Ditemukan 1423 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : domianus dominggus dominikus damianus demianus domingus domikus dominos deminus dominkus dorinus
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 390/Pid.B/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ODE FIRMAN Als LA PIMA Bin LA MANDIA
2.LA ODE RISWAN Bin LA ODE ISARA
3.LA ODE UNTU Als BA UNTU Bin LA ODE SIARA
4.LA JAHALI Bin LA DENCI
5.LA ODE ADIMAN Als GERI Bin LA ODE RAMLI
6.YATMIKO, S.Pd Bin LASMIN
7.LA ODE AMIR Als AMIR Bin LA ODE SAANI
91 — 43
  • Ini pula makna dari due process of law, artinya prosespenegakkan hukum yang benar dan adil, buka atas dasar Stigma apalagikebencian terhadap warga yang belum tentu bersalah atas sesuatu yangdisangkakan atau dituduhkan kepadanya.Bahwa dihadapan majelis Hakim yaitu sebagai Dominus Litis yang tidakberpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umumsebagai penuntut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnyayang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-10-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 7 April 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk
103 — 65
  • yang menjadi obyek, dalam sengketa Tata UsahaNegara (Object Van Geschil ) adalah;Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor: 299 Tahun 2015 tentang PengesahanPerubahan Kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun Hunian Apartemen Slipi Jakarta Barat tertanggal 23 Juli 2015 (vide buktiT.1);Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkaitdengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas dominus
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-04-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 100/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
BETTI BR SEMBIRING
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
Intervensi:
1.JULIAH HASTUTI,DKK
2.MOHD ARIS,DKK
109 — 59
  • dan akan dipertimbangkandibawah ini;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatasdihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, ParaTergugat Il Intervensi1 dan, Para Tergugat II Intervensi2, setelah PengadilanHalaman 101 Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUNMDN.berpendapat untuk kesempurnaan didalam memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa a quo, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuangugatan Penggugat dan pararel dengan azas dominus
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-07-2012 — Upload : 28-08-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 11/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 25 Juli 2012 — Drs H. M. HUSNI THAMRIN Bin IBRAHIM ACHMAD
66 — 41
  • berwenangnya HAKIM mengkonstatir dakwaan Jaksa Penuntut Umumdari yang berbentuk subsidairitas menjadi dakwaan alternative in litis; sebabhal yang demikian akan bertentangan dengan azas Secundum AllegataIndicare(Hakim terikat pada peristiwa yang diajaukan para pihak mutatismutandis hakim terikat pada dakwaan penuntut umum) setidaknya tidak sejalandengan Algemene Beginselen van behoorlijk rechtspraak (azasazas umumberacara/peradailan yang baik) bahkan analisis tersebut tidak sebatasbertentangan dengan azas dominus
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 05-02-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 7/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) “PERMATA” PELABUHAN TANGKIANG
Tergugat:
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
Intervensi:
Koperasi TKBM Teluk Lalong
339 — 2420
  • Dg Rewa;Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil yang dikemukakan Para Pihak yang berperkara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus litis atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-07-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
OE MIAUW LING
Tergugat:
LURAH LONTAR, KECAMATAN SAMBIKEREP, KOTA SURABAYA
Intervensi:
1.PT. INTILAND GRANDE
2.Drs. BAMBANG SURYANTO, MM. Msi
3.TRI MULYO
4.H. SLAMET MOENADI
115 — 75
  • mempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 139 dari 154 Putusan Nomor: 105/G/2018/PTUN.SBY.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 85 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara harus dimaknai secara menyeluruh atas kepentinganpemeriksaan dan bilamana diperlukan Hakim Ketua Sidang dapatmemerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat TataUsaha Negara, atau pejabat lain yang menyampaikan surat, atau memintapenjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengansengketa, sebagai wujud asas dominus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 183/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 13 Januari 2016 — MUHAMMAD IRWAN, S.T;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
85 — 77
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusanobjek sengketa bersifat dominus litis, artinya tidak terbatas pada pembuktianmaupun dalil yang diajukan Para Pihak, oleh karena itu berdasarkan dalildalilGugatan, Jawaban, dan alatalat bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan,maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa a quo, Pengadilanakan menguji dan mempertimbangkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 12-08-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 Januari 2016 — 1. Abdul Majid,2. Rukiyah, dkk;KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
90 — 69
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusanobjek sengketa bersifat dominus litis, artinya tidak terbatas pada pembuktianmaupun dalil yang diajukan Para Pihak, oleh karena itu berdasarkan dailildalilGugatan, Jawaban, dan alatalat bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan,maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa a quo, Pengadilanakan menguji dan mempertimbangkan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
269 — 1066
  • tersebut makaMajelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilanyang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2diputus bersama dengan pokok sengketa setelah melewati proses pembuktiandipersidangan, selain itu untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa a quo guna menemukan kebenaran materiil terhadapmaksud dan tujuan gugatan Penggugat apabila eksepsi kewenangan absolutterbukti tidak beralasan hukum, paralel dengan asas dominus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — DRS. H. ABDUL FATAH, S.H., M.M.;
106 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwabilamana Pengadilan menyatakan Pemohon Kasasi melanggar sesuatuyang tidak pernah di dakwakan, maka hal ini tentu telah melanggar asasSecundum Aliegata Indicare (Hakim terikat pada peristiwa yang diajukanmutatis mutandis Hakim terikat pada Dakwaan Penuntut Umum) atausetidaknya tidak sejalan dengan Algemene Beginselen van BehoorlijkRechtpraak (asasasas umum beracara/peradilan yang baik), bahkanmemasukkan peraturan yang tidak pernah didakwakan tersebut jelas jelasbertentangan dengan asas Dominus
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
343 — 647
  • Dengan demikian Hakim harus bersikap aktif dalam memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan asas dominus litis tersebut,dengan berpedoman pada fakta hukum yang ada meskipun terhadap sesuatuhal tidak dimohonkan dalam surat gugatan Penggugat dan PenggugatIntervensi maupun jawaban Tergugat dan Tergugat Il Intervensidiperkenankan untuk membuktikan keadaan maiteriil dari setiap sengketa tatausaha negara;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 7/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
178 — 77
  • Putusan No. 7/G/2018/PTUNSRGTergugat dan Tergugat II telan sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan tidak bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik;Menimbang, bahwa Pengadilan, berdasarkan asas dominus litis akanmelakukan pengujian dalam permasalahan ini meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: a.Pengujian dari aspek Kewenangan yaitu mengenai Kewenangan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara pada waktu menerbitkan atau mengeluarkankeputusan yang disengketakan itu; b.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
674 — 422
  • kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalamperaturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukumsebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat gugatan,jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi serta ahli maupun kesimpulan dariHalaman 137 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLGpara pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata UsahaNegara yang bersifat aktif (Dominus
Pengadilan PN PADANG PANJANG Pidana Khusus
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp
Tanggal 4 September 2019 — Terdakwa
115 — 57
  • tersebuttelah dianggap sebagai perbuatan membiarkan adanya tindakan kekerasansehingga Majelis Hakim tidak sependapat jika Penasihat Hukum menyatakanunsur membiarkan tidak dipertangungjawabkan kepada Anak dan terkaitpertangungjawaban pihak lain merupakan hal lain yang tidak bisa dijadikansebagai alasan tidak terbuktinya unsur tersebut karena hal tersebut justrumenambah pihak lain yang seharusnya ikut didakwa untukmempertangungjawabkan terjadinya pembiaran atas tindak pidana ini dan halitu merupakan dominus
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-06-2008 — Upload : 22-09-2011
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 29/Pid.B/2008/PN.SKH
Tanggal 18 Juni 2008 — BAMBANG SUYADI, SH.
80 — 22
  • Bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak dominus litisdalam menentukan' siapa, kapan dan apa yang dapatdimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana,sedangkan Pengadilan hanya mempunyai kewenangansebatas pada luas sempitnya dakwaan yang diajukanterhadap terdakwa dan juga sebagai azas umum bagibadan hukum peradilan untuk tidak menolak perkara yangdiajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya ;.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
407 — 323
  • dengan Izin produksi yang dimiliki Tergugat II Intervensi adalah dalilyang telah terbantahkan secara hukum mengingat fakta selama persidangan aa quo baik pengakuan para pihak, keterangan saksi dan hasil pemeriksaansetempat menunjukkan bahwa memang benar terdapat tumpang tindih tumpahtindin (Overlapping) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksiantara WIUP milik Penggugat dengan WIUP milik Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negaraberlaku azas dominus
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
757 — 2195
  • Selanjutnya, Majelis Hakimmenyatakan gugatan telah layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbukauntuk umum secara elektonik pada hari Kamis tanggal 14 September 2021,dengan pertimbangan halhal berkaitan dengan dalildalil GugatanPenggugat akan disempurnakan berdasarkan asas dominus litis (keaktifanHakim dalam mencari kebenaran materil) dengan memperhatikan faktafaktahukum di persidangan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 26-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dedet Darmadi, SH
Terbanding/Terdakwa : BISMANSYAH BIN AIENDIT
101 — 56
  • berdasarkan faktahukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyataberkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, makapembuktiannya dapat memilih langsung pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpaharus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan Primair);Menimbang, bahwa atas hal tersebut menurut Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Majelis Hakim TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama telah menyampaikan pendapat yangmelanggar azas dominus
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
221 — 162
  • tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketadalam perkara a quo sudah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku juga AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil GugatanPara Penggugat dan Jawaban Tergugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal80 juncto Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 pada pokoknyauntuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara diPeradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 392/Pid.B/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ASDIN Bin LA GAMU
2.LA ODE HAMSA Alias ACUNG Bin LA ODE RAFIDIN
3.LA ODE KASRIN Bin LA ODE KANTO Alias KASRIN
4.LA ODE PAHI Alias LA ODE KAIMUDIN Bin LA ODE ABU
5.LA ANTON Alias ANTO Bin LA CAO
6.LA ODE HARMIN Bin JUMADI
7.LA ODE FAISAL Bin LA ODE AMRAN
8.LA ODE JAMALUDDIN MANDIA Bin LA ODE MANDIA Alias JAMAL
9.LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA
92 — 45
  • Ini pula makna dari due process of law, artinya proses penegakkanhukum yang benar dan adil, buka atas dasar Stigma apalagi kebencian terhadapwarga yang belum tentu bersalah atas sesuatu yang disangkakan ataudituduhkan kepadanya.Bahwa dihadapan majelis Hakim yaitu sebagai Dominus Litis yang tidakberpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umumsebagai penuntut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnyayang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan