Banjar dan Kab Buleleng,pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :Bahwa saksi menjadi Camat Gerokgak sejak tahun 2001 sampaidengan 2009.Bahwa saksi diangkat selaku PPAT Kecamatan Gerokgak berdasarkanSurat Keputusan Kanwil Kantor Pertanahan Provensi Bali 2002 dengantugas membantu proses peralihan hak atas tanah milik dalam bentukakta jual beli.Bahwa terkait dengan PRONA tahun 2008 di Desa Sumberkima KETUT WIRTEN selaku Sekdes tidak pernah menghadap langsungdengan saksi dan surat yang dilegalisir

Nusa Tenggara Timur TA. 2013.Dasar saksi sebagai Bendahara pengeluaran di SatkerPenyediaan Rumah MBR Direktif Presiden Di Provensi NusaTenggara Timur TA. 2013 adalah Surat Keputusan MenteriPerumahan Rakyat RI.

Bendahara pengeluaran : saksi (SRI WAHYUNI).e Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selakuBendahara pengeluaran di Satker Penyediaan RumahMBR Direktif Presiden Di Provensi Nusa Tenggara TimurTA. 2013 sebagai berikut :e Menerima, menyimpan, membayarakan,menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uanguntuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaanAPBN pada Satuan Kerja;e Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja / KPA.e Alokasi dana untuk kegiatankegiatan dalam programPenyediaan Rumah Untuk Masyarakat

Satriadi,M.Si. ketika menjadi Kasatker yang saat itu totalrincian pengeluaran sebesar Rp. 1.054.665.500,tetapi kemudian oleh Toni Rusmarsidik B.E. selakuKasatker disuruh untuk membayar hanyasejumlah Rp. 600.000.000,Sepengetahuan saksi yang biasa mengurus SPPDfiktif adalah Edo Iskandar.Bahwa Saksi tidak ingat berapa dana PenyediaanRumah MBR Direktif Presiden Di Provensi NusaTenggara Timur TA. 2013 yang dipertanggungjawabkan secara fiktifDana yang dipertanggung jawabkan secara fiktifitu dipergunakan

untuk apa membayar honor stafMBR, sewa mobil, sewa rumah dll dan dalampenggunaannya tidak dibuatkan laporan.Bahwa kebijakan pemberian uang natal dan uangterimakasih kepada karyawan MBR DirektifPresiden Di Provensi Nusa Tenggara Timur TA.2013 adalah kebijakan Terdakwa.Uang Natal dan uang ucapan terima kasih yangdiberikan kepada karyawan MBR Direktif PresidenDi Provensi Nusa Tenggara Timur TA. 2013,diambil dari dana apa seving.e Saksi menerima uang Natal sebesar Rp.5.000.000, dan uang ucapan terima

:Bambang Triantoro :Deddy Gusnadi :Edo Iskandar :Untuk pertanggung jawabannya dibuat olehBernard Nainggolan.Diadakannya dana saving pada kegiatan MBRDirektif Presiden Di Provensi Nusa Tenggara TimurTA. 2013 atas persetujuan terdakwa ToniRusmarsidik B.E. Kasatker dan para PPK. Untukpertanggungjawaban dari dana yang disavingtersebut mereka turut menandatanganipertanggungjawaban yang tidak benar/fiktiftersebut.

selaku Bendahara Desa Lubuk Hiju untuk mengelola Keuangandesa harus berpedoman pada APBDes Tahun 2017 dilaksanakan denganpenuh tanggungjawab sehingga sasaran Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat desa dapat tercapai sebagaimana harapan masyarakat desaLubuk Hiju Kecamatan Menthobi, Kabupaten Lamandau yang dituangkandalam APBDes Tahun 2017 ;Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi, petunjuk,bukti surat dan barang bukti, pendapat Ahli Parluhutan Sinaga SE dan HasilAudit BPKP Perwakilan Provensi

organisasi DP MajelisUlama Indonesia Sumatera Utara, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, dan dalam Pasal 5 ayat 5huruf f diatur Dalam Melaksanakan program yang bersifat khusus/partisanDewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga/Badan sesuai dengankebutuhan Lembaga/Badan yang dimaksud dalam ayat 4, dan dalam ayat 5yakni salah satunya adalah Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis UlamaIndonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis UlamaIndonesia Provensi

Instruksi Pemelinharaan.Surat PPK Nomor 02.1/PPK/Ins.Pem/DAK Tambahan/WTJ/IV/2016tanggal 18 Maret 2016 Perihal Instruksi Pemeliharaan II.Asbuilt drawing.Back up Data Realisasi 100%;Laporan hasil pemeriksaan dan perhitungan volume kegiatanpembangunan Jalan DAK Tambahan Wilayah Timur, tahunanggaran 2015 Oleh Tim Tehnis Bidang Konstruksi UMI tanggal 18Agustus 2016.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian Resort TanaToraja.Hasil Klarifikasi auditor.bahwa Ahli Tahu Tim Audit BPKP Perwakilan Provensi

Rica :Tidak,Bahwa setiap anggota Gafatar harus mengetahui ajaran dari komunitasGafatar seperti hafal dengan suratsurat/ayatayat yang meninggalkanbarang, orang tua;Bahwa saksi di posisi bidang organisasi dan keanggotaan organisasiGafatar tingkat Provensi DIY ;Bahwa selama saksi kenal dengan dr. Rica , Veni dan Eko, yang lebihaktif dr. Rica ;Halaman 66 dari 103 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN SmnBahwa Penasihat Hukum menunjukkan kepada saksi berupa fotofotokegiatan Gafatar yang diikuti oleh dr.

Gubernur Jawa Timur (Pemerintah Provensi Jawa Timur) di Surabaya, Cq. Bupati Banyuwangi (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi) Cq. Camat Muncar (Pemerintah Kecamatan Muncar) Cq. Kepala Desa Sumberberas (Pemerintah Desa Sumberberas)
Terbanding/Tergugat II : SUBARMANTO
Terbanding/Tergugat III : P. ROHIM
Terbanding/Tergugat IV : P. IMAM
Terbanding/Tergugat V : P. SUGIMAN
Terbanding/Tergugat VI : B. KASTUTIK
Terbanding/Tergugat VII : P. BASUKI
Terbanding/Tergugat VIII : P.

.336sampail dengan B.338.5) Bahwa dasar hukum Taman Hutan Raya Ngurah Rai adalah :a)b)Kawasan Hutan Prapat Beno ( RTK.10) ditunjuk sebagai kawasanhutan berdasarkan Penunjukan kawasan Hutan G.B tanggal 29 Mei1927 Nomor; 28 B.b.2 dengan luas 940 hektar pada tahun 1952dilaksanakan tata batas namun belum sampai penyelesaian BeritaAcara tata Batasnya;Ditunjuk kembali oleh mentri Pertanian sesuai dengan Keputusanmentri Pertanian No. 821/Kpts/Um/II/1982 tanggal 10 Nopember1982 seluruh kawasan hutan di Provensi

danpengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik WAYAN RUBAH adalahsebagai berikut :a) Kawasan Hutan Prapat Beno ( RTK.10) ditunjuk sebagai kawasan hutanberdasarkan Penunjukan kawasan Hutan G.B tanggal 29 Mei 1927 Nomor;28 B.b.2 dengan luas 940 hektar pada tahun 1952 dilaksanakan tata batasnamun belum sampai penyelesaian Berita Acara tata Batasnya.b) Ditunjuk kembali oleh mentri Pertanian sesuai dengan Keputusan mentriPertanian No. 821/Kpts/Um/II/1982 tanggal 10 Nopember 1982 seluruhkawasan hutan di Provensi

titik koordinat di lokasi tanah milik WAYAN RUBAHadalah sebagai berikut :1).2)3)4)5)6)7)Kawasan Hutan Prapat Beno ( RTK.10) ditunjuk sebagaikawasan hutan berdasarkan Penunjukan kawasan Hutan G.Btanggal 29 Mei 1927 Nomor; 28 B.b.2 dengan luas 940 hektarpada tahun 1952 dilaksanakan tata batas namun belumsampai penyelesaian Berita Acara tata Batasnya.Ditunjuk kembali oleh mentri Pertanian sesuai denganKeputusan mentri Pertanian No. 821/Kpts/Um/II/1982 tanggal10 Nopember 1982 seluruh kawasan hutan di Provensi

sebagai Kepala Bidang Pengukuhan dantata Guna Hutan, kemudian pada tahun 2006 s/d = 2008sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas KehutananPropinsi Kaltim ;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala BidangPengukuha dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan PropinsiKaltim, tugas pokok dan wewenang saksi sesuai SK GubenurKaltim No.08 tahun 2004 adalah= Mengkoordinasikan pembuatan peta atassetiap jenis kegiatan yang berkaitandengan hutan ;= Menyiapkan dan =mengolah data potensisumber daya alam hutan provensi

Hang Tuah No. 19 Kota Tegal tahun anggaran2008.Bahwa PT Raja Proyek Tegal mempunyai pengalaman sebagi sub kontraktor untukproyek swasta di Provensi Banten.Bahwa PT. RAJA PROYEK Tegal melaksanakan pembangunan gedung kantorPuskesmas Tegal Barat Jl. Hang Tuah No. 19 Kota Tegal berdasarkan PerjanjianKontrak Nomor 12 / KONTRAK / PP 1 TB / 2008 tanggal 3 Juni 2008 antara PT.RAJA PROYEK Tegal dengan Dinas Kesehatan Kota Tegal, nilai kontrak sekitar1,5 Milyar.

Parman Blok D RT.008/007 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi JakartaBarat, Provensi DKI Jakarta;Bukti P.Interv30:Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 396/Pdt.G/PN.Jkt.Bar, tanggal 3 Agustus 2006 yang amar putusannyaberbunyi : Mempertahankan PutusanNo. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar.Bukti P.

Kepala Bidang Pengukuhan dantata Guna Hutan, kemudian = pada tahun 2006 s/d = 2008sebagai Kepala Bidang Perlindungan MHutan Dinas KehutananPropinsi Kaltim ;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala BidangPengukuha dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan PropinsiKaltim, tugas pokok dan wewenang saksi sesuai SK GubenurKaltim No.08 tahun 2004 adalah= Mengkoordinasikan pembuatan peta atassetiap jenis kegiatan yang berkaitandengan hutan ;40=" Menyiapkan dan mengolah data potensisumber daya alam hutan provensi

Emmy Sealan No. 8 Kecamatan Mamasa,Kabupaten Mamasa, Provensi Sulawesi Barat.Pendidikan : S1Terdakwa berada dalam tahanan :PENYIDIK:1. Tidak dilakukan penahanan; PENUNTUT UMUM:1. Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Mamasa sejak tanggal 7 Desember s/dtanggal 26 Desember 2015; MAJELIS HAKIM:1.Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 10 Desember 2015 sampaidengan tanggal 08 Januari 2016;Him Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.

SRI WAHYUNISaksi menerangkan kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.Kaitan saksi pada kegiatan Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden TA2013 dimana saksi sebagai Bendahara pengeluaran di Satker PenyediaanRumah MBR Direktif Presiden Di Provensi Nusa Tenggara Timur TA. 2013.Dasar saksi sebagai Bendahara pengeluaran di Satker Penyediaan Rumah MBRDirektif Presiden Di Provensi Nusa Tenggara Tmur TA. 2013 adalah SuratKeputusan Menteri Perumahan Rakyat RI.

BAMBANG TRIANTORO, MT.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar : NORMAPRADIPTA, ST., M.Eng.Bendahara pengeluaran : saksi (SRI WAHYUNI).Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara pengeluaran di SatkerPenyediaan Rumah MBR Direktif Presiden Di Provensi Nusa Tenggara Timur TA.2013 sebagai berikut :Menerma, menympan, membayarakan, menatausahakan, danmempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanjanegara dalam pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja;Halaman 85 dari 744 Putusan Nomor : 47/

Satriadi, M.Si. ketika menjadi Kasatker yang saat ituHalaman 92 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/ PN.Kpg9 D> VY atotal rincian pengeluaran sebesar Rp. 1.054.665.500, tetapi kemudianoleh Toni Rusmarsidik B.E. selaku Kasatker disuruh untukmembayar hanya sejumlah Rp. 600.000.000,Sepengetahuan saksi yang biasa mengurus SPPD fiktif adalah EdoIskandar.Bahwa saksi tidak ingat berapa dana Penyediaan Rumah MBR DirektifPresiden Di Provensi Nusa Tenggara Timur TA. 2013 yang dipertanggungjawabkan

secara fiktifDana yang dipertanggung jawabkan secara fiktif itu dipergunakan untukapa membayar honor staf MBR, sewa mobil, sewa rumah dll dan dalampenggunaannya tidak dibuatkan laporan.Bahwa kebijakan pemberian uang natal dan uang terimakasih kepadakaryawan MBR Direktif Presiden Di Provensi Nusa Tenggara Timur TA.2013 adalah kebijakan TONI RUSMARSIDIK.Uang Natal dan uang ucapan terima kasih yang diberikan kepadakaryawan MBR Direktif Presiden Di Provensi Nusa Tenggara Timur TA.2013, diambil dari dana

mengenai penggantian calegterpilin, tentu yang dinyatakan batal demi hukum hanya mengenai nama calegterpilin yang diberhentikan oleh partai politik ;Bahwa bagaimana kedudukan tindakan konsultasi yang dilakukan KPU/ Tergugatsebelum menerbitkan objek sengketa, menurut ahli hal tersebut tentu sesualdengan azas kecermatan dan azas umum pemerintahan yang baik karenaadanya surat menyurat dan konsultasi serta koordinasi KPUD ke KPU RI,kemudian arahanarahan dari pusat dan anggota DPRD kota /kabupaten keDPRD provensi

,(tigaratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pencetakanblangko Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan pengiriman laporan keDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Provensi dan sisa dari uangtersebut Terdakwa gunakan sendiri ;e Bahwa sepengetahuan Terdakwa semua kayu yang ada dikebun rakyatdapat Terdakwa terbitkan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) danTerdakwa terbitkan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) karenapemohon memberitahu kayu tersebut berasal dari kayu rakyat

(tujuh ratus lima puluhjuta Rupiah); Setahu Saksi uang diberikan kepada petani kerang adalah uangsantunan dan Saksi dengar informasi kalau Terdakwa AGUS, SH.MHsudah menyerahkan uang tersebut kepada petani pencari kerang; Penasihat Hukum Terdakwa memperlihat suratsurat kepada saksiyang terdiri atas Bukti surat No.42 fotocopy surat pemerintah provensi sulsel; Bukti surat No.43 fotocopy lokasi; Bukti surat No.5 surat keputusan Gubernur; Bukti surat No.6 asli surat keputusan Gubernur, bahwa semuabukti

di Desa Belapunranga Kec Parangloe KabGowa atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu' korporasi yang merugikan keuangan negara atauperekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2015 Kantor Wilayah Kementrian Agama Provensi

pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2015 Kantor Wilayah Kementrian Agama Provensi

memangkusuatu jabatan atau kedudukan ;Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi Saksi,keterangan terdakwa serta buktibukti di persidangan diperoleh fakta bahwaterdakwa pernah bertugas di kejaksaan Negeri Batam sebagai jaksa Fungsional dibidang pidana umum dari Tahun 2010 s/d 2012.Menimbang bahwa berdasarkan pengangkatan terdakwa menjadi JaksaPenuntut Umum dengan tugas yang melekat pada terdakwa, makaTerdakwaLUKMAN selaku orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kejaksaan NegeriBatam, Provensi

Sultra sekitarbulan September 2020 dan diperlihatkan hasil penghitungan Kerugian Negara dansaya diminta untuk mengembalikan; Bahwa benar, saya telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sesuai temuanInspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp 1.143.755.071,00, ke KasDaerah Provensi Sulawesi Tenggara secara bertahap, dengan rincian :Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagaimana terlampirdalam berita acara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, keterangan

Sultra sekitarbulan September 2020 dan diperlihatkan hasil penghitungan Kerugian Negara dansaya diminta untuk mengembalikan; Bahwa benar, saya telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sesuai temuanInspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp 1.143.755.071,00, ke KasDaerah Provensi Sulawesi Tenggara secara bertahap ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segalasesuatu yang termuat atau tidak termuat didalam berita acara persidangan dan yangbelum termuat