Ditemukan 16657 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pengadaan barang/jasa Pengadaan Korupsi Kepala dinas Pelelangan pengadaan barang Aluminium suphate (powder) Melawan hukum; pengadaan barang dan jasa Unsur "setiap orang"; pengadaan barang dan jasa Barang. Barang
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Tender
Register : 28-06-2012 — Putus : 31-08-2012 — Upload : 13-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2012/PTUN.TPI
Tanggal 31 Agustus 2012 — PUTERA CIPTA KREASI PRATAMA (SUPARMAN); MELAWAN KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAAN 2012;
96 — 28
  • PUTERA CIPTA KREASI PRATAMA (SUPARMAN); MELAWAN KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAAN 2012;
    PUTERA CIPTA KREASI PRATAMA;Alamat : Anggrek Mas Blok H No. 12 RT/RW 001/006, KelurahanTaman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;Sclanuttiya. disebit SCDALAL. scsciss sccscsanancnnnanaace saexawacewnswnca sweanmnawensaanncns PENGGUGAT;KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAAN 2012,berkedudukan di Gedung Perkantoran Pemerintahan Kota Batam, Jalan EngkuPutri No.
    Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa PesertaPemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang merasa dirugikan baik secara sendirimaupun bersama dengan Peserta lain dapat mengajukan Sengketa secaratertuliy ;~=~ == enn nnnHalaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor : 15/G/2012/PTUNTPI14.
    / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / PimpinanInstansi paling lambat 5 hari kerja ;Bahwa berdasarkan penulusuran pada www.kamusbesar.com Deskripsi darikatakata dapat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :e mampu ;sanggup ; boleh ; bisa ; mungkine Menerima ; memperoleh ; ditemukan ;tertangkap; berhasilBahwa Gugatan Penggugat baru melakukan Sanggahan dan tidak mengajukanSanggahan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan PresidenNomor : 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan
    Barang dan JasaPemerintah ;Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun2010.
    Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat dan negara serta timbulnyakonsekwensi hukum yang lebih meluas dikemudian hari, maka PenggugatHalaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor: 15/G/2012/PTUNTPImohon kiranya Bapak Ketua dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara imi dapatmenetapkan, yaitu pembatalan atau menyatakan tidak sah Surat KeputusanKETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DANJASA PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2012 tentangPengumuman
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 01-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 63/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2021 — TURISOMPU PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) II UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
243 — 138
  • TURISOMPU PRATAMA
    Tergugat:
    KELOMPOK KERJA (POKJA) II UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 28-02-2011 — Putus : 18-08-2011 — Upload : 22-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 45/B/2011/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2011 — ANEKABURSA CATUDAYA; KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG PAKAI HABIS DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH PUSIDENT BARESKRIM POLRI TAHUN ANGGARAN 2010;
73 — 24
  • ANEKABURSA CATUDAYA;KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG PAKAI HABIS DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH PUSIDENT BARESKRIM POLRI TAHUN ANGGARAN 2010;
    Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabutKeputusan Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia, tanggal 07 Juni2010 tentang Penetapan Pemenang Penyedia barang/JasaPekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusatdan Wilayah Tahun Anggaran 2010, tanggal 07 Juni 2010 yangditerbitkan oleh Terbanding/Tergugat ;4.
    Pembanding dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Desember 2010 No.129/G/2010/PTUN.JKT,beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan, Obyek Sengketa (KeputusanTergugat Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 Tentang PenetapanPemenang Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan
    Barang Pakai HabisDaktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun Anggaran 2010), dianggap melebur kedalam tindakan hukum keperdataan (Oplosing), dengan alasan pertimbangan sebagaiberikut: DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melaluipenyelesaian secara interen dengan cara peserta pemilihan penyedia barang/jasa yangmerasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersamasama dengan peserta lainnyadapat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Tender
Register : 30-08-2010 — Putus : 08-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 129/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 8 Desember 2010 — Anekabursa Catudaya;Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Pusident Bareskrim Polri Tahun Anggaran 21010
83 — 34
  • Anekabursa Catudaya;Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Pusident Bareskrim Polri Tahun Anggaran 21010
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 03-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 02-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 124/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA IIIB UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV.SUMUT
Terbanding/Penggugat : PT. ERIKA MILA BERSAMA
162 — 67
  • Pembanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA IIIB UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV.SUMUT
    Terbanding/Penggugat : PT. ERIKA MILA BERSAMA
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 21-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 36/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 1 Nopember 2018 — EFANA ECHA UTAMA yang diwakili oleh JENSER KARAMOY
Tergugat:
POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
213 — 122

  • MENGADILI

    Dalam Penundaan;

    Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

    Dalam Pokok Sengketa;

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan tidak sah Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang) berupa Pembatalan Keputusan Pemenang Lelang atas Pengadaan
    EFANA ECHA UTAMA yang diwakili oleh JENSER KARAMOY
    Tergugat:
    POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
    Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas SawanganSampiri Tahun Anggaran 2018 Tanggal 03 Juli 2018, 16:56 Wita melaluiWebsite (www.ipse.sulutprov.go.id) dengan alasan Lelang dibatalkankarena adanya perubahan SK Pokja Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Keputusan BupatiMinahasa Utara Nomor 216 Tahun 2018 Tanggal 26 Juni 2018 olehKelompok Kerja ( Pokja ) Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah KabupatenMinahasa Utara yang baru (TERGUGAT) telah menimbulkan Kerugian dimanaPenggugat
    Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 TentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Pasal 13 telah menyebutkanPokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang dan Jasa memiliki Tugas :a.
    Personil Kelompok Kerja (POKJA)Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan NotaDinas Nomor : 12/ND/ULP MINUT/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018.
    Barang dan Jasa Pemerintah,sebagai berikut :Pasal 13(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimanadimaksuddalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untukkatalog elektronik; danc. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:1.
    Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Bupati Minahasa Utara telahmenerbitkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 98 Tahun 2018Tentang Pembentukan Personil Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Minahasa Utara (vide Bukti T1);2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/PDT.SUS/2010
PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT SUKU DINAS PENERANGAN JALAN UMUM DAN SARANA JARINGAN UTILITAS KOTAMADYA JAKARTA TIMUR; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI.
85 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT SUKU DINAS PENERANGAN JALAN UMUM DAN SARANA JARINGAN UTILITAS KOTAMADYA JAKARTA TIMUR; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI.
    PUTUSANNo. 183 K/PDT.SUS/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus komisi pengawas persaingan usaha dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT SUKU DINASPENERANGAN JALAN UMUM DAN SARANA JARINGANUTILITAS KOTAMADYA JAKARTA TIMUR, yang beralamatkantor di Jalan Trunojoyo No. 1, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon ;melawan:KOMIS PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU
    Juanda No.19, Jakarta Pusat melalui bank pemerintah dengankode penerimaan 423491 ;Menimbang, bahwa atas putusan KPPU/Termohon tersebut, Pemohontelah mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan tertanggal 19 Juli 2007 (setelah perubahan) pada pokoknya sebagaiberikut :1.Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Penerangan Jalan Umum danSarana Utilitas (selanjutnya disebut "PUU & SJU") Kotamadya JakartaSelatan, beralamat berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 1 Kebayoran Baru,
    Barang Komponen Lampu untuk pemeliharaan/perawatan Penerangan Jalan Umum Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan dantidak adanya indikasi melanggar UndangUndang No.5 Tahun 1999 pasal 22tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;Oleh karena itu Pemohon Keberatan (Panitia Pengadaan Barang/JasaPemerintah Provisi Daerah Khusus lbukota Jakarta Unit Suku dinasPenerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Kotamadya JakartaSelatan) memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
    Barang/Jasa Suku DinasPenerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Kotamadya JakartaSelatan yang tidak menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalambidang ekonomi.
    BARANG/JASA UNIT SUKU DINASPENERANGAN JALAN UMUM DAN SARANA JARINGAN UTILITASKOTAMADYA JAKARTA TIMUR tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 5 Tahun 1999,UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 21-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 37/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 1 Nopember 2018 — RENDE
Tergugat:
POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
189 — 60

  • MENGADILI

    Dalam Penundaan;

    Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

    Dalam Pokok Sengketa;

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan tidak sah Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang) berupa Pembatalan Keputusan Pemenang Lelang atas Pengadaan
    RENDE
    Tergugat:
    POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
Pengadilan PTUN PALU TUN Lelang
Register : 11-09-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 16/G/2017/PTUN.PL
Tanggal 21 Desember 2017 — POKJA II PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP KABUPATEN TOLI – TOLI 2. CV. PUNGGAWA
119 — 48
  • M E N G A D I L IDalam Penundaan :------------------------------------------------------------------------ Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse. lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@ gmail.com
    (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017 dan surat Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV.
    Menyatakan tidak sah Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;---------------------------------------------------------------------------------------3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse .lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@ gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;---------------------------------4.
    Menyatakan penerbitan surat Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa sudah sesuai peraturan perundang-undangan; ------------------------------------------------------6.
    POKJA II PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP KABUPATEN TOLI TOLI 2. CV. PUNGGAWA
    POKJA IIL PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP KABUPATEN TOLI TOLI. Berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 72Kabupaten ToliToli, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakniEKI RASYID, SH dan RASYID RUPPA, SH. Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum.Beralamat di Jl. Garuda Gang Mataram No.33 Palu;Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 201 7;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;ll. CV. PUNGGAWA.
    Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan PengadaanBelanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan HidupKabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan olehPokja ll Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli(Tergugat) melalui email(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp. qgo.id yang ditujukan kepada : Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 201 7;2.
    Penetapan Pemenang' Lelang ke Il Pekerjaan PengadaanBelanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan HidupKabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2017 yang telahdiumumkan oleh Pokja Il Pengadaan Barang dan Jasa ULPKabupaten ToliToli (Tergugat) melalui aplikasi pengumumanLelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan olehGV...
    PUIG AW jase citrine einenHalaman 3Bahwa Penggugat mengetahui Pengumuman Pembatalan LelangPekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu Tahun Anggaran 2017yang dikirimkan oleh Pokja Il Pengadaan Barang dan Jasa ULP KabupatenToliToli (Tergugat) melalui email(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id tertanggal 20 Juli 2017 tersebut (obyek sengketa 1) pada hari/tanggal itu jugaBahwa Penetapan dan Pengumuman Pemenang PelelanganPekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu Tahun Anggaran 2017melalui
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 39/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 8 Desember 2020 — TIAR SARI SUKSES dalam hal diwakili oleh RIZAL JOYAKIM S
Tergugat:
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ), POKJA PEMILIHAN 8 (DELAPAN) BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Intervensi:
PT RAMAWIJAYA dalam hal ini diwakili oleh MAZBARIANTO, S.E.
245 — 185
  • TIAR SARI SUKSES dalam hal diwakili oleh RIZAL JOYAKIM S
    Tergugat:
    UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ), POKJA PEMILIHAN 8 (DELAPAN) BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
    Intervensi:
    PT RAMAWIJAYA dalam hal ini diwakili oleh MAZBARIANTO, S.E.
    Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBRBahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam pelaksanaankegiatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pekan OlahragaProvinsi (PorProv) Riau X Tahun 2021, terhadap kegiatan PengadaanBarang/Jasa Barang adapun yang menjadi Penanggung jawabnyaadalah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah ;Bahwa selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa SekretariatDaerah Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 23 Maret 2020telah mengeluarkan Keputusan Nomor : Kpts
    Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBRBahwa Pengadaan barang/Jasa, Pemerintah mempunyai perananpenting dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional gunameningkatkan Pelayanan Publik dan pengembangan perekonomianNasional dan Daerah.
    Sebagai Implementasi hal tersebut Pemerintahtelah menerbitkan Regulasi sebagaimana yang tertuang didalamPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan JasaKontruksi Melalui Penyedia ;aBahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Bagian KeduaadPersiapan Pengadaan Barang/Jasa Melelui Penyedia sebagaimanayang diatur
    615menyurati Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa KabupatenKuantan Singingi yang isinya Mohon kiranya untuk dapatHal. 25 dari 74 Hal.
    Bukti T23 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah(Fotokopi dari fotokopi) ;38.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 11-01-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 3/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 27 Juni 2019 — HAKIKAT diwakili direktur HASRUDDIN JAMAL
Tergugat:
POKJA I ULP PENGADAAN BARANG DINAS PERKEBUNAN PROV. SULAWESI SELATAN Tahun Anggaran 2018
151 — 67
  • HAKIKAT diwakili direktur HASRUDDIN JAMAL
    Tergugat:
    POKJA I ULP PENGADAAN BARANG DINAS PERKEBUNAN PROV. SULAWESI SELATAN Tahun Anggaran 2018
    Hakikat telah mengikuti lelang Kegiatan Pengadaan PupukNPK Paket 1,2,3,4 dan Pupuk Organik tersebut, sementara CV.Hakikat malah digugurkan pada lelang yang menjadi pertimbangan Pihak Tergugat oleh karena itu Tergugat melanggarPasal 44 ayat (8) dan (9) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemeTING: ~~~~~~ 2m n nnn nn nnn nnn nnn enn nm nn nine nemnnnn nnn nnnnnnnmnnnnnnnnDalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
    Hakikat adalah:Keputusan Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Selatan Tahun Angaran 2018, Nomor: 048/BAHP/SEMUSIM/APBNBUN/X/2018, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan, tertanggal 24 Oktober 2018.
    Jawaban Tergugat Pokja ULPProvinsi Sulawesi Selatan Pada Dinas Perkebunan Provinsi SulawesiSelatan sebagai berikut:Pokja ULP Provinsi Sulawesi Selatan pada Dinas PerkebunanProvinsi Sulwesi Selatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahdalam mengambil keputusan mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010dan telah diatur di dalam dokumen pemilihan, dimana ada beberapaproses tahapantahapan yang harus dilalui sesuai yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Pemilihan yaitu: 1.
    Ada beberapa halyang Pokja ULP Provinsi Sulawesi Selatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulwesi Selatan Pengadaan Barang danJasa Pemerintah yang perlu kami jelaskan secara konfrehensif terkait dengan tidak memenuhinya persyaratan teknisyaitu: 1. Penggunaan kendaraan Truk pada setiap paket yangsecara bersamaan waktu dan jadwal pelelangan. 2.
    Ditinjau dariaspek pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap,dokumen penyedia untuk semua paket kegiatan khususnyaHalaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor: 03/G/2019/PTUN.Mks.pada Pengadaan Pupuk Majemuk (NPK) PengembanganTanaman Semusim dan Rempah Paket IV, yang penayangannya dilakukan secara bersamaan sesuai jadwal Pelaksanaan dan jadwal pengiriman atau penyerahan yang telahditetapkan dalam aplikasi LPSE, dari segi aspek administrasisudah barang tentu berdampak pada pengelolaan administrasi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 03-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 96/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 24 April 2019 — HAKIKAT diwakili direktur HASRUDDIN JAMAL
Tergugat:
POKJA I ULP PENGADAAN BARANG DINAS PERKEBUNAN PROV. SULAWESI SELATAN Tahun Anggaran 2018
100 — 39
  • HAKIKAT diwakili direktur HASRUDDIN JAMAL
    Tergugat:
    POKJA I ULP PENGADAAN BARANG DINAS PERKEBUNAN PROV. SULAWESI SELATAN Tahun Anggaran 2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/TUN/2012
Tanggal 28 Maret 2012 — ANEKABURSA CATUDAYA vs KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG PAKAI HABIS DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH PUSIDENT BARESKRIM POLRI TAHUN ANGGARAN 2010
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANEKABURSA CATUDAYA vs KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG PAKAI HABIS DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH PUSIDENT BARESKRIM POLRI TAHUN ANGGARAN 2010
    Bahwa di dalam surat No.B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni 2010mengenai Jawaban Sanggahan Pengadaan Barang Pakai HabisDatikloskopi Pusat dan Wilayah TA.2010, Tergugat menyampaikanbahwa: sehingga surat sanggahan saudara bukanlah sanggahansebagaimana yang diatur dalam pasal 27 Keppres No. 80 Tahun 2003dan tidak perlu kami jawab (sesuai pasal 16 ayat (3) dokumenpelelangan Pengadaan barang pakai habis Daktiloskopi Pusat danWilayah TA. 2010).
    Tindakan tersebut bertentangan dengan yangpasal 14 ayat (3) Kepres No. 80 Tahun 2003 bagian kelima paragrafpertama serta Peraturan Presiden Tentang Perubahan keempatatas Keputusan Presiden No.80/2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 48 ayat (6):Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikan tanggapan /informasimengenai pengadaan barang / jasa yang berada didalam bataskewenangannya kepada peserta pengadaan/ masyarakat yangmengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan
    Bahwa dalam mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut, Tergugat telah melanggar11.dan/atau tidak mematuhi ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalamKeputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Rencana Kerja Syaratsyarat(RKSS) Pengadaan Barang Pakai Habis Datikloskopi Pusat dan Wilayah TahunAnggaran 2010 Pusident Bareskrim Polri, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 9Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2)a, adapun bunyinya sebagai berikut:(2)
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia, tanggal 07 Juni 2010 tentang PENETAPAN PEMENANG PENYEDIABARANG/JASA PEKERJAAN PENGADAAN BARANG PAKATI HABISDAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2010;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia, tanggal 07 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang PenyediaBarang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis DAKTILOSKOPI PUSATDAN WILAYAH Tahun Anggaran 2010, tanggal 07 Juni 2010 yang diterbitkanoleh Tergugat;4.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 03-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 37/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 15 Nopember 2018 — MAKKAH Dalam hal ini diwakili oleh HENDRI
Tergugat:
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH
102 — 16
  • MAKKAH Dalam hal ini diwakili oleh HENDRI
    Tergugat:
    KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH
    KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIATDAERAH ACEH, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak AriefNomor 219 Kota Banda Aceh Propinsi Aceh;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:2088/KUASA/2018 tanggal 19 September 2018 memberikankuasa baik sendiri maupun bersamasama kepada:1. MUNARDI, S.H., M.H.2.
    ., M.H.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Biro Pengadaan Barang dan JasaSekretariat Daerah Aceh, yang berkedudukan di Jalan T. NyakArief Nomor 219 Kota Banda Aceh Propinsi Aceh;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;2. KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI LXIX BIRO PENGADAAN BARANGDAN JASA PEMERINTAH ACEH, dalam hal ini diwakili oleh:1. ARIEF SETIA BUDI, S.T., Warga Negara Indonesia,beralamat di jalan T.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 10-11-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 34/G/TF/2020/PTUN.BNA
Tanggal 6 April 2021 — MAKKAH Diwakili Oleh HENDRI
Tergugat:
Kelompok Kerja Pemilihan LXXVII Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
278 — 146
  • MAKKAH Diwakili Oleh HENDRI
    Tergugat:
    Kelompok Kerja Pemilihan LXXVII Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
    Kemudian Penggugat tidak menjelskanalasanalasan mengapa Penggugat di gugurkan oleh Pokja PemilihanLXXVII Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh(Tergugat).
    Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMelalui Penyedia;Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur : Pelaksanaanpemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: (huruf h) Sanggah;Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 50 ayat (2) Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:Selain ketentuan sebagaimana
    Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihanmelanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihankepada Pejabat Penandatangan Kontrak.2).
    Administratif yangdilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah jo.
    Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMelalui Penyedia, dikarenakan peraturan dasar atau sektoral terkait dengansengketa pengadaan barang dan jasa/pemerintah sebagaimana telah disebutkan diatas, telah menentukan secara tegas mekanisme atau proses dan batas waktupengajuan dan penyelesaian Upaya Administratifnya yang harus ditempuh olehPenggugat.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 13/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 17 Juli 2018 — KARYA ANUGRAH PERSADA diwakili oleh GIATNO sebagai Direktur
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA DUA UNIT LAYANAN PELELANGAN
148 — 82
  • KARYA ANUGRAH PERSADA diwakili oleh GIATNO sebagai Direktur
    Tergugat:
    KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA DUA UNIT LAYANAN PELELANGAN
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-07-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 98/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 25 Oktober 2018 — BINSAR MARBUN
Tergugat:
POKJA Pengadaan Barang Jasa pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
120 — 102
  • BINSAR MARBUN
    Tergugat:
    POKJA Pengadaan Barang Jasa pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
    ,M.H,Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Penasehat hukum pada Law Office JENRISSIAHAAN, SH & REKAN, yang beralamat Kantor di JalanMerbau No. 10D Medan, yang bertindak baik bersamasamamaupun sendirisendiri berdasarkan Surat Kuasa KhususHalaman 1 Putusan No. 98/G/2018/PTUNMDNtertanggal 29 Juni 2018, selanjutnya disebutSSG ales xracase ws sane exrmseens wanes aaa en eae canes aaa os a a PENGGUGAT ;LAW AN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATKERPELAKSANAAN JALAN
    Jaya Sukses Prima TIDAK SESUAI DENGAN PAKET YANGDILELANG sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Perpres No. 4Tahun 2015 atas Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukanbahwa Peserta lelang yang dapat dimenangkan harus memiliki KDpaling kurang sama dengan nilai HPS dari pekerjaan yang akandilelang; Bahwa Harga Penawaran (Terkoreksi) PT.
    BUKIT ZAITUN, maka hal ini membuktikan kuat dugaan bahwaPokja Pengadaan Barang / Jasa Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Il Provinsi Sumatera Utara melakukan mal administrasikarena Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah II Provinsi Sumatera Utara sudah jelas mengetahui bahwaRUSLAN EFFENDI SIAGIAN menjadi Direktur yang aktif di duaPerusahaan yaitu Direktur PT. BUKIT ZAITUN dan PT.
    SPT Tahunan yang diminta untuk tahun 2016 adalahDokumen Lelang yang cacat hukum, karena telah melanggarPeraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 Tentang SuratPemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) yang mewajibkan Wajib Pajakmelaporkan SPT setiap akhir Tahun yang jatuh pada bulanDesember 2017, sementara SPT Pajak tahun 2017 tidakdipersyaratkan dalam Dokumen Lelang dan Pasal 19 ayat (1) huruf Perpres No. 4 Tahun 2015 atas Perubahan Keempat Perpres 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    2015 tentangPerubahan keempat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali (terakhir) dengan Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015 tentangPerubahan keempat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan ; (1) Bahwa dalam hal penyedia barang/jasa atau masyarakat menemukanindikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaanbarang/jasa pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-07-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 201/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 September 2016 — .; KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2016.;
74 — 46
  • .;KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2016.;
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Lelang
Register : 20-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 39/B/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 8 Mei 2018 — POKJA II PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP KABUPATEN TOLI – TOLI 2. CV. PUNGGAWA
147 — 42
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 16/G/2017/PTUN PL. tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusannya menjadi sebagai berikut;Dalam Penundaan :- Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email
    -(LPSE) admin.tolitolikab@lpse. lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@ gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017 dan surat Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV.
    Menyatakan tidak sah Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse .lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@ gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.
    POKJA II PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP KABUPATEN TOLI TOLI 2. CV. PUNGGAWA
    Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat) melalui email(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.
    Ikpp.go.id yangditujiukan kepada: Pemilik email simpandenny@ gmail.com (Penggugat)tertanggal 20 Juli 2017 dan surat Penetapan Pemenang Lelang ke IlPekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas LingkunganHidup Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkanoleh Pokja ll Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli(Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus2017 yang dimenangkan oleh CV.
    Menyatakan penerbitan surat Penetapan Pemenang Lelang ke Il PekerjaanPengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan HidupKabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan olehPokja ll Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat)melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yangdimenangkan oleh CV. Punggawa sudah sesuai peraturan perundangundangan;6.
    Putusan Nomor 39/B/2018/PTTUN Mks.Dalam Penundaan:Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Pengumuman PembatalanLelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di DinasLingkungan Hidup Kabupaten fToliToli Tahun Anggaran 2017 yangditerbitkan oleh Pokja ll Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat) melalui email(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.
    Ikpp.go.id yangditujiukan kepada: Pemilik email simpandenny@ gmail.com (Penggugat)tertanggal 20 Juli 2017 dan surat Penetapan Pemenang Lelang ke IlPekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas LingkunganHidup Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkanoleh Pokja Il Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli(Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus2017 yang dimenangkan oleh CV.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 01-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 61/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Mei 2017 — ARUNI SENGGIGIH ABADI diwakili oleh RUDI SETIAWAN
Terbanding/Tergugat : KEPALA UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG atau JASA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
74 — 19
  • ARUNI SENGGIGIH ABADI diwakili oleh RUDI SETIAWAN
    Terbanding/Tergugat : KEPALA UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG atau JASA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU