Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 522/10/Ek-Prod.I/LC/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Pemberian Perpanjangan dan Pembukaan Lahan / Land Clearing kepada PT. MULTI MAKMUR MITRA ALAM untuk Keperluan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2008 c.Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/03/PEM-SILP/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.

Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/35/Ek-Adm.SDA/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT. MULTI MAKMUR MITRA ALAM ; -------------------------------------------e. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/05/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.

Surat Keputusan Bupati Paser Nomor522/10/Ek Prod.I/LC/2008 tanggal 10 September2008 =tentang Pemberian Perpanjangan danPembukaan Lahan / Land Clearing kepada PT.MULTI MAKMUR MITRA ALAM untuk Keperluan LahanPerkebunan Kelapa Sawit Tahun 2008 ~ ;c. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor503/03/PEMSILP/II/2009 tanggal 25 Februari2009 tentang Pemberian Izin Lokasi untukPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepadaPT. MULTI MAKMUR MITRA ALAM di KabupatenPaser berikut lampirannya berupa petalokasi ;d.

Surat Keputusan Bupati Paser Nomor525/35/Ek Adm.SDA/2010 tanggal 25 Februari2010 tentang Pemberian Izin Usaha PerkebunanBudidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT.MULTI MAKMUR MITRA ALAM ;e. Surat Keputusan Bupati Pdsers Nomor503/05/PEMSILP/I11/2010 tanggal 18 Maret2010 tentang Pemberian Perpanjangan IzinLokasi untuk Keperluan Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit kepada PT. MULTI MAKMUR MITRAALAM di Kabupaten Paser berikut lampirannyaberupa peta lokasi ;Menghukum .....4.

Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 522/10/EkProd.l/LC/2008 tanggal 10 September 2008 tentangPemberian Perpanjangan dan Pembukaan Lahan / LandClearing kepada PT. MULTI MAKMUR MITRA ALAM untukKeperluan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun2008 ;. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/03/PEMSILP/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentangPemberian Izin Lokasi untuk PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit kepada PT. MULTI MAKMURMITRA ALAM di Kabupaten Paser berikut lampirannyaberupa peta lokasi ;d.

Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/35/EkAdm.SDA/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentangPemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya TanamanKelapa Sawit atas nama PT. MULTI MAKMVUR MITRAALAMe. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/05/PEMSILP/II1/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentangPemberian Perpanjangan Izin Lokasi untukKeperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawitkepada PT.

Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 1 atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM., MBA NIP. 195609031977011005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c);-----------------------------------------------------------------------2.

Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Sarif, SH. MH., NIP. 1966042019910310008 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupten Jeneponto.--------------------------------------------------3.

Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Sarif, SH. MH., NIP. 1966042019910310008 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupten Jeneponto.----------------------------------------------------4.

Bahwa surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 171 Tahun 2013, tanggal21 Oktober 2013 Tentang pemberhentian pejabat struktural Eselon Ib dalamlingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto,khusus pada daftar lampiranNomor Urut 1 atas nama Drs. H.Muh.Dyjabbar,MM.

Bukti P1 : Foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian PejabatSruktural Eselein IIb dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto (sesuai aslinya). N. Bukti P2 : Foto copy Petikan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172Tahun 2013 tertanggal 21 Oktober 2013 atas nama H. Muh.Sarif, SH.MH.(foto copy dari foto copy)Oo.

. : Foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 227 Tahun2012tanggal 28 Agustus 2012 tentang Pengangkatan PejabatStruktural Eselein IIb dalam lingkup Pemerintah KabupatenJeneponto atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM, MBA (sesuaiaslinya). KK. Bukti P4 : Foto copy Petikan surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 227Tahun 2012 tertanggal 28 Agustus 2012 atas nama Drs. H. Muh.Djabbar, MM, MBA(sesuai aslinya). 5. Bukti P5 :Foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 234.

Bukti T1 : Foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian PejabatSruktural Eselein IIb dalam lingkup Pemerintah KabupatenJeneponto atas nama Drs. H. Muh Djabbar, MM.MBA (sesuaiaslinya). 2. Bukti T2. : Foto copy Surat Petikan surat keputusan Bupati JenepontoNomor 172 Tahun 2013 tertanggal 21 Oktober 2013 atas namaH. Muhammad Sarif, SH.MH., (foto copy sesuai aslinya)3.

Jeneponto tertanggal 17 Oktober 2013 besera lampirannya (sesuai dengan aslinya);: Foto copy Surat surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 234.C Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Batas UsiaPensiun Pejabat Struktural Eselein b dalam lingkupPemerintah Kabupaten Jeneponto (sesuai dengan alinya): Foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 159.fTahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang PembentukanBadan Pertimbhangan Jabatan dan Kepangkatan PemerintahPemerintah Kabupaten Jeneponto masa keanggotaan

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 20183.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 147-122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari 20184. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Keputusan Bupati MalukuTengah Nomor : 147122 Tahun 2018 TentangPergantian Antar WaktuAnggota Saniri Negeri PortoKecamatan Saparua KabupatenMaluku Tengah, tanggal01 Pebruari 2018;Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan BupatiMaluku Tengah Nomor : 140 299 Tahun 2014 TentangPeresmian Saniri Negeri Porto Kecamatan SaparuaKabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Maret 2014 ;Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari anakanak Soa Tetelepta di Negeri Porto, Kecamatan Saparua,Kabupaten Maluku Tengah, tanggal

Keputusan Bupati Maluku Tengah,Nomor: 147122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota SaniriNegeri Porto, Kecamatan saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01Februari 2018, (vide Bukti P1 = T1)Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, PihakTergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangantanggal 26 Maret 2018, dimana di dalamnya telah menguraikan dalildalilbantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok Perkara;Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi

Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor:147122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Saniri NegeriPorto, Kecamatan saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 01 Februari2018, (vide bukti P1 = T1), dan setelah mencermati objek sengketa a quodapat diketahui bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung (adressat)oleh surat keputusan objek sengketa (vide bukti P1 = T1) sehingga tenggangwaktu untuk mengajukan gugatan dihitung sejak Penggugat menerima ataudiumumkannya Keputusan Badan atau

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah,Nomor: 147122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu AnggotaSaniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah,tanggal 01 Februari 20183.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah,Nomor: 147122 Tahun 2018 , Tentang Pergantian Antar Waktu AnggotaSaniri Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah,tanggal 01 Februari 20184.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141 449 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, tanggal 24 September 2016 atas nama Agusthinus Pattiiha;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141 449 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, tanggal 24 September 2016 atas nama Agusthinus Pattiiha;4.

TENGGANG WAKTU YANG DI TENTUKAN UNDANGUNDANG;Bahwa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 449Tahun 2016 tetang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri lhamahuKecamatan Saparua Timur, Tanggal 24 September 2016 kemudian dilanjutkandengan pelantikan yang dilakukan Tergugat Kepada AGUSTHINUS PATTIIHAsebagai Pemerintah Negeri IHAMAHU Kecamatan Saparua Timur, pada tanggal26 September 2016, Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini di daftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAHNOMOR: 141449 TAHUN 2016 tentang PENGESAHAN KEPALAPEMERINTAH NEGERI IHAMAHU KECAMATAN SAPARUA TIMUR, Tanggal24 September 2016 atas nama AGUSTHINUS PATTIIHA;2.

Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Penjabat Tata usaha Negara membuatdan melahirkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141449Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri lhamahuKecamatan Saparua Timur, Tanggal 24 September 2016atas namaAGUSTHINUS PATTIIHAdan kemudian melantik AGUSTHINUS PATTIIHAsebagai Kepala Pemerintah Negeri IHAMAHU Kecamatan Saparua TimurKabupaten Maluku Tengah tersebut bertentangan dengan Peraturan Daera(PERDA ) yang berlaku, maka adalah patut apabila keputusan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor: 141 449 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala PemerintahanNegeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, tanggal 24 September 2016atas nama Agusthinus Paittiiha;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati MalukuTengah Nomor: 141 449 Tahun 2016 tentang Pengesahan KepalaPemerintahan Negeri lhamahu, Kecamatan Saparua Timur, tanggal 24September 2016 atas nama Agusthinus Pattiiha;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141 449 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negerilhamahu, Kecamatan Saparua Timur, tanggal 24 September 2016 atasnama Agusthinus Pattiiha;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiMaluku Tengah Nomor: 141 449 Tahun 2016 tentang PengesahanKepala Pemerintahan Negeri lhamahu, Kecamatan Saparua Timur,tanggal 24 September 2016 atas nama Agusthinus Pattiiha;4.

M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI ;-------------------------------------------------------------------------------- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------ Menerima Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;------------------------------------------ Menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/288.a/BUP-PASBAR/

2011 tentang Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dominikus Suprianto yang berlokasi di Pasaman Baru Kejorongan Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 29 April 2011 ;------------------------------------------ Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/288.a/BUP-PASBAR/2011 tentang Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dominikus Suprianto yang berlokasi

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; ---------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; ----------------------------------------4.

Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali,SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan HasilPemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan MasaBakti Tahun 20162022 di Kabupaten Kampar;DASAR dan ALASAN GUGATAN:I.

Pejabat Pemerintahan dalammenggunakan Wewenang wajib berdasarkan:AzasAzas Umum Pemerintahan yang baik, adapun yangdilanggar adalah AZAS KEPASTIAN HUKUM yang manadidalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati KamparNomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali,SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan GunungSahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa SerentakBergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun20162022 di Kabupaten Kampar, belum memilikikeputusan

Menyatakan batal atau tidak sah;Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan PengangkatanSaudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak KecamatanGunung Sahilan Hasil Pemilinan Kepala Desa SerentakBergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 20162022 diKabupaten Kampar; 222222 2 2222222 23.

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor141/BPMPD/487/2016 tanggal 21 November 2016 TentangPengesahan Pengangkatan RAZALI. SR sebagai Kepala DesaSubarak Kecamatan Gunung Sahilan hasil Pemilinan Kepala DesaSerentak Bergelombang tahun 2015 dengan masa bhakti tahun2016 2022 di Kabupaten Kampar;3.

Nomor : 9/B/2016/PT.TUNMDN (sesuaidengan aslinya);Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Sadr.Razali, SR sebagai Kepala Desa SubarakPeriode 20162020 Nomor : 08/sk/RHTAdv/X1/2016 tertanggal 28 November 2016(Sesuai dengan aslinya);Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Sadr.Razali, SR sebagai Kepala Desa SubarakPeriode 20162020 Nomor : 012/sk/ANADV/X1I/2016 tertanggal 30 November 2016(Sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 NovemberHalaman 39 dari 75

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 13 tahun 2024 tentang Pemberian Ijin Perceraian

Bagi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Susanti, SE, M.Si., Tanggal 8 Januari 2024;

MENGADILI- Mengabulkan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; ----------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/G.TUN/2010/P.TUN.Kdi tanggal 26 April 2011 yang dimohonkan banding;---------------- MENGADILI SENDIRIDalam Penundaan :- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 322 tentang Penetapan Pembagian Gaji An.

Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 322 tahun 2010 tentang Penetapan Pembagian Gaji a.n. TOA ALIMIN, S.Pd terhadap mantan isterinya beserta anaknya, tertanggal 28 September 2010 adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 322 tahun 2010 tentang Penetapan Pembagian Gaji a.n. TOA ALIMIN, S.Pd terhadap mantan isterinya beserta anaknya, tertanggal 28 September 2010 ;-----4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 322 tahun 2010 tentang Penetapan Pembagian Gaji a.n. TOA ALIMIN, S.Pd terhadap mantan isterinya beserta anaknya, tertanggal 28 September 2010 ; ---------------------5.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-625 Tahun 2015, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, atas nama Wempy Dirk parinussa, tanggal 29 Mei 2015;-3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-625 Tahun 2015, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, atas nama Wempy Dirk Parinussa, tanggal 29 Mei 2015;---------------------------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);-------

Bahwa tanpa memperhatikan keberatan dari PARA PENGGUGAT maupunREKOMENDASI DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Bupati Maluku Tengah(TERGUGAT) telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 141625 Tahun 2015, tanggal 29 Mei 2015 Tentang PENGESAHANKEPALA PEMERINTAH NEGERI AMETH KECAMATAN NUSALAUT, dankemudian diikuti dengan Pelantikan Saudara WEMPY DIRK PARINUSSAsebagai Raja Negeri Ameth pada tanggal 30 Mei 2015 ;Hal. 11 dari 94 Hal.

Putusan No. 12/G/2015/PTUN.ABN2.Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH, Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Bupati MalukuTengah Nomor : 141625 Tahun 2015, tanggal 29 Mei 2015 TentangPENGESAHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI AMETH KECAMATANBILISIA LALIT pa eae econ e ncn enc cence tere ee rece et eee ceeeeneueremeeneencennune.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang;----------------3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang;-----------------------------------------------------------------------4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;----------------5.

Keputusan Bupati Solok yang menjadi objekPerkara tersebut di keluarkan sudah berdasarkan Peraturan Hukum yang berlakuyaitu telah berdasarkan PERDA KAB.

Bukti T.7 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100 605 2013tertanggal 15 Juli 2013 Tentang Pengukuhan dan Pemberhentian 30 Keanggotaan Badan Musyawarah Nagari Cupak Kecamatan GunungTalang (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); .

Bukti T.8Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100 046 2014tertanggal 10 Januari 2014 tentang Pemberhentian Dengan HormatPenjabat Wali Nagari Cupak dan Pengesahan Pengangkatan CalonWali Nagari Cupak Terpilih Sebagai Wali Nagari Cupak KecamatanGunung Talang (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); .

Keputusan Bupati SolokNomor : 1008002013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat WaliNagari Cupak Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan GunungTalang (Vide bukti P1 = T.5);won Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknyamempermasalahkan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Solok Nomor1008002013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali NagariCupak Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang(Vide bukti P1 = T.5

Keputusan Bupati Solok(Tergugat) Nomor :1403822010 tertanggal 5 Agustus 2010 (Vide bukti P2) namunoleh Tergugat melalui keputusan objek sengketa a quo Penggugat diberhentikan dantidak dapat menjabat atau melaksanakan tugasnya lagi sebagai Wali Nagari Cupakberdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 1008002013 tanggal 8 Oktober2013 (Vide bukti P1 = T.5);a annwanna nnn Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak yang merasa kepentingannya

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

• Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
• Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 824.3/416/BKPP-3/2020, Tanggal 9 April 2020, Tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
• Mewajibkan kepada

Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 824.3/416/BKPP-3/2020, Tanggal 9 April 2020, Tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

Karena Tergugatselaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan SuratKeputusan Bupati Katingan Nomor : 824.3/416/BKPP3/2020,bertanggal 9 April 2020 tentang Pemindahan dan PenempatanHalaman 6 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLKPegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah KabupatenKatingan yang kini menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini makaPengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mutlak berwenanguntuk mengadili sengketa ini ;Bahwa Surat Keputusan Bupati Katingan

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANBahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini tersebutbaru diketahui secara jelas dan terperinci oleh Penggugat padatanggal 16 April 2020 pada + pukul 07.30 WIB di tepi jalan ketikaPenggugat dalam perjalanan menuju kantor di wilayah KasonganPenggugat menerima salinan Surat Keputusan Bupati KatinganNomor : 824.3/416/BKPP3/2020, bertanggal 9 April 2020 tentangPemindahan dan Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dari

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor :Halaman 13 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLK824.3/416/BKPP3/2020, bertanggal 9 April 2020 tentangPemindahan dan Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk selanjutnyadisebut Obyek Sengketa pada pokoknya melakukanpemindahan tempat tugas (mutasi) Penggugat sebagai Bidan padaPusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) Desa TumbangLiting, Kecamatan Katingan Hilir menjadi Bidan

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objeksengketa berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor824.3/416/bkpp3/2020, tentang Pemindahan dan PenempatanPegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah KabupatenHalaman 29 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLKKatingan, tertanggal 9 April, atas nama Bidan Rita Permata Sari,S.Tr.Keb, telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaiPejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana ketentuan peraturanperundangundangan.3.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objeksengketa berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor824.3/416/bkpp3/2020, tentang Pemindahan dan PenempatanPegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah KabupatenKatingan, tertanggal 9 April atas nama Bidan Rita Permata Sari,S.Tr.Keb, telah sesuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.DALAM POKOK SENGKETA :1.

-------------------------------------- M E N G A D I L I -------------------------------------

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/092/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan

;

;

-------------------------------------- M E N G A D I L I -------------------------------------

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/084/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan

;

;

Dalam Penundaan :- Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79/G/PEN/2013/PTUN-MDN Tanggal 28 Agustus 2013, Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 030/1035/DPKP-LBU/I/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perihal : Pemberitahuan Pengosongan Rumah Toko (ruko) untuk atas nama para pemilik rumah toko (ruko) - Para Penggugat, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Labuhanbatu Utara atas nama Bupati Labuhanbatu Utara ; ----

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 030/1035/DPKP-LBU/I/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perihal : Pemberitahuan Pengosongan Rumah Toko (ruko) untuk atas nama para pemilik rumah toko (ruko) - Para Penggugat, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Labuhanbatu Utara atas nama Bupati Labuhanbatu Utara ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 030/1035/DPKP-LBU/I/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perihal : Pemberitahuan Pengosongan Rumah Toko (ruko) untuk atas nama para pemilik rumah toko (ruko) - Para Penggugat, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Labuhanbatu Utara atas nama Bupati Labuhanbatu Utara ; ------------------------------------------------------------------------------------4.

Bahwa...Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor030/1035/DPKPLBU/I/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perihal : PemberitahuanPengosongan Rumah Toko (ruko) untuk atas nama para pemilik rumah toko(ruko) Para Penggugat, yang ditandatangani Sekretaris Daerah LabuhanbatuUtara atas nama Bupati Labuhanbatu Utara tidak memenuhi tata kelolapemerintahan yang baik dan benar. Substansi atau material dari SuratKeputusan tersebut melanggar :a.

Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu UtaraNomor : 030/1035/DPKPLBU/I/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perihal :Pemberitahuan Pengosongan Rumah Toko (ruko) untuk atas nama para pemilikrumah toko (ruko) Para Penggugat, yang ditandatangani Sekretaris DaerahLabuhanbatu Utara atas nama Bupati Labuhanbatu Utara ;3. Memerintahkan ...3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati LabuhanbatuUtara Nomor : 030/1035/DPKPLBU/I/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perihal :Pemberitahuan Pengosongan Rumah Toko (ruko) untuk atas nama para pemilikrumah toko (ruko) Para Penggugat, yang ditandatangani Sekretaris DaerahLabuhanbatu Utara atas nama Bupati Labuhanbatu Utara ;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 030/1035/DPKPLBU/I/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perihal : Pemberitahuan PengosonganRumah Toko (ruko) untuk atas nama para pemilik rumah toko (ruko) Para Penggugat,yang ditandatangani Sekretaris Daerah Labuhanbatu Utara atas nama BupatiLabuhanbatu Utara ;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati LabuhanbatuUtara Nomor : 030/1035/DPKPLBU/I/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perihal :Pemberitahuan Pengosongan Rumah Toko (ruko) untuk atas nama para pemilik rumahtoko (tuko) Para Penggugat, yang ditandatangani Sekretaris Daerah LabuhanbatuUtara atas nama Bupati Labuhanbatu Utara :1184.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenai diri Penggugat sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Karo No

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, sepanjang mengenai diri Penggugat sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013, Nomor Urut: 1. Drs.

pihak;Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA ~=2=0202=200 Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 23Desember 2013 yang diterima dan didaftar di dalam Register KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Desember 2013, Nomor :127/G/2013/PTUNMDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal padatanggal 15 Januari 2014 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah :Surat

Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/2013, tanggal 24 September 2013,Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanGuru Menjadi Pengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan SebagaiKepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, yaitu sepanjangmengenai diri Penggugat sebagaimana tercamtum dalam Daftar Lampiran SuratKeputusan Bupati Karo No.800/201/BKD/2013 tanggal 24 September 2013, Nomorurut 1.

Bahwa Penggugat menjadi Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga, KecamatanTigabinanga, Kabupaten Karo telah menjalani masa tugas 2 (dua) periode,namun Periode kedua tidak dijalani secara penuh sampai dengan tahun2015, sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Karo No.800/201/ BKD/2013, tanggal 24 September 2013, Tentang PemberhentianDan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru MenjadiPengawas Sekolah Dan Guru Diberi Tugas Tambahan Sebagai KepalaSekolah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Penggugat sangat terkejut menerimaSurat Keputusan Bupati Karo No:800/201/BKD/2013 tanggal 24 September2013 Tentang Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/201/BKD/2013, tanggal24 September 2013, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Guru Menjadi Pengawas Sekolah Dan GuruDiberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah DilingkunganPemerintahan Kabupaten Karo ;""Dimana dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati tersebut, padanomor urut

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 884/29/KEP/2015 Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun, M.M.;----------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 884/29/KEP/2015 Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari jabatan Struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun, M.M.;--------------4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat (Ir.

Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 884/29/KEP/2015 Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari jabatan Struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun, M.M.;-----------------------------------------------------------------------------6.

Keputusan Bupati BuruSelatan Nomor: 884/29/KEP/2015, tanggal 13 Oktober 2015 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Dilingkup Pemerintah Kabupaten BuruSelatan atas nama IR.

Hal ini dihitung sejak TergugatPutusan Perkara Nomor: 04/G/2016/PTUN.ABN Halaman 2 dari 38 Halamanmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 884/29/KEP/2015,tanggal 13 Oktober 2015 atau sejak Penggugat menerima Surat KeputusanTergugat tersebut diatas pada tanggal 31 Oktober 2015 5.

AGUS RULIE MOCHAMMAD RAHARUSUN, MM:Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor:884/29/KEP/2015, tanggal 13 Oktober 2015 Tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dari Jabatan Struktural Dilingkup Pemerintah Kabupaten BuruSelatan atas nama Ir. AGUS RULIE MOCHAMMAD RAHARUSUN, MM:Memerintahkan TERGUGAT Merehabilitasi Harkat dan Martabat PENGGUGATdr.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 884/29/KEP/2015Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Darijabatan struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Ir.Agus Rulie Mochammad Raharusun, M.M.;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buru SelatanNomor: 884/29/KEP/2015 Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Dari jabatan Struktural di lingkup Pemerintah KabupatenBuru Selatan atas nama Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun, M.M.;4.

., Tanggal 26 Mei 2009, Tentang Perintah kepada Tergugat untuk Menangguhkan atau Menunda Tindakan Lebih Lanjut Pelaksanaan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/06/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.889/08/63.A/2007/UP Tanggal 11 Desember 2007 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, tetap berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; DALAM

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/06/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.889/08/63.A/2007/UP Tanggal 11 Desember 2007 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ; --3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kupang Nomor 821/06/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.889/08/63.A/2007/UP Tanggal 11 Desember 2007 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ; 4.

Atau dengankata lain pada waktu Tergugat mengeluarkan Objek Sengketabelum ada Surat Keputusan Bupati Kupang tentangPenunjukkan Tim Baperjakat sehingga praktis Tergugat tidakbisa meminta pertimbangan dari Baperjakat sebelummengeluarkan Objek Sengketa.

Oleh karena itu Tergugat selaku Bupati Kupangmemiliki agenda khusus yang bersifat rahasia denganpenomeran secara khusus dan menggunakan indeks nomor Suratsesuai Surat Keputusan Bupati Kupang (terdahulu Drs.

Keputusan Bupati Kupang NomorSK.889/08/63.A/2007/UP tanggal 11 Desember 2007berakibat penggugat menjadi staf dan memasuki masapersiapan pensiun.

Keputusan Bupati KupangNomor : 821/06/I1V/2009, Tanggal 21 April 2009,Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KupangNomor : SK.889/08/63.A/2007/UP Tanggal 11 Desember2007 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun BagiPejabat Struktural Eselon II di LingkunganPemerintah Kabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya) Bukti P.2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati KupangNomor : 38 Tahun 2006, Tanggal 28 Nopember 2006,Tentang Penetapan Batas Usia Pensiun PejabatStruktural Eselon II Di Lingkungan PemerintahKabupaten

Kupang (sesuai dengan aslinya) Bukti P.3 : Foto copy Surat Keputusan Bupati KupangNomor : 1 Tahun = 2008, Tanggal 12 Januari 2008,Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan Kabupaten Kupang (sesuai denganaslinya) ; Bukti P.4 : Foto copy Pertimbangan Baperjakat, Tanggal 10Desember 2007 (sesuai dengan aslinya)BuktiBuktiBuktiBuktiPSP.6PoiP.854Foto copy Surat Keputusan Bupati KupangNomor : SK.889/08/63.A/2007/UP, Tanggal 11 Desember2007, Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun BagiPejabat

Dalam Pokok Perkara : 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;------------------------------ 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.083.5.880/2413.5/PK/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014, tentang Pemberhentian Saudara dr.E Yayik Pawitra Gati, Sp.M, NIP.196110131988122001 dari Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende ; ---------------------------------------------------------------------------- 3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Ende

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-05 tanggal 29 Juli 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Sarmi; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-05 tanggal 29 Juli 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;---------------------------------------------------------------------------4.

M.Si) AdalahKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSarmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten SarmiNomor : SK.821.220 tanggal 15 April 2013 TentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural Kabupaten Sarmi ;Bahwa Penggugat III ( Bartolomeus Sato, SE ) adalah KepalaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarmiberdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Sarmi nomor :SK.821.220 tanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Kabupaten Sarmi ; Halaman

Didimus Warwe, MM ) adalahKepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sarmi,berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor:SK.821.201 tanggal 19 Mei 2014 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural Kabupaten Sarmi ;.

Menyatakan tetap berlaku Surat Keputusan Bupati KabupatenSarmi Nomor : SK.821.201 tanggal 27 Januari 2012, tentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural Kabupaten Sarmi atasnama penggugat I (Drs.Piter Werinussa), menjabat sebagaiAsisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra (ASS I) Setda Kabupaten Sarmi ; Halaman 21 dari 76 Putusan No. 24/G/2015/PTUN.JPR5:Menyatakan tetap berlaku Surat Keputusan Bupati KabupatenSarmi Nomor: SK.821.220 tanggal 15 april 2013, tentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural Kabupaten

Bukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6: Foto kopi Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.821.2 05tanggal 29 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural beserta daftar lampirannya, (foto kopi sesuai denganTOLO KOPIN); ~~nnn nnn nnn nnn nnmnnnnin: Foto kopi Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2 01tanggal 27 Januari 2012 Tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural atas nama Sdr. Drs.

Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.821.2 01tanggal 26 Januari 2015 Tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural beserta daftar lampirannya, (foto kopi sesuaidengan foto kopinya); 02e nono none: Foto kopi Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2 04tanggal 01 April 2015 Tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural atas nama Wemprit Yohanis beserta daftarlampirannya, (foto kopi sesuai dengan aslinya); Halaman 40 dari 76 Putusan No. 24/G/2015/PTUN.JPR7.