Ditemukan 132 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penambah perambahan peramah prambah perancah peramuan pirambai peramba
Penelusuran terkait : Hutan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 8 Februari 2017 — SOLIKHAH Binti ABDUL WAHID
81 — 20
  • Keterangan Pernyataan tanahAn.Guntaron tertanggal 15 Oktober 2010 dan KPT An.Guntarom;Fotocopy 3 (tiga) lembar berupa Surat Kuasa dari Nobelson kepadaSoliknah tanggal 6 Juni 2013 terhadap tanah SKT Nomor181/48/SPKT/XII/2010 dan Kwitansi tanda Terima Uang harga tanah SKTNomor: 181/48/SPKT/XII/2010 dengan luas 0,507 Ha tertanggal 2Februari 2014 sebesar Rp. 12.675.500,;Fotocopy 1 (satu) eksemplar berupa Berita Acara Serah TerimaPemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi dari Menteri TransmigrasiDan Pemukiman Perambah
    Hutan kepada Gubernur Kepala DaerahTingkat Nomor : 3685.SB.04.43.99 tanggal 20 September 1999;Fotocopy 1 (satu) eksemplar berupa Berita Acara Serah TerimaPemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi dari Gubernur KepalaDaerah kepada Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor475.1/260/PEMDES tanggal 10 Pebruari 2000;Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Barito Utara Nomor :188.45/50/2012 tentang Penetapan Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Bendungan Atas nama Pemerintah Kabupaten BaritoUtara;Fotocopy
    Pada tahun 1994/1995dimulai penempatan warga transmigrasi dari Propinsi Jawa Timur, JawaTengah, Jawa Barat, HPPDT/ Lokal dan pada tahun 1997 masyarakattransmigrasi Desa Jamut telah mengusulkan kepada pemerintah agar dapatdibangun suatu bendung di Desa Jamut ; Bahwa pada tahun 1999 dilakukan serah terima sebanyak 14 (empat belas)Pemukiman Transmigrasi/ Desa termasuk didalamnya PemukimanTransmigrasi Teweh Timur Ill/B.C/Sp.B (Jamut) dari KementrianTransmigrasi dan Perambah Hutan kepada Menteri Dalam
    Pada tahun 1994/1995dimulai penempatan warga transmigrasi dari Propinsi Jawa Timur, JawaTengah, Jawa Barat, HPPDT/ Lokal dan pada tahun 1997 masayarakattransmigrasi Desa Jamut telah mengusulkan kepada pemerintah agar dapatdibangun suatu bendung di Desa Jamut ;Bahwa pada tahun 1999 dilakukan serah terima sebanyak 14 (empat belas)Pemukiman Transmigrasi/ Desa termasuk didalamnya PemukimanTransmigrasi Teweh Timur Ill/B.C/Sp.B (Jamut) dari KementrianTransmigrasi dan Perambah Hutan kepada Menteri Dalam
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata Tanah
Putus : 16-02-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 16/PDT.G/2011/PN.P.BUN
Tanggal 16 Februari 2012 — 1. MATNUR Bin BAHARUDIN 2. MAHLAN Bin BAHARUDIN 3. SAMLAN Bin BAHARUDIN 4. Ny. MARIATUL KIPTIAH Binti BAHARUDIN 5. Ny. JAHRIAH Binti BAHARUDIN 6. Ny. DAHLIA Binti BAHARUDIN X 1. LIDIN Bin BONDE 2. ABDUL WAHAB ABAS 3. H. MONIK 4. HJ. EEN JUHAERIYAH 5. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Cq. Camat Kumai, Cq. Kepala Desa Bumi Harjo 6. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Cq. Camat Kecamatan Kumai 7. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat 8. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 9. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat 10. KUD GOTONG ROYONG 11. KUD TANI SUBUR 12. Direktur PT. MEDCO AGRO, Cq. PT. META EPSI AGRO
144 — 22
  • KabupatenKotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan PT.Meta Epsi Agro sebagai Mitra Usaha pelaksana pekerjaan proyek;Izin pelaksanaan transmigrasi pola perkebunan kelapa sawit (sementara) dilokasi kepulauan Natuna Kabupaten Kepulauan Riau, Lokasi Kumai danSukamandang, Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan TengahNomor : KEP.99 / MEN / 1994 tanggal 23 Juli 1994, yang merupakan salahsatu. tindak lanjut naskah kesepakatan bersama antara DepartemenTransmigrasi dan pemukiman perambah
    hutan Republik Indonesia dengan PT.Meta Epsi Agro.Dilihat dari keseriusaan PT.
    Meta Epsi Agro di lokasiKumai WPP / SKP.IX a/A,B,C,D,K dan Q, Kecamatan Kumai dan KecamatanArut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah,yang pada intinya merupakan tindak lanjut dari NKB antara DepartemenTransmigrasi dan pemukiman perambah hutan Republik Indonesia dengan PT.Meta Epsi Agro setelah pemerintah menilai bahwa PT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 16-01-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 7/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
ROCHMADI SULARSONO, S.Psi., Psi Klinis
Tergugat:
DIREKTUR RSUD DR HARJONO S KABUPATEN PONOROGO
91 — 72
  • Tercatat sebagai PNS semenjak tahun 1996 pada Biro kepegawaianSekretaris Jenderal Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dengan golongan ruang Ill.a2. Tahun 2002 berpindah pada RSUD menjadi kepala poli dan pelaksanalayanan Psikologi.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 11-01-2011 — Putus : 04-07-2011 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 02/Pdt.G/2011/PN-PSB
Tanggal 4 Juli 2011 — ERLIANA Melawan DEFI, Cs
102 — 24
  • Batuah telah mengikuti Latihan Keterampilan PeladangBerpindah/Perambah Hutan Bagi Peserta Pencetakan Sawah Baru yangdiselenggarakan oleh Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah WilayahII pada tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 05 Maret tahun 1991,tertanggal O05 Maret 1991, yang telah diberi materai secukupnya/diNazegelend tanpa ada aaslinya, selanjutnya diberi tanda buktiMenimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya terhadapgugatan Penggugat, Tergugat A dan Tergugat B telah mengajukan
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
1.YAYASAN MENATA NUSA RAYA
2.Yayasan Menata Nusa Raya (Menara)
Tergugat:
1.FARIDA HANUM
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANA PROFINSI RIAU
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.KLHK RI Cq Dinas LHK Provinsi Riau Kepala Dinas LHK Provinsi Riau
5.KLHK RI Cq Direktorat Jendral Penengakan Hukum LHK Dirjen Gakkum LHK
314 — 185
  • badanhuku;Bahwa berwenang menindak perambahan hutan yaitu Polisi, PejabatPenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam lingkup instansi kehutananpusat dan daerah sebagaimana diatur Pasal 29 UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan;Bahwa ancaman pidana bagi yang melakukan perambahan hutanberdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013, yaitu untukperorangan ancaman pidananya minimal 3 tahun, maksimal 10 tahundan untuk korporasi diancam paling lama 20 tahun;Bahwa para perambah
    hutan wajib mengembalilkan hutan yang telahdirambah tersebut kepada fungsi semula;Bahwa perubahan terakhir mengenai pembagian kawasan hutanberdasarkan fungsi diatur SK Menteri Kehutanan Nomor903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 12/2016 tahun 2016, namun Saksi AhliHalaman 36 darif 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhltidak hafal luas masingmasing jenis hutan berdasarkan fungsinyatersebut;Bahwa hutan harus dipertahankan karena merupakan paruparu dunia;Bahwa Hutan Produksi adalah hutan yang dipertahankan untukmemproduksi
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 13 April 2023 — Penuntut Umum:
YAN PERDANA, SH
Terdakwa:
SUHARTO Bin MARTOYO
73 — 22
  • Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi di Daerah Tingkat I Jambi Dari Menteri Transmigrasi Dan Permukiman Perambah
      Hutan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3680.Sb.04.43.99 tanggal 21 September 1999.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 295/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 25 Oktober 2018 — PT. RENDI PERMATA RAYA, DKK VS M. NUR SITANGGANG, DKK
113 — 72
  • Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor: 13VII1993 Nomor: Kep19/PK/SKB/VII/1993, pada pasal 6 ayat 1 (d) disebutkan HakPengelolaan berakhir bilamana: dalam jangka waktu 5 (lima) tahuntidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam surat keputusanpemberian hak pengelolaannya. ( Bukti T.I28 ); dan hal tersebutdipertegas kembali oleh Menteri Negara Agraria Kepala BadanPertanahan Nasional sesuai Surat yang ditujukan kepada MenteriTransmigrasi dan Pemukiman Perambah
    Hutan RI Nomor: 5603205tanggal 15 Oktober 1997 disebutkan pada point d :*bahwa HakPengelolaan berakhir bilamana: (d) jika dalam batas waktu 5 (lima)tahun tidak dimanfaatkan dan ternyata:1.
    BadanPertanahan Nasional Nomor: 13VII1993 Nomor: Kep19/PK/SKB/VII/1993, pada pasal 6 ayat 1 (d) Hak Pengelolaan berakhirbilamana : dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dimanfaatkansebagaimana dimaksud dalam surat keputusan pemberian hakpengelolaannya. ( vide Bukti T.I28 ); dan hal tersebut dipertegaskembali oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanHalaman 115 dari 166 Halaman Putusan Nomor 295/Pat/2018/PT MDNNasional sesuai surat yang ditujukan kepada Menteri Transmigrasi danPemukiman Perambah
    Hutan RI Nomor: 5603205 tanggal 15 Oktober1997 disebutkan pada point d :"bahwa Hak Pengelolaan berakhirbilamana: (d) jika dalam batas waktu 5 (lima) tahun tidak dimanfaatkandan ternyata:1.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PRAYANA
65 — 44
  • CPNS tahun 1993 ditempatkan di Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan;2. PNS pada Tahun 1994 ditempatkan di Departemen Transmigrasidan Pemukiman Perambah Hutan;Halaman 109 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg.3. Pada Tahun 2000 menjadi Kasi Pengolahan data di KementrianKependudukan dan Transmigrasi ;4. Pada tahun 2002 menjadi Kasubid Pengembangan Infrastrukturwilayah Papua di Kementrian Percepatan pembangunan KawasanTimur Indonesia;5.
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
154 — 100
  • Pada tahun 2016 melalui PeraturanMenteri Kehutanan No. 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial.Perhutanan sosial adalah untuk memberi kesempatan sebagai bentukkeadilan bagi masyarakat agar masyarakat bisa secara legal dia punyahak akses dan hak kelola, yang dulu masyarakat masuk hutan akan dicap pelaku perambah hutan, illegal loging, maka dengan adanyaperhutanan sosial maka masyarakat ada subjek legal didalammengelola maupun memanfaatkan hutan.Halaman 87 dari 113 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN SrhBahwa
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 18 Januari 2017 — K. CHANDRA SEKARAN K.V NAIR”, jabatan Presiden Direktur PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI, bekedudukan hukum di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 03, Jakarta 12950; Untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................... PENGGUGAT; Pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni: 1. ERIKH SUANGI, SH 2. SASTIONO KESEK, SH.,LL.M 3. OSDE SIMBOLON, S.H., M.Hum. 4. EZWAR NUGRAHA,SH. Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Legal Consultant yang berkantor di Jl. MT. Haryono No. 29, RT. 18 Kelurahan Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/31/HK.02.1/II/2016 tanggal 23 Februari 2016; Melawan : 1. MUHIBIN ALI, S,Pd.I, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. AP. Mangkunegara, RT.01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara; selanjutnya disebut ........................................................................ TERGUGAT I; 2. LALU WIR YAJAKSA, pekerjaan Swasta/Petani, bertempat tinggal di RT.17, Dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara; selanjutnya disebut ...................................................................... TERGUGAT II; 3. HANAFI .................................../ 3. AHMAD HANAPI, pekerjaan Kepala Dusun Sumber Agung, bertempat tinggal di RT.17 Dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara ; selanjutnya disebut ...................................................................... TERGUGAT III; Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini telah menunjuk dan memilih domisili Kuasanya yakni : 1. MUHAMMAD RIZAL RAMBE, SH. MH; 2. IKHSAN NUR FAJRI, SH; Kesemuanya adalah Advocad yang pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pijar Nusantara (LBH-PINUS) yang beralamat di Jl. Ahmad Muksin, No. 24, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/101/HK.02.1/V/2016, tanggal 24 Mei 2016; 4. “KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI”, Jalan A.P Pranoto, No. 85, Kelurahan Sukarame, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartenagara ; selanjutnya disebut ...................................................................... TERGUGAT IV; Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh :Drs. H. Edy Maulana, NIP. 19621125 199403 1 007, jabatan Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/094/64/1.7.1/03/2016 tanggal 17 Maret 2016;
194 — 23
  • pertimbangansebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat yang telah dicocokkan dengansurat asal dan selanjutnya diberi tanda sesuai dengan asli berupa :> Sertifikat Hak Milik Nomor: 376 atas nama MUHIBIN ALI (Tergugat ), selanjutnyadiberitanda T.I1;> Sertifikat Hak Milk Nomor : 875 atas nama MUHIBIN ALI (Tergugat ), selanjutnyadiberitanda T.I2;> Surat Perintah Nomor SP.4575/W.19/1994 tanggal 10 Agustus 1994, yang diterbitkanoleh Kepala Kanwil Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah
    Hutan RI,selanjutnya diberi tanda T.I7;> Sertifikat Hak Milk Nomor : 311 atas nama HANAFI (Tergugat Ill), selanjutnyadiberitanda T.Ill1;> Sertifikat Hak Milk Nomor : 410 atas nama HANAFI (Tergugat lll), selanjutnyadiberitanda T.II2;> Surat Kuasa Direktur PT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 24 Februari 2016 — SUGIARTO PRAYITNO Alias DAUD Alias VIKTOR PURNOMO
109 — 107
  • dimintai keterangansehubungan dengan adanya laporan dugaan Tindak PidanaKorupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan/PengembanganInfrastruktur Transportasi Laut/ Dermaga di Daerah PulauTerpencil dan Terluar Kabupaten Alor Propinsi NTT danKabupaten Flores Timur Propinsi NTT pada SatkerPengembangan Daerah Khusus Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal Tahun anggaran 2014 ;e Bahwa riwayat pekerjaan yang bersangkutan sebagai berikut :CPNS tahun 1993 ditempatkan di Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah
    Hutan;PNS pada Tahun 1994 ditempatkan di Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan;Pada Tahun 2000 menjadi Kasi Pengolahan data di KementrianKependudukan dan Transmigrasi ;Pada tahun 2002 menjadi Kasubid Pengembangan Infrastruktur wilayahPapua di Kementrian Percepatan pembangunan Kawasan TimurIndonesia;Pada tahun 2006 menjadi Kepala bidang perbatasan laut di KementrianPembangunan Daerah Tertingal;Pada tahun 2008 kepala bidang penguatan daerah perbatasan diKementrian Pembangunan Daerah
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN Bgl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
948 — 2465
  • menurut Turut Tergugat , terjadinya pencemaran DaerahAliran Sungai Bengkulu sebagaimana dalil Penggugat sangatlahtidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta, hal ini di sebabkanDaerah Aliran Sungai Bengkulu memiliki beberapa anak sungai(Hulu dan Hilir), dan sepanjang anak sungai tersebut terdapatbeberapa aktifitas tambang batubara di atas permukaan tanah,Hal 41 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.GLH/2018/PN Bglpenambangpenambang tradisional/Tambang rakyat, termasukadanya perambah
    hutan, oleh karenanya tidak dapat dipastikansecara jelas siapa pihak yang telah mengakibatkan terjadinyapencemaran dan kerusakan sebagaimana dalil gugatanPenggugat.