TermohonPK IV kepada Turut Termohon PK INI Nomor401

Keluarga No.5103010304080004 tanggal 19 April 2012 atas nama Abdul Mukip. 5 (lima) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor401/19/1X/2000 tanggal 4 September 2000. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg:B115/VIII/2001 tanggal 9 Agustus.Adalah barang bukti yang menunjukan bahwa Terdakwa memilkiseorang istri sah yang bernama Sdr.

Sementara penggergajian kayu dihentikan atas perintahTergugat sehingga Penggugat mengajukan permohonan untukmelanjutkan proses pembelahan kayu;Bahwa pada tanggal 20 Desember 2004, Penggugat dengan surat Nomor401/08100/PIB/XIl04 yang ditujukan kepada Tergugat perihal pasokanBBI dan pelaksanaan produksi order Cortarama dan order Anavilmenyampaikan:a.

Foto Copy Berita Acara Rapat Formatur PBNU 20152020;6.Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angkaRomawi IV halaman 14 gugatan, karena TERGUGAT meyakiniantara gugatan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri tidak adakaitannya dengan objek sengketa, karena Gugatan Perdata Nomor401/Pdt.G/2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dimanaTERGUGAT ditarik sebagai pihak menjadi Turut Tergugat) padaHalaman 59 dari 171 halaman.

Suhadi:Nomor 0422: Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor401/Pd.121/19/1981 (copy); Tidak ada girik; Tidak ada iuran desa huruf C;Nomor 0423; Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor146/Pd.121/19/1981 (copy); Surat Keterangan Kikitir Hilang atas Girik/KikitirNomor C. 2714 atas nama Oyeh Hayati;Nomor 0424.

25.406.820.000, (duapuluh lima milyar empat ratus enamjuta delapan ratus duapuluh ribu rupiah) sesuai bukti P7, kKemudian bisa diterbitkanSertifikat hak Milik Nomor 710, Luas 810 M2, surat Ukur Nomor 1691/1978 tertanggal25 November 1978, Desa Kuta, Kabupaten Badung dibalik nama Pelawan;Menimbang, bahwa Terlawan telah menanggapinya dengan menyatakanPelawan bukanlah pemilik obyek eksekusi, karena status kepemilikan obyek eksekusisudah dinyatakan sah milik Terlawan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor401

BNI Cabang Singapura dengan nilai USD 524,813.01 (lima ratus duapuluh empat ribu delapan ratus tiga belas Dolar Amerika dan satu sen)dengan menggunakan dokumen Commercial Invoice fiktif Nomor401/AAACPCI/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang ditandatangani olehDANU PRIHANTARA NURRACHMAN seolaholah dari pihak AAAC danPERDANA PUTRA MOHEDE dari PT.

Indosiar Medan Televisi, tertanggal14 Mei 2013 ;Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor401 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran PenyelenggaraPenyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi DigitalTerestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan (Aceh dan Sumatera Utara) PT.

Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei2013 ;Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor401 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran PenyelenggaraPenyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi DigitalTerestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan (Aceh dan Sumatera Utara) PT.

Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei2013 ;Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor401 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran PenyelenggaraPenyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara PenyiaranTelevisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) diZona Layanan (Aceh dan Sumatera Utara) PT.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor401 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran PenyelenggaraPenyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi DigitalTerestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1(Aceh dan Sumatera Utara) PT.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor401 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran PenyelenggaraPenyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi DigitalTerestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) di Zona Layanan 1(Aceh dan Sumatera Utara) PT.

bisamelaksanakan pekerjaan tersebut, kecuali Para Penggugat bersediadibayar Upah dibawah ketentuan Undangundang;14.Bahwa Para Penggugat tidak bersedia dibayarkan dibawah ketentuanUMSK, maka Para Penggugat tetap tidak diberikan pekerjaan danbahkan dilarang masuk ke lingkungan tempat bekerja, apalagimelaksanakan pekerjaan.15.Bahwa Para Penggugat telah melaporkan tindak pidana pelanggaranupah kepada pihak berwajib dan telah diproses sampai ke Pengadilan,dan hasil Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor401